fila88

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Wamen BUMN soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin******

KementerianBUMNmenegaskan belum memikirkan sosok pengganti Basuki Tjahaja Purnama aliasAhok yang mengundurkan diri dari komisaris utama PT Pertamina(Persero).

"Belum, belum dipikirin (pengganti Ahok)," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo singkat usai Konferensi Pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Akan tetapi, pria yang akrab disapa Tiko itu tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana nasib posisi komut Pertamina usai ditinggal Ahok.

"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi. Ini bukan kerja individu, bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick, Minggu (4/2), dikutip dari Antara.

Erick juga bersuara soal pilihan Ahok mundur karena ingin mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurutnya, itu pilihan politik dan bagian dari kebebasan demokrasi.

Basuki Tjahaja Purnama mengundurkan diri dari posisi komisaris utama Pertamina demi memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Ahok resign dari perusahaan pelat merah itu pada Jumat (2/2). Ia mengunggah langsung foto surat pengunduran dirinya di akun Instagram @basukibtp.

"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," tegas Ahok di akun Instagram pribadinya.

[Gambas:Video CNN]

gen dewa super

Pelni: Tak Ada Peningkatan Jumlah Penumpang yang Signifikan saat Libur******

PT Pelni (Persero) mengungkapkan tidak terjadi peningkatan jumlah penumpang signifikan dalam periode libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, yakni Rabu (7/2) hingga Minggu (11/2).

Manager Komunikasi Internal dan Eksternal Pelni Ditto Pappilanda mengatakan hal ini lantaran periode libur tersebut tidak menjadi penggerak mobilitas penumpang kapal laut.

"Tidak ada kenaikan yang signifikan, dikarenakan libur Isra Mikraj dan Imlek tidak menjadi penggerak mobilitas penumpang kapal laut," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/2).

Ditto juga menjelaskan tak ada perubahan yang signifikan dari pergerakan masyarakat dalam periode itu.

Ia melihat mobilitas masyarakat cenderung lebih tinggi pada peak seasonlibur lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Untuk pergerakan masyarakat tidak ada perubahan yang signifikan, karena kecenderungan mobilitas masyarakat yang signifikan pada peak seasonlebaran dan Nataru," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi Sun Wukong

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Yutian

Penumpang KRL Diprediksi Tembus 1 Juta pada Semester II 2024******

PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commutermemprediksi jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) menembus 1 juta penumpang per hari pada semester II 2024.

Karenanya, perusahaan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi hal tersebut.

Sekretaris Perusahaan KAI Commuter Anne Purba mengungkapkan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah pengadaan tiga kereta rel listrik (KRL) dari China.

Selain upaya jangka pendek, perusahaan juga menyiapkan strategi untuk jangka panjang dalam, khususnya untuk mengantisipasi 2 juta penumpang pada 2025-2026.

Anne mengungkapkan jumlah penumpang KRL naik hingga 32 persen tak lepas dari beroperasinya pembangunan LRT yang terhubung dengan Stasiun Cawang dan Stasiun BNI City.

"Pada tahun 2025-2026 sebenarnya pemerintah meminta kita menargetkan bagaimana kita mengangkut 2 juta orang makanya disiapkan untuk membeli KRL baru yang 16 itu, untuk menambah kapasitas kemudian yang impor itu untuk mengantisipasi hal itu," kata Anne.

Dalam pemenuhan KRL tersebut, perusahaan juga sudah menandatangani kerja sama pengadaan sarana KRL di antaranya pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi Rp3,83 triliun.

Lalu, pengadaan 19 rangkaian KRL retrofit oleh INKA dengan total investasi Rp2,23 triliun. Kemudian, pengadaan tiga rangkaian KRL baru impor oleh CRRC Sifang dengan total investasi Rp783 miliar.

Pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter, shareholder loandari PT KAI, dan bantuan dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN).

Tahun lalu, KCI mengangkut 331,8 juta penumpang di seluruh wilayah operasinya. Angka itu naik 38 persen dibandingkan 2022.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Bapanas soal Setop Sementara Bansos Beras 10 Kg: Tidak Ada Politisasi******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disetop sementara pada 8-14 Februari 2024, jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan penyaluran itu karena menghormati Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serta pemutakhiran data.

"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 117/TS.03.03/B/02/2024, yang diteken Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa pada 6 Februari 2024.

Dalam surat tersebut, Bapanas juga meminta Bulog menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu. Penyaluran sebelum 8 Februari pun dikebut, lalu dilanjutkan pada 15 Februari atau sehari setelah pencoblosan Pemilu.

"Mohon Perum Bulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," isi surat itu.

Lihat Juga : Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

Bansos beras 10 kg sejatinya bakal digelontorkan oleh pemerintah hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memastikan bantuan pangan itu disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Gelontoran bansos yang disalurkan Jokowi jelang Pemilu 2024 menuai sorotan kencang. Termasuk, sikap Jokowi yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat.

Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Sementara, bantuan-bantuan itu diberikan di masa kampanye Pemilu.

Lihat Juga : Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

Menanggapi kritik itu, Jokowi berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

Ia membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu.

"(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023)," ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.

Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.

"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.

Menurutnya, bansos beras ini dikucurkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.

"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

Faisal Basri Sebut 15 Menteri******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengomentari para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah ikut berkampanye di Pemilu 2024.

Menurut Faisal, tindakan para menteri tersebut membuat mereka tidak fokus untuk bekerja.

"Tahun ini, Anda bayangkan 15 menteri atau wakil menteri gak kerja, mereka jadi tim sukses," kata Faisal dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

Tak hanya itu, Faisal juga menyinggung nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang lebih getol kampanye. Faisal menilai seharusnya para menteri tersebut mundur.

"Sudah klotokan gak karu-karuan, gak mundur, gak malu lagi. Pokoknya sudah gak ada yang kerja ini menteri-menteri," ucapnya.

Faisal menilai dalam keadaan tersebut secara tidak langsung investor pun bakal wait and seeuntuk berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya, para investor bakal menunggu sampai Pemilu selesai dan ada presiden baru terpilih.

"Pengusaha niscaya akan menunda misalnya investasi tahun ini, niscaya akan dia tunda sampai jelas hasilnya," ucap Faisal.

Selain yang disebutkan Faisal di atas, tercatat ada beberapa menteri lain yang terlibat kampanye salah satu paslon tertentu. Terbaru ada Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut hadir dalam kegiatan bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Begitu juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), ia terang-terangan kampanye mendukung Prabowo.

Selain itu, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Azwar Anas yang ikut berkampanye bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Jokowi sendiri tak mempermasalahkan menteri hingga kepala daerah untuk berkampanye.

Namun, ia mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota tak perlu mengajukan cuti. 

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.

"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," bunyi pasal 31 ayat (3) PP 53/2023.

[Gambas:Video CNN]