3dbet slot

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Susul Twitter, Pinterest PHK 150 Karyawan Demi Efisiensi Biaya******

Pinterest memecat 150 karyawannya. Jumlah PHK ini kurang dari 5 persen dari total pekerjanya yang sebanyak 4.000 orang. 

Platform pencarian gambar yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini mengikuti langkah PHK sejumlah perusahaan teknologi, yang memangkas pekerjanya demi efisiensi biaya belanja perusahaan.

Pihak manajemen mengumumkan soal PHK itu kepada para karyawannya pada Rabu (1/2) kemarin. Pemangkasan ini dirasakan karyawan dari berbagai divisi.

Namun menurutnya, Pinterest disebut akan mendukung semua karyawan yang terkena dampak PHK melalui paket pesangon, tunjangan dan sejumlah fasilitas lainnya selama transisi tersebut.

Langkah Pinterest yang memangkas pekerjanya menambah daftar panjang perusahaan teknologi yang melakukan PHK. Sebelum Pinterest, ada induk Google Alphabet yang memberhentikan 12 ribu karyawan atau 6 persen dari tenaga kerjanya.

Selain itu, ada juga Microsoft yang mem-PHK 10 ribu karyawan. Meta Platforms Inc yang merupakan induk Facebook juga memberhentikan lebih dari 11 ribu pekerja atau 13 persen dari total karyawannya.

Twitter juga terdampak. Sejak akuisisi Twitter oleh Bos Tesla Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah dari yang dipekerjakan di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Minyakita Langka di Berbagai Daerah Tembus Rp20 Ribu, Konsumen Teriak******

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual beragam dan di atas HET mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Salah satu pedagang, Darwis menuturkan bahwa sudah lebih seminggu ini tokonya tak menyediakan minyak goreng dengan harga eceran Rp14 ribu per liter. Namun, untuk minyak kemasan lainnya, stoknya masih melimpah dengan harga yang lama.

"Minyak curah langka sudah seminggu, Minyakita lebih satu minggu. Minyakita ecerannya Rp20 ribu, refillRp18 ribu. Minyak curah sisa satu botol 1 setengah liter itu Rp25 ribu. Bimoli masih tetap Rp25.000," kata Darwis, Sabtu (28/1).

Pedagang lainnya Aan mengaku hanya mendapatkan satu karton Minyakita yang berisi 12 liter dari distributor selama satu pekan terakhir. Padahal sebelumnya, dirinya mendapatkan pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat dari saat ini.

"Karena ada pembatasan. Biasa ambil dua jerigen, sekarang satu jerigen. Kalau Minyakita juga dibatasi, ambil di distributor minimal 1 dus isi 12 liter langsung habis satu hari. Harga jualnya Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu," ungkapnya.

Sedangkan pedagang lainnya, Roslina mengaku memiliki stok Minyakita dan minyak curah. Namun, menurut dia stok minyak goreng yang dimilikinya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan dari distributor terhenti sejak seminggu lalu.

"Sudah tidak mencukupi, karena terakhir masuk minggu kemarin. Harusnya minggu ini ada, tapi menunggu beberapa hari tidak ada masuk dari distributor," kata Roslina.

Roslina menyebutkan Minyakita dijual seharga Rp18 ribu per liter di kiosnya. Sementara minyak goreng refilldijual seharga Rp16 ribu per liter.

Konsumen menjerit

Ilustrasi. Banyak konsumen yang mengeluhkan kelangkaan dan naiknya harga Minyakita di pasaran. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tak hanya di Makassar, kenaikan harga Minyakita juga terjadi di berbagai pasar di Jakarta. Misalnya di Pasar Pulogadung, Jakarta Timur.

Seorang pembeli, Awlia (27) mengaku kecewa dengan pemerintah lantaran kocek yang harus dikeluarkan untuk membeli Minyakita saat ini lebih besar dari biasanya.

"Saya kecewa banget sama pemerintah. Sekarang dapat Rp15 ribu aja sudah untung. Kadang harus beli Rp16 ribu atau Rp17 ribu, kadang malah seliter," ujar Awlia di Pasar Pulogadung, Jakarta Timur,

Ia berharap stok dan harga Minyakita dapat kembali aman dan stabil.

