jackpot 88

Sistem jangkar super

KPPU Medan Bakal Panggil Distributor Minyakita Bundling******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan mengaku akan segera memanggil distributor yang menjual minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) berlabel Minyakita bundling. Mereka menjual Minyakita dengan persyaratan; toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil KPPU Medan Ridho Pamungkas mengungkapkan pihaknya telah memanggil distributor tersebut hari ini, namun yang bersangkut tak bisa hadir sebab berada di Jakarta.

"Hari ini kami undang distributornya namun yang bersangkutan belum bisa hadir karena posisi masih di Jakarta, jadi kami jadwalkan ulang untuk permintaan keterangannya," kata Ridho saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/2).

"Rencana ke depan kita akan undang beberapa distributor untuk diskusi dan pengumpulan keterangan," tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil I Medan T Haris Munandar mengatakan penjualan bersyarat atau tying agreement ini dalam bentuk persyaratan untuk setiap pembelian 10 pack Minyakita (isi 6 botol per pack), pedagang diwajibkan membeli 1 kotak margarin merek tertentu (isi 60 bungkus) dari distributor.

"Penjualan bersyarat Minyakita dengan margarine tersebut sudah terjadi sejak Januari sampai dengan saat ini. Sebelumnya, sales distributor yang sama juga mempersyaratkan pada pedagang untuk membeli Minyakita, harus membeli minyak goreng kemasan premium dengan sistem beli putus," ujarnya.

Penjualan bersyarat atau tying agreement merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup, di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

"Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Budi Waseso Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap alasan mengapa harga beras mahal di pasaran. Salah satunya adalah karena sebagian dari beras impor 350 ton itu dioplos.

Sedangkan stok beras lainnya dibungkus ulang dengan merek karung berbeda, kemudian dijual dengan harga pasaran.

"Harga beras mahal, bahkan sampai Rp12 ribu, tugas Bulog sampai melakukan operasi pasar untuk intervensi supaya harganya lebih murah, karena ini kalau tidak memunculkan inflasi yang tinggi," ujar Dirut Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Jumat (10/2).

Bahkan dia mendapatkan informasi adanya pengiriman beras Bulog ke Atambua, Kabupaten Belu, NTT secara ilegal yang nantinya akan dijual dengan harga mahal.

Tak hanya itu, beras impor Bulog juga akan di ekspor ke luar negeri yang diduga kuat dilakukan oleh pengusaha beras Indonesia.

"Bahkan beras dari Cipinang itu, hari ini bisa jalan sampai Atambua, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi beras ini akan diselundupkan ke Timor Leste," terangnya.

Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menyerahkan penanganan penyelewengan beras ke polisi. Dia percaya penegak hukum bisa menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan mengusutnya hingga tuntas.

Buwas menginginkan hukuman berat diberikan ke pelaku penyelewengan beras subsidi, karena menyusahkan masyarakat dan menyebabkan inflasi secara nasional.

"Dimana dimulainya pelanggaran, pasti akan diusut kepolisian. Kalau pemikiran saya, ini soal pangan tidak boleh main-main, walaupun soal hukuman ringan, tapi ini dampaknya, ini masalah kehidupan, masalah perut. Jika ini kejahatan mafia yang berbahaya bagi negara, bisa dikenakan Undang-undang (UU) subversif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Budi Waseso Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap alasan mengapa harga beras mahal di pasaran. Salah satunya adalah karena sebagian dari beras impor 350 ton itu dioplos.

Sedangkan stok beras lainnya dibungkus ulang dengan merek karung berbeda, kemudian dijual dengan harga pasaran.

"Harga beras mahal, bahkan sampai Rp12 ribu, tugas Bulog sampai melakukan operasi pasar untuk intervensi supaya harganya lebih murah, karena ini kalau tidak memunculkan inflasi yang tinggi," ujar Dirut Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Jumat (10/2).

Bahkan dia mendapatkan informasi adanya pengiriman beras Bulog ke Atambua, Kabupaten Belu, NTT secara ilegal yang nantinya akan dijual dengan harga mahal.

Tak hanya itu, beras impor Bulog juga akan di ekspor ke luar negeri yang diduga kuat dilakukan oleh pengusaha beras Indonesia.

"Bahkan beras dari Cipinang itu, hari ini bisa jalan sampai Atambua, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi beras ini akan diselundupkan ke Timor Leste," terangnya.

Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menyerahkan penanganan penyelewengan beras ke polisi. Dia percaya penegak hukum bisa menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan mengusutnya hingga tuntas.

