rogslot88

tafsir mimpi 35 903Jutaan kata 373968Orang-orang telah membaca serialisasi

《rogslot88》

G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara******

Sao Paolo (ANTARA) - Para menteri keuangan dari negara-negara Kelompok 20 (G20) gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena tidak adanya kesepakatan mengenai perang Rusia di Ukraina serta konflik antara Hamas dan Israel.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan perpecahan mendalam di tubuh G20, yakni antara Rusia dan China di satu sisi, melawan negara-negara Barat yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

“Banyak negara mengecam keras invasi Rusia dan serangan teror Hamas (terhadap Israel), dan menyatakan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza,” kata Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasioanl Masato Kanda pada konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, sebagaimana dilaporkan Kyodo, Jumat.

Brasil yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini, diharapkan menyampaikan ringkasan yang mengakhiri perundingan dua hari tersebut. Brazil dalam catatan kakinya mengatakan bahwa forum keuangan bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu-isu geopolitik.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Kanda berpendapat konflik antara Rusia dan Ukraina harus ditangani oleh G20 karena berdampak terhadap kondisi perekonomian global.

“Mengingat dampak negatif yang serius dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap perekonomian global, Jepang berpandangan bahwa masalah ini harus ditangani oleh G20,” ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya kelompok tersebut gagal mengeluarkan komunike bersama, meskipun para kepala keuangan telah mencapai konsensus pada pertemuan sebelumnya di tahun lalu.

Kendati berbeda pendapat mengenai geopolitik, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 memiliki pandangan yang sama bahwa perekonomian global sedang menuju soft landing.

Dengan demikian, maka resesi kemungkinan besar bakal dapat dihindari.

Rangkuman Ketua G20 mencatat perang, konflik, perpecahan ekonomi dan proteksionisme perdagangan sebagai risiko negatif terhadap perekonomian. Hal itu mempertahankan komitmen yang ada terkait dengan nilai tukar mata uang asing.

Meskipun pertumbuhannya melambat, perekonomian global sejauh ini berhasil menghindari resesi yang dikhawatirkan terjadi setelah kenaikan suku bunga yang agresif di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan zona Euro serta permasalahan properti di China.

G20 berpendapat nilai tukar mata uang asing harus mencerminkan fundamental ekonomi. G20 juga sepakat bahwa pergerakan yang tidak menentu dan tidak teratur akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian global.

Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20
Baca juga: KSP: Ekonomi RI 2023 lebih tinggi dibanding sejumlah negara G20

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Melihat proses rekrutmen politik dalam Pemilu AS******

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat kemungkinan mempertemukan lagi petahana Joe Biden dengan Donald Trump pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Trump memimpin dalam perburuan mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik.

Kontes politik memang jauh untuk memastikan tiket calon presiden itu bisa didapatkan Trump. Tetapi Trump saat ini memimpin dengan sepuluh kali lebih kuat ketimbang pesaing terkuatnya, Nikki Haley, yang merupakan mantan gubernur South Carolina dan duta besar AS untuk PBB.

Sampaiprimaryatau pemilihan pendahuluan di Michigan, Trump memimpin dengan 122 delegasi, sedangkan Haley baru mendapatkan 24 delegasi. Bakal calon-bakal calon presiden AS dari Partai Republik lainnya jauh di bawah Trump dan Haley.

Seorang bakal calon presiden dari Partai Republik membutuhkan minimal 1.215 delegasi untuk bisa dinobatkan sebagai calon presiden dari partai berhaluan konservatif di Amerika Serikat tersebut.

Suara delegasi sebanyak itu mesti didapatkan dari proses yang disebut primarydan kaukus yang kerap diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pemilu pendahuluan.

Proses primarydan kaukus itu diperlukan untuk memilih delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Republik 2024 guna menentukan calon presiden Amerika Serikat dari partai ini.

Total dari proses ini terdapat 2.429 delegasi. Trump, Haley dan bakal-bakal calon lainnya cuma perlu meraih separuh dari total delegasi itu, atau 1.215 delegasi, untuk bisa dimaklumatkan sebagai calon presiden kubu republiken.

Proses primary dan kaukus sendiri diadakan di 50 negara bagian AS, ditambah daerah khusus ibu kota Washington District of Columbia, dan lima teritori AS (Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, Kepulauan Nothern Mariana, dan Guam).

Prosesnya berlangsung dari Januari sampai Juni 2024, sedangkan Konvensi Nasional Republik 2024 diadakan pada Juli di Milwaukee, Wisconsin. Hari pemungutan suara sendiri adalah 5 November 2024.

Proses sama terjadi pada penentuan calon presiden dari Partai Demokrat. Namun karena kali ini proses itu melibatkan seorang petahana, yakni Presiden Joe Biden, maka hampir bisa dipastikan Biden akan dinobatkan kembali sebagai calon presiden. Apalagi sejak tahun 1884 seorang petahana selalu memenangkan perebutan tiket calon presiden.

Proses pemilihan calon presiden di Amerika Serikat cukup panjang. Sebelum mengikuti primary dan kaukus, seorang bakal calon presiden harus terlibat dalam proses debat berjenjang.


Teruji

Mereka juga sangat abai kepada jajak pendapat yang mereka anggap sebagai rujukan untuk menaksir kecenderungan publik terhadap bakal calon.

Dengan panjangnya proses ini, maka calon-calon presiden Amerika Serikat, melewati proses debat puluhan kali di antara sesama partai sendiri, sebelum dipilih partai sebagai calon presidennya.

Proses sama panjang dan rumit terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan wali kota) dan anggota legislatif, sehingga para pemimpin politik tak semata ditentukan oleh popularitas.

Meski Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kultur pop, popularitas dalam kontestasi politik tidak diukur dari popularitas belaka seperti orang mengenali selebritas.

Namun dengan proses yang begitu lama, dan pastinya sangat mahal, mereka mendapatkan calon-calon yang teruji dalam proses yang panjang yang sejak lama sudah dilembagakan di negara itu.

Hasilnya, proses yang lama itu membuat rekam jejak, sepak terjang dan komitmen politik si calon menjadi sangat penting dan terkomunikasikan dengan terang benderang kepada publik.

Partai politik yang menentukan itu semua, dan kemudian diverifikasi oleh jajak pendapat. Semua hal itu membuat pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih para calon.

Dalam proses pemilihan calon anggota legislatif pun begitu. Para calon anggota legislatif rata-rata menggunakan model kampanye dari pintu ke pintu, untuk mendekati pemilih dan mengkomunikasikan program-programnya jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif.

Banyak negara berusaha meniru proses rekrutmen politik di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, upaya melalui proses konvensi untuk memilih calon presiden pernah dicoba oleh Partai Demokrat pada 2013 guna memilih calon presiden dari partai ini pada Pemilihan Presiden 2014.

Dua tahun lalu Partai Nasdem juga berusaha mengadakan proses yang agak mirip dengan itu ketika mereka merekomendasikan sejumlah nama menjadi calon presiden, termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Pola rekrutmen politik di AS, tak cuma untuk pemilihan presiden, memang menarik ditiru oleh siapa pun. Tapi kendalanya adalah biaya politik yang sangat mahal yang akan sangat memberatkan bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.


Mendewasakan

Namun filosofi dan pesan paling menarik dari proses sepanjang itu adalah calon pemimpin digodok dalam sebuah proses yang membuat masyarakat dapat melihat dengan jelas pandangan dan komitmen para calon.

Kedewasaan berpolitik masyarakat pun semakin besar, sehingga para politisi atau mereka yang terlibat dalam proses rekrutmen politik, tak tergoda mengambil jalan pintas, seperti menggunakan politik uang dan pembiakan citra yang tak menyentuh kebutuhan pemilih.

Proses politik pun tak lagi merupakan proses elitis di mana suara rakyat hanya dipakai untuk mendapatkan tiket berkuasa.

Sebaliknya, rekrutmen politik menjadi proses yang memang benar-benar melibatkan masyarakat, sehingga keterkaitan antara elite politik dengan pemilih tak hanya terjadi selama pemilu dan kampanye pemilu.

Hampir tak ada upaya untuk merendahkan suara publik ketika seorang calon kalah, kecuali Donald Trump. Tapi dalam kasus Donald Trump sendiri sebenarnya ada faksi-faksi dalam tubuh Partai Republik yang tak berpandangan sama dengan Trump, terutama karena pendekatan yang memecah belah bangsa dan kecenderungan dirinya untuk otoriter.
​​
Uniknya, para pemimpin Republik yang bersuara lain dengan Trump itu tetap menghormati suara rakyat yang memilih Trump. Mereka tak mau terbuka menentang Trump, karena ingin menghormati pilihan rakyat.

Orang-orang yang dahulu mendampingi dan kemudian menyeberang dengan Trump seperti John Bolton yang mantan duta besar AS untuk PBB pun nyaris tak berbalik menyerang orang yang dulu satu perahu dengan mereka. Bukan hanya karena soal etika, tapi juga demi menghormati rakyat yang memilih Trump.

Demokrasi pun menjadi benar-benar dipahami sebagai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Memang tak perlu meniru sistem politik yang dianut dan diterapkan sebuah negara, karena karakteristik dan kemampuan nasional masing-masing negara berbeda. Tetapi menarik pelajaran baik dari tatanan manapun adalah hal yang tidak salah.

Apalagi jika pelajaran baik itu adalah tentang rekrutmen politik yang transparan dan meninggikan rekam jejak, serta proses politik yang menghormati suara dan pilihan rakyat dalam kaitannya dengan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan rakyat.

Dengan semua hal itu, semua elemen bangsa, khususnya antara elite politik dan pemilih, justru terlihat berkomitmen saling mendewasakan diri dalam proses rekrutmen politik.

Baca juga: Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Baca juga: AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres
Baca juga: Muslim Amerika perluas kampanye #abandonbiden agar kalah pemilu

Copyright © ANTARA 2024

TII sebut penggunaan Sirekap baik, bagian dari keterbukaan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai tujuan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sangat baik, yakni sebagai bagian dari keterbukaan data Pemilu.

"Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar memperkuat integritas Pemilu," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, menurutnya, persoalan masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, penggunaan Sirekap mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Menurut Arfianto, KPU seharusnya dapat serius mengimplementasikan Sirekap dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang baik kepada petugas KPPS sehingga bisa meminimalisasi persoalan teknis di lapangan.

Sementara itu, Chief Technology Office Dattabot, Imron Zuhri mengatakan Sirekap bukanlah aplikasi yang rumit dan permasalahan yang dihadapi juga bukan permasalahan yang baru.

Sebab, KPU pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap di tahun 2020, sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi.

“KPU seharusnya dapat transparan dan membuka seluas-luasnya kepada publik terkait persoalan teknis dari penggunaan Sirekap," ujar Imron.

Hal ini penting agar semua orang dapat memberikan masukkan kepada KPU untuk perbaikan Sirekap ke depannya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: TII ajak semua pihak untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bunga pinjam uang di kredivo、cara pinjam rupiah cepat、jokerbet303 slot

Terkait：link slot game、rptslot、slot mudah sensasional、situs murah slot、link user slot、akulaku pinjaman online、judi slot88 link alternatif、bonanza 138、888 slot、daftar situs slot terbaru

---

---

bab terbaru：luxury333 slot（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28