link game slot online terbaik

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

pinjaman yang terdaftar di ojk

Festival Film Internasional Beijing ke******

Beijing (ANTARA) - Festival Film Internasional Beijing ke-14 dijadwalkan akan berlangsung pada 18-26 April mendatang, dengan sutradara asal Serbia, Emir Kusturica, menjadi ketua dewan juri internasional untuk Tiantan Award.

Menurut pihak penyelenggara saat konferensi pers, Kamis (28/3), sebanyak 15 film akan bersaing untuk memperebutkan Tiantan Award tahun ini.

Ke-15 film tersebut diseleksi dari 1.509 film asal 118 negara dan kawasan yang telah mengajukan aplikasi, sebuah rekor baru untuk jumlah aplikasi terbanyak dalam ajang ini.

Brazil diundang untuk menjadi tamu kehormatan pada acara tahun ini, karena 2024 menandai peringatan 50 tahun terbentuknya hubungan diplomatik antara China dan Brazil.

Sejumlah sineas serta perwakilan perusahaan film dan televisi dari Brazil akan menghadiri festival tersebut, dengan serangkaian film Brazil akan diputar di Beijing.

Dalam festival tersebut, lebih dari 240 film domestik dan internasional dengan tema yang beragam akan ditayangkan di lebih dari 20 bioskop di Beijing serta dua wilayah tetangganya, Tianjin dan Provinsi Hebei.

Diluncurkan pada 2011, festival ini bertujuan untuk meningkatkan pertukaran antara para pemain industri global. Festival ini menarik perhatian internasional yang makin besar berkat pasar film China yang sedang berkembang pesat.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Tanpa Jiwa

nama situs tergacor

15 Investor Groundbreaking Proyek Baru di IKN Januari******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) mengungkap 15 investorbakal melakukan groundbreakingproyek baru di IKN pada Januari hingga Februari 2024 mendatang.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan hal tersebut menandakan bawah pemerintah bakal terus mempercepat pembangunan IKN di tahun depan.

"Sebagian di antaranya bahkan Desember ini tadinya mau groundbreaking, tapi dengan waktu terbatas mereka (investor) akhirnya bersiap di Januari hingga Februari (2024)," ucap Agung dalam acara media briefing, Jumat (29/12).

Lalu, Yayasan Arsari membangun Pulau Suaka Orang Utan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun gedung kantor, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) membangun gedung kantor, dan BPJS Kesehatan membangun gedung kantor.

Lalu, PT PLN (Persero) membangun gedung kantor, Bank Mandiri membangun perkantoran/bank, Jambuluwuk membangun hotel, RGE (Royal Golden Eagle) Group membangun hotel bintang 5, dan Indogrosir membangun bangunan multi fungsi.

Kemudian, Ciputra Group membangun hunian hijau, hotel, dan lapangan golf, Bank BCA membangun perkantoran/bank, GGS Interiors membangunshowroom furniture, Ninar Primera membangun kawasan pergudangan, dan Grand Lucky membangun bangunan multi fungsi.

Meski demikian, Agung belum bisa membocorkan berapa nilai investasi dari 15 investor tersebut.

"Groundbreaking saya belum bisa sebut nilainya, tapi jumlah perusahaannya ada 15," kata dia.

Lebih lanjut, Agung mengatakan China dan Malaysia ikut seleksi tender pembangunan 166 tower dan rumah tapak di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Rinciannya, China diwakili oleh CITIC Limited dan Malaysia Maxim serta IJM Corporation Berhad.

CITC Construction rencananya akan membangun 60 tower. Sementara, Maxim 10 tower dan IJM 20 tower.

Adapun sisanya akan dibangun oleh empat perusahaan dalam negeri, yakni Summarecon, Trinitiland, PT Nindya Karya, dan Intiland. Keseluruhan proyek ini memiliki indikasi nilai capex sebesar Rp55 triliun.

"Mereka harus dievaluasi feasibility study, kemudian nanti dilakukan tender untuk kemudian ditetapkan mana yang terbaik. Baru kemudian ada perjanjian yang dibangun," jelas Agung.

Agung menyebut perusahaan asing yang ikut seleksi tender itu saat ini sedang dalam tahap evaluasi feasibility study. Jika proses itu lolos, mereka bisa menjadi tender.

"Jadi mereka berkompetisi, dipilih supaya kita mendapat hasil yang terbaik," tutur Agung.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Agung juga mengatakan saat ini ada enam negara yang telah menyatakan minat atauLetter of Intent (LOI)untuk mendukung pembangunan smart city di IKN.

Keenam negara itu yakni Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, China, Jerman, dan Finlandia.

Terlepas dari itu semua, Agung mengatakan pihaknya berhasil merealisasikan komitmen investasi senilai Rp41 triliun dalam pembangunan IKN sepanjang 2023.

Total pendanaan non-APBN itu berasal dari 23 investor domestik alias dalam negeri.

Agung menuturkan masuknya 23 investor itu ditandai dengan pelaksanaan tiga rangkaian groundbreakingsejak September hingga Desember 2023 ini.

