slot gacor toto

Penyihir penyakit aneh

Warga Depok Borong 2 TV******

Salah satu konsumen Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat mendapat potongan diskon membeli dua unit TV, kulkas dan dispenser hingga Rp5,7 juta saat Transmart Full Day Sale.

Tonny (43) karyawan swasta asal Depok, Jawa Barat sengaja berkunjung ke Transmart untuk mengisi rumah barunya dengan sederet barang elektronik.

Lihat Juga : Tampil Kece di Tahun Baru dengan Outfit dari Transmart, Cek Promonya

Lebih lanjut ia mengaku dapat info kalau Transmart diskon besar-besaran Full Day Sale ini lewat sejumlah pemberitaan di media online.

Program promo Transmart Full Day Sale yang berlangsung Sabtu (30/12) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Jika pembeli ingin dapatkan diskon tambahan 20 persen, bisa melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Tak hanya itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih di Transmart Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Murah Banget, Dining Set di Transmart Diskon sampai Rp800 Ribuan

Warisan langit berbintang di kota

Harta Elon Musk Cs Naik Jadi Rp13.507 T, Saat 5 Miliar Orang Miskin******

Kekayaanlima orang terkaya duniameningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka yaitu Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison, dan Warren Buffett.

Sejak 2020, kekayaan bersih para miliarder ini telah meroket 114 persen menjadi total US9 miliar.

Kemudian disusul bos produsen barang fesyen mewah LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Bernard Arnault. Kekayaan bersihnya naik 111 persen ke US1,3 miliar.

Selanjutnya, pendiri Amazon Jeff Bezos dengan kekayaan US7,4 miliar atau naik 24 persen. Sementara bos Oracle Larry Ellison kekayaannya naik 107 persen ke US5,5 miliar.

Selanjutnya CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett yang kekayaan bersihnya naik 48 persen menjadi US9,2 miliar.

Dalam laporan tahun ini, Oxfam berargumentasi bahwa dunia usaha memperoleh keuntungan besar, sehingga membantu mensejahterakan orang-orang kaya. Pasalnya tujuh dari 10 perusahaan publik terbesar di dunia mempunyai CEO miliarder atau miliarder sebagai pemegang saham utamanya.

Namun pada saat yang sama, hampir lima miliar orang di seluruh dunia menjadi lebih miskin karena mereka menghadapi inflasi, perang, dan krisis iklim.

Dibutuhkan waktu hampir 230 tahun untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan kondisi saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Di Tiga Kerajaan

Kemenkop Dorong Bentuk Lembaga Penjamin Simpanan Khusus Koperasi******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong agar pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan khusus untukkoperasi. Gunanya untuk melindungi uang simpanan pelaku UMKM di koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan hal ini untuk menekan kerugian akibat berbagai praktik yang merugikan anggota koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

"Pembentukan LPS semata-mata dilakukan karena pemerintah ingin melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan anggota koperasi," ujar Zabadi dalam acara Serap Aspirasi Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi di Surakarta, Kamis (7/12).

"Kalau kita berkaca pada perbankan, saat covid-19 ada bank yang bermasalah. Jika ekosistem perbankan belum kuat mereka bisa saja gagal bayar. Meski terjadi masalah, namun tidak terjadi rushkarena industri bank sudah punya LPS yang menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar," kata dia.

Selain punya LPS, industri perbankan juga punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, ekosistem di industri perbankan dinilai Zabadi sudah sangat kokoh.

Hal ini berbeda dengan koperasi sehingga diharapkan ada LPS khusus KSP yang bisa menjamin dana anggota. Terlebih, jumlah anggota koperasi cukup banyak yakni 30 juta anggota.

"Ini tidak dipunyai oleh koperasi, di koperasi, anggota juga bisa mempailitkan koperasi. Ada lebih dari 30 juta anggota koperasi yang perlu dilindungi kepentingannya dari praktik-praktik yang merugikan, yang dilakukan oleh pendiri maupun pengurus koperasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Apa Kata Pakar soal Hilirisasi Digital yang Jadi Program Gibran?******

Sejumlah pengamat merespons pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Rakasoal hilirisasi digital.

Gibran berulang kali menyampaikan istilah hilirisasi digital dalam debat cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12).

"Kami akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," ucap Gibran.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik.

"Saya tidak tahu karena tidak ada istilah hilirisasi digital di dalam berbagai literatur akademik maupun dokumen laporan terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).

Izzudin lantas mengatakan yang sebaiknya menjelaskan terkait hilirisasi digital adalah tim sukses Prabowo-Gibran.

Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia menyebut apa yang disampaikan Gibran tidak jelas dan hanya diucapkan untuk kepentingan kampanye semata.

