slot game terbaru 988Jutaan kata 983361Orang-orang telah membaca serialisasi
《formula 77 slot》
Bisnis Jusuf Hamka yang Tengah Berseteru dengan Pemerintah******
Jusuf Hamka alias Babah Alun tengah menjadi sorotan karena berseteru dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait utang.
Awalnya, ia menagih utang sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah. Namun, pemerintah justru menyerang balik dengan menagih utang ratusan miliar kepada perusahaannya.
Jusuf memang bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pebisnis yang sudah malang melintang di dunia usaha, khususnya jalan tol.
Saat ini CMNP memiliki empat anak usaha, yakni PT Citra Margatama Surabaya, PT Citra Waspputowa, PT Citra Persada Infrastruktur, PT Citra Marga Nusantara Propertindo dan PT Girder Indonesia.
Entitas anak itu bergerak dalam bidang usaha yang masih sejalan dengan bisnis CMNP, yaitu pengusahaan jalan tol dan usaha terkait lainnya.
Lihat Juga :![]() |
Berdasarkan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dua anak Jusuf Hamka menduduki jabatan penting di CMNP. Putrinya yang bernama Fitria Yusuf menjabat sebagai direktur utama, sementara putranya yang bernama Feisal Hamka menduduki posisi komisaris utama di perusahaan tersebut.
Pemegang saham utama CMNP adalah BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch, dengan kepemilikan 58,95 persen saham, lalu masyarakat sebesar 41 persen.
Fitria Yusuf yang menjabat dirut juga memiliki 4,4 persen saham, sementara Feisal Hamka mengusai 4,93 persen saham CMNP.
Dilansir dari berbagai sumber, selain sebagai pebisnis, Jusuf juga dipercaya memegang sejumlah jabatan penting antara lain komisaris utama PT Mandara Permai, komisaris independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resources Indonesia.
Jusuf juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Saat ini, politikus Partai Golongan Karya ini juga tengah menjabat sebagai staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Gelar Employee Reward 2023, PNM Terbangkan 64 Karyawan ke Korsel******
PNM kembali mengadakan Employee Reward 2023 dengan mengirimkan 64 karyawan terbaik mereka ke Korea Selatan (Korsel). Hal ini membuktikan bahwa PNM percaya pada hasil kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam bekerja.
Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance(GCG), memberikan penghargaan merupakan salah satu tanggung jawab PNM dalam mengembangkan kemampuan karyawan mereka.
Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menyampaikan melalui Employee Reward 2023, PNM berharap dapat memberikan penghargaan yang berkesan kepada para karyawan dengan perjalanan gratis ke beberapa destinasi.
"Perjalanan ini bukan hanya sekadar liburan gratis atau jalan-jalan biasa, tetapi juga memberikan pengalaman baru kepada teman-teman dengan melihat apa yang ada di luar sana. Banyak perbedaan, berbagai budaya, dan hal-hal yang dapat kita pelajari dari mereka di luar sana," imbuh Sunar.
Antusiasme terasa begitu kemeriahan acara ini dimulai dengan sapaan ala Korea, 'Annyeonghaseo'. Karyawan PNM Cabang Padang, Rani, menggambarkan kegembiraannya yang luar biasa dan kekagumannya atas kesempatan langka ini untuk mengunjungi Korea Selatan.
"Pasti bersyukur dan senengbanget pasdengerke Korea. Ya Allah, rasanya kayakmimpi," ucapnya.
Meskipun sedang hamil, dirinya mengaku tetap bersemangat untuk pergi ke Korea.
"Jadwal kepulangan saya dari Korea ternyata sejalan dengan perkiraan tanggal kelahiran saya. Terima kasih, PNM!" seru Rani.
Rombongan yang berangkat pada Selasa (13/6) ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih dari 69.000 karyawan PNM lainnya yang belum mendapatkan kesempatan serupa.
(rir/rir)Luhut soal Kepastian Impor KRL Bekas: Paling Lambat Minggu Depan******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Panjaitan mengungkapkan kepastian terkait impor KRL bekas akan diputuskan dalam rapat paling lambat pekan depan.
Rapat itu akan dihadiri oleh pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah memberikan audit dan rekomendasi terkait rencana impor tersebut.
"(Rapat) saya harapkan pekan ini, paling lambat minggu depan," ujar Luhut usai menghadiri TikTok Southeast Asia Impact Forum, Jakarta, Kamis (15/6).
