ojs99bet

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

master prediksi togel china

Luhut Buka Data Jumlah TKA di Proyek Hilirisasi Nikel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan blak-blakan soal jumlah tenaga kerja asing (TKA) di proyek hilirisasi nikel di Indonesia.

Ia mengklaim jumlah buruh asing hanya 15 persen dari total karyawan. TKA tersebut melakukan pekerjaan yang buruh lokal belum mampu lakukan.

"Jumlahnya itu berkisar antara 10-15 persen saja dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita ndak punya kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.

"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.

Luhut lantas mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Ia menyebut karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.

"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Keberuntungan membakar langit

situs tergacor sedunia

BMKG deteksi 51 titik panas di Riau******

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 51 titik panas di Provinsi Riau yang lokasinya kebanyakan berada di daerah pesisir timur Sumatera yaitu terbanyak di Kota Dumai, Jumat.

Prakirawan BMKG Pekanbaru Bella RA menyampaikan jumlah titik panas ini berdasarkan data yang diperbarui pada Jumat pukul 16: 00 WIB. Dari jumlah 51 tersebut 26 titik panas itu terpantau di wilayah Kota Dumai.

"Ada sebanyak 51 titik panas dengan 47 tingkat dalam kategori sedang dan 4 rendah yang tersebar di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau," katanya.

Kemudian sebanyak 8 titik di Kabupaten Siak masing-masing lima di Bengkalis, Rokan Hilir, dan Pelalawan, serta dua titik panas juga terpantau di Kabupaten Inderagiri Hilir.

Sementara itu di wilayah Sumatera total terpantau sebanyak 74 titik panas. Di samping 51 di Riau, masing-masing 7 di antaranya terdapat di Jambi dan Sumatera Utara. Di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan 3 titik panas, Lampung 1, Kepulauan Riau 1, dan Bangka Belitung juga 1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melaporkan kebakaran hutan dan lahan terhitung awal Januari hingga 26 Februari 2024 di provinsi itu sudah mencapai seluas 21,80 hektare.

Lokasi kebakaran terluas di Dumai 13,40 Ha, Bengkalis 4,30 Ha, Kepulauan Meranti 2 Ha, Siak 1 Ha, Pekanbaru 0,05 Ha, dan Kuantan Singingi 0,05 Ha.

Kepala BPBD Riau Edy Afrizal mengatakan saat ini beberapa daerah di Riau, intensitas hujan sudah turun. Jika memang kondisinya sudah musim kering, pihaknya mendorong kabupaten/kota untuk segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2024.

"Sebab penetapan status siaga itu sebagai upaya antisipasi lebih awal, karena sampai saat ini baru Kota Dumai yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla," katanya.

Baca juga: BMKG deteksi 3.675 titik panas di Pulau Sumatera, terbanyak di Sumsel
Baca juga: BMKG: Titik panas di Riau turun signifikan usai diguyur hujan.
Baca juga: BPBD Riau kerahkan helikopter padamkan api di Rokan Hilir
 

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

hoki4d slot

Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini lumbung pangan di Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah ataufood estateGunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare.

Menurutnya, panen jagung ini membuktikan teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

"Dari awal kami sampaikan saat baru dilantik menjadi menteri kembali, bahwa kita pasti mampu menggarap lahan food estate tersebut. Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya," paparnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/1).

"Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini," imbuhnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektare, di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam.

Amran mengklaim hasil dari berbagai program food estate yang sedang dikerjakan di beberapa daerah juga telah berjalan baik dan sesuai target.

Ia menambahkan bahwa food estate bukan proyek instan. Karena itu, penggarapannya butuh proses.

"Kenyataannya kita memiliki 600 hektare lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," jelas Amran.

Lihat Juga : Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total

Ia memaparkan saat ini food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare. Untuk food estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare telah berhasil panen komoditas hortikultura.

