survey menghasilkan uang

One Piece: Raja Laut Terkuat

mendapatkan uang dari internet tanpa modal

Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

mantap 21 slot

Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi******

seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta pemasangan alat peraga kampanye (APK) di ruang publik agar dievaluasi soal keamanannya karena ada baliho roboh yang menyebabkan kecelakaan dengan korban anak tewas.

"KPAI melihat janganlah persoalan APK, seperti spanduk, baliho, dianggap sepele, karena risiko-nya kematian. Dan kita tahu tidak ada standar keamanan kalau memperhatikan aturan yang telah baku dalam pemasangan reklame dan media informasi publik," kata Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Jasra Putra mengatakan ada banyak kejadian terkait keberadaan APK yang merugikan ruang publik.

"Yang kita tahu, di setiap urusan tersebut, hak anak paling tertinggal. Padahal harus ditanggung oleh mereka (anak) dalam jangka panjang," katanya.

Pihaknya menuturkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki aturan tentang pemasangan reklame dan media informasi di ruang publik.

"Namun dengan menjamur-nya APK yang tidak memperhatikan standar keamanan dalam aturan tersebut, menyebabkan korban terus berjatuhan sampai hari ini," kata Jasra Putra.

Baca juga: Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Baca juga: Bawaslu Kota Bandung tegaskan larangan pasang APK di jalan layang

Pihaknya mencontohkan kasus teranyar, yakni seorang anak berinisial SR (18) meninggal dunia pasca tertimpa baliho yang roboh di Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (10/1).

"Seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye," kata Jasra Putra.

Peristiwa terjadi ketika SR yang berboncengan dengan Si (19) tengah melintas di jalur utama Kebumen - Banyumas, kemudian baliho seorang caleg tiba-tiba roboh.

Korban berusaha menghindari baliho yang roboh, namun kehilangan kendali, dan kemudian tertabrak oleh kendaraan yang melaju dari arah belakang korban.

SR meninggal dunia, sementara Si mengalami luka dan dirawat di rumah sakit.

Baca juga: Satgas Bakesbangpol Mataram sehari tertibkan 1.000 APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar dan PSI bahas baliho timpa pengendara
Baca juga: Bawaslu Jaksel segera cek APK bahayakan pengendara di kawasan Tebet

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

judi slot terbaik dan terpercaya

Polri: Kasus pengancaman Anies ditangani tim Bareskrim******

Bukan hanya karena...pemilu saja tapi karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan pemeriksaan terhadap pelaku cuitan bermuatan pengancaman terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ditangani oleh tim gabungan dari Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur.

"Sampai dengan saat ini ditangani tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jatim untuk mengungkap kasus tersebut dan proses pemeriksaan selanjutnya," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, kasus tersebut akan tetap diproses oleh Ditsiber Polda Jatim dibantu asistensi Ditsiber Bareskrim Polri.

Baca juga: Menko Polhukam percaya polisi ungkap pengancam Anies di medsos

Tim gabungan telah menangkap AWK (23), pemilik akun TikTok @calonistri71600 yang membuat postingan bernada ancaman kepada Anies Baswedan.

AWK ditangkap di Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu (11/1) pukul 09.30 WIB. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari keterangan sementara penyidik di lapangan, AWK mengakui sebagai pemilik akun tersebut, dan memposting unggahan bernada ancaman di tempat kejadian perkara (TKP) Jember, Jawa Timur.

Saat ini penyidik masih mendalami motif dari pelaku, termasuk latar belakangnya, serta profilnya.

Sandi menyebut, pelaku tidak terafiliasi sebagai pendukung atau simpatisan pasang calon presiden maupun partai politik.

Baca juga: Polri: Pemilik akun pengancam Anies ditangkap di Jember

Namun, dari hasil penelusuran akun TikTok @calonistri71600 menggunakan foto profil salah satu pasangan calon presiden nomor urut 2. Belakangan, akun tersebut sudah tidak ditemukan lagi dari mesin pencarian.

"Sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu (afiliasi) informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apa benar itu akunnya. Benar itu akunnya dan apakah dia yang buat cuitan itu, beliau juga akui," kata Sandi.

Sandi menambahkan, penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jatim bekerja keras untuk menuntaskan kasus tersebut, utamanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman buat semua pihak.

"Bukan hanya karena dalam rangka pemilu saja tapi karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sebagaimana pesan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan," kata Sandi.

