keday69

tuan perak

cemeslot

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

slot gacor bos

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Keturunan langsung dari masa sulit

cicilan hp online terpercaya

Pemkab Nagan Raya kerahkan tim ke lokasi gajah ditemukan mati******

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengerahkan tim guna menelusuri penyebab matinya seekor gajah Sumatera dewasa di sekitar aliran sungai di kawasan Desa Paya Udeung, Kecamatan Seunagan.

“Temuan gajah mati menjadi perhatian serius pemerintah daerah," kata Plt Camat Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Koko Fenna Loza, yang dikonfirmasi ANTARA di Suka Makmue, Jumat sore.

Ia mengatakan, kasus temuan gajah mati tersebut juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Menurut dia, temuan matinya seekor gajah Sumatera tersebut diketahui oleh warga saat melintasi aliran sungai di kawasan Desa Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, pada Jumat siang.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kecamatan, sehingga informasi ini disampaikan kepada pimpinan daerah dan pihak terkait lainnya guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Koko mengatakan pemerintah daerah mengerahkan tim ke lokasi sebagai upaya untuk mengetahui penyebab matinya satwa liar yang dilindungi oleh negara itu, sekaligus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak guna melakukan langkah selanjutnya.

Koko Fenna Loza mengatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui penyebab matinya gajah tersebut dan masih menunggu penyelidikan pihak kepolisian.

Baca juga: Gajah sumatra ditemukan terluka di Aceh Timur

Baca juga: Rusak kebun warga, BKSDA Jambi halau kawanan gajah liar masuk ke TNBT

Baca juga: KLHK umumkan kelahiran anak gajah baru di Taman Nasional Way Kambas

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan bagi kaisar

kredit hp samsung tanpa kartu kredit

Alasan Said Aqil******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.

Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

demo mahjong ways anti lag

Studio Pixar Bakal PHK 300 Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pixar Animation Studios milik Walt Disney (DIS.N) dikabarkan bakal memutus hubungan kerja (PHK) 300 karyawan.

Kamis (11/1) lalu, sumber Reuters mengatakan PHK tersebut dilakukan lantaran beberapa produksi rampung digarap dan sekarang mereka kelebihan pekerja. Ia menyebut jumlah karyawan yang di-PHK belum diputuskan dan tak akan terjadi dalam waktu dekat.

Menurutnya, studio Pixar Emeryville di California, Amerika Serikat, mempekerjakan karyawan untuk menggarap serial streaming. Namun, ketika produksi tersebut selesai, karyawan yang ada melebihi jumlah yang dibutuhkan.

Sementara itu, Disney tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

CEO Disney Bob Iger pada 2022 memang mengisyaratkan bahwa perusahaannya akan mengurangi konten streaming produksi sendiri dalam upaya untuk menekan biaya, dan akan melisensikan acara dan film dari pihak ketiga.

Pada bulan Juni tahun lalu, Pixar memecat 75 karyawan, termasuk dua eksekutif di balik film box office yang hasilnya mengecewakan, yakni Lightyear. Itu merupakan PHK signifikan pertama di studio tersebut dalam satu dekade.

Pixar terkenal dengan franchise sinematik termasuk Toy Story, The Incredibles dan Finding Nemo.

Disney mengakuisisi Pixar pada 2006 untuk merevitalisasi Animasi Disney yang sedang kesulitan.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Penginapan Ruang dan Waktu Super

rtp sultan33

AAI Awards 2024 apresiasi peran arsiparis kelola memori bangsa******

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) menyelenggarakan AAI Awards 2024 untuk mengapresiasi peran arsiparis dalam mengelola memori individu maupun kolektif bangsa yang berguna sebagai bukti otentik dan informasi vital di masa depan.

"Seringkali tugas seorang arsiparis dipandang sebelah mata. Nah, kami ingin menghilangkan stigma tersebut, dengan menjadikan arsip ini sebagai pekerjaan yang sangat penting, sehingga petugasnya juga punya peran prioritas," ujar Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI) Andi Kasman di Jakarta, Jumat.

Andi menegaskan, aktivitas untuk mengarsipkan dokumen menjadi kegiatan yang sangat penting dalam sebuah lembaga, organisasi, atau perusahaan, sehingga peran arsiparis untuk mengelola dokumen yang akan dibutuhkan di masa depan menjadi sangat berguna untuk menyajikan informasi yang vital.

"Arsip merupakan sumber informasi yang otoritatif dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Maka, arsip harus dikelola dengan baik dan benar sehingga bisa melestarikan nilai guna dan pemanfaatannya," ujar dia.

Baca juga: Kepala ANRI ingatkan arsiparis jaga netralitas di masa kampanye pemilu

Baca juga: Duta Arsip RI: Arsiparis adalah pengawal peradaban bangsa

Andi juga mengemukakan, merujuk pada deklarasi universal kearsipan yang disahkan dalam sidang umum UNESCO ke-36 di Paris pada November 2011, kearsipan memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu serta kolektif.

Keterbukaan akses arsip, kata dia, juga memperkaya pengetahuan, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup.

"Sebagian besar masyarakat apabila mendengar istilah arsip akan timbul bayangan tumpukan kertas penuh debu, ruangan kotor, dan berserakan. Untuk itu, guna memberikan apresiasi kepada petugas arsiparis, PN-AAI menggelar kegiatan AAI Awards 2024," ucapnya.

Ia menjelaskan, AAI Awards 2024 merupakan ajang kontestasi kompetensi arsiparis Indonesia melalui lomba poster infografis tematik bagi arsiparis dan mahasiswa kearsipan termasuk rekam medis, serta lomba kinerja program kerja terbaik organisasi bagi Pengurus Wilayah (PW) AAI atau Forum Arsiparis kementerian/lembaga (K/L), dengan kategori kolaborasi, inovasi, keberlanjutan dan kepedulian sosial organisasi bagi para pemangku kepentingan.

"Kegiatan award ini juga mempertinggi mutu sumber daya manusia bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang andal dan mandiri, serta mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan arsip," tuturnya.

Menurutnya, AAI Awards 2024 juga menjadi wadah arsiparis Indonesia dalam menunjukkan talenta terbaiknya dalam olah cipta, rasa, karsa dan karya sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara.

Adapun tema lomba poster infografis untuk kategori arsiparis (anggota AAI) terdapat tiga pilihan, yaitu pengembangan profesi arsiparis, manajemen arsip digital, dan manajemen risiko arsip. Sedangkan khusus untuk kategori mahasiswa, ada dua tema pilihan, yakni serba-serbi pendidikan vokasi kearsipan dan perspektif milenial terhadap arsip.

Untuk lomba kinerja program kerja terbaik organisasi PW-AAI atau forum arsiparis kementerian/lembaga, mencakup empat kategori penilaian, yaitu kolaborasi, inovasi, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Adapun dewan juri AAI Awards 2024 terdiri dari para ahli dan praktisi sesuai bidangnya.

"Kepada juara dan para finalis lomba poster infografis diberikan uang apresiasi dan piagam. Sedangkan bagi juara dan finalis lomba kinerja terbaik organisasi diberikan piala dan piagam. Bagi juara lomba poster infografis, diberi peluang untuk mengikuti ajang international poster award, yang merupakan rangkaian kegiatan Kongres International Council on Archives (ICA) tahun 2025 di Barcelona, Spanyol," tuturnya.

Informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan ketentuan lomba akan disampaikan melalui media sosial AAI dan surat pemberitahuan kepada seluruh organisasi PW-AAI, forum arsiparis kementerian/lembaga, dan program studi kearsipan serta rekam medis se-Indonesia.*

Baca juga: Unja gandeng Arsiparis Kerajaan Belanda ajar artikulasi istilah hukum

Baca juga: Mendes: Arsiparis seperti malaikat pencatat perbuatan baik dan buruk

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024