tarikan jp paus vip

Kota Akademi Seni Bela Diri

DPR Minta Tambahan 80 Kursi Kelas Bisnis Buat Berangkat Haji******

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Saputra mengungkapkan permintaan 80 kursi tambahan kelas bisnis untuk anggota DPRyang akan berangkathaji tahun ini. 

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat khususnya business class sesuai harapan bapak ibu sekalian. Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Irfan Saputra, dikutip dari detikcom, Selasa (14/6).

Namun, Irfan belum bisa memastikan permintaan tersebut dikabulkan lantaran harus meminta izin ke otoritas penerbangan atau General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Pasalnya penerbangan terakhir jemaah haji dilaksanakan pada 22 Juni.

Irfan menyebut Garuda mendapatkan kuota membawa 104 ribu calon jamaah haji untuk penerbangan reguler dan 8.000 calon jamaah haji untuk penerbangan tambahan. Menurutnya, sejauh ini pelayanan penerbangan haji berjalan lancar meskipun ada beberapa penerbangan tertunda.

"Kami sudah minta maaf ke Kementerian Agama. Kita terjun langsung memberikan fasilitas dengan menyediakan hotel buat mereka yang tertunda," kata Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali******

Holding BUMNpariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney meminta suntikan modal negara sebesar Rp143 miliar untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Sanurdi Denpasar, Bali.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan penyertaan modal negara (PMN) itu salah satunya digunakan untuk membangun pusat konvensi (convention center).

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," ujar Doni saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) kemarin.

Pengajuan PMN untuk KEK Sanur sendiri merupakan bagian dari permintaan suntikan dana InJourney senilai Rp1,19 triliun.

Selain pengembangan KEK Sanur, sekitar Rp1,05 triliun dari suntikan dana itu akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proyek pengembangan KEK Mandalika tercatat masih memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Lebih lanjut, Komisi VI DPR telah menyetujui pengajuan PMN InJourney itu pada rapat yang digelar hari ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Kereta Cepat, Antara Jadwal Molor dan Kepastian Keamanan Operasional******

Permasalahan proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) seolah tak ada hentinya. Yang terbaru, jadwal operasi kereta cepat dikabarkan bakal molor ke Januari 2024.

Proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Sebenarnya, mundurnya jadwal operasi ini bukan yang pertama. Semula, proyek KCJB ditargetkan bisa rampung pada 2019.

Tapi dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau sekitar Rp21,74 triliun.

Masalah lain yang pernah menerpa proyek kerja sama Indonesia-China ini adalah ingkar janji penggunaan APBN, pembangunan serampangan, hingga mengabaikan aspek keselamatan.

Soal isu mundurnya jadwal operasi menguar dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update', tertanggal 14 Mei 2023, yang diperoleh Reuters, Kamis (8/6) lalu.

Lihat Juga : Urutan Pangkat PNS yang Kenaikan Jabatannya Diperbanyak Jadi Enam Kali

Dalam laporan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial KCJB pada 18 Agustus 2023.

Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, yakni Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Meski demikian, saat dikonfirmasi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya.

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat terancam mundur ke tahun depan. Menurutnya, KCJB tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Biaya bakal membengkak jika jadwal molor lagi

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

RI di Jalur Benar, Luhut Minta Presiden Baru Tak Usah Bicara Perubahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia telah menemukan pola untuk masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country).

Ia menyebut kebijakan seperti hilirisasi industri merupakan salah satu resep terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bisa mencapai high income country.

"Sekarang kita sudah ketemu pattern(pola) untuk menjadi negara high income country, itu saya kira bisa kita lakukan, karena juga dari segi demografi bonus, kekayaan alam, downstream industry, digitalisasi, kemudian dana desa, itu ingredientsdaripada untuk membuat Indonesia hebat," kata Luhut di sela Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta, Rabu (14/6).

"Saya berharap siapapun presiden ke depan harus melakukan ini, tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," katanya.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan gross national income(GNI) per kapita dalam 4 kategori, yaitu low income(US$ 1.035), lower-middle income(US.036-US,045), upper middle income(US.046-US.535), dan high income(lebih dari US.535).

Saat ini, Indonesia berada pada posisiupper-middle income.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

Jusuf Hamka Bantah Berutang Ratusan M ke Negara: Jangan Asal Bunyi******

Jusuf Hamka membantah perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), memiliki utanghingga ratusan miliar ke negara.

Menurutnya, jika memang ia memiliki utang, pasti ada tagihan tapi sampai saat ini tidak ada. Ia pun meminta Kementerian Keuangan tidak asal bunyi dan mengada-ada.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (12/6) kemarin.

"Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan ada tagihan utang negara kepada Grup Citra milik Jusuf, yakni terkait aset BLBI.

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Alasan Luhut Pilih Mandor Asing di IKN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan pembangunan IKN akan diawasi oleh mandor asing agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka.

Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut dikutip dari detikfinance, Selasa (13/6).

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Lihat Juga : Luhut Respons Kritik IKN Diawasi Mandor Asing: Kita Ini Kadang Munafik

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

[Gambas:Video CNN]