petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
dodoslot 710Jutaan kata 889870Orang-orang telah membaca serialisasi
《88 slot online》
Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.
“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.
Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.
Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.
“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.
Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.
Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.
Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.
“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.
Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif
PVMBG: 821 kali erupsi terjadi di puncak Gunung Ile Lewotolok******
Terhitung dari 1 hingga 15 Februari 2024 tercatat terjadi 821 kali gempa letusan atau erupsi di puncak gunung tersebut
Kupang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Pos Pemantau Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyatakan dari evaluasi aktivitas gunung tersebut terjadi 821 kali erupsi terhitung dari 1-15 Februari 2024.
"Terhitung dari 1 hingga 15 Februari 2024 tercatat terjadi 821 kali gempa letusan atau erupsi di puncak gunung tersebut," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Ile Lewotolok, Stanis Ara Kian, dalam laporannya yang diterima ANTARA di Kupang, Minggu.
Dia mengatakan jika dibandingkan dengan erupsi yang terjadi pada pertengahan Januari hingga akhir Januari 16-31 Januari lalu yang mencapai 784 erupsi, maka jumlah erupsi atau letusan periode kali ini lebih tinggi.
Selain pihaknya mencatat gempa guguran menurun, hanya terjadi satu kali. Kemudian ada 2.503 gempa hembusan, 24 kali gempa harmonik, dan 589 kali tremor non-harmonik.
Baca juga: PVMBG catat 327 kali erupsi terjadi di puncak gunung ile Lewotolok
Disamping itu berdasarkan pengamatan instrumental, Gunung Ile Lewotolok yang kini dalam status Waspada atau Level II itu terjadi dua kali gempa vulkanik dangkal, 25 kali gempa vulkanik dalam, lima kali gempa tektonik lokal, dan 13 kali gempa tektonik jauh.
"Energi seismik yang dihitung dengan metode perata-rataan nilai amplitudo atau yang disebut Real time Seismic Amplitude Measurements (RSAM) menunjukkan fluktuasi energi dengan kecenderungan energi menurun dalam periode dua pekan terakhir," ujarnya.
Secara umum, lanjut dia, jumlah gempa meningkat, terutama gempa-gempa yang berasosiasi dengan aktivitas permukaan, seperti gempa erupsi dan hembusan. Hal ini, lanjut dia, mengindikasi aktivitas vulkanik Gunung Ile Lewotolok saat ini berada pada kedalaman dangkal.
Polda energi seismiknya, tambah dia, cenderung menurun meskipun gempa erupsi dan gempa hembusan meningkat yang mengindikasikan aktivitas erupsi dan hembusan berenergi kecil.
Baca juga: PVMBG: Waspada bahaya lahar Gunung Ile Lewotok NTT saat musim hujan
Berdasarkan data pengukuranElektonic Distance Measurement (EDM) pada periode dua minggu terakhir, kata dia, menghasilkan fluktuasi jarak miring dalam rentang 0,44 hingga 1,25 sentimeter diukur LWT1 dan 0,21 hingga 0,63 sentimeter di titik LTW2.
Berdasarkan pengamatan instrumental tersebut PVMBG kemudian melihat potensi ancaman bahaya yang ditimbulkan dari gunung tersebut.
"Dengan adanya data deformasi EDM memperlihatkan adanya pengempisan tubuh Gunung Ile Lewotolok, meskipun tidak signifikan yang mengindikasi tidak adanya perubahan tekanan yang signifikan pada tubuh gunung itu," ujarnya.
Jokowi: Negara lain tak ada bantuan pangan beras seperti RI******
Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan
Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.
"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi.
Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.
Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.
Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.
"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.
Baca juga: Presiden sebut bansos pangan bantu kendalikan harga beras
Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.
"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.
Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.
Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.
"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).
Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.
Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar.
Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.
Pemkab Kuningan beri santunan Rp42 juta untuk ahli waris petugas KPPS******
beliau telah berjuang untuk negara
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Yayan Risdianto, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia setelah bertugas. Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, Sabtu, mengatakan dana santunan itu berasal dari program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemkab Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kuningan, termasuk KPU dan Bawaslu telah didaftarkan dalam program ini sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu lalu. “Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran kepada lebih 39 ribu lebih petugas Pemilu 2024, yang didaftarkan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati. Menurut dia, dana santunan itu nantinya diberikan langsung kepada pihak keluarga almarhum Yayan yang tinggal di Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan.
Baca juga: Wali Kota Bandung: Petugas KPPS meninggal adalah pahlawan demokrasi Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas Bupati menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya Yayan yang bertugas sebagai anggota KPPS, di tempat pemungutan suara (TPS) 16 Kelurahan Cijoho. “Saya mendatangi kediaman almarhum untuk memberikan penghormatan terakhir. Intinya beliau telah berjuang untuk negara,” ujarnya. Ia menjelaskan Yayan berpulang pada Jumat (16/2) kemarin, setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Juanda Kuningan untuk mendapatkan pertolongan medis. Penyebab wafatnya anggota KPPS ini diduga karena kelelahan setelah bertugas pada proses pemilu. “Selepas bertugas beliau membaringkan tubuh untuk beristirahat. Setelah bangun beliau pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun saudara Yayan Risdianto meninggal dunia setibanya datang di rumah sakit,” ungkapnya. Dia berharap tidak ada lagi anggota KPPS maupun petugas penyelenggara pemilu lain yang wafat, setelah menunaikan tugas dalam pesta demokrasi tahun ini. “Untuk saudara almarhum Yayan, kami mendokan agar beliau menjadi ahli surga,” ucapnya.
Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia Baca juga: Seorang ketua KPPS di NTT meninggal dunia Baca juga: Ketua KPPS di Aceh Barat Daya meninggal dunia diduga akibat kelelahan
AS dan negara******Istanbul (ANTARA) - Amerika Serikat dan beberapa negara Arab secara aktif terlibat dalam penyusunan rencana pendirian negara Palestina, menurut laporan media AS pada Jumat.
Menurut sejumlah pejabat AS dan Arab kepada The Washington Post, ada urgensi untuk menyelesaikan rencana tersebut demi terciptanya perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.
Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menentukan kerangka waktu bagi pendirian negara Palestina, dan pengumumannya kemungkinan akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang, menurut Post.
Laporan media AS itu mengklaim bahwa gencatan senjata dan negosiasi pembebasan sandera antara Israel dan Hamas juga termasuk dalam rencana tersebut.
Disebutkan pula bahwa gencatan senjata awal selama enam pekan diharapkan dapat memfasilitasi pengumuman rencana ini, menggalang dukungan, dan memulai langkah-langkah pendahuluan.
Menurut Post, para pejabat AS telah mengisyaratkan kemungkinan untuk mengakui negara Palestina itu dan menekankan bahwa pengakuan tersebut bisa menjadi sinyal adanya pendekatan baru terhadap upaya perdamaian di kawasan itu.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Biden: Tanpa perlindungan warga sipil, Israel tidak boleh serang Rafah Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah
Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.
“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.
Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.
Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.
“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.
Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.
Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.
Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.
“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.
Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif
Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.
“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.
Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.
Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.
“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.
Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.
Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.
Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.
“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.
Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif
KPU Jakarta Utara siapkan logistik untuk pemilu lanjutan di 17 TPS******
lokasi TPS yang kebanjiran sehingga membuat logistik terendam air sehingga rusak menjadi catatan untuk ke depan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menyiapkan logistik untuk pemilu lanjutan yang akan dilaksanakan di 17 tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu (18/2).
"Sekarang kami sedang menyusun manifes kebutuhan logistik masing-masing TPS tersebut," kata Plt Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pemilu lanjutan ini merupakan tanggungjawab dari KPU Kota Jakarta Utara sehingga untuk kebutuhan logistik disiapkan di kantor KPU setempat.
Menurut dia apabila seluruhnya sudah tersusun dan dilengkapi akan didistribusikan ke lokasi-lokasi tersebut.
"Untuk logistik yang rusak kemarin sudah kami tarik kembali kemarin," kata dia.
Abie menjelaskan lokasi TPS yang kebanjiran sehingga membuat logistik terendam air sehingga rusak menjadi catatan untuk ke depan.
"Untuk lokasi penyimpanan logistik dan lokasi TPS tentu tidak akan dibangun di lokasi rawan. Kami belajar dari kejadian kemarin," katanya.
Sementara itu untuk jumlah logistik yang dibutuhkan, pihaknya akan melakukan pendataan karena maksimal satu TPS itu 300 orang.
"Ada 17 TPS dan kita akan data semua sesuai dengan kebutuhan," kata dia
Sebelumnya KPU Jakarta Utara akan menggelar Pemilu Lanjutan di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Minggu 18 Februari 2024.
"Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu malam dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan," kata dia.
Ia mengatakan dalam rapat pleno itu diambil keputusan menggelar pemilu lanjutan terhadap 17 TPS yang gagal menggelar pemilu pada 14 Februari 2024 karena logistik pemilu rusak akibat banjir.
"Insya Allah Minggu ini dilaksanakan," kata dia.
Ia mengatakan total TPS yang diusulkan melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan yakni Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sunter Jaya.
Menurut dia di Kelurahan Pegangsaan Dua ada TPS 149, 150, 151, 152 dan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS dari TPS 141 hingga TPS 153.
"Sejauh ini tidak ada lagi penambahan karena pemilu tetap berjalan meski dalam kondisi banjir yang merata di Jakarta Utara," kata dia. Baca juga: Meski sebagian kebanjiran, semua TPS di Jakpus selesaikan pencoblosan Baca juga: KPU Jakut laksanakan Pemilu Lanjutan di 17 TPS pada 18 Februari 2024 Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir
Din Syamsuddin minta semua pihak tahan diri tidak klaim kemenangan******Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 agar menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan dari KPU. "Semua pihak terutama ketiga paslon presiden-wakil presiden agar menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan sebelum ada keputusan KPU," ujar Din dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu pada Rabu (14/2) guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Ia mendorong agar penghitungan suara oleh KPU dilakukan secara terbuka dan transparan. KPU harus memasukkan data dengan seksama dan akurat berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS-TPS. "Kesalahan pemasukan data (data entry) yang diakui oleh KPU di media massa, demi pemilu/pilpres damai, jujur dan adil, serta demi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini, maka bisa melakukan gugatan melalui proses hukum yang berlaku.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: KPU Bali klarifikasi aduan caleg yang jumlah suaranya hilang "Mahkamah Konstitusi membahasnya secara objektif, imparsial dan berkeadilan," kata dia. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengajak masyarakat menghormati setiap hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. "Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom. Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh KPU. Ia pun mendorong agar masyarakat kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya. "Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.
Baca juga: MPU ajak semua pihak tidak euforia dengan hasil internal
Baca juga: Pakar serukan tunggu hasil pemilu dalam koridor demokrasi
《88 slot online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,hoki 555 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《88 slot online》bab terbaru。