pinjol tanpa rekening bank

Akademi Tertinggi

slot gacor live

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Dua dunia dihubungkan oleh W

rtp idnscore

50 ribu lebih KPPS di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 50.183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan Pemilu 2024 dan ​​​telah dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis.

Pelantikan tersebut dilakukan setelah melewati 
proses seleksi sejak Januari 2023. "Pada hari ini Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak di Indonesia menggelar pelantikan KPPS," kata Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti saat ditemui di Kecamatan Kembangan.

Endang menambahkan, setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan tujuh petugas KPPS dengan SK penugasan mulai 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024.

"Tapi tugas efektifnya adalah hari-hari menjelang pemungutan suara, karena mereka punya tugas," katanya.

Baca juga: KPU Jakbar selesaikan sortir lipat suara Pemilu 2024

Tugas pertama adalah membagikan surat undangan pemilih. "Jadi mulai hari ini SK-nya sudah keluar. Mereka sudah mulai bekerja, memberikan surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih sesuai DPT-nya," kata Endang.

Kedua adalah mendirikan TPS. Dalam hal ini tenda TPS dan perangkat TPS lainnya. "Karena kita nanti melihat, ada penggunaan (aplikasi) 'SI REKAP'. 'SI REKAP' ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI," katanya.
 
Endang menyebut beberapa syarat agar diterima menjadi petugas KPPS. "Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA," kata Endang.

Yang kedua, adalah pendaftar harus dalam kondisi sehat. "Jadi ada pemeriksaan (kesehatan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Baca juga: KPU Jakbar sebut beberapa poin penting bagi pemilih pemula

Semua diperiksa di Puskesmas Kecamatan atau kelurahan dan harus lolos tes kesehatan.E ndang menuturkan bahwa kesehatan petugas KPPS menjadi indikator penting dalam seleksi kali ini.

Banyak yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan karena gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi dan sebagainya. "Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun," kata Endang.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat 31 orang petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta dan 12 orang di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar) karena sakit jantung, kelelahan dan hipertensi.

"Sehingga tes kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos 'screening' kesehatan kemudian menjadi petugas KPU," kata Endang.
 

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

pasukan88

Polri pastikan kesiapan pengamanan distribusi logistik Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kesiapan Polri dalam mengamankan distribusi logistik Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan Bawaslu.

"Sejak KPU melakukan distribusi sudah melekat personel Polri untuk melakukan pengamanan. Penyelenggaraan distribusi tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini," kata Truno kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan pengamanan distribusi logistik, mulai dari pelipatan surat suara hingga distribusinya menjadi salah satu sasaran kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polri selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

Baca juga: Kapolri: Polri komitmen jalankan pengamanan tahapan pemilu dengan baik

Selain pengamanan distribusi logistik, pengamanan capres-cawapres, TPS, dan kantor-kantor penyelenggara pemilu juga menjadi bagian penting yang diamankan.

Dalam Operasi Mantap Brata ini, kata Truno, didukung oleh sejumlah satuan tugas, baik itu preventif maupun satgas preemtif, dari tingkat pusat hingga daerah.

Polri juga telah mengantisipasi pengamanan distribusi logistik untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terpencil), hingga wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Terkait beberapa daerah seperti kepulauan, kami dalam hal ini Polri memiliki satgas bantuan operasi, di antaranya ada polisi udara dan polisi perairan atau Polairud," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Pola pengamanan TPS pemilu sesuaikan tingkat kerawanan

Tugas Polairud adalah mendukung sarana angkutan perairan bagi satgas lainnya dalam Operasi Mantap Brata, termasuk untuk kepentingan distribusi logistik pemilu.

Polri, lanjut Truno, sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu yang secara bersama-sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dalam suasana persatuan dan kesatuan.

Truno menambahkan Polri berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pengamanan dan memastikan bersikap netral.

"Kami pun mengimbau seluruh masyarakat dalam pemilu ini semua dalam koridor bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tentunya pemilu ini dapat berintegritas dan juga berkualitas," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Polri gelar tiga operasi pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Rencana perjalanan cepat

javaslot88

OIKN perluas informasi IKN lewat Nusantara Fair******

mereka yang akan mengisi dan membangun

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperluas informasi pembangunan di IKN, Kalimantan Timur, kepada masyarakat lewat Nusantara Fair di Bundaran HI.

