cara penggunaan akulaku

gadis perunggu di sebelah

Banjir Produk Impor di TikTok Shop Bikin UMKM Indonesia Gulung Tikar******

Banjir produk impor di TikTok Shop membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kalah saing dari segi harga, akhirnya banyak dari mereka gulung tikar.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengaku mendapatkan laporan dari setidaknya 70 UMKM soal persaingan harga yang tidak sehat. Ia menyebut produk-produk impor yang dijual di TikTok Shop kelewat murah.

"Ada beberapa UMKM dalam kategori tertentu bangkrut. Bukan karena produk tak bersaing, tapi secara harga tak sesuai. Kami juga sampaikan ke kawan-kawan TikTok dan beberapa platform lain juga, kita mengemukakan hal sama berkenaan produk-produk cross border (lintas batas) yang berkaitan dengan mandatory pricing," ungkapnya, dikutip dari detikcom, Kamis (27/7).

Sementara itu, Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyebut pihaknya sudah mengumpulkan aduan sejumlah pelaku usaha terkait banjir produk impor murah di TikTok Shop. Oleh karena itu, diadakan pertemuan bersama pihak TikTok di Kemenkop UKM pada Rabu (26/7) untuk mencari solusi bersama.

Fiki menegaskan UMKM menanti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Nantinya, harga batas produk impor tidak boleh di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Lihat Juga : Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Terancam Didepak dari PSN

"Yang kami lihat, di TikTok seller-nya memang UMKM Indonesia. Namun, produk yang diperjualbelikan belum tentu produk lokal, bisa jadi produk impor yang sudah masuk ke Indonesia," kata Fiki dalam keterangan resminya.

"Ini bisa menggerus UMKM lokal. Buktinya harga di TikTok Shop sangat murah, mulai dari pakaian muslim, baju, kosmetik, hingga sepatu hanya seharga Rp100 ribu, bahkan Rp5 ribu," imbuhnya.

Di lain sisi, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan membantah tudingan bahwa Project S adalah cara mereka melakukan perdagangan lintas batas, di mana disebut perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi memuluskan masuknya produk impor ke tanah air.

TikTok menegaskan 100 persen penjual di platform mereka adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : ANALISISMenimbang Kemampuan Ahok Jadi Bos Baru Pertamina

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," klarifikasi Anggini.

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Ia mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia dan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Atas klarifikasi tersebut, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Ke depan, kementerian pimpinan Teten Masduki itu bakal membahas soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Banjir Produk Impor di TikTok Shop Bikin UMKM Indonesia Gulung Tikar******

Banjir produk impor di TikTok Shop membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kalah saing dari segi harga, akhirnya banyak dari mereka gulung tikar.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengaku mendapatkan laporan dari setidaknya 70 UMKM soal persaingan harga yang tidak sehat. Ia menyebut produk-produk impor yang dijual di TikTok Shop kelewat murah.

"Ada beberapa UMKM dalam kategori tertentu bangkrut. Bukan karena produk tak bersaing, tapi secara harga tak sesuai. Kami juga sampaikan ke kawan-kawan TikTok dan beberapa platform lain juga, kita mengemukakan hal sama berkenaan produk-produk cross border (lintas batas) yang berkaitan dengan mandatory pricing," ungkapnya, dikutip dari detikcom, Kamis (27/7).

Sementara itu, Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyebut pihaknya sudah mengumpulkan aduan sejumlah pelaku usaha terkait banjir produk impor murah di TikTok Shop. Oleh karena itu, diadakan pertemuan bersama pihak TikTok di Kemenkop UKM pada Rabu (26/7) untuk mencari solusi bersama.

Fiki menegaskan UMKM menanti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Nantinya, harga batas produk impor tidak boleh di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Lihat Juga : Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Terancam Didepak dari PSN

"Yang kami lihat, di TikTok seller-nya memang UMKM Indonesia. Namun, produk yang diperjualbelikan belum tentu produk lokal, bisa jadi produk impor yang sudah masuk ke Indonesia," kata Fiki dalam keterangan resminya.

"Ini bisa menggerus UMKM lokal. Buktinya harga di TikTok Shop sangat murah, mulai dari pakaian muslim, baju, kosmetik, hingga sepatu hanya seharga Rp100 ribu, bahkan Rp5 ribu," imbuhnya.

Di lain sisi, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan membantah tudingan bahwa Project S adalah cara mereka melakukan perdagangan lintas batas, di mana disebut perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi memuluskan masuknya produk impor ke tanah air.

TikTok menegaskan 100 persen penjual di platform mereka adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : ANALISISMenimbang Kemampuan Ahok Jadi Bos Baru Pertamina

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," klarifikasi Anggini.