Lihat Juga : Langka, Minyakita di Makassar Tembus Rp20 Ribu Per Liter

Sementara itu, pembeli lain, Lena (55) menyoroti harga Minyakita yang naik dan susahnya mendapatkan ketersediaan stok di pasaran.

"Minyak itu harganya naik, enggak sesuai sama di kemasannya Rp14 ribu. Sudah naik harganya, susah juga stoknya," ujar Lena.

Akibatnya, Lena sering kehabisan stok minyak di pasaran. Hal ini membuatnya terpaksa beralih ke minyak curah.

Dia meminta agar pemerintah segera menyediakan stok sehingga tak menyusahkan masyarakat kecil. Apalagi, tujuan awal diluncurkannya Minyakita adalah untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang sempat melonjak dan hilang di pasaran.

Penyihir Abadi

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Pitcher Diamond Ace Kembali

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ortodoksi terkuat

Pedagang Pasar Induk Minta Tolong Bulog Usai Stok Beras Langka******

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid mengatakan stok berasdi Pasar Induk Cipinang sudah menipis, sisa 13.370 ton. Ia pun minta tolong keBuloguntuk membanjiri pasar dengan beras impor demi menekan harga.

"Memang stok di PIBC ini sangat menipis, 13 ribu ton. Kalau awal Januari stok PIBC itu 25.462 ton, akhir Januari ini 13.370 ton," katanya, dikutip dari CNBC TV, Kamis (2/1).

Zulkifli menegaskan sebenarnya Pasar Induk Cipinang sudah kekurangan beras sejak Desember 2022. Saat itu, stok beras di gudang ada di kisaran 25 ribu ton.

"Sekarang justru satu-satunya harapan yang bisa menolong adalah beras dari Bulog, untuk meredam harga supaya jangan naik. Sedangkan impor ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bisa menekan harga. Kalaulah bisa, Bulog harus semaksimal mungkin untuk menggelontorkan ke pasar," jelas Zulkifli.

Zulkifli mengatakan Bulog sudah melakukan operasi pasar sejak Desember 2022 dan berusaha semaksimal mungkin menekan harga. Ia mengatakan langkah tersebut membuat kondisi di pasar berangsur pulih, meski masih jauh dari normal.

Di lain sisi, Perum Bulog menyiapkan 315 ribu ton beras untuk diedarkan melalui operasi pasar. Beras yang akan diedarkan adalah kualitas premium, tetapi dijual murah.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan beras cadangan pemerintah (CBP) siap dilempar demi menekan kenaikan harga beras yang kini terjadi di berbagai daerah.

"Sudah siap kami edarkan 315 ribu ton itu akan segera kita turun untuk operasi pasar," katanya saat dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta membahas permasalahan beras, Selasa (31/1).

Bulog akan menjual beras premium ini seharga Rp8.300 per kg. Agar beras tidak ditimbun, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Food Station untuk melakukan pengawasan.

"Semuanya akan kami habiskan untuk operasi pasar Januari, Februari, sampai nanti Maret," tandasnya.

Mengutip data Food Station, berikut daftar harga beras di Pasar Induk Cipinang per 30 Januari 2023:

- Cianjur Kepala: Rp14.750 per kg (dari Rp14.450 per kg)
- Cianjur Slyp: Rp14.225 per kg (dari Rp14 ribu per kg)
- Sentra Ramos: Rp13.750 per kg (dari Rp13.475 per kg)
- Saigon: Rp12.350 per kg (dari Rp12.225 per kg)
- Muncul I: Rp11.150 per kg (dari Rp11.050 per kg)
- Muncul II: Rp10.400 per kg (dari Rp10.275 per kg)
- Muncul III: Rp10.100 per kg (dari Rp9.975 per kg)
- IR-64 I: Rp11.575 per kg (dari Rp11.325 per kg)
- IR-64 II: Rp10.800 per kg (dari Rp10.525 per kg)
- IR-64 III: Rp10.350 per kg (dari Rp9.975 per kg)
- IR-42: Rp13.500 per kg (dari Rp13.100 per kg)

[Gambas:Video CNN]