rtp slot88ku

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

airbet88 login

Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******

Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan

Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi.

Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.

Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.

"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.

Baca juga: Presiden sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras

Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.

"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.

"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.

Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar.

Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Semua langit dan dunia

slot langsung ke dana

Menilik kesiapan IKN dalam menyambut HUT ke******

Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Memasuki Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.

Meskipun belum sempurna, gedung-gedung perkantoran pemerintah itu sudah mendekati persis seperti gambaran awal dalam konsep/denah yang dirilis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya. Mulai dari Gedung Istana Presiden, Gedung Kantor Presiden, Kantor Kemenko, hingga Rumah Tapak Menteri sudah memiliki bentuk rupa hampir jadi.

Kemegahan utama kawasan inti IKN ditunjukkan dengan Istana Presiden dan Gedung Kantor Presiden yang sudah berbentuk.

Di depan Istana Presiden, terdapat lapangan yang sudah hampir jadi. Lapangan itu yang rencananya akan digunakan untuk seremoni upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI. Para pekerja tampak terus bekerja guna mempercepat pembangunan ibu kota baru Nusantara.

Pemerintah, sebelumnya telah menetapkan bahwa upacara HUT ke-79 RI akan dilangsungkan di lapangan Istana Presiden, menandakan kebanggaan dan keistimewaan perayaan kemerdekaan dengan memilih ibu kota baru sebagai lokasi utama.

Kesiapan pemerintah, khususnya OIKN dalam mempersiapkan lokasi, terlihat dari pembangunan kawasan inti yang terus dikebut. Pembangunan IKN secara keseluruhan jika dipersentasekan mencapai 71,47 persen.

Kemudian sebagai venueutama, pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara mencapai 54,7 persen dan terus dikebut. Lapangan itu dapat menampung hingga 8.000 orang untuk upacara.

Di sisi lain, area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41 persen.

Secara keseluruhan, penyelesaian megaproyek IKN memang masih jauh dari kata selesai. Terlihat dari berbagai fasilitas gedung yang masih belum mulai konstruksinya. Namun, setidaknya pemerintah menargetkan saat HUT ke-79 RI, kawasan inti sudah siap dipergunakan.

OIKN sebagai otoritas pengelola yang ditunjuk pemerintah, sudah tergabung dalam Panitia Nasional yang diketuai oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono. Panitia Nasional sendiri bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan HUT RI.

Dalam suatu wawancara dengan ANTARA, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan perayaan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus ini dengan sangat matang. Itu ditunjukkan dengan gemuruh konstruksi gedung-gedung inti beserta para pekerja yang tampak sibuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan serius. Semua itu demi menyelesaikan kawasan inti pemerintahan IKN untuk 17 Agustus nanti.

Perayaan kemerdekaan RI merupakan momentum peresmian sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memamerkan ibu kota barunya kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu segala aspek harus dipersiapkan matang.

Berdiri di Menara Pandang sembari menunjuk ke arah kompleks Istana Presiden, Jaka menjelaskan bahwa saat perayaan HUT ke-79 RI nanti, masyarakat bakal diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perayaan. Ia yakin, saat 17 Agustus nanti masyarakat akan antusias untuk mengunjungi IKN.

Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) juga bakal semakin memeriahkan perayaan.

Oleh karena itu, OIKN juga sudah mempersiapkan beberapa tempat di sekitaran lapangan Istana Presiden agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung prosesi upacara menyambut hari kemerdekaan.

Layar besar atau videotronjuga akan disiapkan agar masyarakat tetap bisa menyaksikan prosesi upacara dari jauh. Begitupun dengan Plaza Seremoni yang sudah mulai kelihatan bentuknya, kendati masih dipenuhi debu dan material-material proyek.

Penyelenggara memastikan bahwa nantinya akan menambah side eventlain yang dapat dinikmati masyarakat agar semakin memeriahkan perayaan HUT ke-79 RI, namun saat ini belum dapat dibocorkan. 

Penyelenggara tidak akan bisa mencegah atau membendung animo masyarakat. Untuk itu, disiapkan beberapa lokasi di depan area upacara. 

Pembangunan IKN tahap satu terdiri dari empat groundbreaking.Tahap satu hingga empat telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024.

Adapun delapan sektor utama yang dibangun, termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Hingga saat ini, OIKN mencatat total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap satu mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun.

Sudah ada sekitar 350 letter of intent(LoI) yang diterima OIKN, dan tengah dikaji dengan mendetail, sehingga proyek nantinya dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan keberlanjutan.

