kerja cepat dapat duit

Daratan Doufu

pragamatic88

Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Pengenaan Bea Masuk Asam Lemak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indonesia menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal pengenaan bea masuk untuk asam lemakatau fatty acid dari Indonesia.

Dalam gugatannya, Indonesia menilai tindakan UE tidak sesuai dengan aturan WTO. Asam lemak yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama, ditemukan dalam produk konsumen seperti kosmetik dan obat-obatan serta pelumas industri.

"Mereka akan membantu memastikan persaingan yang adil antara asam lemak yang diimpor dari Indonesia dan asam lemak yang diproduksi secara lokal," katanya pihak WTO, dikutip Reuters, Selasa (13/2).

Pada Januari 2023, Uni Eropa mengatakan bakal mengenakan bea masuk antara 15,2 persen dan 46,4 persen terhadap produk impor dari Indonesia yang dianggap merugikan industri Uni Eropa.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

1970-an, agak manis

kredit di lazada tanpa kartu kredit

Bulog Klaim Gelontorkan 4 Ribu Ton Beras Atasi Kelangkaan di Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Perum Bulogmenggelontorkan 4 ribu ton beras SPHP dalam sehari pada periode 12 Februari 2024 di wilayah DKI Jakarta. Hal ini lantaran ada laporan kelangkaan pasokan beras di sejumlah toko ritel.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan 4 ribu ton beras tersebut disebar ke beberapa ritel baik tradisional maupun modern yang ada di ibu kota.

"Jadi begitu diperintah langsung kita jalan. Hanya untuk Jakarta saja. Bulog nggak diam aja. Jadi total kira-kira hampir 4 ribu ton SPHP untuk Jakarta saja," ujarnya dalam media briefing di kantor Bulog, Selasa (13/2).

Kemudian, kepada PT Indomarco Prismatama atau Indomaret sebanyak 50 ton dan PT Inti Cakrawala Citra atau Indogrosir sebanyak 40 ton, serta ke PT Matahari Putra Prima Tbk atau Hypermart sebanyak 40 ton.

Selain itu, untuk stok di ritel tradisional atau pasar, Bulog juga mengirimkan ke PT Food Station Tjipinang Jaya sebanyak 800 ton dan ke Pasar Induk Beras Cipinang sebanyak 2.800 ton.

"Kemudian juga kita kirim kefood station, Pasar Induk Cipinang. Jadi kemarin aja, hari Senin, kami sudah langsung kerja," jelasnya.

Sementara itu, sejak awal tahun hingga 12 Februari 2024, Bulog telah menggelontorkan total 226 ribu ton SPHP secara nasional. Sedangkan, dari jumlah itu, untuk Jakarta saja sudah sebanyak 80 ribu ton termasuk yang 4 ribu ton dalam sehari kemarin.

"SPHP kita mulai dari kemarin sudah langsung digerojok, sekedar sebagai catatan nasional sampai 12 Februari sudah disalurkan 226 ribu ton SPHP secara nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Pacar Pria Lin

cara menggunakan voucher tokopedia

Sabun sampai Pampers Diskon di Transmart Full Day Sale, Serbu Bun!******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bunda, sabun dan kebutuhan harian lainnya di rumah sudah habis? Sini Bun, ke Transmart terdekat aja buat beli stok keperluan di rumah mumpung ada diskon gede-gedean 50% plus 20%.

Soalnya hari ini adalah hari terakhir Transmart Full Day Sale dan diskonnya hanya berlaku sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja 20 Persen di Transmart Setiap Hari

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai Transmart.

Jadi tunggu apalagi, mumpung Full Day Sale belum berakhir yuk segera borong belanjaan di Transmart terdekat di kota Anda.

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

okeslot

Pernyataan Lengkap Basuki soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah isu dirinya mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Ia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.

Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak lepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi masalah.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurutnya, di bawah pemerintahan Jokowi, utang Indonesia sudah tembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

Lihat Juga : Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

(dhf/del)

Petualangan animasi domestik

game slot baru

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Hati iblis yang tak terbatas

koi vip slot

Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Industri PariwisataIndonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani tertanggal 12 Februari 2024.

Surat tersebut ditujukan kepada anggota mulai dari pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap/ spa.

Pasal 58 (2) UU 1/2022 mengatur khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Dalam pengujian materiil ini, DPP GIPI berharap Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 (2) pada UU 1/2022 sehingga penetapan Tarif PBJT yang termasuk dalam jasa kesenian dan hiburan adalah sama, yaitu antara 0 - 1O persen.

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam usaha Jasa Kesenian dan Hiburan," seperti dikutip dari salinan tersebut.

Selama menunggu hasil uji materi, pengusaha jasa hiburan menbayar pajak hiburan dengan tarif lama. Hal ini agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan dlskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen.

Kenaikan pajak hiburan sebelumnya mendapatkan reaksi keras dari sejumlah kalangan mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga pedangdut dan pengusaha karaoke Inul Daratista.

Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha hiburan.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)