Buwas menginginkan hukuman berat diberikan ke pelaku penyelewengan beras subsidi, karena menyusahkan masyarakat dan menyebabkan inflasi secara nasional.

"Dimana dimulainya pelanggaran, pasti akan diusut kepolisian. Kalau pemikiran saya, ini soal pangan tidak boleh main-main, walaupun soal hukuman ringan, tapi ini dampaknya, ini masalah kehidupan, masalah perut. Jika ini kejahatan mafia yang berbahaya bagi negara, bisa dikenakan Undang-undang (UU) subversif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Wapres Minta Kemnaker Bangun Balai Latihan Kerja di Daerah Termiskin******

Wakil PresidenMa'ruf Amin memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengarahkan program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) daerah dengan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, keberadaan BLKK ini seharusnya menjadi saluran upaya reskilling dan upskilling sumber daya manusia Indonesia.

Ia memandang sejumlah wilayah betul-betul membutuhkan eksistensi BLK. Sebab, balai ini diharapkan melahirkan tenaga kerja bermutu yang mampu mengungkit perekonomian lokal. Hingga pada akhirnya mempercepat tercapainya distribusi kesejahteraan.

"Kementerian Ketenagakerjaan saya minta untuk mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf dalam peresmian BLKK di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/2).

Ma'ruf mengungkapkan saat ini terdapat 3.757 BLKK di seluruh Indonesia. Ia menilai capaian jumlah BLK Komunitas terbangun saat ini hanya terus ditingkatkan. Terlebih juga diikuti secara kuantitas maupun kualitas alumni BLK Komunitas. Tujuannya agar para alumni mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik dan luar negeri.

Menurutnya, pembangunan BLKK ini adalah salah satu upaya menghadapi bonus demografi ketika penduduk usia produktif mendominasi.

"Peristiwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika penduduk usia produktif tersebut dapat terserap dengan baik pada pasar tenaga kerja. Jika tidak, maka banyaknya jumlah angkatan kerja justru akan berbalik menjadi bencana demografi," tuturnya.

Ma'ruf meyakini perluasan pendirian BLK Komunitas hingga menjangkau ke seluruh pelosok tanah air akan memudahkan kelompok usia angkatan kerja dalam mengakses pelatihan kerja.

"Terlebih saat ini, kita berada di tatanan dunia yang sangat dinamis, sehingga potensi disrupsi pada semua sektor kehidupan, menjadi tak terhindarkan," ungkap Ma'ruf.

Ia juga mendesak agar pemerintah daerah (Pemda) agar konsisten mendukung keberadaan sekaligus keberlanjutan dari BLK Komunitas di daerahnya masing-masing.

"BLK Komunitas juga saya harap bisa berkembang menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dan mandiri, serta menjadi rujukan masyarakat pencari kerja guna meningkatkan kompetensi mereka," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Eks Komisioner KPU Jadi Komisaris Anak Usaha PLN******

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terpilih sebagai komisaris PT Indonesia Poweryang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero).

Mengutip situs resmi PT Indonesia Power, Minggu (12/2), Arief menjadi komisaris bersama dengan Muhammad Priharto Dwinugroho, Djoko Siswanto, dan Lukmanul Haki.

PT Indonesia Power juga mencantumkan sejumlah jabatan yang pernah diemban Arief sebelum menjadi komisaris perusahaan, yakni Ketua atau Anggota KPU RI (2017-2022), Anggota KPU RI (2012-2017), Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2004-2012), dan Peneliti Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (2000-2005).

Sementara itu, Indonesia Power merupakan anak perusahaan PLN yang berfokus menyediakan tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia.

Dalam bisnis penyediaan energi listrik, perusahaan mendistribusikan energi listrik tersebut ke PLN, untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen. Listrik yang didistribusikan oleh perusahaan berasal dari pembangkit milik sendiri maupun dari pembangkit milik pihak lain yang dikelola oleh perusahaan.

Selain mengelola unit pembangkit, Indonesia Power memiliki lima anak perusahaan, dua perusahaan patungan (joint venture company), satu perusahaan asosiasi, dan tiga cucu perusahaan (afiliasi dari anak perusahaan) untuk mendukung strategi dan proses bisnis perusahaan.

PT Indonesia Power awalnya didirikan pada 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

Adapun pemegang saham Indonesia Power terdiri dari PLN sebanyak 1 lembar saham seri 1 dan 5.215.647.598 lembar saham seri 2 serta Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan (YPK) PLN sebanyak 1 lembar saham seri 2.

[Gambas:Video CNN]