petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

nanas erek erek

cara menggunakan cicilan di lazada 629Jutaan kata 253572Orang-orang telah membaca serialisasi

《nanas erek erek》

Gugun Gusman targetkan masuk UFC setelah berlatih di UFC Institute******

Gugun Gusman targetkan masuk UFC setelah berlatih di UFC Institute
Petarung Mixed Martial Art (MMA) Gugun Gusman saat diwawancarai pewarta seusai pertandingan One Pride MMA 77 yang berlangsung di Jakarta Velodrome, Jakarta, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/FAJAR SATRIYO)
Jakarta (ANTARA) - Petarung Mixed Martial Art (MMA) Gugun Gusman menargetkan bisa masuk ke ajang UFC setelah berkesempatan berlatih di UFC Performance Institute di Shanghai, China pada akhir Maret mendatang.

"Intinya mungkin karena saya berangkat di bulan Ramadhan itu nantinya akan jadi tantangan yang sangat besar. Disamping menjalankan latihan di sana, nanti juga akan melanjutkan ibadah puasa," kata Gugun Gusman kepada pewarta di Jakarta, Sabtu.

Menurut Gugun di UFC Performance nantinya ia akan diberikan porsi latihan yang lebih intensif dibandingkan dengan pola latihan yang dijalaninya selama di Indonesia.

"Mungkin pola latihannya lebih keras lagi. Kita juga beda level latihan di Indonesia dengan institut UFC yang sudah internasional, moga-moga ada peningkatan buat saya," ujar Gugun.

Setelah menjalani pelatihan di UFC Performance Intitute, Gugun nantinya akan masuk ke dalam proses seleksi untuk para petarung mengejar tiket menuju UFC melalui pertandingan Road to UFC.

Sebelum terbang ke UFC Institut, petarung berjuluk "The Tiger" tersebut memperoleh modal meyakinkan setelah menegaskan diri menjadi maharaja di kelas bantam One Pride. Gugun Gusman menjadi raja kelas bantam lima kali berturut-turut setelah mengandaskan Mario Satya dalam One Pride MMA 77 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Sabtu (2/3).

Gugun menang atas Mario Satya melalui keputusan juri usai pertarungan berlangsung sengit selama lima ronde.

"Mungkin kami sama-sama sudah bertanding di ground. Selain itu kami juga sudah saling tau bahwa kelebihan di ground, Mario punya kelebihan di ground dan saya juga demikian," ujar Gugun.

"Alhamdulilah saya puas dengan permainan ini dengan persiapan lima hari mengubah strategi usai berpindah lawan dari Alfiandi ke Mario," tambahnya.

Baca juga: Gugun Gusman jadi raja kelas bantam lima kali setelah kandaskan Mario

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Sepekan, kenaikan pangkat Prabowo hingga jabat tangan AHY******

Sepekan, kenaikan pangkat Prabowo hingga jabat tangan AHY-Moeldoko
Presiden Joko Widodo (kiri) menyematkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) disaksikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapim TNI dan Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024). (Dok ANTARA)
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (26/1) sampai Sabtu (2/2), yang masih layak dibaca untuk informasi akhir pekan ini.

1. Prabowo terima kenaikan pangkat dari Presiden Jokowi

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, menganugerahkan penghargaan itu kepada Menhan RI karena dia dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa terutama bidang pertahanan dan keamanan.

Selengkapnya baca di sini

2. Pengamat soal jabat tangan AHY-Moeldoko: Peran Jokowi besar

Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Senin, tidak terlepas dari peran besar Presiden RI Joko Widodo.

"Di sini Pak Jokowi menjadi representasi, ya, yang seperti beliau sampaikan beliau menjadi jembatan buat semua politisi yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya beliau yang mendesain itu," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini

3. TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu

Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah untuk membahas kelanjutan dari para presiden Indonesia sebelumnya.

"Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo dan tentu Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup ada Pak Joko Widodo sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY dan Bu Megawati Soekarnoputri," kata Arief di Jakarta Selatan, Minggu malam.

Selengkapnya baca di sini

4. Pengamat sebut salaman Sri Mulyani-Prabowo tepis isu miring di publik

Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa momen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, menepis isu miring di publik.

"Iya (menepis isu miring). Selama ini yang muncul di publik adalah Sri Mulyani menjadi orang yang tidak sejalan dengan Prabowo, dengan kebijakan Prabowo, dengan isu-isu atau kampanye yang diusung oleh Prabowo," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini

5. Gibran belum ingin ungkap kementerian baru usai bertemu Prabowo

Calon wakil presiden sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka belum mengungkapkan akan membentuk kementerian baru khusus membidangi program makan siang gratis usai dirinya bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Rahasia," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke******

BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke-74
Peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-BTN
Logo baru ini menyimpulkan optimisme yang menggambarkan BTN yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperkenalkan logo baru bersamaan momen HUT ke-74 perusahaan yang jatuh pada 9 Februari 2024.