Total luas IKN mencapai 256.142 hektare (ha) untuk wilayah darat, dan 68.189 ha untuk wilayah perairan laut. Dari luas wilayah darat IKN, kawasan Nusantara nantinya hanya sekitar 56.159 ha, sedangkan sisanya 196.501 ha merupakan kawasan pengembangan IKN.

Hijau dan Memberdayakan Masyarakat

Sesuai dengan visi IKN untuk menjadi kota cerdas kota hijau (smart city green city), untuk menyambut HUT ke-79 RI nanti, OIKN sudah menyiapkan titik transit (transit point) kendaraan listrik (EV) untuk memasuki IKN.

Fasilitas itu memang dibutuhkan selaras dengan visi IKN agar menjadi smart city green city. Nantinya para pengunjung yang menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan berhenti di situ, untuk transit menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau diantar menggunakan bus EV.

IKN dibangun berlandaskan konsep smart and forest cityyang disiapkan untuk menjawab tantangan permasalahan pada masa depan sehingga dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat dengan keberadaan ibu kota layak huni.

Tak hanya itu, menyambut HUT ke-79, pemerintah juga berencana akan melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk lebih memeriahkan perayaan kemerdekaan RI.

Ini diharapkan membuat perayaan kemerdekaan kali ini menjadi lebih istimewa karena partisipasi aktif masyarakat dalam menyambut momen bersejarah di Ibu Kota baru.

Pada kesempatan lain, Rian, salah satu warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PUU), turut merasa antusias dengan rencana pemerintah untuk merayakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Sebagai salah satu warga yang tinggal dekat dengan KIPP, ia tentu akan mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT RI di IKN nanti. Menurut Rian, HUT RI kali ini bisa jadi spesial karena membuka sejarah baru perayaan hari kemerdekaan di ibu kota baru Nusantara.

“Tentunya saya ikut antusias, karena selain jaraknya memang dekat, pasti juga penasaran dengan IKN kalau upacaranya di sana,” kata Rian.

Walaupun pemerintah hingga saat ini masih perlu fokus untuk mempercepat dan memprioritaskan pembangunan. Mengingat waktu yang hanya enam bulan lagi, tentunya beberapa infrastruktur prioritas perlu segera diselesaikan.

Sebagai refleksi dari perjalanan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan dan kejayaan, perayaan Hari Kemerdekaan juga menjadi momen untuk meresmikan sekaligus menilai ibu kota baru negara Nusantara.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Tiran paling hebat dalam sejarah

bonus new member all game

Mahfud klarifikasi isu empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar******

sejak kampanye terakhir .. saya langsung umroh. Jadi, ya, nggak berkomunikasi dong

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa dirinya tak berkomunikasi dengan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, selama empat hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Berikutnya lagi, hoaks tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di media sosial bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan, karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar," kata Mahfud di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan dirinya tak berkomunikasi dengan Ganjar selama empat hari, karena dia sedang menjalankan ibadah umroh. Mahfud langsung berangkat umroh usai kampanye akbar terakhir, Sabtu (10/2), di Surakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

"Padahal, waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, Kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak, karena apa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari, di Surakarta dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi, ya, nggakberkomunikasi dong;bukan karena berpisah karena tidak kompak dan sebagainya," jelas Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan

Dia pun membantah dalam kondisi tak kompak atau berpisah dengan Ganjar. Mahfud menegaskan selama empat hari tak bertemu dengan Ganjar itu hanya karena dia sedang umroh.

"Dan tanggal 13 (Februari) baru pulang dan langsung ke Yogyakarta. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi, empat hari tak ketemu itu karena umroh," kata Mahfud.

Dia mengatakan dirinya selalu berkomunikasi dengan Ganjar sebelum dan sesudah umroh. Komunikasi itu pun masih berjalan baik hingga saat ini.

"Sebelum dan sesudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu, maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud ungkap MK pernah batalkan hasil pemilu curang

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tian Yun Xian Yuan

game slot 88

TNI bantu tarik logistik pemilu dari TPS terisolir di Wondama******

Wasior (ANTARA) - Markas Besar TNI Angkatan Darat mengirim satu helikopter untuk membantu penarikan logistik Pemilu 2024 dari satu tempat pemungutan suara yang terisolir di Kampung Oya, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1811/Teluk Wondama Letnan Kolonel Infanteri Budi Setiadi di Wasior, Sabtu, mengatakan bantuan helikopter merupakan komitmen TNI dalam mendukung kelancaran pendistribusian maupun penarikan logistik pemilu seusai pencoblosan suara pada 14 Februari 2024.

"Akses menuju Kampung Oya sangat sulit dijangkau jika menggunakan transportasi darat," kata Budi Setiadi.

