slot deposit edc

Cang Lei Zhi Yu

cara bayar tokopedia pakai kredivo

PGN terus perluas utilisasi gas domestik******

PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas utilisasi gas domestik, sekaligus menjadikan gas bumi sebagai energi transisi menuju net zero emissionpada 2060.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan komitmen itu dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi, termasuk memperluas jaringan gas rumah tangga dan penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk memudahkan akses pengguna gas bumi.

Menurut dia, gas bumi merupakan aset strategis bangsa yang harus dioptimalkan, terutama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

"PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik. Ke depan, PGN juga akan tetap mengambil inisiatif dalam membangun infrastruktur gas agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna," jelasnya.

Rosa menyampaikan dari aspek infrastruktur, PGN akan terlibat dalam sejumlah proyek strategis 2024, di antaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping, proyek infrastruktur gas di kilang Tuban, dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah timur Indonesia.

Dari aspek komersialisasi, PGN akan terus meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan LNG di bisnis trading, hub& storage, dan bunkeringuntuk sektor marine fuel.

"Peran strategis di LNG ini penting digenjot, mengingat LNG akan menjadi pasokan masa depan Indonesia," katanya.

Subholding Gas juga memulai berpartisipasi dalam hilirisasi produk gas bumi di petrokimia, biometana, dan dekarbonisasi yaitu dalam program hidrogen dan transportasi CO2.

Rosa menambahkan PGN juga bersiap menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon-Semarang II.

Untuk itu, PGN akan bersinergi dengan pemerintah dalam mengintegrasikan infrastruktur gas bumi guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Jawa maupun interkoneksinya sampai Sumatera dan Kepulauan Riau.

Operasionalisasi jaringan gas akan meningkatkan ketahanan pasokan gas dan menjawab isu interkoneksi jaringan dari wilayah Jawa bagian timur yang selama ini belum tersambung dengan wilayah Jawa bagian barat.

"Pengembangan infrastruktur ini akan meningkatkan ketahanan pasokan gas bumi dalam negeri karena dapat mengintegrasikan sumber pasokan dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera," lanjutnya.

Saat ini, PGN Group telah mengoperasikan jaringan gas pipa dari Gresik, Jatim, sampai Batang, Jateng. Dengan adanya jaringan pipa ini, potensi pasokan gas yang berlebih di Jawa bagian timur dapat memasok kebutuhan energi kawasan industri baru yang bermunculan di Jawa Tengah.

"Tersambungnya jaringan pipa gas di Pulau Jawa ini akan meningkatkan energy securitydan memperkuat pasokan serta distribusi gas bumi kepada berbagai segmen pengguna. Termasuk, mempercepat upaya pemerintah dalam meningkatkan pengguna jargas rumah tangga yang diharapkan dapat memangkas subsidi LPG," ujar Rosa.

Menurut dia, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu target prioritas PGN dalam menyediakan gas bumi sebagai energi bersih ramah lingkungan.

"Target kami dalam tiga tahun ke depan, jumlah pengguna jargas bisa mencapai sekitar 2,5 juta pelanggan dan berpeluang terus tumbuh," katanya.

Meski demikian, Rosa mengingatkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan oleh PGN perlu mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di industri gas bumi.

Pasalnya, sebagai pelaku usaha di level midstreamdan downstream, PGN hanya memainkan peran di salah satu rantai bisnis gas bumi, sehingga walaupun PGN Subholding Gas mengoperasikan 96 persen infrastruktur midstreamdan downstreamgas bumi nasional, PGN membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh stakeholderpengelola kebijakan dan juga pemain bisnis hulu migas dalam melayani pelanggan.

"Kita akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan juga pasokan gas bumi yang lebih banyak berbentuk LNG. Karena itu, penting sekali bagi para pemangku kepentingan di industri ini untuk menjaga peran masing-masing, sehingga strategi besar pemerintah menjadikan gas bumi sebagai energi transisi dan memperkuat ketahanan energi nasional dapat terwujud," sebut Rosa.

