situs gacor slot online

Hiburan Korea Band Kecilku

Pengusaha Kapal Gugat Menhub Rp92,6 M, Ganti Rugi Rp942 Juta per Hari******

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menggugat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Rp92,6 miliar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip website resmi PTUN Jakarta, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo dan Sekjen Gapasdap Aminuddin Rifai melayangkan gugatan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Dalam gugatan tersebut, keduanya meminta Budi mencabut beleid KM 184 Tahun 2022 beserta isi lampirannya dan menggantikannya dengan KM 172 Tahun 2022 beserta isi lampirannya.

Selain itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya masih menunggu isi gugatan lengkap dari PTUN Jakarta.

"Kami baru menerima surat pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut dari PTUN kemarin, 15 Desember, yang belum memuat isi gugatan," kata Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com.

Setelah menerima surat berisi isi gugatan lengkap, Kemenhub baru akan menentukan tindak lanjutnya.

"Saat ini kami masih menunggu surat berikutnya dari PTUN yang akan memuat isi gugatan. Segera setelah itu kami akan menentukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Kurangi Utang, Grup Bakrie Jual Saham Pengelola ANTV******

PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) milik Grup Bakriebakal menjual sahamPT Intermedia Capital Tbk (MDIA) selaku pemegang mayoritas saham dan pengelola ANTV. Penjualan saham anak usaha ini dilakukan untuk mengurangi utang perseroan (holding company).

Direktur VIVA Jastiro Abi mengatakan perseroan akan menjual saham MDIA maksimal 39 persen.

"Akan dilakukan penjualan saham MDIA oleh perseroan sebesar maksimal 39 persen hingga nantinya perseroan akan bersih dari utang. Target pelaksanaannya diharapkan dapat selesai pada 2023," ujar Jastiro dalam keterbukaan informasi, Selasa (20/12).

VIVA juga akan membereskan utang di level anak perusahaan. Penyelesaian utang akan dilakukan bertahap, mulai dari ANTV yang utangnya saat ini sebesar Rp960 miliar.

"Dengan membaiknya kinerja perusahaan maka diharapkan laba juga akan membaik," kata Jastiro.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Jastiro mengatakan manajemen optimis perusahaan dapat bertumbuh sesuai dengan target kinerjanya tidak terpengaruh apabila terjadi resesi global tahun depan. Ditambah lagi, target konsumen perseroan adalah konsumen lokal.

"Sebagaimana pernyataan dari pemerintah bahwa kecil kemungkinan Indonesia terkena dampak dari prediksi resesi global di 2023," ujarnya.

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Sandiaga: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Juta Batal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan rencana kenaikan tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodosebesar Rp3,75 juta batal.

Tadinya, tarif 'selangit' itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 2023 mendatang. "Sudah ditarik dan dibatalkan," ujar Sandi, dilansir Antara, Kamis (15/12).

"Jadi, tidak ada kenaikan untuk tarif masuk Pulau Komodo," lanjutnya dalam Rakornas Kemenparekraf.

Sebelumnya, pada Juli lalu, Pemprov NTT mengumumkan akan memberlakukan harga tiket masuk TN Komodo sebesar Rp3,75 juta yang berlaku selama satu tahun.

Rencana itu menuai protes dari sejumlah kalangan, termasuk pelaku wisata di Labuan Bajo. Mereka menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes hingga akhirnya Pemprov NTT menunda kenaikan tarif tersebut.

Harga tiket masuk Taman Nasional Komodo saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, yaitu sekitar Rp150 ribu.

Sebulan sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan rencana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu bagi WNI dan US0 bagi turis asing untuk membatasi jumlah wisatawan yang masuk hanya sebanyak 1.200 orang per hari.

Lantaran diprotes banyak pihak, rencana itu pun akhirnya dibatalkan.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

IHSG Bangkit ke 6.812 Disokong 219 Saham******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.812 pada Jumat (16/12). Indeks saham menguat 60,33 poin atau plus 0,89 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,95 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,82 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 297 terkoreksi, dan 178 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor basic di angka 1,53 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 1,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,53 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 0,04 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,93 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 3,09 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 3,28 persen.