Peluncuran logo baru itu dilakukan di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu.

Logo baru itu memiliki beberapa perubahan dibandingkan logo sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah huruf "BTN" yang tadinya kapital, kini menjadi huruf kecil. Selain itu, terdapat garis merah kecil di atas huruf BTN.

Nixon mengatakan logo baru ini menyimpulkan optimisme yang menggambarkan BTN yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, huruf kecil menyimbolkan kerendahan hati yang menggambarkan bahwa BTN mudah didekati dan memahami kebutuhan nasabah agar dapat mencapai tujuan hidup.

Garis merah di atas huruf BTN menyimpulkan bank yang progresif dan terus mau melangkah maju, sehingga bank BTN ingin menetapkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang visioner, konsisten, dan mampu berkembang secara progresif.

“Kami juga tetap akan mempertahankan taglineyang selama ini kami dorong kepada masyarakat muda dan milenial untuk mulai menabung dan memiliki rumah dengan tagline‘karena hidup gak cuma tentang hari ini’", kata Nixon.

Erick menyampaikan bahwa BTN adalah salah satu contoh bank yang sehat karena dapat menghasilkan laba bersih Rp3,5 triliun pada tahun lalu.

Ia berharap BTN dapat menjadi bank yang bisa membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlogatau kekurangan perumahan di Indonesia.

“Saya ingatkan juga kepada jajaran direksi dan komisaris BTN untuk benar-benar membangun ekosistem solusif antara BTN, Rumah Umum Nasional, pemerintah, dan kereta api untuk membangun rumah yang bisa dimiliki para milenial,” ujar Erick.

Baca juga: BTN sebut insentif KPR pemerintah dongkrak pembelian rumah
Baca juga: BTN beri penghargaan 42 mitra pengembang capai target penyaluran KPR
Baca juga: OJK: Belum ada permohonan tertulis terkait merger BTN Syariah-Muamalat

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot 100 4d

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
slot777 deposit pulsa tanpa potongan
judi slot depo 5000
jitu77 slot
ganteng slot
garena shell 330 80 ribu
voucher informa
prediksi thailand togel
tafsir mimpi 12
dipo4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot menghasilkan uang dana
Bab 2 gacor max slot login
Bab 3 pinjaman online kta
Bab 4 slotqu88
Bab 5 link replay maxwin
Bab 6 candubola
Bab 7 koin55
Bab 8 situs slot paling bagus
Bab 9 spin707 slot
Bab 10 game slot gacor terbaru
Bab 11 paito bangkok 930
Bab 12 oxplay bonus new member
Bab 13 judi slot online
Bab 14 slot yang terbaru
Bab 15 rtp slot 123
Bab 16 slotgacor88
Bab 17 daftar situs slot gampang menang
Bab 18 kredit easy ojk
Bab 19 88 slot jp
Bab 20 transaksi kartu kredit tanpa kartu
Klik untuk melihattersembunyi di tengah953bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

777luckyslot
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan pada HUT Ke-74 Satpol PP di Padang, Sumatera Barat, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Fandi Yogari/aa.
Terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau PPPK.
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

"Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," ujarnya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Baca juga: Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Gadis, jangan main-main denganku

erek 28
BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik
Rumah warga rusak berat karena peristiwa banjir dan tanah longsor di Kabupaten Buol, Sulteng (3/3/2024). (ANTARA/HO-BPBD Sulteng)
Warga membutuhkan logistik diantaranya tenda, pakaian, dan makanan siap saji, karena sejumlah rumah rusak berat akibat banjir dan tanah longsor
Palu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Buol membutuhkan logistik berupa tenda, pakaian, makanan siap saji, dan selimut. "Warga membutuhkan logistik diantaranya tenda, pakaian, dan makanan siap saji, karena sejumlah rumah rusak berat akibat banjir dan tanah longsor," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng Andy Sambiring di Kota Palu, Minggu. Dilaporkan, banjir dan tanah longsor terjadi di Desa Busak I, Kecamatan Keramat, pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WITA, akibat intensitas curah hujan tinggi sejak Sabtu sore (2/3) hingga Minggu pagi. Mendapatkan informasi itu Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Buol segera melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat dan menuju lokasi untuk melakukan asesmen.

Baca juga: BPBD: Selama 2023 terjadi 111 bencana alam di Sulawesi Tengah Berdasarkan asesmen sementara, kata Andy Sambiring, yakni 10 Kepala Keluarga (KK) terdampak dengan empat rumah rusak berat dan enam rumah rusak ringan. "Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 10 keluarga yang terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman," katanya.

Karena itu pihaknya saat ini masih melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan mendesak lainnya. Dia menyebut situasi terakhir saat ini air mulai surut dan warga setempat membantu membersihkan puing sisa longsor dan melakukan evakuasi terhadap harta benda. Ia juga mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan apabila bermukim di daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor.