Baca juga: PGN jalankan 3 strategi prioritas tingkatkan pemanfaatan gas domestik
Baca juga: PGN dan MRT bekerja sama pengembangan jaringan gas bumi di kawasan TOD
Baca juga: PGN siapkan jargas rumah tangga di IKN

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Pulau Gurun

quora dapat uang

Fitur Aset KSEI di BRImo, solusi jitu untuk pantau investasi******

Jakarta (ANTARA) - Kemudahan dan kecepatan menjadi kunci utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan hingga investasi. Nah, aplikasi BRImo menawarkan solusi lengkap untuk berbagai kebutuhan finansial, termasuk memantau investasi.

Buka fitur Aset KSEI dengan mudah di BRImo

Kabar gembira bagi para investor! Kini bisa memantau seluruh portofolio investasi kamu dengan mudah melalui BRImo.

Cukup dengan smartphonedi genggamanmu, kamu bisa membuka fitur AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang terintegrasi langsung dengan aplikasi BRImo.

Baca juga: Belanja hemat pakai promo spesial BRI di Star Department Store

Apa itu fitur Aset KSEI?

Aset KSEI merupakan layanan onlineyang disediakan oleh KSEI untuk memberikan akses kepada investor dalam memonitor posisi dan mutasi efek yang mereka miliki.

Dengan kata lain, fitur Aset KSEI ini memungkinkan kamu untuk melihat seluruh aset investasi kamu yang tercatat di KSEI secara real-time.

Manfaat fitur Aset KSEI

Fitur Aset KSEI menawarkan berbagai manfaat bagi para investor, di antaranya:

• Memonitor Portofolio Investasi: Investor dapat melihat seluruh aset investasinya yang tercatat di KSEI dengan mudah dan praktis.

• Informasi Lengkap: Fitur ini menyediakan informasi lengkap tentang portofolio investasi, termasuk jumlah efek, nilai investasi, dan histori transaksi.

• Akses Mudah: Fitur AKSes KSEI dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi BRImo.

Baca juga: BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun

Pantau investasi dengan Fitur Aset KSEI di BRImo

Kerja sama antara BRI dan KSEI dalam menghadirkan fitur AKSes KSEI di BRImo merupakan wujud komitmen kedua institusi untuk memberikan solusi dan kemudahan bagi para investor.

Dengan menggabungkan kekuatan teknologi dan jaringan luas BRI, fitur Aset KSEI di BRImo diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya dalam bidang investasi.

Kini, kamu tidak perlu lagi repot membuka websiteatau aplikasi lain untuk memantau portofolio investasi kamu. Cukup dengan BRImo, kamu bisa mengakses fitur Aset KSEI dengan mudah dan praktis.

Cara registrasi KSEI lewat BRImo

Berikut ini langkah-langkah mudah untuk melakukan registrasi efek KSEI melalui aplikasi BRImo:

• Login BRImo dari smartphone.

• Masuk ke menu RDN lalu ke menu Portofolio Efek

• Lakukan registrasi dan menyetujui consent.

• Tunggu sampai ada notifikasi Registrasi Efek KSEI lewat BRImo atau Email.

• Portofolio KSEI kamu berhasil terhubung.

Dengan menyetujui consenttersebut, berarti memberikan Izin kepada BRImo untuk mengakses serta mendaftarkan nomor Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Single Investor Identification (SID) milik kamu kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Baca juga: BRI bangun infrastruktur pengembangan UMKM di IKN

Syarat & ketentuan layanan AKSes KSEI melalui BRImo

• Layanan Akses KSEI melalui BRImo merupakan layanan bagi nasabah untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh aset investasinya yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui aplikasi BRImo.

