slot sinar

Era Sihir Super Abadi

INDEF: 50 Persen Produk Skincare di Marketplace RI dari China******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut 50 persen produk perawatan kulit dan kecantikan (skincare) yang dijual di lokapasar (marketplace) Indonesia adalah barang impor dari China.

"Kalau lihat data saat ini, produk skincareatau kecantikan itu 50 persen impor dari China. Itu sangat berbahaya untuk kelangsungan industri lokal," kata Kepala Peneliti Center of Digital Economy INDEF Nailul Huda dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Huda ikut dalam diskusi pelaku UMKM bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki hari ini. Ia pun mengusulkan dua opsi untuk memberantas banjir produk impor dari China cs.

Kedua,Huda ingin pemerintah tak hanya fokus soal revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Salah satu yang kami usulkan ada tagging asal barang, bukan cuma asal penjual. Jadi, kita bisa memetakan mana barang impor dan lokal. Sehingga nanti akan mendorong semua platform wajib mendukung barang-barang lokal, dengan cara memberikan diskon dan insentif harga untuk produsen-produsen lokal," tutur Huda.

"Kami juga meminta untuk mengenakan biaya, baik administrasi, pajak, dan sebagainya untuk produk-produk impor. Sehingga pemerintah melindungi dan di sisi lain juga memberatkan produk impor," terangnya.

Di lain sisi, Teten menegaskan pemerintah tidak hanya berurusan dengan banjir barang impor di TikTok Shop, tetapi juga di e-commerce lain. Oleh karena itu, ia ingin produk UMKM Indonesia dilindungi dengan sederet kebijakan.

Ia mengakui memang pemerintah belum bisa melindungi UMKM dari segi kebijakan impor. Oleh karena itu, selain revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, Teten ingin negara mengenakan bea masuk lebih tinggi bagi barang-barang impor.

"Kita memang harus betul-betul memproteksi sedemikian rupa, jangan sampai produk lokal kalah bersaing dengan produk luar. Negara manapun juga sama memberlakukan seperti itu, baik nanti dijual secara online maupun offline," jelasnya.

"Seperti tadiskincare,kita kan sebenarnya sudah bagus. Local brand itu sedang kuat-kuatnya, tapi sekarang derasnya barang dari luar yang harganya lebih murah. Kita kurang melindungi dari kebijakan bea masuk, kebijakan impor, kita kurang melindungi UMKM kita," imbuh Teten.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Diserbu Pelanggan, Transmart Full Day Sale Hadirkan Beragam Diskon******

Transmart Full Day Sale kembali hadir dengan memberikan diskon beragam kebutuhan rumah tangga. 

Ria, pelanggan Transmart Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, mengatakan sengaja datang karena mendengar akan ada diskon besar-besaran hari ini. Ia memborong sejumlah perlengkapan mandi seperti sabun dan shampoo. Ia juga membeli beberapa kosmetik dan perlengkapan kecantikan lainnya.

"Sengaja beli karena Full Day Sale, memanfaatkan diskonnya," katanya.

"Saya bisa ngomong nyaman nomor satu memang di Transmart," katanya.

Sementara pelanggan Transmart lainnya, Dian, mengatakan memang sedang berjalan-jalan di Mall Kota Kasablanka. Saat melihat, ada pengumuman diskon ia langsung masuk ke Transmart.

Ia berbelanja peralatan rumah tangga seperti botol saus dan kotak tisu. Ia mengaku terbantu dengan diskon yang diberikan. Namun ia meminta agar diskon yang diberikan lebih besar lagi.

Lihat Juga : Luhut Bongkar 2 Alasan Investasi Tesla di Indonesia Belum Juga Jalan

"Kalau bisa lebih banyak lagi dong diskonnya. Ibu-ibu itu carinya diskon," katanya sambil tertawa.

Transmart memberi diskon hingga 50 persen+20 persen untuk berbagai macam produk sehari-hari mulai dari jam buka sampai tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Selama periode berlangsung, Transmart memberikan promo diskon menarik untuk daging dan buah-buahan segar, fashion item, kosmetik dan fragrance, furnitur, peralatan dapur, hingga produk elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, sampai sepeda listrik.

Diskon berlaku untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

[Gambas:Video CNN]

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Zulhas Restui Ekspor Tanaman Herbal Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulhas setelah adanya permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS).

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan Kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek Kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

BNN menyatakan sampai dengan saat ini Kratom masih belum diatur dalam Undang-undang Narkotika, sehingga regulasi pemerintah daerah pun belum bisa membatasi penggunaan Kratom tersebut.

Zulhas mengatakan tidak peduli apabila penggunaan dari tanaman Kratom itu nantinya disalahgunakan. Yang terpenting, menurutnya, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Kalau penggunaannya salah kan bukan kita yang salah, yang sana, yang penting petani dapat dollar, senang, makmur enggak apa-apa," ujarnya.

Zulhas mengatakan, kalaupun nantinya ada permintaan tumbuhan Kratom dari negara lain, Indonesia siap memasok. Sebab, aturan ataupun pelarangannya belum ditetapkan.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," tukasnya.

Saya Vardy

Teten Tolak Tiktok Jalankan Bisnis Medsos dan E******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki ingin Indonesia mencontoh Amerika Serikat (AS) dan India yang berani melarang TikTokmenggunakan platform tersebut sebagai tempat berjualan.

"India pun berani menolak TikTok, kenapa kita enggak? Amerika juga melarang TikTok. Jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Di kita, media sosial, dia juga jualan," tegas Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Kita tahu dari survei dan riset, orang belanja online itu dinavigasi serta dipengaruhi perbincangan di media sosial. Apalagi nanti payment system sama (via TikTok), pembiayaan, logistiknya mereka semua. Ini monopoli," sambungnya.

Di lain sisi, Teten meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memperketat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63121 bagi portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersil (nonprofit). Alasannya, agar barang-barang impor tidak langsung bebas dijual di marketplace.

"Sedikit saya mau tambah dari Pak Teten. Itu benar Pak Martin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung), kenapa? Negara kita terlalu bebas hanya karena supaya tidak dibilang ketinggalan. Itu e-commerce di China memang semua dibuka? Enggak. Di India itu lebih parah lagi," ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan pasar besar yang dimiliki Indonesia tidak dibarengi dengan upaya memagari produk-produk tanah air. Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah aturan yang belum memadai.

"Jadi, Pak Teten mohon maaf, tanpa aturan ada, saya sudah sampaikan ke deputi saya 'Lock itu izin di KBLI e-commerce yang datang tidak dulu didaftarkan langsung main jualan saja'. Aku sudah tutup. Gak apa-apa saya lapor DPR, kalau memang orang komplain, saya hadapi saja," ungkapnya.

"Suara wong cilik itu harus begini Bu Evita (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty), korelasi dengan regulasi. Ini serius. Jadi, Pak Teten itu sudah betul. Kalau enggak, habis kita. Ini serius," imbuh Bahlil.

Ia mengatakan siasat licik yang dilakukan pihak luar adalah menjual produk serupa dengan harga rendah, lalu mengakuisisi UMKM-UMKM kecil di tanah air. Setelah pedagang lokal bangkrut, oknum tersebut bakal bermain dengan volume lebih besar dengan permainan harga.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (5/9) pukul 21/.08 WIB.