petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.
“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.
Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.
“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.
Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024
Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001
Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.
Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).
Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.
Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.
Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.
Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.
Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji
Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini
Cara menyajikan kue keranjang******Jakarta (ANTARA) - Pemilik usaha kue keranjang Hoki, Kim Hin Jauhari, membagikan cara menyajikan kue keranjang, kue kenyal dan lengket yang biasa disajikan pada perayaan tahun baru Imlek.
"Jadi kue keranjang ini kan dibungkus dengan plastik ya, tekstur yang lengket ini kan bikin sulit ya buat lepasin si plastiknya," katanya saat ditemui di lokasi produksi kue keranjang Hoki di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis.
Baca juga: Perajin kue keranjang tetap berproduksi meski pesanan menurun
Ia mengatakan bahwa plastik pembungkus kue keranjang bisa dilepas menggunakan air matang.
"Kita hanya cukup ambil air saja, tapi air matang ya, jadi tinggal oles-oles saja di seluruh bagian plastiknya dengan merata. Sesudahnya, kita tinggal lepaskan saja," katanya sambil mempraktikkan cara melepaskan plastik dari kue keranjang.
Jauhari juga menuturkan cara memotong kue keranjang, yang umumnya berbentuk bulat, menjadi potongan yang rapi.
"Biasanya kalau mau rapi itu, kita potong kue ini dengan bantuan orang lain. Yang satu potong, yang satunya lagi pegang bagian yang ingin dipotong sambil agak ditarik," katanya.
"Alat potongnya itu juga setelah digunakan untuk memotong dicelupkan dulu ke air, lalu lap, dan gunakan kembali, begitu seterusnya," ia menambahkan.
Baca juga: Siasat bertahan produsen kue keranjang
Baca juga: Kue keranjang dan dekorasi Imlek laris manis di Tokopedia
Ganjar usul bansos diganti menjadi bantuan kesra******
... pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama...
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan bantuan sosial (bansos) diganti menjadi bantuan kesejahteraan rakyat atau kesra sesuai dengan tugas negara.
"Kami berusul bantuannya diganti saja, deh, jadi bantuan kesra karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.
Baca juga: Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI
Selain itu, menurut dia, paradigma bansos adalah hak rakyat sehingga pemerintah memiliki tugas untuk dapat memastikan pemberian bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Ia juga mengatakan bahwa tata kelola bansos memerlukan perbaikan agar tidak terjadi saling klaim, dapat tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak
Oleh sebab itu, Ganjar setuju dengan gagasan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menginginkan pemberian bansos yang tepat sasaran melalui pendataan yang baik dan akurat.
"Kali ini pasti setuju, dong, karena proses berpikir logisnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan ketika kawan-kawan kades (kepala desa) sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama," kata dia.
Baca juga: Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Baca juga: Anies: Negara harus punya data komprehensif penyandang disabilitas
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Waketum MUI minta pemangku kepentingan berjiwa kesatria saat pemilu******
Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berjiwa kesatria dalam menjalankan tugas, utamanya berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu) calon presiden dan wakil presiden.
"Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya," ujar Marsudi di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Marsudi Syuhud bersama sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai mendeklarasikan Pemilu 2024 damai.
Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan Acara ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dengan tujuan untuk terciptanya pemilu damai, jujur, dan adil serta terhindarnya dari kecurangan-kecurangan sehingga menghasilkan pemimipin sesuai dengan harapan bangsa. Marsudi mengatakan warga negara Indonesia juga punya peran yang penting, terlebih lagi dalam situasi sekarang yang memerlukan peran dan kontrol yang kuat dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat tersebut agar tercipta suasana pemilu yang jujur dan adil, serta tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan kendati pilihan berbeda. "Dalam situasi yang rawan kepercayaan seperti yang dirasakan sekarang, peran, kontrol dan pengawasan ketat dan menyeluruh dari kita semua amat diperlukan," katanya.
