situs slot gacor member baru

berapa maxwin bet 1000 944Jutaan kata 737578Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor member baru》

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Menteri ATR soal Ganti Rugi Tol Semarang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji masalah ganti rugi lahanyang digunakan untuk pembangunan Tol Semarang-Demakkelar dalam waktu seminggu ini. 

Janji ia sampaikan merespons keluhan warga Semarang-Demak yang menyebut ganti rugi lahan untuk pembangunan tol yang diresmikan Presiden Jokowi akhir pekan lalu itu hingga kini belum jelas.

"Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk mensupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/2).

Perwakilan masyarakat setempat, Fathoni Mustofa mengatakan meski keputusan Pengadilan Negeri Demak telah inkrah pada 22 Oktober 2022 lalu, proses ganti rugi lahan hingga kini belum jelas.

Selama tiga tahun terakhir, menurut Fathoni, warga setempat yang lahan dan rumahnya terkena gusuran tol belum mendapat ganti rugi. 

Merespons masalah tersebut, Hadi mengatakan Jokowi telah telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikannya.

"Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu," katanya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. 

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Presiden agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan demikian, pendekatan tanah musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.

"Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal(penaksiran harga tanah) dari Kementerian ATR/BPN," ujar Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut Basuki mengatakan proses appraisaltersebut akan diselesaikan kurang lebih dalam 2 minggu. Hal ini diharapkan bisa cepat terselesaikan agar pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Semarang-Sayung sepanjang 10,39 km bisa segera dilaksanakan.

"Appraisalakan diselesaikan dalam 2 minggu ke depan agar kita bisa segera mulai konstruksi Seksi 1 nya. Jadi ditargetkan semua ruas Tol Semarang-Demak ini selesai pada akhir 2024," tutur Basuki.

Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Adapun seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km baru saja diresmikan Jokowi pada Sabtu (25/2).

Dalam momentum peresmian Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jokowi sempat bertemu dengan sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa untuk meminta kepastian ganti rugi pembebasan lahan dari Tol Semarang-Demak.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Jokowi meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

"Nanti undang tiga orang perwakilan," ucap Jokowi.

Usai peresmian, Jokowi pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Anak Buah Luhut Sebut 3 Komoditas Sebenarnya Bisa Bikin RI Kaya******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan ada tiga komoditasmineralyang bisa membuat Indonesiakaya raya.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut komoditas itu adalah nikel, bauksit dan tembaga. Ia memperkirakan ketiga logam tersebut permintaannya akan meningkat cukup signifikan.

"Memang yang paling seksi itu sebenarnya tiga. Pertama nikel, kedua bauksit yang menjadi alumunium, ketiga adalah copper(tembaga)," jelasnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Seto menegaskan prioritas kedua pemerintah dalam hilirisasi adalah mengolah bauksit menjadi aluminium. Hal itu ditunjukkan dengan pembangunan smelter alumunium yang cukup besar di Kalimantan Utara.

Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu juga menyebut, semenjak transisi energi menjadi prioritas negara-negara maju, harga tembaga relatif bertahan sangat bagus.

Lihat Juga : Dirjen Pajak Cemas Kasus Rubicon Berdampak ke 45 Ribu Pegawai DJP

"Jangan barang mineral kita itu dibuang-buang, diobral. Jadi kerjakan ini dengan baik dan benar, bisa kok bikin duit banyak itu, tapi tetap dengan responsible mining. Itu bisa," tegas Seto.

Sementara itu, nikel sudah terbukti menambah kekayaan RI selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Hal itu terlihat dari nilai perdagangan yang didapatkan Indonesia selepas hilirisasi.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan Indonesia jangan puas di hilirisasi nikel. Ia mengatakan jangan berpikir RI bisa menjadi negara maju kalau takut melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah yang ada di Tanah Air.

"Jangan sampai, ini nikel sudah stop (ekspor). Saya sampaikan lagi di Desember kemarin bauksit stop di Juni (2023), sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," tegasnya di Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2).

Tembaga bakal menjadi salah satu komoditas baru yang dijaga Jokowi karena ia sudah mengecek langsung kesiapan hilirisasi di smelter milik PT Freeport yang sudah lebih dari 51 persen siap. Dengan alasan itu Jokowi menegaskan berani menyetop ekspor tembaga di masa mendatang.

Jokowi menegaskan jangan takut jika digugat negara lain di WTO. Menurutnya, meski kalah, Indonesia harus terus melanjutkan hilirisasi karena sudah terbentuk ekosistemnya. Ia juga sedang merencanakan larangan ekspor timah lantaran cadangan timah RI nomor dua di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Label：komandan88、trik pola gacor slot、sgo777 slot

Terkait：sistem parlay judi bola、waw4d、situs baru slot、naga138 rtp、cara mengetahui rtp slot pragmatic、angka jitu orang melahirkan bayi laki laki、buku mimpi 46、senja138、daftar pinjaman online ojk 2022、sydneypools

bab terbaru：pinjam emas ilegal（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04