voucher menginap di hotel

Kembali ke masa kecil

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Xuanling Sembilan Alam

Deretan Sektor yang Paling Dilirik Calon Investor IKN******

Kementerian Investasi/ BKPM merinci sejumlah sektor yang paling diminati calon investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana infrastruktur serta perdagangan dan jasa menjadi dua urutan teratas.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot. Ia mengatakan calon investor terbaru yang sudah menyampaikan minatnya dalam bentuk letter of interest(LOI) adalah investor dari Jepang.

"Minat investasi yang disampaikan (LOI) di IKN itu ada sekitar 220, tadi ada tambahan sekitar 24 dari Jepang. Tentu ini berdasarkan data yang kami miliki dari rincian investasi. Kami juga ikut memfasilitasi para investor yang berminat untuk melakukan kegiatan investasi di IKN," jelasnya di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Ada juga sektor perumahan yang mengundang 17 calon investor, pendidikan 16 perusahaan, jasa konsultan 16 calon investor, dan pusat perbelanjaan 12 pelaku usaha.

Lalu, pengelolaan limbah 11 pelaku usaha, sarana kesehatan diminati 7 investor, serta gedung perkantoran, konektivitas dan transportasi, dan kawasan industri yang masing-masing diminati 4 investor.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan dari 220 LOI ada sekitar 36 calon investor yang sudah masuk tahap non-disclosure agreement(NDA).

Ia pun menyebut banyak investor datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut.

Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek Ibu Kota baru tersebut.

"Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja, karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan," tegas Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

5 Top Komoditas Ekspor******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lima komoditas teratas ekspor dan imporyang melonjak sepanjang April 2023.

Neraca dagang sepanjang April 2023 tercatat surplus sebesar US,94 miliar. Hal ini disebabkan ekspor sebesar US,29 miliar atau tetap lebih tinggi dari impor sebesar US,35 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 surplus 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (15/5).

Bijih logam, terak, dan abu sebesar US6,8 juta
Timah dan barang daripadanya sebesar US,9 juta
Kapal, perahu, dan struktur terapung sebesar US,3 juta
Pupuk sebesar US,6 juta
Bahan kimia anorganik sebesar US,6 juta.

Di samping itu ada juga komoditas ekspor yang turun terbesar sepanjang April lalu, yakni:

Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya turun US2,3 juta
kendaraan dan bagiannya turun US1,6 juta
Lemak dan minyak hewan/nabati turun US1,5 juta
Bahan bakar mineral turun US7,9 juta
Logam mulia dan perhiasan/permata turun US3,4 juta.

"Pada April 2023, logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) merupakan komoditas yang mengalami penurunan nilai ekspor paling tinggi sebesar 52,3 persen," jelas Imam.

Berdasarkan negaranya, ekspor turun terbesar untuk tujuan China, Amerika Serikat, dan Jepang. Sedangkan, yang meningkat ke negara tujuan Pakistan, Qatar, dan Jerman.

Impor

Sementara, komoditas impor yang naiknya paling tinggi adalah:

Ampas dan sisa industri makanan sebesar US,20 juta
Daging hewan sebesar US,31 juta
Barang anyaman sebesar US ribu
Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska sebesar US ribu
Kulit berbulu, bulu tiruan, dan barang daripadanya sebesar US ribu

Sedangkan, komoditas impor yang turun paling besar adalah:

Plastik dan barang dari plastik turun US8,18 juta
Kendaraan dan bagiannya turun US4,75 juta
Besi dan baja turun US5,23 juta
Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya turun US0,73 juta
Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya turun US0,09 juta.

Adapun negara tujuan impor yang turun ada dari China, Thailand, dan Jepang. Sedangkan, yang naik impor dari negara Brasil, Pantai Gading dan Selandia Baru.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Minim Sentimen, IHSG Diramal Lesu Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (12/5) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham kembali menunjukkan momentum bearish atau tren pelemahan.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga mengatakan IHSG berpotensi melemah hari ini.

Menurutnya, pergerakan IHSG terlihat sedang kembali pada fase konsolidasi wajarnya pasca mengalami teknikal rebound pada beberapa waktu sebelumnya.

"Masih minimnya sentimen yang dapat mendorong kenaikan IHSG membuat IHSG masih akan cenderung bergerak sideways hingga beberapa waktu mendatang, hari ini IHSG masih berpotensi melemah," imbuh William.

Lihat Juga : Sri Mulyani Naikkan Uang Lembur-Penginapan Dinas PNS

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.726 dan resistance 6.878 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni JSMR, ICBP, BMRI, PWON, KLBF, ASRI, dan EXCL.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 31,92 poin atau 55.96 persen ke level 6.755 pada akhir perdagangan Kamis kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,81 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,29 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Sekilas tentang melampaui

Lebih Pilih AI, Penyedia Internet Inggris Bakal PHK 55 Ribu Pegawai******

BT Group, penyedia layanan internet dan seluler terbesar di Inggrisakan memberhentikan hingga 55 ribu pekerja termasuk kontraktor pada tahun 2030, atau lebih dari 40 persen tenaga kerjanya.

Hal ini bersamaan dengan selesainya peluncuran jaringan fiber, serta perusahaan yang beradaptasi dengan teknologi baru seperti artificial intelligence (AI).

Perusahaan ini telah bertransformasi untuk membangun jaringan fiber nasional di bawah pimpinan Philip Jansen, serta meluncurkan layanan seluler 5G berkecepatan tinggi.

Namun, biaya untuk mentransformasi bisnis serta hantaman pada arus kas berdampak besar, sehingga sahamnya turun lebih dari 8 persen pada awal perdagangan.

Jansen mengatakan bahwa setelah menyelesaikan peluncuran fiber optik, mendigitalkan cara kerjanya, mengadopsi AI dan menyederhanakan strukturnya, BT Group akan mengandalkan tenaga kerja dengan jumlah yang jauh lebih kecil dan secara signifikan mengurangi biaya pada akhir tahun 2020.

"BT Group yang baru akan menjadi bisnis yang lebih efisien dengan masa depan yang lebih cerah," kata dia, mengutip Reuters.

Kata Jansen, jumlah total pekerja grup ini akan berkurang dari semula 130 ribu menjadi antara 75 ribu dan 90 ribu paling lambat pada tahun keuangan 2030. Sementara, sekitar 30 ribu karyawannya saat ini adalah kontraktor.

Saat gelombang PHK itu tiba, sebagian besar pembangunan jaringan full-fiber akan selesai. Jansen mengatakan BT Group telah membuat kemajuan yang baik dalam menghadapi "kondisi ekonomi makro yang luar biasa".

Openreach, anak perusahaan BT Group, menegaskan kembali targetnya untuk menjangkau 25 juta lokasi dengan koneksi full-fiber yang sangat cepat pada akhir tahun 2026.

Pihak Openreach pun telah berinvestasi besar-besaran untuk membangun jaringan fiber yang lebih cepat dari saingannya Virgin Media O2 dan "jaringan alternatif" yang lebih kecil.

Pihak BT Group mengatakan bahwa mereka berharap untuk meningkatkan pendapatan dan laba inti secara proforma tahun ini.