slot min wd 25

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Cuan Industri Game Tembus Rp25 T, Tapi ke Kantong RI Hanya 0,5 Persen******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebutkan nilai pendapatan dari industri gameatau aplikasi permainan yang berkembang di Indonesia mencapai Rp25 triliun selama 2022.

Mereka karena itu menilai industri ini memiliki peluang untuk ikut menumbuhkan perekonomian dalam negeri.

"Pasar game nasional ini Rp25 triliun 2022," kata Direktur Aplikasi Permainan, Televisi, dan Radio Kemenparekraf Iman Santosa saat acara program Netas Peningkatan Kualitas SDM pada Sub Sektor Permainan di Cipanas, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu.

Ia mengatakan itu terjadi karena selama ini penyedia aplikasi permainan kebanyakan berasal dari luar negeri.

Ia mengatakan Kemenparekraf akan berupaya agar cuan industri game itu bisa diambil RI dengan mendorong pelaku industri kreatif permainan membuat lebih banyak permainan agar bisa menarik pendapatan tersebut.

"Bagaimana sosialisasi game ini untuk mengembangkan industri game lokal, sehingga bisa memasuki pasar, memperbesar game nasional, karena industrinya sangat besar," katanya.

Supaya itu bisa terwujud, pemerintah saat ini membuat Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Industri Game Nasional yang diharapkan sudah bisa diimplementasikan  2024.

Ia berharap terbitnya perpres bisa mendorong kemunculan pelaku industri kreatif permainan sehingga potensi pendapatan yang didapat Indonesia  bisa dinaikkan dari 0,5 persen jadi 70 persen di 2024. 

"Kita ingin bawa ke atas, menyebar luaskan bahwa game itu ada nilai positifnya, tidak hanya negatif tapi ada positif, ada game pendidikan, game kesehatan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

IHSG Dibuka Menghijau Usai MK Muluskan Jalan Gibran Jadi Cawapres******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada level 6.907. Ini menguat 11,22 poin atau plus 0,16 persen dari penutupan sebelumnya di posisi 6.896.

Mengutip RTI, 170 saham menguat di pembukaan pagi ini pada pukul 9.00 WIB. Sementara itu, 77 saham terkoreksi dan 250 lainnya stagnan.

Kapitalisasi pasar pagi ini menyentuh Rp10.583 triliun. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan alias LQ45 masih mandek di level 935,05.

Dalam sidang kemarin, MK menolak gugatan dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun.

Akan tetapi, MK mengabulkan gugatan yang meminta agar syarat pendaftaran capres-cawapres diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh mahasiswa bernama Almas Tsaqib Birru Re A. Ia merupakan anak Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

[Gambas:Video CNN]

istri yang penyayang

Petani Protes Gerakan Pangan Murah Kementan******

AsosiasiPetaniPangan Indonesia (APPI) Jawa Timur memprotes Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian.

Pasalnya, itu berpotensi merugikan mereka. Ketua APPI Jatim Jumantoro mengaku berangkat jauh-jauh ke Jakarta untuk menemui Plt Mentan sekaligus Ketua Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi terkait masalah itu.

Jumantoro mengaku sudah dijanjikan untuk bertemu para petinggi Kementan hari ini. Namun sampai dengan Senin (16/10) siang, tidak ada yang menemuinya.

"Petani tidak untung dengan kondisi seperti ini. Saya sudah dari Sabtu (14/10) ingin ketemu Bapak Kepala Bapanas (Arief Prasetyo Adi) untuk menyampaikan kondisi realita petani," sambungnya.

Jumantoro merasa ironis karena Hari Pangan Sedunia yang jatuh hari ini seharusnya bisa menghargai jerih payah petani. Ia menegaskan ada keringat petani pada setiap pangan rakyat di meja makan.

Ia lebih mendukung gerakan pangan terjangkau dan berkualitas ketimbang embel-embel murah. Menurutnya, langkah menyajikan pangan terjangkau bisa membuat petani semangat bercocok tanam.

Kementan melaksanakan Gerakan Pangan Murah mulai Senin (16/10). Plt Mentan Arief menyebut gerakan pangan murah hadir dalam berbagai jenis bahan pokok. Ada minyak goreng, telur, ayam, beras, dan daging.

Ia mengatakan masyarakat antusias dengan GPM ini. Bahkan, Arief secara simbolis menyerahkan beras Bulog kepada warga di lingkungan Kementan.

"Menyiapkan gerakan pangan murah itu bukan hanya di kantor gubernur, tetapi kelurahan, daerah-daerah yang memerlukan. Sehingga titik-titiknya itu adalah titik strategis, bukan dekat kantor gubernur," katanya usai peluncuran GPM di Kementan, Jakarta Selatan.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Plt Mentan Arief Prasetyo Adi soal kebenaran janji menemui APPI Jawa Timur dan apa alasan pertemuan tidak terlaksana. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Buwas Curiga Ada Upaya Jelekkan Pemerintah Lewat Beras Plastik China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas mencium ada pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah lewat isu berasatau pangan dari China.

Hal ini seiring dengan kabar warga Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menemukan beras berbahan plastik atau sintetis. Warga yang mengkonsumsi beras tersebut keracunan dan mengalami sejumlah gejala, seperti pusing hingga demam tinggi.

Menurut Buwas, tidak mungkin pemerintah mengedarkan beras sintetis. Apalagi, beras itu berasal dari China.

"Karena beras dari china itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras china beracun. Ada lagi beras plastik dari China. Beras sama plastik itu mahal plastik. Jadi tidak masuk akal. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang mau mendiskreditkan pemerintah melalui pangan," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

Buwas curiga pihak tersebut ingin menciptakan keresahan di masyarakat. Khususnya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat yang menemukan hal-hal ganjil pada beras bisa mengkonfirmasi langsung ke Bulog.

Buwas mengatakan pihak yang mengedarkan beras sintetis dan membuat keresahan di masyarakat merupakan tindakan melanggar hukum.

"Saya sudah sudah sampaikan dengan Satgas Pangan dan Kepolisian, hal seperti ini jangan hanya minta maaf, lalu selesai. Tidak. Harus ada tindak lanjut secara hukum. Jangan dibiarkan," ucap Buwas.

Beberapa waktu lalu, warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi lantas meminta warga untuk melaporkan informasi peredaran beras itu ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi untuk nantinya dilaksanakan uji laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kami mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.