Baca juga: BPBD Sulteng: Sebanyak 200 unit rumah terendam banjir di Donggala
Baca juga: 53 jiwa mengungsi akibat banjir di Desa Sambo Sigi

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Hanya seorang pendeta Tao

angka jitu hongkong nanti malam
KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan 27 November mendatang. ANTARA/Ilustrator/Kliwon
Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Xiao Yun Xi Chunyu

daftar situs slot terpercaya
Kemenko Marves sebut harga tiket pesawat di tiga DPSP turun
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu dalam kegiatan, di lokasi penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Donny Aditra
Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.
Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiket pesawat, setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat di tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP, yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo). "Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo, di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu. Ia membeberkan, kebijakan itu sudah disepakati dengan maskapai yang mengoperasikan pesawatnya di tiga bandara yang ada di DPSP tersebut, sehingga sejak beberapa hari lalu harga sudah menurun dibandingkan sebelumnya. "Harga tiket itu 'kan dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu harga avtur dan suku cadang, jadi itu semua sudah dibicarakan dengan maskapai. Sementara di tiga DPSP itu dulu, nanti kami lihat lagi selanjutnya," ujar dia pula. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kebijakan itu diambil guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga perputaran ekonomi di tiga destinasi itu bisa lebih banyak. Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata. Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda eventyang banyak. Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu. Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.
Baca juga: BPS sebut harga tiket pesawat jadi pemicu deflasi Jakarta pada Januari
Baca juga: Avtur dinilai bukan penyebab harga tiket pesawat menjadi mahal

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Panggil para pahlawan

indoslot 77
Tim SAR selamatkan 4 pelajar yang tenggelam di Pantai Selatan Sukabumi
Ilustrasi: Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan tubuh nelayan asal Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan hilang tenggelam di pantai selatan Cianjur, Jawa Barat.(ANTARA/Ahmad Fikri). (Ahmad Fikri)
"Empat pelajar tersebut berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan yang tengah bersiaga di pantai yang berada di Desa/Kecamatan Cisolok tersebut
Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Tim SAR gabungan menyelematkan empat pelajar asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), yang tenggelam di pantai selatan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Pantai Kebon Kalapa, Minggu. "Empat pelajar tersebut berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan yang tengah bersiaga di pantai yang berada di Desa/Kecamatan Cisolok tersebut," kata Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah (FKSD) Kabupaten Sukabumi Okih Pajri Assidiqie di lokasi kejadian, Minggu. Adapun keempat pelajar tersebut diketahui bernama Rizky (14), Alif (14), Alvin (14), dan Davin (13). Seluruhnya warga Kampung Pondoklame, Desa Sanggong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Informasi yang dihimpun dari tim SAR yang tengah bersiaga di lokasi, kejadian itu berawal saat rombongan pelajar dari Cianjur itu berwisata ke Pantai Kebon Kalapa untuk menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah/2024 atau biasa disebut munggahan.

Baca juga: Satu wisatawan Jakarta belum ditemukan setelah tenggelam di Sukabumi Saat itu, kata dia, suasana pantai dipadati oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah terdekat. Keempat pelajar beserta beberapa rekannya kemudian berenang di laut yang terkenal dengan keindahan pemandangannya itu. Diduga keempat korban tersebut tidak mengindahkan imbauan dari petugas keselamatan pantai agar tidak berenang terlalu jauh dari pantai, karena kondisi gelombang dan ombak cukup tinggi. Saat sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak tinggi yang langsung menggulung dan menyeret tubuh keempat pelajar. Kejadian tenggelamnya empat pelajar itu sempat terekam video oleh wisatawan yang berada di pantai. Mendapatkan informasi adanya kasus kecelakaan laut, tim SAR gabungan yang dimotori oleh Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balaswista) Kabupaten Sukabumi segera menuju lokasi.

Baca juga: Tim SAR temukan satu dari dua bocah tenggelam di Sungai Cimandiri Berkat aksi cepat petugas keamanan pantai, keempat pelajar yang nyaris kehilangan nyawa akibat tenggelam di pantai selatan Kabupaten Sukabumi berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke RSUD Palabuhanratu untuk mendapatkan penanganan medis. "Kondisi kesehatan keempat pelajar sudah membaik, hanya saja mereka masih trauma terhadap kejadian yang baru saja dialaminya itu," tambah Okih Pajri. Di sisi lain Okih mengimbau kepada wisatawan yang sedang berwisata di pantai untuk selalu memperhatikan imbauan petugas keamanan pantai agar kasus serupa tidak terulang kembali. Apalagi saat ini gelombang dan ombak cukup tinggi serta cuaca bisa dengan cepat berubah.

Baca juga: Tim SAR selamatkan pelajar Bogor tenggelam di Pantai Istana Presiden
 

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Loli lich-ku luar biasa

qqpedia
KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan 27 November mendatang. ANTARA/Ilustrator/Kliwon
Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024