Ia menjelaskan bahwa helikopter bantuan Mabes TNI yang mengangkut logistik pemilu dari Kampung Oya ke Wasior didatangkan dari Timika, Provinsi Papua Selatan.

Helikopter yang dipiloti oleh Lettu Captain Dwi Chayo mendarat di Bandara Wasior pada Jumat (17/2) sekira pukul 15.00 WIT, dan semua logistik pemilu sudah digeser ke gudang KPU Teluk Wondama.

"Rencananya, Jumat kemarin pagi tapi cuacanya kurang bagus, sehingga mundur ke sore hari. Syukurlah semua sudah beres," ucap Budi Setiadi.

Dia menuturkan personel TNI-Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu di Kampung Oya harus berjalan kaki lebih kurang empat hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.

Letak geografis Kampung Oya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaimana (Papua Barat) dan Kabupaten Nabire (Papua Tengah) yang sulit dijangkau dengan transportasi darat.

"Personel pengamanan harus jalan kaki karena memang medannya sangat sulit," ucap Budi.

Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur mengapresiasi kesiapsiagaan TNI menjawab berbagai kesulitan saat proses pendistribusian hingga penarikan logistik pemilu dari wilayah 3T (terluar, terjauh, dan terisolir).

Sebelumnya, kata dia, pergeseran logistik pemilu ke Kampung Oyaa pada 13 Februari 2024 atau H-1 pencoblosan dapat terlaksana berkat bantuan helikopter milik Mabes TNI Angkatan Darat.

"KPU sangat berterima kasih atas bantuan TNI Angkatan Darat sehingga distribusi dan penarikan logistik pemilu berjalan lancar," ujar Yustinus.

Dia menjelaskan penghitungan suara pemilu pada 142 tempat pemungutan suara tersebar di 13 distrik se-Teluk Wondama sudah rampung yang kemudian dilakukan rekapitulasi oleh panitia pemilihan distrik.

"Penarikan logistik dari TPS Kampung Oyaa menjadi yang terakhir dari semua TPS," ucap Yustinus.

Anggota PPD Naikere Erikson Kamodi menuturkan jumlah pemilih tetap Kampung Oya ada 97 jiwa dan semuanya telah menyalurkan hak pilih pada hari pencoblosan.

“Pungut hitung berjalan lancar dan semua yang masuk dalam DPT ikut mencoblos,“ ujar Erik yang ikut menyaksikan proses pungut hitung di TPS Kampung Oyaa.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap pada Pemilu 2024 di Teluk Wondama sebanyak 25.513 pemilih terdiri dari 13.627 pemilih laki-laki dan 12.886 pemilih perempuan yang tersebar di 13 distrik.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tahta Dewa Darah Asli

cara menang pasang togel

Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial.

"Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

"Nah ini sudah kita temukan ya (permasalahannya), tetapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut.

"Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan bahwa masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024.

"Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa Sirekap hanya alat bantu. Yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan melalui proses itu dari hari ini, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan seni bela diri yang hebat

evo303

PBNU cabut penonaktifan sementara pengurus yang jadi caleg dan timses******

akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut penonaktifan sementara 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2024. "Jadi mulai hari ini, seluruh personel PBNU ataupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat. Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan pencabutan penonaktifan status pengurus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengurus-pengurus itu sudah tak berkampanye sebagai caleg dan tim sukses.

Berikutnya, PBNU pun menilai ke depannya usai pemungutan suara pada 14 Februari lalu, tidak ada persoalan berarti terkait Pemilu 2024 sehingga pengurus mereka yang sebelumnya dinonaktifkan keanggotaannya itu dapat kembali melaksanakan tugas organisasi. "Jadi, kami sudah tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias karena semuanya sudah kami serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada," kata dia.

Sejalan dengan pencabutan penonaktifan status 63 pengurusnya, PBNU juga mencabut penangguhan sementara atau moratorium kegiatan kaderisasi yang sebelumnya dilakukan untuk menjaga suasana kondusif di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami putuskan untuk mencabut moratorium itu. Saat ini, akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan," kata Gus Yahya.

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses
Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai caleg dan tergabung dalam timses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Di jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar, beberapa nama yang nonaktif tersebut antara lain mantan gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas AMIN), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud). Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan. Di jajaran Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, ada lima caleg dan 11 orang anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu KH Ma’shum Faqih (Timnas AMIN), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud). Selain itu, ada juga Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas AMIN) dan Ketua Umum Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim. Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru, dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud) juga masuk dalam daftar pengurus PBNU yang nonaktif selama Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: PBNU dan KPU teken MoU sosialisasi pendidikan Pemilu
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024