• BRI (BRImo) saat ini bekerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk menghubungkan layanan KSEI dengan akun BRImo sehingga layanan KSEI dapat diakses melalui BRImo.

• BRI berhak melakukan unlinkpada layanan AKSes KSEI melalui BRImo apabila nasabah melakukan penutupan RDN BRI.

• BRI berwenang untuk melakukan perubahan pada seluruh atau Sebagian dari syarat dan ketentuan ini.

Disclaimer layanan AKSes KSEI melalui BRImo

• Data yang ditampilkan pada menu AKSes KSEI merupakan data yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

• BRI tidak bertanggung jawab apabila terjadi perbedaan antara KSEI dengan broker terkait.

Baca juga: Kredit BRIguna beri ide usaha sampingan yang bikin cuan

Fitur Top Up dan Cek Mutasi RDN di BRImo

Melalui BRImo, kamu juga bisa mengakses fitur Top Up dan Cek Mutasi RDN. Fitur ini memudahkan nasabah RDN untuk:

• Melihat mutasi RDN: Nasabah dapat melihat seluruh riwayat transaksi RDN mereka dalam satu halaman.

• Top Up RDN: Nasabah dapat melakukan top up RDN dengan mudah dan praktis melalui aplikasi BRImo.

Fitur Top Up dan Cek Mutasi RDN di BRImo adalah solusi yang mudah dan praktis bagi nasabah RDN untuk mengelola keuangan mereka.

Di era digital ini, kemudahan dan kecepatan menjadi kunci utama dalam mengelola keuangan dan investasi. BRImo hadir sebagai solusi lengkap untuk memantau seluruh portofolio investasi Anda dengan mudah dan praktis.

Download BRImo sekarang! Nikmati kemudahan dan keuntungan dalam memantau investasi Anda dengan fitur AKSes KSEI dan Top Up & Cek Mutasi RDN.

So, kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Fitur AKSes KSEI di BRImo, segera download BRImo melalui App Store, Play Store, dan Huawei AppGallery sekarang juga.

Untuk informasi lengkap, kamu bisa followInstagram @bankbri_id. BRImo lebih mudah dan serba bisa!

Baca juga: Klaster Usaha Binaan BRI ini Sukses Sulap Batok Kelapa Jadi Kerajinan Tangan

Baca juga: Makin Lengkap! BRImo Hadirkan Fitur Investasi Emas

Baca juga: Nikmati kelezatan ayam dan burger di Chigo x Flip dengan Promo BRI

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Kitab Neraka

pinjaman online hanya dengan ktp

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

pembuluh darah jahat

situs slot paling royal

Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya******

Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan harga beras di pasaran akan  turun menjelang panen raya dalam waktu satu bulan mendatang.

“Panen raya dalam satu bulan ke depan akan terjadi sehingga saya kira harga itu akan turun banyak,” kata Jokowi kepada wartawan sebelum keberangkatannya untuk kunjungan kenegaraan ke Australia, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan stok beras nasional mencukupi terutama untuk menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024.

“Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan,” tuturnya.

Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia

Ketika ditanya soal harga beras yang dikeluhkan masih tinggi oleh masyarakat, Presiden meminta masyarakat mengecek langsung harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau di Pasar Johar Karawang yang disebutnya sudah turun.

“Ditanyakan saja, tolong (masyarakat) berbondong-bondong ke Pasar Induk Beras Cipinang dan ke juga pasar beras Johar Karawang, dilihat di lapangan sudah turun—tetapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air. Coba dicek langsung jangan ditanyakan ke saya, meski saya tahu tiap hari itu harga naik turun saya tahu,” ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden bertolak ke Melbourne hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut bahwa potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang akan berlangsung pada Maret-April 2024 diprediksi mencapai 8,46 juta ton.

“Merujuk dari hasil pengamatan Kerangka Sampel Area atau KSA Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang berlangsung dalam dua bulan yakni Maret-April mencapai 8,46 juta ton,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (2/3).

