cambodia paito

jalan menuju keabadian

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

bibit jahat

Sri Mulyani Sebut Ekspor Tekstil Melonjak di Tengah Ancaman PHK Massal******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kinerja industri tekstilbagus di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengintai pekerja sektor tersebut.

Kinerja bagus terlihat dari pertumbuhan ekspor. Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga September 2022, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan tumbuh 19,4 persen. Kemudian, ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen.

"Fenomenal (PHK) ini kita akan monitor secara spesifik dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, karena kalau kita lihat produk tekstil ini, data ekspor ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Lanjutnya, jika PHK terjadi karena relokasi pabrik, maka tidak akan mendorong angka pengangguran tinggi. Sebab, sudah pasti wilayah baru yang dituju pabrik tersebut menciptakan lapangan kerja baru.

"Akan kita perhatikan lebih detail relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah sehingga ini mungkin terlihat PHK di satu daerah dan muncul kesempatan daerah lain," jelasnya.

Kendati, sekali lagi ia menekankan pemerintah akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan melihat apa sebenarnya penyebab adanya ancaman PHK di industri tekstil ini.

"Kita akan teliti sektoral dan daerahnya karena mungkin akan ada nuansa berbeda," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Wamen BUMN Ungkap Proyek Kereta Cepat Masih Perlu Pembiayaan******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandungmasih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Ia menerangkan panjang proyek kereta cepat sudah mencapai 142,3 km. Secara fisik, proyek ini sudah terhubung dari Halim sampai dengan Tegalluar baik secara elevated, subgrade, maupun terowongan.

Ia berharap penyelesaian subgrade dan terowongan tuntas pada Januari 2023. Setelah itu, operator akan melakukan berbagai macam uji coba.

"Jadi kita harapkan mulai dari instalasi rel selesai secara utuh sampai dengan operasional, mudah-mudahan dalam tiga bulan bisa kita siapkan sehingga Juni atau Juli 2023 sudah bisa beroperasi secara komersial," kata Tiko.

Saat ini, sambungnya, tantangan yang cukup menantang adalah penyelesaian stasiun, terutama Stasiun Padalarang karena stasiun ini merupakan tambahan.

Stasiun Padalarang akan mempermudah akses menuju Kota Bandung.

"Nanti kita akan lakukan feeder systemke dalam Kota Bandung di mana total waktu perjalanan dari Halim ke Padalarang sekitar 36 menit, dan tambahan menuju Kota Bandung sekitar 15 menit," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku yakin proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Sriwijaya Air Kena PKPU Setelah Digugat Pailit******

PT Sriwijaya Air resmi berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara. Hal ini tertuang dalam salah satu putusan pengadilan niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dikutip dari Detik.com, putusan PKPU sementara Sriwijaya Air tertuang dalam surat putusan nomor 247/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Oktober 2022. PKPU sementara menjadi salah satu langkah dalam gugatan pailit.

Salah satu amar putusan tersebut berbunyi, menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (SUGIANTO) untuk seluruhnya.

Dewa Ketut Kartana lantas ditunjuk pengadilan sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan bertindak sebagai hakim pengawas.

Sementara, hari persidangan berikutnya ditetapkan pada Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan turut memerintahkan pengurus untuk memanggil debitur dan para kreditur yang dikenal dalam surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Setan Daqin

Kemenperin: Philip Morris dan Bentoel akan Investasi Rokok Elektrik******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Phillip Morris dan Bentoel berniat investasi rokok elektrik di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo dalam diskusi bertema Standardisasi Kualitas Produk Rokok Elektrik Untuk Keamanan Konsumen di Ruang Rajawali, Kemenperin, Kamis (3/11).

"Banyak memang investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sepengetahuan kami, memang yang sudah akan masuk ke Indonesia ini dari grupnya Philip Morris, kemudian grup Bentoel. Kira-kira grup besar itu yang menyatakan akan investasi, sampai penelusuran kepada kami, dua itu yang sudah kami ketahui," kata Edy.

Sejak muncul pertama kali di Indonesia pada 2010, rokok elektrik mulai berkembang pesat empat tahun kemudian dan mulai dikenakan cukai pada 2018.

Pada 2018, kontribusi cukai rokok elektrik ini mencapai 98,9 persen dan meningkat sangat pesat pada 2021 menjadi 629,3 persen. Dengan kata lain, rata-rata setiap tahunnya naik 84,2 persen.

Untuk saat ini, Edy merinci ada sekitar 2,2 juta pengguna hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), termasuk rokok elektrik.

"Tentunya dengan perkembangan yang sangat besar, itu merupakan suatu peluang usaha yang juga banyak menyerap tenaga kerja dan investasi. Tentunya pemerintah perlu memberi perhatian perkembangan ini," ujarnya.

Kendati demikian, Edy enggan menyebut berapa nilai potensi investasi yang bakal dilakukan Philip Morris dan Bentoel.

Selain dua nama besar itu, sebenarnya ada beberapa pihak lain yang sedang dalam tahap komunikasi. Namun, Edy menjelaskan untuk tahap tersebut belum final. Setidaknya ada kurang dari 10 yang masih dalam tahap komunikasi.

Sebelumnya, produsen rokok elektrik asal China Smoore International dilaporkan siap membangun pabrik di Malang, Jawa Timur, dengan nilai investasi sebesar US juta atau sekitar Rp1,2 triliun.

Pabrik yang dibangun dengan luas tanah 6 hektare ini merupakan pabrik ke-14 yang dibangun oleh Smoore International.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menghadiri peresmian fasilitas produksi perusahaan itu di bawah nama PT Smoore Technology Indonesia (STI).

"Kami harap investasi ini dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi banyak pihak, serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya bagi perekonomian di Kabupaten Malang melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," ujar Presiden Direktur PT STI Clayton Shen pada Juni lalu.

Pabrik ini nantinya terdiri dari 16 lini produksi alto pods dengan teknologi canggih dan mampu memproduksi 7.200 unit setiap lini per jam dan perkiraan nilai produksi sebesar US0 juta per tahun.

[Gambas:Video CNN]