Pesan yang dimaksud adalah agar masyarakat bersama-sama aparat menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat terwujud Pemilu 2024 yang aman, damai dan kondusif.

Baca juga: Anies Baswedan: jangan ada ancam mengancam

Baca juga: TKN apresiasi langkah cepat Polri tangkap pengancam Anies Baswedan

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

mediaslot88

KPU buka layanan pindah memilih hingga malam hari******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka layanan pindah memilih hingga malam hari untuk Pemilu 2024 guna mengakomodasi warga yang punya hak pilih namun berada di tempat yang berbeda dari daftar pemilih tetap (DPT) awal.

"Ya tentu itu (pelayanan sampai malam hari) kebijakan KPU RI agar jangan sampai kemudian ada warga negara yang sebenarnya punya hak untuk memilih, dan memilihnya di tempat yang berbeda dari pada catatan awal di DPT. Namun memang harus melalui proses itu," kata Komisioner KPU August Mellaz, di Jakarta pada Minggu.

Ia mengatakan, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, batas waktu pindah pemilih akan berakhir pada hari Senin (15/1), namun tidak menutup kemungkinan diperpanjang hingga tanggal 7 Februari 2024.

"Tenggang waktu untuk melakukan pindah memilih kan sebenarnya dalam konteks normal 30 hari kalau di KPU, meskipun ada putusan MK dengan situasi-situasi tertentu itu bisa tujuh hari, jadi sampai sekarang proses sosialisasi itu juga dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi terkait hak pilih dan ruang gerak bagi pemilih untuk melakukan pindah memilih telah dilakukan jauh-jauh hari, baik oleh KPU pusat maupun KPU di daerah.

"Kalau teman-teman perhatikan media informasi atau kanal-kanal informasinya KPU Provinsi dan kabupaten kota sedang berlangsung sosialisasi itu secara masif," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada 14 November 2023 antara lain pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar bahas ketahanan pangan saat tinjau UMKM di Senayan Park

Baca juga: Lari di Penguin Sliwerun, Ganjar: Saya senang ada UMKM pertanian 

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pemilu di luar negeri masih "On the track"

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

info bo gacor

Indonesia dinilai harus tegas tolak penjajahan Israel ke Palestina******

Itu yang memang harus dilakukan sejak awal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, bangsa Indonesia harus tetap menunjukkan sikap tegas untuk menolak penjajahan oleh Israel terhadap Palestina.
"Bangsa Indonesia saat ini bersama bangsa-bangsa dunia harus menolak kejahatan penjajahan Israel terhadap Gaza, terhadap Palestina," kata HNW saat menyerukan orasi pada Hari Aksi Global untuk Gaza atau 100 Hari Genosida Gaza di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
HNW turut mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ormas Islam (MOI) dan Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) dan seluruh umat Islam ataupun tokoh yang hadir meramaikan 100 Hari Genosida Gaza itu. Selain itu, HNW juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang melalui Menteri Luar Negerinya kembali menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam menolak teror Israel untuk mengusir warga Palestina.

Baca juga: Masyarakat peringati 100 hari genosida Gaza di depan Kedubes AS
"Itu yang memang harus dilakukan sejak awal karena Indonesia sikapnya sudah jelas, dari awal membela Palestina," tegas HNW.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, terkait aksi di depan Kedubes AS yang memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan ini, maka penutupan jalan dilakukan di depan Kedubes AS maupun Patung Kuda.
"Untuk arus lalu lintas dari arah patung Tani yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan, kita arahkan lurus menuju Jalan Merdeka Timur, kemudian arus lalu lintas dari Patung Kuda yang akan mengarah ke Jalan Merdeka Selatan, kita tutup dan diarahkan ke arah Harmoni," jelas Susatyo.
Lebih lanjut, Susatyo mengimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas dan melintas di Jalan Merdeka Selatan untuk menghindari jalan itu dan mencari jalan alternatif.

Baca juga: Orang tua ingin kenalkan perdamaian dunia kepada anak lewat aksi bela Palestina

Terkait pengamanan, Susatyo menekankan kepada anggota yang berjaga untuk selalu mengedepankan sikap persuasif dan humanis.
"Peserta aksi banyak ibu dan anak-anak, untuk itu kita akan lakukan pengamanan ini dengan persuasif dan humanis," ujar Susatyo. Susatyo turut mengimbau kepada massa aksi untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban dan sikap santun ataupun damai selama aksi berlangsung.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Qin Jianji

link slot pulsa indosat

Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar******

Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya. 

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024