Baca juga: Pemuka agama di Indonesia serukan Pemilu jujur, adil, dan bermartabat Sementara itu, Keuskupan Agung Jakarta Romo kardinal Ignatius Suharyo mengatakan bahwa komunitasnya ini tidak berpihak kepada salah satu paslon. Pihaknya hanya menyerukan persatuan, apapun keadannya. "Kami katakanlah para pemimpin, komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada di tataran moral," ujarnya. Dirinya menyebut siapapun pemimpin yang nantinya terpilih dan diputuskan oleh lembaga berwenang, harus diterima. Jangan sampai ada yang terpancing oleh provokasi yang ada. "Kalau nanti siapapun yang terpilih, dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya musti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan," kata dia. Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste
Polisi pastikan kondisi Bandara Aminggaru aman usai kecelakaan pesawat******
Saat ini, situasi di bandara dalam keadaan aman dan lancar
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua memastikan situasi dan kondisi di Bandara Aminggaru aman setelah terjadi kecelakaan pesawat Smart Air PK-SNJ yang membawa 12 orang berpenumpang terjungkir keluar dari lintasan atau runway, Senin. Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia menyebut bahwa saat kejadian, warga dan aparat keamanan berlarian ke pesawat untuk membantu evakuasi penumpang dan awak pesawat. "Saat ini, situasi di bandara dalam keadaan aman dan lancar," kata Punia dalam keterangannya. Punia mengatakan setelah kejadian kecelakaan dan evakuasi, dilakukan koordinasi bersama pihak maskapai dan pihak terkait untuk langkah-langkah selanjutnya guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Igantius Benny Ady Prabowo mengatakan kecelakaan pesawat Smart Air dengan registrasi PK-SNJ terjadi pagi tadi sekitar pukul 07.31 WIT di Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. "Dipastikan bahwa 12 penumpang pesawat tersebut dalam kondisi selamat dari insiden tersebut," ujar Benny.
Baca juga: Polres Intan Jaya tangani kecelakaan pesawat di Pogapa
Baca juga: KNKT: Moda penerbangan sumbang angka terbesar kecelakaan selama 2023 Kronologis kecelakaan, pada saat pesawat take off (tinggal landas) dari Bandara Mozes Kilangin Timika kondisi cuaca tidak ada kendala, begitupun selama penerbangan berlangsung, tidak ada gangguan cuaca. Meskipun demikian, beberapa hari sebelumnya, cuaca di wilayah Kabupaten Puncak mengalami cuaca ekstrem. Kemudian, pada saat pesawat hendak menuju apron atau parkiran, mengalami kegagalan rem pada roda belakang sebelah kanan yang mengakibatkan pesawat secara spontan belok ke kiri, keluar dari jalur runwayatau landasan pacu, lalu menabrak pagar bandara. Akibat kejadian tersebut, sebagian badan pesawat mengeluarkan asap. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang dan pilot pesawat berhasil dievakuasi petugas dibantu warga.
saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.
“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.
Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.
“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.
Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024
Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001
Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.
Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).
Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.
Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.
Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.
Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.
Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji
Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini
Istana sebut Tito miliki kualifikasi jalankan tugas Plt Menko Polhukam******
Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Tito ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt. Menko Polhukam, pasca-mundurnya Mohammad Mahfud Md dari jabatan tersebut.
"Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri lain. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt. Menko Polhukam," kata Ari ketika ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.
Menurut Ari, faktor penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam telah dipertimbangkan berdasarkan aspek profesionalitas mengingat rekam jejaknya yang panjang di bidang politik dan keamanan.
Tito, yang dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019, juga disebutnya mampu bekerja sama dengan institusi-institusi di luar pemerintahan.
Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md
Baca juga: Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam
Ari meyakinkan bahwa penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenko Polhukam.
"Tidak (berpengaruh) saya kira. Sistem pemerintahan kita kan berjalan dengan baik ya. Selain itu, tentu saja Pak Tito akan dibantu oleh deputi-deputi Kemenko Polhukam yang ada, sehingga tidak akan ada kesulitan bagi Pak Tito untuk menjalankan fungsi sebagai Plt. Menko Polhukam," tutur dia.
Dibantu dengan sistem pendukung yang baik, menurut Ari, Tito akan mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam sebelumnya.
Ia pun mengatakan bahwa perubahan dinamika kepemimpinan di Kemenko Polhukam tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Saya kira tidak ada kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Ada institusi penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja dan berjalan dengan baik. Kemenko Polhukam juga selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik," ujar Ari.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt. Menko Polhukam sampai Presiden menunjuk Menko Polhukam definitif.
Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar******Jakarta (ANTARA) - Hasil riset dari PwC Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan sejumlah film Indonesia berbiaya produksi di atas 4 juta Dolar AS atau setara Rp60 miliar.
Film yang masuk kategori film beranggaran besar ini seperti Buya Hamka (2023), Foxtrot Six (2019), Trilogi Merdeka (2011), The Raid 2: Berandal (2014) dan Gunung Emas Almayer (2014).
"Film lebih dari sekadar komoditas, pendanaan stabil diperlukan," kata Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2) malam.
Baca juga: Film nasional berpotensi berkembang di era layanan streaming
Film beranggaran rendah biasanya merupakan produksi independen, dengan anggaran berkisar 7.000 Dolar AS sampai 66.000 Dolar AS atau Rp100 juta sampai Rp1 miliar.
Umumnya, biaya produksi film berkisar 140.000 Dolar AS sampai 1.600.000 Dolar AS atau Rp2 miliar sampai Rp25 miliar.
Produser di Indonesia secara umum mengalokasikan 10 sampai 20 persen dari total anggaran untuk kegiatan pemasaran.
Di Indonesia, terdapat skema pendanaan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan skema hibah untuk mendukung produksi film nasional serta kegiatan promosi dan distribusi internasional melalui Dana Abadi Kebudayaan Indonesia.
Baca juga: Dua insentif modal produksi film agar sineas produktif
Dana Abadi Kebudayaan Indonesia telah mengalokasikan 10 juta Dolar AS sebagai dana pendamping one-to-one untuk mendukung proyek film produksi bersama.
Ada juga dana abadi pendidikan sebesar 8 miliar Dolar AS atau Rp127 triliun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan perfilman dan Dana Indonesiana yang didirikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan senilai 215 juta Dolar AS atau Rp3 triliun untuk peningkatan skala bisnis di industri layar.
Lalu riset juga menampilkan apa saja usaha yang diklasifikasikan sebagai industri layar. Klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) bisa dilihat dalam gambar tabel berikut:
Denny menyampaikan bahwa ketiadaan definisi tunggal yang diterima secara universal selama ini di Indonesia tentang "industri layar" menyebabkan keterbatasan dalam klasifikasi dan analisis usaha industri tersebut.
Kondisi itu juga menghadirkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk industri tersebut.
Baca juga: Film "Heartbreak Motel" akan gunakan tiga format produksi
Sehingga kajian literatur dan perbandingan dari berbagai negara perlu ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Penelitian yang bertajuk "Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang" itu pun menunjukkan KBLI dalam dua lampiran halaman 36 sampai 40.
Untuk melihat isi lengkap riset tersebut, pembaca bisa mengakses secara bebas dengan klik laman berikut.
Ahli: Para capres tidak kaitkan kesehatan dengan lingkungan saat debat******Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Hamka (Uhamka), Dr Hermawan Saputra mengatakan bahwa dalam debat kelima calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Minggu (4/2), ketiga kandidat tidak fokus mengaitkan masalah kesehatan dengan isu lingkungan.
"Dalam konstitusi kita pasal 28 poin H ayat 1 UUD 1945, dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sini, lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak menjadi bahasan yang fokus," ujar Hermawan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.
Dia menilai isu lingkungan punya kaitan dengan upaya-upaya dalam bidang kesehatan. Dia mencontohkan keterkaitan tersebut, seperti sempitnya ruang hijau di kota yang menyebabkan polusi. Selain itu, lingkungan kumuh dengan sanitasi yang sulit perlu diatasi, karena di wilayah seperti itu rentan terjadi penyakit.
"Padahal, kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal yang menyangkut seperti itu," ucapnya.
Menurut dia, perlu ada upaya menyeluruh guna membangun infrastruktur berbasis kesehatan, seperti sanitasi, ruang terbuka hijau, guna menghindari polusi.
"Juga perlunya interaksi sosial yang layak agar tidak terjadi gangguan kesehatan mental. Selain itu, perlu berfokus pada promosi kesehatan, edukasi, dan mempertahankan produktivitas. Itu semua menjadi prioritas dalam pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat," katanya.
KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. KPU menyelenggarakan debat kelima dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
《nama situs slot resmi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bocoran sdyHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nama situs slot resmi》bab terbaru。