auto 88 slot

Perbaikan kartu terbaik

Petinggi Muhammadiyah Kritik Lion: Tiap Terbang Delay, Tak Minta Maaf******

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menumpahkan kritiknya kepada PT Lion Mentari Airlines aliasLion Air. 

Kritik ia tumpahkan lewat akun @Abe_Mukti terkait pelayanan Lion Air yang sering terlambat alias delay. Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delaydari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

Ia menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group.

Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Kemana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta tanggapan ke Lion Air melalui Corporate Communication Strategic Danang Mandala Prihantoro. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Alami Gangguan Mesin, Garuda Rute Manado******

Pesawat Garuda Indonesiabernomor GA 607 ruteManado-Jakartayang membawa 88 penumpang mengalami gangguan mesin sehingga terpaksa putar balik saat baru saja mengudara. 

Pesawat ini berangkat tepat waktu dari Bandara Sam Ratulangi pada pukul 07.50 WITA.

Setelah pesawat, lepas landas Pilot in Chief (PIC) mendapati salah satu cockpit indikator ada yang menyala. Hal tersebut menandakan adanya kondisi mesin pesawat yang memerlukan pengecekan lebih lanjut.

Karena masalah itu, ia mengatakan penumpang akhirnya diberangkatkan dengan pesawat pengganti.

"Penerbangan tersebut telah diberangkatkan kembali dengan pesawat pengganti dari Bandara Sam Ratulangi, Manado pada pukul 14.45 WITA dan tiba di Bandara internasional Soekarno Hatta pada pukul 16.55 WIB," katanya.

Ia menyatakan Garuda meminta maaf kepada masyarakat, terutama penumpang atas masalah itu. Tak hanya minta maaf, ia juga berjanji akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut untuk memastikan keamanan penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Harga Cabai Rawit di Jakarta Naik, Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga sejumlah bahan pokokdi DKI Jakarta naik. Salah satunya, cabai rawit merahmenjadi Rp50.100 per kilogram (kg).

Melansir Info Pangan Jakarta, Rabu (7/6), harga cabai rawit ini naik dibandingkan dua hari lalu yang masih Rp39.000 ribu per kg. Sedangkan, dibandingkan hari sebelumnya turun tipis Rp740 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng curah juga naik sebesar Rp3.887 per kg menjadi Rp19.625 per kg. Bawang putih juga naik sebesar Rp93 per kg menjadi Rp39.525 per kg.

Harga beras juga naik, untuk jenis IR 1 naik Rp38 menjadi Rp12.312 per kg, IR II naik Rp53 menjadi Rp11.464 per kg dan IR III (medium) naik Rp16 menjadi Rp10.550 per kg.

Sementara, harga telur ayam ras terpantau turun pada hari ini sebesar Rp196 per kg menjadi Rp31.587 per kg. Namun, harganya masih cukup tinggi, karena normalnya ada di kisaran Rp26 ribu-Rp28 ribu per kg.

Sedangkan, berdasarkan Harga Pangan Nasional, telur ayam ras naik Rp50 menjadi Rp31.900 per kg. Bawang merah juga naik Rp150 menjadi Rp40.250 per kg dan cabai rawit hijau naik Rp500 menjadi Rp39.550 per kg.

Cabai rawit merah juga ikut naik secara nasional menjadi Rp47.700 per kg. Lebih rendah dari harga jual di DKI Jakarta. Sementara, harga cabai merah besar turun Rp100 menjadi Rp45.800 per kg dan cabai merah keriting turun Rp100 menjadi Rp42.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut Indonesiamulai tahun ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Padahal, sebelumnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Alasannya untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan.

Kebijakan ini pun menimbulkan banyak penolakan terutama dari organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hingga para nelayan sendiri.

Greenpeace dan Walhi dengan tegas menolak ikut terlibat dalam kajian PP tersebut dan meminta Jokowi mencabut aturan itu. Bahkan keduanya mengancam bakal menggugat PP tersebut jika tetap dijalankan.

Berikut fakta-fakta seputar aturan ekspor pasir laut di Indonesia:

1. Dilarang Megawati sejak 20 tahun lalu

Megawati pada masa pemerintahannya membatasi eksploitasi pasir laut melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan Megawati pada aturan ini adalah ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Lalu, pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

2. Alasan Megawati larang ekspor 

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

3. Pemasok Utama Pasir Laut ke Singapura

Sebelum Megawati melarang ekspor pasir laut pada masa itu, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut ke Singapura.

Mengutip Reuters, Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut.

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

4. Dibuka kembali oleh Jokowi

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26/2023.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

5. Disentil pelbagai kalangan

Keputusan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan keputusannya.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susidalam akun twitter resminya, Senin (29/5).

Ada juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet yang menilai isi dari PP tersebut agak ganjil. Pasalnya, PP tersebut seharusnya membahas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ia curiga pengaturan soal ekspor pasir laut ini ditunggangi pihak yang selama ini melakukan ekspor secara ilegal.

"Penyisipan Pasal mengenai pemanfaatan pasir laut, termasuk mengatur secara teknis mekanisme jual belinya, akan membuka prasangka publik bahwa adanya orang-orang yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini agar melegalkan aktivitas mereka yang selama ini dilakukan secara ilegal," ucap Slamet kepada CNNIndonesia.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Guang Nao Wu Zun

Pengusaha Ungkap Pasir Laut Sudah Diekspor Sebelum Diizinkan Jokowi******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan ekspor pasir lautsebetulnya sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Namun, ekspor tersebut masih terbatas. 

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjutnya.

Diana mengatakan saat ini pengusaha masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut. Ia menyebut pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja.

Lihat Juga : Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi

"Cuannya gede," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Lihat Juga : Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.