2 d bergambar

Menjadi penulis di Azeroth

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Viral Koper Penumpang Jebol dan HP Hilang, Batik Air Beri Penjelasan******

Seorang penumpangBatik Air bernama Leni Sidabutar mengeluhkoper miliknya dijebol dan diacak-acak, bahkan handphone (HP) serta beberapa barang miliknya hilang. Video keluhan itu ia unggah di akun TikTok miliknya @deshki, danviral di media sosial.

Warga negara Amerika Serikat (AS) itu menyebut pihak maskapai menolak bertanggung jawab atas kejadian tersebut sehingga ia memutuskan menyewa pengacara untuk mengusut penjebolan dan kehilangan barang miliknya.

"Maksud saya gini, ini handphone harga Rp3 juta dia sewa pengacara, lho itu bukan masalah uang, tapi prinsip. Youharus hargai itu," katanya kepada pihak Batik Air.

"Saya beli lockitu yang hanya bisa dibuka pakai kunci oleh TSA (Transportation Security Administration). Saya beli lockitu. Tidak ada yang bisa membuka kecuali TSA. Artinya hanya orang dalam yang bisa membuka," ujarnya.

Usai viral video Leni, pihak Batik Air yang merupakan anak usaha Lion Air Group tersebut memberikan penjelasan. Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya melakukan proses penyelidikan (investigasi) atas keluhan Leni.

Ia lantas membagikan kronologi kejadian versi Batik Air. Leni mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Singapura pada 11 April 2023 dengan menumpang Batik Air penerbangan nomor ID-7154. Lalu ia melaporkan kehilangan gembok koper ke Lost and Found Terminal 2F.

Lihat Juga : Pengelola Benarkan Penurunan Penjualan di Pasar Tanah Abang

Petugas bersama penumpang, kata Danang, melakukan pengecekan isi koper dan menurut pengakuan penumpang tidak ada barang yang hilang dari koper.

"Pukul 20.00 WIB, melalui pesan singkat (WhatsApp) tamu dimaksud menyampaikan kehilangan 1 handphone di dalam koper. Dalam hal ini, keluhan disampaikan setelah tamu meninggalkan bandar udara," ucap Danang melalui keterangan resmi, Selasa (18/4).

Selang dua hari, penumpang kembali melaporkan kehilangan HP. Kemudian pada 17 April, Leni juga melaporkan dua syalnya yang disimpan di koper turut raib.

"Maskapai penerbangan hanya bertanggungjawab atas barang bawaan selama periode pengangkutan dari awal penerbangan sampai dengan barang bawaan diserahkan kepada tamu di bandar udara tujuan atau diterima oleh pihak yang berwenang di bandar udara tujuan," kata Danang.

Ia menjelaskan setelah penumpang meninggalkan bandara dan menerima bagasinya, maka tanggung jawab Batik Air atas bagasi tersebut berakhir.

"Dengan demikian, keluhan tamu mengenai kehilangan atau kerusakan bagasi tercatat (keluhan bukan kategori barang berharga) yang disampaikan setelah tamu keluar bandar udara adalah tidak berlaku," imbuhnya.

Danang menegaskan ketentuan barang berharga harus disimpan di bagasi kabin dan tidak diletakkan di bagasi tercatat sudah tertulis pada tiket penerbangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011.

Menurut Permenhub tersebut, jenis dan kategori barang berharga untuk dimasukkan ke dalam bagasi kabin antara lain:

- Laptop, tablet dan bentuk komputer portable lainnya

- Kamera, peralatan fotografi dan lensa

- Perhiasan dan barang-barang berharga lainnya, seperti emas, berlian dan perak

- Dokumen penting, seperti paspor, tiket pesawat dan dokumen bisnis.