Suwandi menuturkan bahwa pasokan beras dalam negeri hingga Ramadhan 1445 Hijriah dipastikan aman karena sejumlah daerah telah memasuki musim panen raya hingga Mei 2024.

"Produksi beras awal tahun 2024 ini mencukupi kebutuhan nasional. BPS telah merilis data perkiraan produksi beras Maret-April sebesar 8,46 juta ton. Total produksi beras ini cukup besar, mampu mencukupi kebutuhan nasional," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa harga beras premium di pasaran mulai berangsur stabil menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Masyarakat tak perlu khawatir kini harga (beras) mulai normal dan stabil. Harga beras premium yang kemarin sempat tembus Rp17 ribuan saat ini bertahap mulai turun dan kembali ke harga di kisaran Rp14 ribuan. Begitu juga beras medium harga mulai stabil,” kata Bayu di Jakarta, pekan lalu.

Bayu mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga dan stok beras. Saat ini harga mulai stabil dan normal kembali karena pasokan beras di Pasar Induk Johar Karawang mulai masuk dari Jawa Tengah yang mulai panen raya.

Bayu menjelaskan fluktuasi harga beras yang terkadang naik kemudian normal kembali, hal tersebut sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan. Jika dicermati, hal itu juga terjadi pada pertengahan tahun lalu.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

server judi thailand

BEI ungkap 17 perusahaan antre IPO di pasar modal Indonesia******

Sampai 1 Maret 2024, telah tercatat 19 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp3,45 triliun

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 17 perusahaan berada dalampipeline(antrean) pencatatan perdana saham atau Initial Public Offering (IPO)di pasar modal Indonesia.

“Sampai 1 Maret 2024, telah tercatat 19 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp3,45 triliun,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, Senin.

Dari 17 perusahaan dalam antrean IPO, Nyoman menjelaskan sebanyak 14 perusahaan beraset skala menengah antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dua perusahaan beraset skala besar di atas Rp250 miliar, dan satu perusahaan beraset skala kecil di bawah Rp50 miliar.

Berdasarkan sektor, Ia menjelaskan lima perusahaan sektor industri, empat perusahaan sektor barang konsumen primer, tiga perusahaan sektor teknologi, dua perusahaan sektor barang baku, dua perusahaan sektor barang konsumen non primer, serta satu perusahaan sektor infrastruktur.

Untuk penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), Ia mengungkapkan selama tahun ini telah diterbitkan sebanyak 15 emisi dari 13 penerbit EBUS dengan dana dihimpun mencapai Rp15,3 triliun.

Sehingga, total EBUS tercatat di BEI saat ini sejumlah 549 emisi, dengan outstandingsenilai Rp467,34 triliun dan 32,362 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan oleh 128 perusahaan.

Adapun, untuk Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI sejumlah 186 seri, dengan nominal mencapai Rp5.810,39 triliun dan 502,10 juta dolar AS, ditambah Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 10 emisi senilai Rp3,25 triliun.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan terdapat empat perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rightissueselama tahun ini, dengan total nilai sebesar Rp3,08 triliun.

“Masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam antrean right issueBEI,” ujar Nyoman.

Pasar modal Indonesia optimistis jumlah perusahaan tercatat di BEI dapat mencapai 1.000 emiten pada tahun ini, dimana saat ini telah mencapai 922 emiten, dengan sebanyak 17 perusahaan dalam antrian IPO.

Artinya, pasar modal Indonesia membutuhkan sebanyak 61 perusahaan lagi untuk mengajukan dokumen dalam rangka melangsungkan pencatatan saham perdana di BEI.

Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan
Baca juga: BEI incar 3 perusahaan beraset di atas Rp3 triliun gelar IPO di 2024
Baca juga: Direktur BEI sebut sistem kerja 4 hari berpotensi lemahkan IHSG

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Toko Senjata Wanjie

menang menang link alternatif

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024