sizi99

Setan menerangi surga

Ekonom Wanti******

Ekonom Bank DBS mengingatkan soal ancamanEl Nino yang akan terjadi di Indonesia, khususnya di sektor pertanian dan pangan. 

Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif mengatakan El Nino tahun ini diperkirakan bakal separah 2015 lalu.

Ancaman kekeringan tersebut bakal berdampak pada produksi hasil pertanian dan juga harga-harga di pasar. Namun, ia menyebut dampak El Nino terhadap kenaikan harga biasanya agak delay.

"Ada beberapa hal yang pemerintah lakukan untuk menjaga stabilitas pangan. Impor untuk menjaga ketersediaan pasokan. Apakah perlu? Tergantung bahan pangan apa, tapi kan ada beberapa yang selalu dijaga, termasuk beras," tuturnya secara virtual, Jumat (7/7).

Di lain sisi, Maynard menyebut pemerintah tidak perlu mengimpor semua jenis bahan pokok. Ia mencontohkan pemerintah tinggal mengalokasikan hasil olahan sawit untuk kebutuhan ekspor, bioetanol, dan minyak goreng dalam negeri.

Meski begitu, pemerintah kudu mempertimbangkan gejolak harga di negara importir. Pasalnya, bisa jadi ada faktor tak terduga selain peristiwa El Nino, termasuk perang.

Lihat Juga : Luhut Bersuara Keras soal Negara Maju dan Lembaga Dunia Atur Ekspor RI

Senior Economist DBS Radhika Rao mengatakan pemerintah sudah bersiap menghadapi guncangan El Nino. Namun, fenomena itu tak akan berdampak terlalu dalam terhadap inflasi. 

"Sebenarnya dalam delapan hingga sembilan tahun terakhir, kita belum terlalu banyak melihat dampak inflasi karena peristiwa El Nino," ungkap Radhika.

Selain ancaman El Nino, dua ekonom DBS tersebut mewanti-wanti perputaran uang jelang Pemilu 2024. Apalagi, investor biasanya bersikap wait and see menunggu siapa presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi).

"Kami pikir investasi asing agar bergerak perlahan, tidak melambat, tetapi tidak ada penyegaran. Mereka (investor) umumnya akan menunggu hasil pemilu," ramal Randhika.

Sementara itu, Maynard mengatakan kandidat calon presiden (capres) Indonesia sudah cukup jelas, meski pendaftaran masih lama. Terlepas dari siapa penerus Jokowi, ia menekankan hal paling penting adalah menjaga stabilitas pemilu.

Meski begitu, ia menyebut pemilu bisa berdampak positif pada perekonomian Indonesia, terutama di masa kampanye. Kucuran duit dari kandidat dan partai politik diramal bakal mulai terasa efeknya di kuartal IV 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Produksi Hyundai Naik jadi 1.000 Unit Berkat Insentif Mobil Listrik******

PT Hyundai Motors Indonesia mengungkapkan produksi mobil listrik di pabriknya meningkat seiring berjalannya program subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah. 

Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ Young Tack Lee mengatakan produksi mobil listrik bakal bertambah menjadi 1.000 unit per bulan dari 250 unit per bulan.

"Kebijakan dari pemerintah untuk subsidi, PPN dihapuskan 10 persen itu pun bisa mendukung, berarti Hyundai tahun yang lalu satu bulan produksinya hanya 250 unit karena semikonduktornya kurang, tetapi untuk tahun ini sudah mulai satu bulan produksi 1.000 unit," katanya di kantor PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Selasa (11/7).

"Jadi kira-kira US miliar untuk baterai sel, untuk baterai packnya US juta. Kira-kira seluruh total investasinya US,5 miliar ," katanya.

Pemerintah memberikan subsidi bagi mobil listrik yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sejauh ini cuma dua mobil listrik yang bisa dibeli menggunakan subsidi yaitu Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Subsidi yang diberikan adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang tadinya 11 persen kini hanya dibebani 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Mendampingi Putri Serangga

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi pesawat

Laba Bersih Pertamina Bina Medika Anjlok Jadi Rp184,2 M pada 2022******

Laba bersih holdingrumah sakitBUMN PTPertamina Bina Medika (Indonesia Healthcare Corporation/IHC) anjlok menjadi Rp184,2 miliar pada 2022.

Angka ini jauh lebih rendah dibanding laba bersih IHC pada 2021, yakni sebesar Rp835,1 miliar.

Meski demikian, Direktur Utama IHC Mira Dyah Wahyuni mengatakan laba bersih sebesar Rp184,2 miliar pada 2022 masih jauh lebih besar dibanding pada 2018 atau sebelum pandemi, yakni Rp8,9 miliar.

Laba bersih IHS memang menunjukkan tren naik sejak 2019 hingga 2021. Lihat saja, pada 2019 laba bersih perusahaan mencapai Rp45,27 miliar.

Kemudian naik menjadi Rp289,3 miliar pada 2020. Selanjutnya, naik lagi menjadi Rp835,1 miliar pada 2021. Kenaikan ini tak lepas dari pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia di tahun-tahun tersebut.

Lebih lanjut, Mira menuturkan pendapatan IHC pada 2022 mencapai Rp4,97 triliun. Angka ini turun dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya, sebesar Rp6,83 triliun.

Berdasarkan catatan IHC, penurunan pendapatan ini terjadi seiring dengan koreksi pendapatan akibat koreksi tarif sebesar Rp94 miliar. Aturan tarif ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19, yang berlaku surut per 1 Januari 2022.

Lalu, adanya pencatatan rugi atas pengelolaan RS Tanjung Duren sebesar Rp16 miliar. Selanjutnya, belum tercapainya pendapatan (revenue) Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Makassar.

Terakhir, pemenuhan UU Cipta Kerja, sehingga perlu pemberian kompensasi kepada tenaga kontrak Rp6,6 miliar.

Sementara, EBITDA pada 2022 mencapai Rp275,8 miliar. Capaian ini juga jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,36 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

Kantor Airlangga Hartarto Buka Lowongan, Gaji Rp6,5 Juta per Bulan******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongankerja non-pegawai negeri sipil (PNS) bergaji hingga Rp6,5 juta per bulan.

Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang IX di kantor Airlangga Hartarto itu dibuka untuk dua posisi, yakni; Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan Tenaga Pendukung Administrasi.

Posisi Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dibuka untuk satu orang dengan honor Rp6,5 juta per bulan. Sementara itu, tiga orang dibutuhkan untuk mengisi Tenaga Pendukung Administrasi yang bergaji Rp5,5 juta per bulan.

"Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan CV yang di-upload melalui web tersebut di atas. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atas pada 12 Juli 2023," tutup pengumuman tersebut.

Berikut syarat atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk bisa sekantor dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto:

1. Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital

- Pria atau Wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal S1 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK minimal 3,00 dengan skala 4,00
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris baik, lisan maupun tulisan
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.

[Gambas:Video CNN]

2. Tenaga Pendukung Administrasi

- Pria atau Wanita, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun
- Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Akuntansi/Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00)
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik
- Mampu berbahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan)
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin
- Mampu bekerja dengan target waktu
- Mampu bekerja sama dalam tim maupun bekerja secara mandiri