"Hilirisasi digital itu program yang tidak jelas, tidak terarah, hanya untuk strategi kampanye menyasar pemilih yang terkesima dengan jargon-jargon hilirisasi dan digital. Tapi jadi bahan tertawaan masyarakat lainnya," katanya.

Lihat Juga : Budiman Sebut Prabowo-Gibran Komitmen Genjot Infrastruktur Digital

Nailul menjelaskan hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw material menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi.

"Apa yang mau dihilirisasi dari digital? Teknologinya, manusianya, atau apa? Ini dari digital apa yang raw material? Nilai tambahnya di mana?" katanya.

Sementara Founder Drone Emprit Ismail Fahmi juga baru mendengar istilah hilirisasi digital seperti yang disampaikan Gibran.

"Baru dengar istilah itu. Musti tanya ke tim 02 apa yang mereka maksud," kata Ismail.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran agak rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas.

Padahal terminologi hilirisasi, kata Bhima, biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri.

"Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI kemudian blockchain dan web3 itu lebih tepatnya inovasi digital. Maksudnya mungkin pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap web4 di mana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas," kata Bhima.

Sedangkan Praktisi Teknologi Informasi, Ainun Nadjib berpendapat bahwa yang Gibran ucapkan tidak realistis karena belum ada ekosistem yang mendukung Indonesia menguasai hulu sampai ke hilir di sektor digitalisasi.

"Hilirisasi itu kan ketika kita menguasai hulu, tapi tidak menguasai hilir, misalnya tambang bahan mentah kita punya, tapi belum bisa mengolah," ucap Ainun.

"Lah digital itu kita tidak menguasai hulunya, China saja tidak menguasai hulunya. Justru karya-karya anak bangsa adanya hilir semua, aplikasi2 yang langsung dipakai masyarakat sebagai produk akhir," ucap Ainun kemudian.

[Gambas:Twitter]

Lihat Juga : Budiman Jelaskan Hilirisasi Digital ala Gibran di Debat Cawapres

Penjelasan kubu Gibran

Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko mengatakan hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dimaknai dalam dua hal.

Pertama, hilirisasi digital sebagai bentuk pembangunan ekosistem digital atau digitalisasi rantai pasok.

"Dari hulu sampai hilir berupa produk alat teknologi atau technological devices seperti laptop, smartphone, komputer personal untuk berbagai sektor industri," katanya.

Artinya, sambung Budiman, membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi saja tetapi juga mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digitalnya pula.

Pengembangan hilirisasi digital dengan pendekatan ekosistem itu, katanya sering diistilahkan dengan Device, Network and Application (DNA).

"Sumber daya apa yang dibangun dalam ekosistem ini dan bernilai tambah tinggi? Data. Karena itu tepat sekali ketika Mas Gibran juga mengingatkan pentingnya membangun sistem Cyber Security dan Cyber Defense saat bicara ekonomi digital, karena pada akhirnya, data dan pengolahan data secara digital (dengan menggunakan teknologi AI atau Blockchain) yang memiliki nilai tambah ekonomi terbesar," katanya.

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRESGibran Janji Lanjutkan Hilirisasi Banyak Sektor Jika Menang Pilpres

Pemaknaan kedua terkait hilirisasi digital, kata Budiman, adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri. Hal itu terkait potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini.

"Sebagai contoh untuk rantai pasok pangan, maka hilirisasi digital dimaknai dengan penerapan teknologi digital sejak pengembangan pupuk dan bibit unggul, proses produksi melalui IOT Smartfarming, digitalisasi logistik dan distribusi, digitalisasi pengolahan hasil pertanian hingga pengembangan e-commerce sektor pangan," katanya.

Budiman mengatakan hilirisasi digital telah diterapkan di China dan Amerika Serikat (AS). China, katanya, membangun ekonomi digitalnya dengan lengkap mulai dari teknologi chips, industri perangkat digital, teknologi internet, hingga pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis AI yang sangat canggih.

Sementara AS, memiliki kapasitas teknologi yang kuat di pengembangan teknologi chips, perangkat digital dan teknologi satelit.

"Kedua negara tersebut kemudian dengan mudah melakukan digitalisasi di berbagai sektor industrinya," kata Budiman.

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?******

Uni Eropa (UE) seolah mencari masalah dengan Indonesia lewat perdagangan internasional. Pasalnya, Benua Biru itu selalu saja mengganjal produk eksporRI masuk ke wilayah mereka dengan sejumlah dalih ekonomihingga isu lingkungan.

Kali ini, UE bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat atau baja tahan karat dari Tanah Air. Buntutnya, Pemerintah Indonesia pun menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BMAD adalah pungutan negara terhadap barang impor yang dijual lebih rendah dari nilai normalnya. Bea masuk ini kerap dikenakan sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri.

