koperasi simpan pinjam online yang terdaftar di ojk

Panggil Gadis Manka

Hilirisasi 9 Komoditas Akan Libatkan Pengusaha Cilik******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki menyebut pihaknya sudah membuat 9 daftar komoditas dalam program hilirisasi yang melibatkan pengusaha cilik, yakni usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi.

"Hilirisasi sumber daya alam (SDA) berbasis UMKM, sebagaimana arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) disampaikan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2023 bahwa hilirisasi atau industrialisasi menjadi langkah penting Indonesia menjadi negara maju di 2045," kata Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Untuk menjadi negara maju, kita perlu menaikkan pendapatan per kapita. Hari ini US.500, menjadi minimum US ribu lebih. Hari ini 97 persen lapangan kerja itu di sektor mikro dan informal, jadi tugas besar kita bagaimana menghadirkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, program hilirisasi yang melibatkan UMKM dan koperasi harus dikaitkan dalam konteks ini," imbuhnya.

Ia mengatakan untuk nikel hilirisasi dengan melibatkan pengusaha cilik bisa dilakukan dalam proses pengolahan tambang itu menjadi perkakas rumah tangga hingga alat kesehatan. Sedangkan rotan bisa dibuat produk furniture oleh UMKM..

Kemudian, kelapa sawit diproyeksikan menjadi minyak makan merah selaku produk hilirnya. Sedangkan hilirisasi ikan bersama UMKM dan koperasi diharapkan menghasilkan susu ikan, tepung protein, biskuit, makanan hewan, kolagen, hingga minuman asam amino.

Teten lantas meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan hilirisasi yang melibatkan pengusaha kecil tersebut. Menurutnya, Presiden Jokowi meminta kepadanya untuk memperbanyak program hilirisasi dalam rumah produksi bersama hingga menyentuh skala besar.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung, dimulai dari infrastrukturdasar oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah investor pun sudah menyampaikan minatnya ikut membangun wilayah tersebut.

Badan Otorita IKN menyebutkan dari 270 investor yang menyatakan minat berinvestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

"Lebih dari setengah itu Indonesia. Kemudian dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023, Minggu (3/9) lalu.

1. Agung Sedayu

Agung Sedayu milik Sugianto Kusumo alias Aguan disebut siap ikut membantu pemerintah membangun IKN.

Aguan merupakan ketua konsorsium pengusaha RI saat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu.  Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menyatakan Aguan akan menanamkan investasinya di sektor hiburan atau play, hotel dan sebagainya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan groundbreakingalias peletakan batu pertama investasi Agung Sedayu cs di IKN bakal dilakukan pertengahan September 2023 ini.

2. Sukanto Tanoto

Bahlil mengungkapkan tak hanya Aguan, miliarder Sukanto Tanoto juga bakal ikut masuk di proyek IKN.

Namun, ia belum membeberkan secara detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN. Hanya saja, ia memastikan investasi berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

3. Intiland hingga Ciputra

Badan Otorita IKN menyebutkan investor dalam negeri lain yang bakal ikut masuk dan membantu pemerintah adalah Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para investor tersebut dikatakan akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di IKN. Pembangunan itu selain dari yang dilakukan PUPR menggunakan APBN.

4. IGM dan Maxim dari Malaysia

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan dua perusahaan properti asal Malaysia siap membangun 20 tower apartemen di IKN.

Investasi perusahaan Malaysia telah masuk ke tahap studi kelayakan. Keduanya adalah IGM dan Maxim

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Besaran Gaji Bripka Nuril yang Dicopot Buntut Ulah Istri******

Brigadir Polisi Kepala alias Bripka menjadi buah bibir belakangan ini imbas kasus seleb TikTok Luluk Nuril yang memarahi karyawan magang di swalayan.

Luluk adalah istri Bripka Nuril. Berkat aksi marah-marah tersebut ditambah Luluk doyan pamer gaya hidup mewah, sang suami dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Binmas di Polsek Tiris, Probolinggo, Jawa Timur.

Padahal, jabatan tersebut baru didapatkan Nuril sekitar 3 bulan lalu usai promosi. Bripka Nuril bertugas di Polsek Tiris selama 8 tahun lamanya.

Berdasarkan beleid tersebut, gaji polisi dibedakan oleh pangkat dan lama kerja alias masa kerja golongan (MKG). Untuk bripka, gajinya berkisar Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700.

Selain gaji, polisi juga mendapatkan beragam tunjangan. Tunjangan yang diterima mulai dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras/ lauk pauk, hingga tunjangan jabatan.

