petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

victoriabet4d

slot gacor amerika 836Jutaan kata 563669Orang-orang telah membaca serialisasi

《victoriabet4d》

Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN******

Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN
Direktur Eksekutif ISESS Khairul Fahmi. (Antara/HO-Ist).
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia******

Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Setiap bertemu dengan perdana menteri dengan presiden, siapa pun selalu undangan investasi di IKN saya sampaikan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo akan mendorong pembahasan terkait dengan mobil listrik dan transformasi digital saat menghadiri KTT Khusus ASEAN-Australia di Melbourne, Australia.

"Banyak, jadi kerja sama di electric vehicle, kita akan dorong agar kerja sama ini terjadi dan dilaksanakan secepat-cepatnya. Selain itu juga yang berkaitan dengan transformasi digital, saya kira arahnya ke sana," kata Joko Widodo dalam keterangan pers menjelang keberangkatan ke Australia di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden Widodo juga akan membicarakan kerja sama pertahanan RI dan Australia dengan PM Australia Anthony Albanese. Pembahasan mengenai kerja sama bidang pertahanan ini sebelumnya sudah dilakukan menteri pertahanan kedua negara.

"Ya, termasuk itu akan kita bicarakan, tetapi belum sampai se-detailapa yang akan kita bicarakan. Tapi tentu saja itu akan juga kita bicarakan," jelasnya.

Jokowi juga bakal mengundang negara-negara yang hadir di KTT untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Setiap bertemu dengan perdana menteri dengan presiden, siapa pun selalu undangan investasi di IKN saya sampaikan," kata Presiden.

Pada keterangannya, Presiden menyampaikan bahwa KTT Khusus ASEAN-Australia untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia dan akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo Pasifik damai, stabil, dan makmur.

Selain menghadiri KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja.

"Saya dan rombongan insyaallah akan tiba kembali di Jakarta pada tanggal 6 Maret, pada hari Rabu," kata Presiden.

Baca juga: Presiden bertolak ke Melbourne hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ligaubo

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
slot 77 online
cara agar menang main slot domino
winslot303
rtp slot live jam gacor
pinjaman online e wallet
demo 88 slot
gacormax
uang 138 slot
maxwin 500
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot depo 25 bonus 25
Bab 2 erek erek 82 2d
Bab 3 gacor 680
Bab 4 daftar game slot gacor hari ini
Bab 5 qq8821
Bab 6 pinjaman online 5 juta tenor 12 bulan
Bab 7 situs slot gacor terbaik
Bab 8 gambar kakek zeus hd
Bab 9 demo slot 888 gold
Bab 10 info slot tergacor
Bab 11 galeri555
Bab 12 tarikan jp paus macau
Bab 13 teluk4d
Bab 14 hp cicilan tanpa dp
Bab 15 gacor8800
Bab 16 seribu mimpi 72
Bab 17 bb slot88
Bab 18 slot yang gacor sekarang
Bab 19 mujur123
Bab 20 bandar slot terpercaya bonus new member 100
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5355bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

paito kentucky evening
Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah 
Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

adminriki
Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan
Arsip - Seorang pustakawan sedang memilih buku di Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Kutnadi
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim agar memaksimalkan pengangkatan pustakawan menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, melainkan juga diangkat menjadi ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari pustakawan," ujar Zainuddin dalam video singkat sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin. Menurut dia, langkah tersebut bernilai penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin tertarik menjadi pustakawan, menyusul minimnya jumlah ahli perpustakaan itu di tanah air.

Ia mengatakan jumlah pustakawan cukup sangat bermanfaat dalam membangun perpustakaan-perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar di sekolah, dan meningkatkan literasi siswa. Sejalan dengan persoalan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah memperluas rekrutmen pustakawan. Sebelumnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat per tahun 2023 Indonesia kekurangan sebanyak 439.680 pustakawan.

Baca juga: Perpusnas alokasi Rp520 miliar bangun gedung perpustakaan di daerah

Baca juga: Provinsi Bengkulu bangun perpustakaan berstandar internasional Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kekurangan 439.680 pustakawan itu terjadi di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri maupun swasta, serta perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyampaikan bahwa perekrutan pustakawan perlu diprioritaskan untuk menutupi kekurangan tersebut. ”Satu-satunya cara (memprioritaskan perekrutan pustakawan) ada pada kewenangan yang melekat pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati/wali kota, gubernur, pimpinan lembaga, dan lainnya,” ujar dia.

Hingga September 2023 lalu, Perpusnas mencatat terdapat sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia. Sebanyak 2.057 di antaranya adalah perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus.

Terkait akreditasi, perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558. Sementara itu, 1.499 perpustakaan lainnya berstatus belum terakreditasi. Lalu untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.

Baca juga: Perpusnas bangun budaya baca lewat program 10 ribu perpustakaan desa

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Tanpa batas kita adalah monster

pola gacor 4d
Gibran lakukan perjalanan dinas ke Inggris penuhi undangan Kedubes
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita
Beliau berangkat Sabtu kemarin, sampai hari Minggu (10/3).
Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka melakukan perjalanan dinas ke Inggris untuk memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut.