"Saya belum rapat. Saya berpegang pada hasil audit. Tidak boleh pakai perasaan. Perasaan tuh kalau jatuh cinta saja. Kalau bicara ini harus kita audit. Dari audit itu kita tahu apa yang harus kita lakukan," ujarnya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT KAI (Persero) bakal mengimpor 12 trainset KRL bekas tahun ini. Namun, izin impor sedang diajukan ke Kemenko Marves.
Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan impor ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap pemenuhan KRL dalam negeri.
Tahap kedua untuk pemenuhan KRL dalam negeri yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan rekondisi kereta api listrik yang masih bisa digunakan pada 2024.
Lalu tahap ketiga adalah PT Industri Kereta Api (INKA) akan memproduksi fasilitas kereta api listrik secara penuh pada 2025. Untuk itu, INKA akan diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Label:jamu slot、beb88 slot、luxury138 slot
Terkait:pinjol cepat cair modal ktp、cara dapat transferan uang gratis、90slot com demo、totalwla、slot tergacor 2023、menarabet、situs gacor maxwin、paduka slot、daftar slot 2023、situs asli gacor
bab terbaru:raja555(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons kritikan yang datang terkait pernyataannya bahwa pembangunan IKN akan diawasi oleh mandor asing. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan pemikiran yang egois.
Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.
"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut dikutip daridetikfinance, Selasa (13/6).
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.
Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.
"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormatpakebule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Harga asetkripto dengan kapitalisasi pasar terbesar berhasil bangkit alias reboundpada perdagangan Selasa (13/6) pagi. Cardano naik paling tinggi.
Mengutip coinmarketcap, Cardano dibanderol USPerusahaan Pesan******
Perusahaan jasa pesan-antar makanan Amerika Serikat, Grubhub, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 400 karyawan atau setara 15 persen dari total pekerjanya.
Manajemen Grubhub beralasan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran tingginya biaya operasional perusahaan, serta turunnya permintaan pesanan.
"Kami perlu membuat beberapa keputusan sulit untuk mempertahankan daya saing kami, memberikan layanan terbaik untuk pengunjung dan mitra kami lainnya, dan menjadi sukses untuk jangka panjang," kata CEO Grubhub Howard Migdal dalam memo internal untuk karyawan, dikutip CNN, Selasa (13/6).
Menurutnya, bisnis pengiriman makanan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, ketika banyak restoran dibatasi untuk melayani makan di tempat karena pandemi covid-19.
Namun, Migdal menjelaskan biaya operasional juga naik.
"Bisnis kami telah berkembang sejak pra-pandemi 2019 tetapi biaya operasi dan staf kami juga meningkat lebih tinggi," ujarnya.
Grubhub bersaing dengan Uber Eats dan Doordash untuk bisnis pengiriman makanan ini. Beberapa operator memilih untuk mengelola pengiriman sendiri atau mengandalkan layanan lokal, daripada beralih ke pemain utama.
Pengumuman PHK ini menjadikan Grubhub sebagai perusahaan terbaru yang memangkas karyawan. Spotify, Tyson, Walmart, McDonald's telah lebih dulu mengambil opsi PHK pada tahun ini.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr),278 per koin setelah melesat 4 persen. Namun dalam tren sepekan, harganya jatuh 20 persen.Selanjutnya, Bitcoin naik 1,6 persen ke harga US.077 per keping. Ethereum, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua pun terangkat 1,7 persen ke US.751 per koin.
Dogecoin terbang 2,4 persen ke harga USBapanas Ungkap Harga Bawang Putih Akan Turun di Bawah Rp36 Ribu per Kg******
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg) dalam satu hingga dua bulan mendatang.
Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan masuknya bawang putih impor dari China.
Selain itu, harga jual bawang putih di China juga turun dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.
"Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mulai masuk (bawang impor). Harga di China mulai turun. Jadi harga bawang putih dalam satu dua bulan ini akan turun," katanya di Gedung DPR, Selasa (13/6).
Pada kesempatan itu, Arief mengatakan pasokan bawang putih saat ini sudah minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.
Sebab itu, pihaknya akan mengimpor bawang putih sebanyak 504.088 ton pada Mei hingga Desember 2023.
Lihat Juga :![]() |
"Sementara realisasi impor dari Januari sampai April 103.414 ton," kata Arief.
Arief membeberkan pasokan bawang putih pada awal 2023 mencapai 143.621 ton, dan perkiraan produksi sebanyak 23.337 ton.
Sehingga, jika total, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.
Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Solana bersinar ke harga US,3 per koin imbas penguatan 2,2 persen.
Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.
Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)《formula 77 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot hariHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《formula 77 slot》bab terbaru。