Berikut besaran gaji polisi termasuk Bripka:

Golongan I (Tamtama)

1. Bhayangkara Dua (Bharada): Rp1.643.500-Rp2.538.100
2. Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp1.694.900-Rp2.617.500
3. Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp1.747.900-Rp2.699.400
4. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp1.802.600-Rp2.783.900
5. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp1.858.900-Rp2.870.900
6. Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp1.917.100-Rp2.960.700

Golongan II (Bintara)

1. Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp2.103.700-Rp3.457.100
2. Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp2.169.500-Rp3.565.200
3. Brigadir Polisi (Brigpol): Rp2.237.400-Rp3.676.700
4. Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp2.307.400-Rp3.791.700
5. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp2.379.500-Rp3.910.300
6. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp2.454.000-Rp4.032.600

Golongan III (Perwira Pertama)

1. Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp2.735.300-Rp4.425.200
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp2.820.800-Rp4.635.600
3. Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp2.909.100-Rp4.780.600

Golongan IV (Perwira Menengah)

1. Komisaris Polisi (Kompol): Rp3.000.100-Rp4.930.100
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp3.093.900-Rp5.084.300
3. Komisaris Besar Polisi (Kombes): Rp3.190.700-Rp5.243.400

Golongan IV (Perwira Tinggi)

1. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp3.290.500-Rp5.407.400
2. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp3.393.400-Rp5.576.500
3. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp5.079.300-Rp5.750.900
4. Jenderal Polisi: Rp5.238.200-Rp5.930.800

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Transmart Full Day Sale Diskon 50%+20%, Kapan Lagi Bisa Belanja Murah!******

Transmart kembali hadir dengan gelaran diskon seharian Full Day Sale hari ini, Selasa (29/8). Diskon besar-besaran sampai 50% untuk beragam produk berlaku cuma hari ini saja di seluruh gerai.

Apalagi kalau bayar belanjaannya pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, setiap pelanggan berkesempatan dapat diskon tambahan 20%.

Lihat Juga : Kejutan Transmart Gak Abis-abis, Full Day Sale Ada Lagi 29 Agustus

Buah segar seperti apel fuji didiskon jadi Rp3.360 per 100 gram dari harga normal Rp4.200 berlaku di Jabodetabek.

Tak cuma itu, sepeda listrik Exotic E-Bike Groza X 3.5 diskon dari Rp4,65 juta menjadi Rp3,6 juta per unit khusus Transmart di Pulau Jawa. Sementara untuk luar Pulau Jawa, harganya diskon dari Rp4,95 juta menjadi Rp3,84 juta per unit.

Begitu juga dengan sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 5.5 diskon dari Rp6,55 juta menjadi Rp5,24 juta per unit untuk wilayah Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa harganya diskon dari Rp6,85 juta menjadi Rp5,48 juta per unit.

Sementara elektronik seperti TV aneka merek, mulai dari LG, Panasonic, Polytron, Samsung, Sharp, sampai Sony juga tak luput dapat potongan harga.

Harganya mulai dari Rp4,95 juta per unit untuk pembelian TV LED 50" UHD Smart. Diskonnya hampir 40 persen dari harga normal Rp7,99 juta per unit.

Kalau mau lebih besar lagi ada juga nih diskon untuk pembelian TV LED 65" UHD Smart aneka merek mulai dari Rp7,67 juta per unit. Diskonnya juga enggak kalah besar dari harga normal Rp11,2 juta per unit.

Tak cuma diskon 50 persen, setiap pelanggan juga berkesempatan mendapat diskon tambahan senilai 20 persen.

Syaratnya cukup dengan berbelanja dan melakukan pembayaran menggunakan Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Bagi Anda yang belum memiliki Allo Prime, cukup download aplikasi Allo bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime agar dapat mengaktifkan Allo PayLater.

Jika Anda belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Jadi tunggu apalagi! Saatnya kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Nikmati berbagai diskonnya hanya di Transmart Full Day Sale hari ini berlaku sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat! Selamat belanja!

Gambar Dewa Takdir

Buwas Jamin Penyaluran Bansos Beras Bebas Mafia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) berasbebas dari mafia.

Jaminan ia berikan karena memang penyaluran 10 kilogram (kg) beras per bulan itu akan diawasi oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Nanti tugasnya Satgas Pangan, saya sudah koordinasi dengan Satgas Pangan," kata Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

"Itu yang bertanggung jawab kontrol pasar juga harus menandatangani, mereka bertanggung jawab untuk ikut mengendalikan dan mengawasi," ucap Buwas.

Bansos beras sendiri dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai hari ini. Bansos itu dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Setiap KPM menerima sebanyak 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan.

Jokowi menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Apalagi, harga beras sudah naik sekitar 5-6 persen di Agustus kemarin.

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," tutur Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8) lalu.

Adapun total anggaran untuk bansos beras ini mencapai Rp8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Ruang Hidup Dewa Dharma

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba