slot selalu gacor

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Nigeria Ikut Selidiki Indomie Buntut Kasus Zat Pemicu Kanker di Taiwan******

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nigeria(NAFDAC) tengah menyelidiki mi instan merekIndomie buntut penarikan di Malaysia dan Taiwankarena mengandung zat pemicu kanker, etilen oksida.

Imbas kabar tersebut, NAFDAC bertindak cepat untuk menganalisis sampel produk, termasuk bumbunya. Selain pada Indomie, mereka juga turut memeriksa mi instan lain yang dijual di Nigeria.

Taiwan menemukan kandungan etilen oksida pada Indomie Rasa Ayam Spesial. Temuan sama juga didapat Malaysia. NAFDAC mengklaim produk Indomie rasa tersebut sejatinya tak dijual di Nigeria.

Indomie merupakan merek mi instan yang mendominasi pasar Nigeria. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) selaku produsen produk tersebut, mengklaim Indomie dijual ke lebih dari 100 negara.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Taiwan dan Malaysia menarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran setelah diduga mengandung etilen oksida. Zat tersebut ditemukan di bumbu mi instan.

Lihat Juga : Kemendag Tuding Diaspora RI Kerap Impor Indomie yang Ditarik di Taiwan

Etilen oksida merupakan senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan leukemia. Kemenkes Taiwan pun meminta para pengecer menarik dua produk ini dari toko-tokonya.

Sementara itu, para importir kedua produk bakal dikenakan denda antara 60 ribu dolar Taiwan atau setara Rp29 juta hingga maksimal 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp97 triliun.

Tak lama setelah Taiwan menarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran, Malaysia juga mengambil langkah serupa. Menteri Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan mengonfirmasi kementeriannya menarik Indomie Rasa Ayam Spesial yang diimpor dari Indonesia.

Sementara itu, Direktur ICBP Taufik Wiraatmadja mengatakan semua mi instan yang diproduksi oleh ICBP di Indonesia diproses sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun ketentuan internasional.

"Mi instan kami telah mendapatkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan diproduksi di fasilitas produksi bersertifikat berdasarkan standar internasional," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (28/4) lalu.

Ia menjelaskan Indomie telah diekspor ke berbagai negara selama lebih dari 30 tahun. Perusahaan, kata Taufik, selalu memastikan seluruh produknya telah sesuai dengan peraturan dan pedoman keamanan pangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.

"Kami tegaskan sesuai dengan keterangan yang dikeluarkan oleh BPOM RI, mi instan Indomie kami aman untuk dikonsumsi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Tutup Toko, Books & Beyond Diskon Buku Sampai 80 Persen******

Toko bukuBooks & Beyondmengumumkan akan lanjut menutup gerainya yang ada di Indonesia secara permanen. Karenanya, saat ini untukbuku yang masih ada akan di diskonsampai 80 persen.

"Biar kamu nggak sedih, mulai hari ini kamu bisa nikmati diskon super hemat dari Books & Beyond! Diskon 50 persen hingga 80 persen + 50 persen untuk semua buku," tulis Books & Beyond dalam unggahan Instagramnya, yang dikutip Kamis (4/5).

Diskon sampai 80 persen diberikan untuk semua buku lokal. Namun, untuk buku impor diskon diberikan sampai 50 persen.

Tak hanya pembelian melalui toko offline, diskon besar-besaran juga berlaku untuk pemesanan buku melalui online, seperti melalui pesan kepada admin dan platform Shopee. Kendati demikian, Books & Beyond menyarankan masyarakat yang ingin membeli langsung mendatangi gerai yang masih buka, agar bisa memilih buku yang diinginkan secara leluasa.

Books & Beyond memastikan tidak ada batasan waktu diskon buku tersebut. Promo akan diberikan sampai semua buku yang dimiliki habis terjual.

Dalam pengumuman di Instagram booksbeyond_id, memang beberapa gerai sudah ditutup, misalnya yang ada di Maxxbox Lippo Village pada 28 April 2023, Siloam Makassar pada 2 Mei 2023, Siloam Kebun Jeruk pada 2 Mei 2023, dan Siloam Karawaci pada 3 Mei 2023.

Sebelumnya, gerai yang ada di Bandung Indah Plaza (BIP) juga sudah ditutup.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Peritel Akan Gugat Pemerintah Bila Utang Rp344 M Tak Lunas 3 Bulan******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak membayar utang sebesar Rp344 miliar dalam tiga bulan ke depan. Langkah itu merupakan pilihan terakhir dari tiga opsi yang disiapkan Aprindo terkait sengketa utang tersebut.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk mengindari upaya itu karena bisa membebani peritel yang fokus berjualan menjadi sibuk memikirkan hukum.

Roy mengatakan sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo akan melakukan dua opsi lainnya sambil melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Artinya Aprindo akan mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

Setelah dua opsi itu, Aprindo baru akan menempuh jalur hukum.

"Kita berharap baik kita disuruh PTUN, gugat, dan sebagainya, itu paling paling paling akhir," kata Roy.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi refaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Raja Seni Bela Diri

IHSG Diramal Lesu Menanti Rilis Pertumbuhan Ekonomi RI******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Kamis (4/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola gerak IHSG masih dalam rentang konsolidasi wajar. Namun, indeks saham terus dibayangi pola tekanan cukup besar dalam jangka pendek.

"Sentimen terdekat adalah rilis data produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan masih akan cukup stabil sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola gerak IHSG," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, TBIG, ICBP, ASII, UNVR, ASRI, AALI, dan SMRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai IHSG masih dalam tren pelemahan. Namun, ada potensi rebound meski terbatas dengan resistance di level 6.856.

"Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah," jelasnya.

Di lain sisi, ia menyoroti nilai transaksi yang tidak mengalami perubahan signifikan dibanding nilai transaksi hari sebelumnya. William memprediksi hari ini indeks bergerak dalam rentang 6.774-6.856.

IHSG loyo ke posisi 6.812 pada Rabu (3/5). Indeks saham melemah 50,58 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,26 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]