Sementara itu, bursa Amerika kompak melemah. Indeks S&P 500 turu 2,49 persen, indeks NYSE melemah 2,02 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 3,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan iblis seperti ini

5 Negara Pemberi Subsidi Kendaraan Listrik, China hingga Jerman******

Pemerintah berencana memberikansubsidi untuk setiap pembeliankendaraan listrik. Hal ini dilakukan demi mendorong percepatan penggunaan motor danmobil listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memaparkan pemerintah akan menyubsidi Rp80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

"Seperti Eropa, kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik? Ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip pada Kamis (15/12).

Pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik ini memang sudah diberlakukan di beberapa negara.

Berikut beberapa negara yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik:

1. Thailand

Thailand memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik hingga 2025. Khusus untuk mobil listrik, pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil penumpang dengan kapasitas di bawah 10 kursi dengan harga eceran maksimum 2 juta baht atau sekitar Rp893,47 juta.

Dilansir dari Bangkok Post, kendaraan dengan kapasitas baterai 10 kWh hingga 30 kWh akan mendapat subsidi sebesar 70 ribu baht atau sekitar Rp31,27 juta per unit.

Sementara, kendaraan dengan kapasitas baterai 30 kWh atau lebih menerima subsidi sebesar 150 ribu baht atau sekitar Rp67 juta per unit.

Sedangkan, untuk motor listrik dengan harga eceran maksimal 150 ribu baht mendapat subsidi sebesar 18 ribu bath atau sekitar Rp8 juta per unit.

2. China

Pemerintah China saat ini memberikan sejumlah kecil subsidi kepada pembeli kendaraan listrik dan hibridaplug-inyang memenuhi syarat masing-masing US.836 atau sekitar Rp28,67 juta dan US9 atau Rp10,76 juta per unit.

Meski demikian, subsidi ini akan berakhir pada akhir 2022.

Oleh karena itu, beberapa produsen kendaraan listrik termasuk Nio, Xpeng Motors, SAIC mitra Volkswagen China, unit EV premium Geely Zeekr, dan Aito, baru-baru ini berjanji untuk menanggung kenaikan harga jika pelanggan melakukan pemesanan sebelum akhir 2022.

3. India

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap pembelian motor listrik hingga 2 lakh atau sekitar Rp37,7 juta per unit.

Untuk subsidi ini pemerintah menyediakan total dana sebesar 100 crore atau sekitar Rp188,5 triliun.

Sementara untuk mobil listrik India memberikan subsidi sebesar 1 lakh atau sekitar Rp18,85 juta.

Untuk subsidi ini, pemerintah menyediakan dana hingga 250 crore atau sekitar Rp471,36 rupiah.

4. Jerman

Jerman memberikan subsidi sebesar 6.000 euro atau sekitar Rp99,46 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dengan harga di bawah 40 ribu euro atau sekitar Rp663,25 juta.

Sementara, untuk mobil listrik dengan harga antara 40 ribu hingga 65 ribu euro atau sekitar Rp1,07 triliun, subsidi yang diberikan sebesar 5.000 euro atau Rp82,89 juta.

Meski demikian, besaran subsidi ini akan dikurangi mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan semakin ramainya penggunaan mobil listrik.

5. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sebesar 9 juta won sekitar Rp117,46 juta untuk pembelian mobil penumpang listrik dengan harga di bawah 85 juta won atau sekitar Rp952,62 juta.

Korea Selatan juga memberikan subsidi sebesar 9 juta won hingga 27 juta won atau sekitar Rp321,57 juta untuk pembelian truk listrik.

Pemerintah menyebut akan memberikan subsidi itu untuk 14.200 pembelian kendaraan listrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung penggunaan 27 ribu kendaraan listrik sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’