Amran juga menyebut Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektare.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Khusus untuk Gunung Mas katanya, kegagalan sudah terjadi dari awal saat menentukan lahan food estate. Lahan Food Estate Gunung Mas bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polybag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lihat Juga : Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estate berhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

pinjaman online tanpa selfie ktp

Pemkab Bogor benahi layanan kesehatan agar sesuai standar WHO******

Memang belum seimbang dengan rasio jumlah penduduk kita. Masih kurang sekitar 1.250-an tempat tidur agar sesuai dengan standar WHO

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya membebani pelayanan kesehatan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dalam hal jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, Jumat, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berusaha menambah ketersediaan tempat tidur di seluruh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang saat ini tercatat sebanyak 4.120 unit.

Baca juga: Presiden sebut pembangunan Kantor BPJS lengkapi layanan kesehatan IKN

Karena, rasio ideal sesuai standar WHO yakni 1 tempat tidur/1.000 penduduk. Sehingga, dengan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa Kabupaten Bogor membutuhkan sekitar 5.400 tempat tidur.

"Memang belum seimbang dengan rasio jumlah penduduk kita. Masih kurang sekitar 1.250-an tempat tidur agar sesuai dengan standar WHO," ungkapnya.

Burhan menyebutkan, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 29 rumah sakit, baik swasta maupun milik pemerintah. Selain itu, terdapat 107 puskesmas, 121 pustu dan 202 poliklinik plus satu cikal bakal RSUD Parung yang baru beroperasi sebagai klinik rawat jalan. Jika dijumlahkan, total ketersediaan tempat tidur lebih dari 4.120 unit.

Baca juga: RSJD Babel-RSJ Kemenkes kerja sama jejaring layanan kesehatan

Ia mengaku, akan memberi kemudahan kepada investor yang ingin mendirikan rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor.

"Kita akan bantu lah perizinannya. Saat ini, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan terus meningkat, jadi pemerintah juga harus bersinergi dan kolaborasi dengan pihak swasta untuk memberi layanan kesehatan merata dan berkualitas," kata Burhan.

Menurut dia, dengan semakin mudahnya masyarakat menjangkau layanan kesehatan, juga dapat mewujudkan karsa Bogor Sehat sebagai salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Indonesia, India akan gelar Forum Bisnis Kesehatan

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Master Kelangsungan Hidup Super

bocoran slot harmonibet

Pertumbuhan ekonomi Kanada melambat pada 2023******

Ottawa (ANTARA) - Statistics Canada pada Kamis (29/2) menyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Kanada berdasarkan industri hanya meningkat 1,2 persen pada 2023 dan hal tersebut merupakan tingkat pertumbuhan paling lambat sejak 2016 di samping kontraksi yang tercatat pada 2020.

Terlepas dari pertumbuhan yang kuat pada kuartal pertama 2023, beberapa faktor termasuk suku bunga yang lebih tinggi, inflasi, kebakaran hutan dan kondisi kekeringan serta aksi mogok pekerja menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun tersebut, kata badan statistik nasional itu.

Masih menurut badan tersebut, nilai tambah dalam industri penghasil jasa terus berkembang pada 2023, meski dengan laju paling lambat dalam tiga tahun terakhir. Sektor publik, transportasi, dan penyimpanan barang serta layanan profesional, ilmiah, dan teknis mendorong kenaikan itu.

Lebih lanjut badan tersebut menyatakan bahwa industri penghasil barang mengalami kontraksi karena hampir semua sektor dalam kelompok ini mencatatkan penurunan.

Sektor pertambangan, penggalian, serta ekstraksi minyak dan gas merupakan pengecualian, dengan peningkatan pada 2023 yang didorong oleh ekstraksi minyak dan gas serta subsektor pertambangan.

Bulan lalu, Statistics Canada mengatakan pertumbuhan ekonomi tahunan diperkirakan tumbuh 1,5 persen dengan estimasi awal.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke masa kecil

sv388 login

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024