"Beliau berangkat Sabtu kemarin, sampai hari Minggu (10/3)," kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan belum mengetahui secara pasti tujuan perjalanan dinas tersebut. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tujuan perjalanan dinas untuk menjajaki kerja sama. "Saya belum tahu, itu mungkin yang dijajaki oleh beliau," katanya.

Dengan perjalanan dinas tersebut, Teguh mengatakan dirinya  menjadi pelaksana harian selama satu minggu ke depan.

Baca juga: Gibran memastikan tetap kawal 17 prioritas pembangunan Kota Solo

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkot Surakarta Herwin Tri Nugroho Adi mengatakan Gibran melakukan perjalanan dinas ke Inggris untuk memenuhi undangan Duta Besar RI di Inggris. "Mulai tanggal 3-10 Maret 2024," katanya.

Ia mengatakan perjalanan dinas tersebut merupakan upaya Pemkot Surakarta untuk memperkuat ekspor di sektor ekonomi kreatif, digital, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Selain itu, dikatakannya, perjalanan dinas tersebut untuk melakukan peningkatan promosi dan investasi di bidang pendidikan. "Peningkatan promosi investasi bidang pendidikan, transisi energi, digital, dan infrastruktur rendah karbon," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

slot paling gampang menang 2022
Senin, SIM keliling tersedia di lima lokasi DKI Jakarta
Seorang anggota Satlantas Jakarta Pusat melakukan penindakan terhadap seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Jembatan Besi, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023). ANTARA/HO-Ditlantas Polda Metro Jaya/aa.
Agar bisa mengakses layanan SIM keliling, pemohon diminta membawa persyaratan yakni  KTP dan SIM yang masih berlaku beserta fotokopi masing-masing
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi DKI Jakarta untuk memudahkan warga yang akan memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara pada Senin.

Polda Metro Jaya melalui akun Twitter resmi, merinci layanan SIM ini tersedia pukul 08.00 - 14.00 WIB di:
  1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;
  2. Jakarta Utara di LTC Glodok;
  3. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;
  4. Jakarta Barat di Mall Citraland;
  5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.
Agar bisa mengakses layanan SIM keliling, pemohon diminta membawa persyaratan yakni  KTP dan SIM yang masih berlaku beserta fotokopi masing-masing.

Lantas di lokasi gerai SIM keliling, warga akan diminta untuk mengisi formulir, menjalani pemeriksaan kesehatan, serta mengikuti tes psikologi secara daring.

Layanan mobil SIM keliling ini, hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C.

Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.
Baca juga: Polda Metro Jaya ajak masyarakat jaga kamtibmas usai Pemilu 2024

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Surgawi Bintang Kutub

koin303
Pemkot Bogor berjuang raih kembali penghargaan Adipura
Peringatsn HPSN 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/Shabrina Zakaria)
HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua
Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, berjuang untuk meraih kembali penghargaan Adipura pada tahun 2024.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Minggu, mengatakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 ini menjadi momentum untuk pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap lingkungan di Kota Bogor.

“Kalau buat Kota Bogor, HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua,” ujarnya.

Menurut Dedie, jika melihat kriteria penilaian yang ada, saat ini Pemkot Bogor percaya diri bisa meraih penghargaan Adipura untuk yang kedua kali.

“Insya Allah Kota Bogor bisa meraih Adipura yang kedua, pengumuman resminya disampaikan besok atau lusa,” ucapnya.

Baca juga: TP PKK pusatkan "Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia" di Bogor

Baca juga: Polisi pastikan tak ada korban dalam bencana pergeseran tanah di Bogor

Dedie juga meminta agar usaha dan perjuangan yang selama ini sudah dilakukan bersama seluruh masyarakat ini bisa dilakukan secara konsisten. Sehingga Kota Bogor bisa menjadi salah satu kota yang punya tradisi meraih Adipura.

“Upaya-upayanya sudah sangat luar biasa, diampu sama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian para aktivis lingkungan, bank sampah, kemudian TPS3R, pelajar mahasiswa dan pramuka semuanya terlibat aktif,” jelasnya.

Kepala DLH Kota Bogor Deni Wismanto menjelaskan, peringatan HPSN 2024 ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dengan mengangkat tema 'Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif', serta mendukung Indonesia Bebas Sampah 2025.

Deni menyampaikan DLH Kota Bogor sejauh ini telah melaksanakan rangkaian Kegiatan HPSN 2024 Tingkat Kota Bogor. Di antaranya melalui aksi bebersih sungai, plogging, sosialisasi pengelolaan sampah mulai dari sumbernya untuk sekolah, masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor.

“Untuk Kota Bogor ini rangkaian akhir. Sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan mulai dari plogging, sosialisasi, kemudian juga ada apa informasi kepada wilayah,” katanya.

Deni pun berharap melalui peringatan HPSN 2024, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kebersihan menjadi lebih baik. 

Baca juga: Kota Bogor bentuk Tim Orange perbaiki jalan rusak

Baca juga: Kota Bogor jadi lokasi Peringatan Hari Keamanan Pangan Nasional

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju keabadian itu sulit

abutoto
Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Sidang putusan sela dengan terdakwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024