BMP yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Lalu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Eropa sendiri merupakan produsen baja terbesar kedua dunia, setelah China. Lima anggota UE yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia.

Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan.

Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain. Nilainya mencapai 132 juta euro pada 2020.

Adapun baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) lebih dikenal dengan stainless steel. Material ini kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat dapur, medis hingga alat berat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan alasan UE meneganakan BMAD ke Indonesia.

Ia menyebut UE menuding Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China. Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices. Jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor stainless steelIndonesia ke Eropa sedang meningkat.

Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Pengetatan aturan UE terhadap produk Indonesia juga sebelumnya ditujukan untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kakao, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya. Hal ini dilakukan melalui memberlakukan Undang-undang (UU) Antideforestasi sejak 16 Mei 2023.

Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.

Ia juga menyebut kebijakan itu akan berdampak pada 15 juta-17 juta perkebunan Indonesia.

Kembali menyoal baja nirkarat, Indonesia dan UE soal 'perang' dalam perdagangan. Maklum, Eropa juga menggugat Indonesia karena melarang ekspor bijih nikel sejak 2020, yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menyetop ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi logam ini agar memberi nilai tambah ekonomi.

Namun, langkah ini diprotes UE. Blok tersebut menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh RI membuat harga nikel di pasar melejit, sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Eropa lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021.

Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO. Artinya, Indonesia kalah gugatan. Namun, setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

Lantas, kenapa sih Uni Eropa selalu mencari masalah dagang dengan Indonesia. Punya masalah apa mereka?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai langkah Eropa mengenakan bea masuk antidumping pada baja nirkarat adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, upaya itu juga tak berkelindan dengan langkah politik UE.

Dalam perdagangan luar negeri, kata Piter, semua negara akan berupaya meningkatkan surplus perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor.

"Caranya dengan menerapkan apa yang disebut sebagai non tarif barrier seperti mengaitkan isu lingkungan dan lain-lain," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Ia menyebut Eropa juga mengatakan aturan dagang internasional demi melindungi industri dalam negeri mereka yang bisa terancam oleh produk-produk impor.

Oleh karena itu, Piter berpendapat Indonesia harus terus menggunakan jalur-jalur diplomasi perdagangan seperti melalui WTO dan berbagai perundingan bilateral untuk melunakan UE.

"Di sisi lain memang Indonesia perlu mengubah sedikit di kebijakan impor. Tekanan terhadap barang-barang Eropa juga harus dilakukan. Agar imbang dalam perundingan," imbuh Piter.

Ia menilai selama ini kebijakan impor Indonesia terlalu polos dan mudah. Hampir tidak ada hambatan terutama hambatan non tarif.

"Hampir semua produk impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini tidak ada barrier-nya," kata dia.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ada tiga motif Eropa mengenakan bea masuk antidumping baja nirkarat.

Pertama, motif proteksionisme. Ronny mengatakan UE mulai mengetatkan aturan untuk jenis komoditas ekspor tertentu dari Indonesia.

Ia mencontohkan pembatasan impor CPO. Aturan pengetatan lewat UU Antideforestasi mengindikasikan UE sedang melindungi minyak rapeseed dari gempuran CPO Indonesia dan Malaysia.

"Pasalnya, biaya produksi minyak rapeseed yang jauh lebih mahal dibanding minyak goreng dari bahan baku CPO," kata Ronny.

kedua, motif perlindungan lingkungan. Tak dipungkiri bahwa UE adalah kawasan yang paling ketat dalam urusan perlindungan lingkungan.

Oleh sebab itu, Ronny memandang UE mempersulit beberapa komoditas ekspor Indonesia masuk karena perusakan lahan yang cukup masif di Tanah Air.

Menurutnya, Eropa menilai RI melakukan deforestasi perkebunan sawit.

Ketiga, motif kecilnya interdependensi ekonomi antara Indonesia dan UE. Ronny menuturkan nilai perdagangan Indonesia-UE tidak terlalu besar, bahkan kalah dari nilai perdagangan Vietnam-UE.

Ucapan Ronny ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dipaparkan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, volume perdagangan Indonesia-UE sebesar US miliar atau sekitar Rp723,3 triliun pada 2022.

Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan nilai perdagangan Vietnam-UE yang melebihi US miliar atau sekitar Rp1.478 triliun.

Ronny menyebut kecilnya nilai perdagangan Indonesia-UE ini, membuat Eropa tak kehilangan saat membatasi impor produk RI.

"Uni Eropa tak terlalu banyak kehilangan insentif ekonomi jika melakukan tekanan terhadap Indonesia, termasuk melakukan pelarangan atas beberapa komoditas ekspor Indonesia," tuturnya.

RI Tak Perlu Kobarkan Perang Dagang dengan Uni Eropa