- Barang elektronik lainnya, seperti smartphone, iPod dan charger

- Obat-obatan atau suplemen yang diperlukan selama perjalanan

- Uang tunai, kartu kredit dan dokumen keuangan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

PUPR Pastikan Jalur Pantura Jateng Tanpa Lubang Saat Mudik Lebaran******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan jalur pantura di Jawa Tengah sudah tak ada lubang sehingga aman dilewati untuk arusmudik Lebaran.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyebut bila penutupan semua lubang jalan di sepanjang jalur pantura Jawa Tengah telah diselesaikan sejak Minggu (16/4) kemarin.

"Prioritas kita di titik-titik black spot, yang berlubang-lubang, bergelombang dan sering jadi penyebab kecelakaan. Mulai hari ini sudah kita pastikan jalan di sepanjang pantura Jateng tanpa lubang", ungkap Wida saat meninjau jalur Pantura di kawasan Gringsing, Batang, Senin (17/4).

Direktur Lalu-Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bila jalur pantura masih dijadikan jalur mudik mereka yang menggunakan sepeda motor. Untuk itu, pemudik dengan sepeda motor diwajibkan untuk selalu menjaga keselamatan dirinya.

"Kita cek tadi sudah ditambal. Titik-titik lokasi lubang yang kita tunjukkan juga sudah ditutup. Ini penting karena jalur pantura masih digunakan pemudik sepeda motor," ujar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Bulog Salurkan Bansos Beras Hingga H******

PerumBulogbakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras hingga H-1 Lebaran. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, sampai mendekati Lebaran Bulog tidak libur agar target distribusi bansos tahap pertama diterima seluruh KPM sebelum Lebaran.

"Kita pastikan penyaluran bantuan pangan oleh Bulog masih terus berjalan sampai dengan H-1 Idulfitri. Langkah ini untuk mendorong pemenuhan target pendistribusian untuk tahap pertama ini, sehingga diharapkan seluruh KPM bisa mendapatkan bantuan pangan beras sebelum Idulfitri," ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (18/4).

Hingga Senin (17/4) kemarin, Bulog telah merealisasikan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 131.271.300 kg atau sekitar 61 persen dari total penyaluran sebanyak 213,5 juta kg. Berdasarkan jumlah tersebut, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan beras ini kepada sekitar 13,1 juta KPM yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Arief mengatakan 4 provinsi telah menyelesaikan penyaluran bantuan, yaitu Jambi, Sumatrra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

"Beberapa provinsi yang sudah di atas 90 persen, seperti DKI Jakarta yang penyalurannya sudah 98 persen dan Aceh yang sudah 95 persen. NFA (Bapanas) mendorong agar dilakukan percepatan pendistribusian termasuk di daerah terdepan dan terluar," ungkap Arief.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan beras ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat serta menekan lonjakan inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Bansos pangan ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

Pemudik Angkutan Umum Tembus 1,3 Juta Orang sampai H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sampai H-5 lebaran atau 17 April 2023 jumlah pemudik melalui angkutan umum mencapai 1.308.290 orang. Angkanya meningkat 28,64 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 1.017.005 orang.

Berdasarkan data Kemenhub yang dikutip Rabu (19/4), jumlah penumpang angkutan umum sampai 1,3 juta orang ini berdasarkan pemantauan sejak periode H-8 lebaran 2023.

Pemantauan dilakukan melalui posko angkutan lebaran 2023 meliputi, 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre, 42 gerbang tol dan 20 ruas jalan arteri.

Adapun secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi mulai dari H-8 sampai H-5 kemarin, yaitu:

- Angkutan jalan sebanyak 256.658 orang atau meningkat 3,4 persen dibanding 2022 sebanyak 248.228 orang.

- Angkutan penyeberangan sebanyak 217.349 orang atau menurun 39,27 persen dibanding 2022 sebanyak 357.895 orang.

- Angkutan laut sebanyak 194.643 orang atau meningkat 0,79 persen dibanding 2022 sebanyak 174.163 orang.

- Angkutan udara sebanyak 442.937 orang atau meningkat 25,74 persen dibanding 2022 sebanyak 352.270 orang.

- Angkutan kereta api sebanyak 261.573 orang atau meningkat 52,79 persen dibanding 2022 sebanyak 171.200 orang.

[Gambas:Video CNN]