erek rambut

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Komunitas Konsumen Desak Kemenkes Ungkap Merek Obat Berbahaya******

Ketua Komunitas KonsumenIndonesia (KKI) David Tobing mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan daftar nama produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas.

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat- obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (21/10).

Dalam hal ini, ia mengapresiasi sikap BPOM yang mengumumkan lima obat sirop dengan kandungan senyawa EG yang melebihi ambang batas. Namun mereka tetap meminta pemerintah mempublikasikan 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kemenkes mengandung senyawa (EG).

"Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat," ujarnya.

Sementara itu, Forum Advokat Peduli Anak (FAPA) menyampaikan bahwa penemuan kandungan berbahaya dalam obat tidak boleh sampai mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirop yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," ujar perwakilan FAPA, Maria Ardiningtyas.

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sehingga para orangtua dapat mendapatkan informasi resmi mengenai obat sirop yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

Selain itu, FAPA juga mengimbau adanya obat-obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlindungan anak.

"Amanat Pasal 45B dari UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak," tegas Maria.

Adapun lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Kerja Sama Bisnis NFR di SPBU******

Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga fokus mendorong pengembangan bisnis Non-Fuel Retail (NFR), dengan memanfaatkan jaringan stasiun pengisian bahan umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, dalam pengembangan layanan atau bisnis NFR ini, pihaknya terus membuka peluang atau berkolaborasi mengembangkan bisnis baru dengan mitranya.

"Bisnis NFR ini adalah upaya pengembangan SPBU menjadi one stop service. Bisnis NFR ini pun merupakan bisnis yang potensial, baik bagi Pertamina maupun mitra bisnis, serta bagi SPBU itu sendiri," jelas Mars Ega dalam keterangannya, Kamis (20/10).

"Jaringan SPBU Pertamina dan Pertashop bisa menjadi kesempatan bagi para mitra atau pelaku usaha dalam melakukan penetrasi bisnis yang mereka lakukan di wilayah baru, karena sekali lagi SPBU Pertamina ini ada dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Mars Ega melanjutkan, sebagai komitmen pengembangan bisnis NFR di SPBU, Pertamina sedang menyiapkan skema-skema kerja sama yang menguntungkan. Salah satunya adalah jika sudah memiliki izin usaha SPBU, maka akan terbuka peluang untuk mengembangkan bisnis lainnya di SPBU tersebut.

"Ini adalah keseriusan Pertamina Patra Niaga mengembangkan potensi layanan one stop servicedi SPBU. Sebagai komitmen, Pertamina Patra Niaga akan menuangkan semangat kolaborasi ini dalam bentuk pakta kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis pada acara Pertamina Tenants Day hari ini, karena ke depan, bisnis NFR akan kami terus perluas dan kembangkan," kata Mars Ega.

Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Rachmad Muhammadiyah yang akrab dipanggil Yeni menyambut baik rencana pengembangan bisnis NFR di SPBU. Menurutnya, potensi pasar NFR di SPBU ini sangat baik karena strategisnya lokasi SPBU.

"Di negara maju, bisnis NFR ini bisa menyumbang 30 persen sampai 40 persen pendapatan bagi SPBU tersebut, karena yang dijual pada bisnis NFR ini adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misal minimarket atau kafe. Karena inilah Hiswana Migas menyambut baik pengembangan NFR di SPBU," jelas Yeni.

Direktur PT Birotika Semesta (DHL Express), Rocky Joseph yang mengelola bisnis logistik dan ekspedisi turut membeberkan alasan keuntungan bisnis NFR di SPBU Pertamina.

"Pertama akses, lokasinya mudah dijangkau bahkan di jalan utama. Kedua keamanan, karena cenderung ramai jadi mengurangi potensi kecurian atau perampokan. Ketiga adalah lahan parkir karena gabung dengan SPBU, belum lagi jika konsumen kami ada kebutuhan sekaligus untuk mengisi BBM atau beli makan dan minum di convenience store," pungkas Rocky.

Pertamina Patra Niaga saat ini membuka peluang sebesar-besarnya dalam mengembangkan bisnis NFR di SPBU. Saat ini yang sudah berjalan antara lain adalah minimarket, café, autocare, dan media advertising.

Saat ini juga terbuka peluang kerjasama untuk ekosistem kendaraan listrik seperti Charging Station atau Battery Swapping Station, serta kerjasama di bidang digital dan aplikasi yakni melalui program loyalty MyPertamina.

Orang kaya yang saleh

Philips Bakal PHK 4.000 Pekerja Buntut Penarikan Ventilator dari Pasar******

Philips akan memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen tenaga kerjanya atau sekitar 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilatordan peralatan medisnya dari pasaran.

Pasalnya, perusahaan yang bermarkas di Belanda ini mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Sebanyak 4.000 pekerjaan yang akan dipangkas sebagai upaya perusahaan untuk merampingkan organisasinya. PHK ini akan terdampak pada pekerja Philips di seluruh negara operasional.

"Prioritas langsung saya adalah meningkatkan eksekusi, sehingga kami dapat mulai membangun kembali kepercayaan pasien, konsumen, dan pelanggan," tutur Jakobs dalam sebuah pertanyaan seperti dilansir Reuters, Senin (24/10).

"Ini (kebijakan PHK) merupakan keputusan yang sulit. Tetapi, perlu untuk segera diambil. Kami akan mengurangi tenaga kerja sekitar 4.000 pekerjaan secara global. Dan hal ini bukan lah hal yang enteng," terang dia melanjutkan.

Philips tercatat mempekerjakan 78.000 orang pada tahun lalu di seluruh dunia. Sekitar 5 persen di antaranya akan menerima pil pahit, yaitu PHK.

Kebijakan PHK oleh perseroan akan menelan biaya sekitar 300 juta euro atau setara US5,41 juta pada kuartal keempat.

Pada kuartal ketiga tahun ini, Philips menyebut pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) anjlok 60 persen menjadi hanya 209 juta euro.

Penjualan turun 6 persen menjadi hanya 4,3 miliar euro karena Philips menghadapi masalah kekurangan pasokan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Diperkirakan, masalah pasokan akan terus membebani penjualan pada bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun nanti.

[Gambas:Video CNN]

bibit jahat

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

Kemenperin Buka Suara Soal Kandungan EG dan DEG pada Obat Sirop******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirop anak yang disinyalir menyebabkan gagal ginjal akut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan kasus ditemukannya EG dan DEG yang melebihi ambang batas pada obat sirup merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh industri farmasi.

Karenanya, pihaknya terus mendorong industri farmasi untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditengarai bahwa kedua zat tersebut merupakan cemaran dan bukan sebagai bahan baku tambahan yang digunakan pada formulasi dan proses produksi obat sirup.

Cemaran tersebut diduga berasal dari empat bahan baku tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol.

Menurut Agus, keempat bahan tersebut bukan merupakan bahan yang berbahaya atau dilarang penggunaannya dalam pembuatan sirup obat dan telah digunakan sejak lama.

Ia menerangkan dari keempat bahan tambahan tersebut, baru dua yang sudah dapat diproduksi dalam negeri yaitu sorbitol dengan kapasitas 154 ribu ton per tahun, dan gliserin sebesar 883 ribu ton per tahun.

Sementara untuk propilen glikol dan polietilen glikol masih belum dapat diproduksi dalam negeri dan harus dilakukan impor.

Menindaklanjuti perkembangan ini, Kemenperin telah melakukan koordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman. Industri menyatakan bahwa tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi, sehingga adanya EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan tadi.

"Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu," jelas Agus.

[Gambas:Video CNN]