Ia menyebut tahap pertama ada empat investor masuk IKN, kemudian pada tahap kedua ada sembilan investor, dan pada tahap ketiga ada 10 investor.

"Dari investasi IKN ada 23 investor dan kita sebut mereka investor pelopor, pionir yang melaksanakan groundbreaking, total investasi senilai Rp41 triliun," ucap Agung.

Lihat Juga : Luhut Sebut Ada Indikasi Pelanggaran SOP di Ledakan Smelter PT ITSS

Lebih rinci, keempat investor yang masuk dalam tahap pertama ini adalah Yayasan Innopark, RS Abdi Waluyo, PSSI, dan Konsorsium Nusantara (terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama Group, dan Alfamart) dengan total investasi sebesar Rp23,1 triliun.

Lalu, investasi kedua yang masuk melalui groundbreakingpada November 2023 berasal dari RS Hermina, Pakuwon Group, Jakarta Intercultural School (JIS), Mayapada Hospital, Astra International, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia (BI), dan PT PLN (Persero) dengan total nilai investasi sebesar Rp13,1 triliun.

Kemudian, investasi yang masuk IKN melalui groundbreaking pada Desember 2023 adalah Aqua, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, The Pakubuwono Development, Wulandari Bangun Laksana, Balikpapan Super Block, BSH, Bluebird, Polri dan TNI dengan total nilai Rp5,9 triliun.

(mrh/agt)

Game ini menyerang dunia lain

member slot88

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya ​​​​​membeberkan alasan  menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Orde Langit

wso138

Menhub: Angka Kecelakaan Turun 39 Persen Dibanding Libur Natal 2022******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut angka kecelakaandi Indonesia selama periode natal dan menjelang tahun baru atau 19-25 Desember turun hingga 39 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ia pun mengaku senang dan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat karena telah patuh pada imbauan pemerintah tentang berkendara dan keselamatan saat berada di jalan.

"Yang membahagiakan, angka kecelakaan turun 39 persen, apple to apple dari tahun lalu," kata Budi di Kantor Kemenhub, Senin (25/12).

Ia mengatakan kewaspadaan itu khususnya dilakukan pada bus wisata yang tidak sesuai dengan standar.

Bus yang tidak sesuai standar dan tidak terkontrol menurutnya berbahaya apabila membawa para wisatawan ke dataran yang tinggi seperti Dieng di Jawa Tengah.

"Makanya kami selalu mengatakan, bus-bus wisata itu relatif tidak dikontrol dengan baik jadi satu kali bus itu dipakai dengan kualifikasi yang yang tidak semestinya, dan supir tembak, wah bahaya sekali," kata dia.

Di sisi lain, Budi juga mengatakan tempat-tempat wisata terpantau padat. Dengan demikian, ia mengimbau agar masyarakat tak memaksakan diri mendatangi tempat wisata di waktu yang ramai orang.

"Terpantau tempat wisata meningkat pesat. Puncak, Dieng, penuh sekali. Oleh karena itu saya imbau wisatawan tahan diri tidak lakukan di jam-jam puncak," ujar Budi.

(khr/pua)

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

cara mengambil hp di akulaku

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Raja Sembilan Matahari

slot min wd 25

Timnas AMIN ungkap alasan ingin hadirkan 4 menteri jadi saksi******

“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,”

Jakarta (ANTARA) - Ketua tim hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir mengungkapkan alasan mereka memanggil empat menteri untuk menjadi saksi dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” kata Ari usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis. 
 
 Empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
 
  
 
 Ia mengatakan, melalui Menteri Keuangan, pihaknya ingin menanyakan mengenai lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024.
 
  
 
 “Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” kata dia.
 
  
 
 Kemudian, kepada Menteri Sosial, timnya ingin bertanya mengenai penyaluran dan perencanaan bansos.
 
  
 
 “Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju bansos itu dipolitisasi,” ujarnya.
 
  
 
 Lalu, kepada Menteri Perdagangan, hal yang ingin dikorek keterangannya adalah dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Ari mengatakan, timnya juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Menko Perekonomian.
 
  
 
 Menurutnya, kesaksian dari keempat menteri ini adalah hal yang penting untuk mengungkap tabir-tabir yang telah disebutkan di dalam dalil permohonan yang diajukan Timnas AMIN.
 
  
 
 “Semoga dapat dikabulkan. Tadi pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) juga mendukung argumen kami,” pungkasnya.
 
  
 
 Dalam persidangan yang digelar pada Kamis, pemohon satu atau tim hukum Timnas AMIN mengajukan permintaan untuk memanggil empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi.
 
  
 
 Usulan tersebut didukung oleh pemohon dua, yaitu tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, yang juga ingin mengajukan para menteri tersebut menjadi saksi.
 
  
 
 Atas permintaan tersebut, Ketua Hakim MK Suhartoyo mengatakan akan mencermati dan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
 
  
 
 Diketahui, terdapat dua perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan. Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
 
  
 
 Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
 
  

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024