info slot paling gacor

Ratapan Ksatria

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Pemerintah Patok HET Beras di Kisaran Rp10.900******

Pemerintah resmi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru bagiberas kualitas medium dan premium. Selain HET, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. 

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) menuturkan HET beras dibagi dalam tiga zonasi. Untuk zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras medium dipatok Rp10.900 per kilogram (kg). Sedangkan HET beras premium Rp13.900 per kg.

Untuk zona II yang meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, HET beras medium dipatok Rp11.500 per kg, dan beras premium Rp14.400 per kg. 

"Ini Pak Presiden memerintah untuk segera diumumkan, sedangkan untuk perundangannya sedang diproses sehingga ini dapat kita lakukan segera," kata Arief dalam video resmi, Rabu (15/3).

Terkait dengan HPP untuk gabah dan beras, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dipatok Rp5.000 per kg dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Untuk Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dipatok Rp6.200 per kg dan di gudang Bulog Rp6.300 per kg. Sedangkan beras di gudang Bulog dengan kadar air 14 persen dipatok Rp9.950 per kg.

Besaran HET beras kualitas medium dan premium, serta HPP gabah naik jika dibandingkan aturan sebelumnya.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, HET beras medium di zona I dipatok Rp9.450 per kg. Sedangkan beras premium Rp12.800 per kg.

Untuk zona II, HET beras medium adalah Rp9.950 per kg dan Rp13.300 per kg premium. Sedangkan untuk zona III, HET beras medium adalah Rp10.250 per kg dan beras premium Rp13.600 per kg.

Sementara terkait HPP gabah dan beras, dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian pemerintah untuk Gabah atau Beras.

HPP untuk GKP di petani dipatok Rp4.200 per kg, sedangkan di tingkat penggilingan Rp4.250 per kg.

GKG dipatok Rp5.250 per kg di penggilingan dan Rp5.300 per kg di gudang Bulog. Sedangkan beras di gudang Bulog dengan kadar air 14 persen dipatok Rp8.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

4 Tuntutan Demo Buruh Depan Kantor Ditjen Pajak******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (10/3) siang.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam unjuk rasa itu, jumlah massa buruh yang turun aksi sekitar 100 orang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terkait masalah pajak di Indonesia.

Terdapat empat tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPR RI agar segera dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di indonesia. Kedua,copot Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Terkait tuntutan copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, Said mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk anak buahnya.

"Copot dirjen pajak karena (kasus Rafael Alun dan aksi pamer jajarannya) akan mereduksi kepercayaan rakyat untuk bayar pajak," kata Said Iqbal.

Terkait tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Audit forensik juga diperlukan untuk memeriksa untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.

Sedangkan, terkait UU Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara diharapkan dapat meminimalisir korupsi.

Said mengatakan pejabat negara harus membuktikan harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki," tandasnya.

Kemenkeu sendiri tengah dihadapkan pada masalah harta jumbo yang menyeret beberapa nama seperti pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

Profil Zainudin Amali, Profesor Olahraga yang Jadi Komisaris Mandiri******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Menpora Zainudin Amali menjadi komisaris independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (14/3).

Lalu siapa Zainudin Amali?

Zainudin adalah Sarjana Ekonomi di STIE Swadaya. Ia meraih gelar Magister Kebijakan Publik di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta dan Doktor di Bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, 2019.

Sebelum didapuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero), ia pernah dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 23 Oktober 2019.

Namun, pria kelahiran Gorontalo 16 Maret 1962 itu, mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada (13/3).

Selain pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), politikus partai Golongan Karya (Golkar) itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI Periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Ia juga pernah menjadi anggota Komisi III, anggota Komisi VIII, anggota Komisi I, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP), dan Ketua Komisi II DPR-RI Periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Pada periode 2009-2014, Zainudin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri dan Kota Blitar), dan anggota Komisi VII, anggota Komisi IV dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI Periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Gorontalo.

Selain berkecimpung di Gedung Senayan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini juga menjadi Wakil Ketua Umum PSSI itu juga pernah menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan seperti Direktur PT. Putra Mas (2000-2002), Komisaris PT. Wirabuana Dwi Jaya Persada (2000), Komisaris PT. Gitrana Sendiko (1996-1997), dan Direktur PT. Surya Terang Agung (1996-1998).

Tak hanya itu, ia pernah menjadi Direktur PT. Makmur Triagung (1996-2000) dan bekerja di PT. Supra Dinakarya (1993-1996).

[Gambas:Video CNN]

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Viral Pesawat Lion Air Mangkal di Rusia, Maskapai Klarifikasi******

Manajemen Lion AirGroup mengklarifikasi foto viral di media sosial yang menunjukkan dua pesawat berlogo singa merah itu di Rusia.

"Pesawat tersebut tidak lagi dikuasai dan dioperasikan oleh Lion Air serta sudah dikembalikan ke pihak yang menyewakan atau memberikan pinjaman pesawat kepada maskapai penerbangan (lessor)," tutur Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resmi, Senin (13/3).

Danang mengatakan Lion Air menyewa dua pesawat tersebut darilessor. Namun, sewa berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak pada 2021.

"Lion Air sangat menghormati sesuai keputusan yang ada di dalam perjanjian, yang sudah disepakati bersama lessor. Lion Air selalu menjaga hubungan kerja sama yang baik denganlessordan pihak terkait memastikan bahwa proses pengembalian pesawat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku," tutur Danang.

Danang menjelaskan Lion Air tetap berpedoman pada standar operasional dan mempertahankan pola hubungan kerja sama yang baik kepadalessor.

Selain dengan lessor, Lion Air menjaga hubungan dengan perbankan, otoritas penerbangan Indonesia dan internasional, para stakeholders penerbangan, serta para mitra.

Kabar viral keberadaan dua pesawat berlogo Lion Air di Rusia itu ramai diperbincangkan di Twitter. Netizen mempertanyakan keberadaan pesawat maskapai Indonesia di negara tersebut.

Dalam foto viral tersebut terlihat dua pesawat berlogo Lion Air terparkir di sebuah bandara di Rusia dalam keadaan bersalju. Pihak Lion Air menjelaskan dua pesawat yang terparkir itu berjenis Boeing 737-900ER, namun sudah habis masa sewa.

[Gambas:Video CNN]