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Ia mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia dan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Atas klarifikasi tersebut, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Ke depan, kementerian pimpinan Teten Masduki itu bakal membahas soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Erick Thohir Alihkan Modal Negara Rp3 T Waskita ke Hutama Karya******

Menteri BUMNErick Thohir buka suara mengenai pembatalan pemberian penyertaan modal negara (PMN) Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya(Persero) Tbk. 

Erick menjelaskan, PMN itu dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero). Dari situ, HK akan mengambil aset-aset Waskita.

Menurut Erick, proses 'perkawinan' BUMN karya masih membutuhkan waktu. Namun, proses restrukturisasi BUMN karya telah dijalankan dari beberapa tahun yang lalu.

Dia mengatakan proses restrukturisasi di BUMN karya terbukti berhasil menekan utang di Bank Himbara dari semula Rp 123 triliun menjadi Rp 70 triliun.

"Terbukti utang Himbara untuk proyek-proyek karya ini yang Rp 123 triliun sekarang Rp 70 triliun-an, jadi udah turun, ini yang lagi kita rapikan," katanya.

Sejalan dengan itu, Erick mengatakan telah menggelar rapat dengan wakil menteri BUMN dan Bank Himbara. Dalam rapat itu, ia mengatakan Kementerian BUMN  akan mendorong kinerja BUMN tidak lagi berdasarkan korporasi namun berbasis proyek.

"Karena itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kita coba inisiasi. Jangan sampai aksi korporasi di atas kita bantu, nanti ada penyelewengan, mestinya buat proyek ini, beli tanah, beli gedung, itu yang problemloh di karya," ujarnya.

Pemberian modal negara untuk Waskita Karya 2022 dibatalkan. Atas hal itu, perseroan mengembalikan dana senilai Rp 3 triliun ke rekening kas umum negara.

"Komite privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp 3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata Direktur Utama Waskita Karya Mursyid dalam keterbukaan informasi BEI.

Pembatalan PMN Waskita Karya 2022 tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tertanggal 2 Agustus 2023. Waskita mengakui pembatalan  akan berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP).

[Gambas:Video CNN]

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Konsultan Properti Ungkap Biang Kerok Investasi Apartemen Bikin Rugi******

Konsultan properti mengatakan jumlah orang yang berinvestasi apartemensaat ini cenderung menurun karena mengalami kerugian.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan kerugian terjadi karena minat sewa apartemen yang rendah.

"Pemilik apartemen merasa bahwa 'saya rugi beli apartemen karena kosong, susah banget cari penyewa'. Itu memang fenomena yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Ferry dalam media briefing, Kamis (20/7).

Investor, kata Ferry, semakin rugi karena harga apartemen yang tidak naik.

"Harga jelas tidak bisa naik. Kalau memang tidak ada sewanya, siapa yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Itu yang buat orang tidak tertarik lagi investasi di apartemen," katanya.

Menurutnya, pada tahun ini jumlah orang yang membeli apartemen saat ini lebih sedikit dibanding yang membelinya untuk dipakai sendiri atau end user.

Ia merinci jumlah investor saat ini sekitar 46 persen, sedangkan end user54 persen. Padahal sebelumnya jumlah investor mencapai 60 persen sedangkan end user40 persen.

Ferry menjelaskan penyebabnya karena saat ini pengembang lebih memilih untuk menghabiskan stok apartemen yang siap huni, di mana jenis apartemen itu lebih diminati end user. Sedangkan investor lebih menyukai apartemen yang dalam proses pembangunan (under construction).

"Tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain yang lebih baik tapi sekarang stok under constructionenggak terlalu banyak," katanya.

[Gambas:Video CNN]

tuan kendo

Pengusaha Cemas Jokowi Wajibkan Dolar Parkir di RI Mulai 1 Agustus******

Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.

"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Bappebti Siapkan Sistem Pasar Lelang Komoditas******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyusun mekanisme Pasar Lelang Komoditas(PLK).

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan mekanisme itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

Nantinya, Bappebti mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam PLK yakni pemilik barang, pembeli, dan pelaksana lelang, serta bank.

"Permasalahan dari petani tembakau adalah mereka merasa harganya terlalu murah sehingga mereka rugi. Dibandingkan dengan costnya itu enggak menutupi," katanya dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).

Sementara itu, pembeli atau industri mengeluhkan komoditas yang dijual tidak sesuai standar mereka sehingga memberikan harga yang murah kepada petani.

Oleh karena itu, Bappebti mengembangkan PLK yang mempertemukan banyak pemilik barang dengan banyak pembeli. Kemudian barang yang dijual juga harus sudah sesuai standar.

"Ketika sudah standardisasi maka banyak penjual akan ketemu oleh banyak pembeli dalam suatu rantai atau penyedia lelang. Ini nanti diharapkan harga akan terbentuk dengan wajar," katanya.

Bappebti dengan Badan Kebijakan Perdagangan saat ini disebut sedang menyiapkan regulatory impact assessmentterkait kebijakan penguatan tata kelola PLK.

Adapun komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]