"Ini untuk memamerkan atau menyampaikan informasi terkait progres pembangunan IKN. Kami berinisiatif untuk mempublikasikan melalui Nusantara Flashmob hari ini saat 'Car Free Day' di Bundaran HI," kata Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.

Ia menjelaskan, tarian "flashmob" itu dilakukan oleh generasi milenial dan zelenial atau Gen Z.

Achmad menjelaskan ini dapat menarik perhatian masyarakat sejenak yang sedang bersantai di "Car Free Day" (CFD) agar mereka mendapat informasi tentang pembangunan IKN.

Selain itu, penampilan tari tradisional yang dibawakan oleh anak-anak hingga remaja dari Sanggar Tari Gigi Art of Dance tersebut juga diharapkan menjadi media perantara informasi pembangunan IKN lewat seni tari.

Baca juga: OIKN mengajak University of Maryland AS untuk riset kebijakan di IKN

"Mengapa generasi milenial dan zelenial karena nantinya mereka yang akan mengisi dan membangun lebih lanjut dari Indonesia sehingga tujuan kita di 2045, saat Indonesia Emas dapat tercapai," kata Achmad.

Penyelenggara juga menyiapkan sejumlah spanduk berisi kode batang (QR Code) untuk dapat dipindai oleh masyarakat.

Saat dipindai, masyarakat bisa membaca seluruh informasi IKN dari berbagai sumber, baik situs resmi maupun media sosial IKN.

Masyarakat yang sedang berjalan santai di CFD Bundaran HI pun tampak antusias melihat penampilan mereka.

Nusantara Fair sendiri dilaksanakan pada 21 Januari 2024 di Bundaran HI, kemudian pada 25-28 Januari 2024 di Kota Kasablanka.

Baca juga: Presiden minta Menpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Menantikan kedatangan Anda kembali

buku tafsir mimpi 2d

Biden kirim direktur CIA sebagai perantara Hamas******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) William Burns dalam misi menjadi perantara kesepakatan antara kelompok Palestina Hamas dengan Israel, menurut laporan yang diterbitkan Kamis (25/1).

Burns dijadwalkan ke Eropa dalam beberapa hari ke depan untuk ikut serta dalam pembicaraan dengan tiga pejabat regional, yaitu mitra Israel dan Mesir, David Barnea dan Abbad Kamel serta Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sebut harian Washington Post, dengan mengutip pejabat anonim yang mengetahui rencana tersebut.

Namun, Gedung Putih menolak memberikan tanggapan mengenai perjalanan Burns ketika ditekan wartawan pada Kamis tetapi menyatakan bahwa dia telah "terlibat dalam membantu kami dalam persoalan rumah sakit yang ada dan mencoba membantu kami dalam mengejar hal lain."

“Pembahasan yang kami lakukan mengenai upaya untuk memperbarui kesepakatan penyanderaan adalah hal yang bijak serta serius,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.

Mesir dan Qatar telah menjadi perantara utama antara Israel dan Hamas di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, serta membantu menengahi penghentian sementara pertempuran tersebut, yang telah menewaskan sedikitnya 25.900 orang di wilayah pesisir, yang sebagian besar adalah perempuan. dan anak-anak.

Israel telah melakukan pemboman besar-besaran dan penyerbuan ke Jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 warga Israel.

Negara Zionis itu juga berupaya membatasi aliran bantuan internasional ke wilayah pesisir tersebut, yang telah berada di bawah blokade Israel selama 17 tahun.
Baca juga: Hamas siap lakukan gencatan senjata jika Israel melakukannya

Kesepakatan yang sedang dinegosiasikan akan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa sebagai imbalan atas apa yang disebut Post sebagai “penghentian permusuhan terlama sejak perang dimulai tahun lalu.”

Tidak jelas berapa lama hal ini akan terjadi, tetapi Israel baru-baru ini mengusulkan jeda perang selama 60 hari dengan imbalan pembebasan semua sandera, menurut beberapa laporan.

Sebuah laporan Israel yang diterbitkan pada Kamis menyebutkan, Qatar mengatakan kepada Israel bahwa Hamas telah menangguhkan partisipasinya dalam pembicaraan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan jeda tersebut.

Di antara kesepakatan itu adalah pertukaran tahanan, menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan diakhirinya perang sebagai prasyarat untuk pembebasan sandera, yang mana akan ditukar dengan pembebasan tahanan Palestina.
Baca juga: Israel: Tak ada kemajuan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas

Qatar tidak menanggapi laporan tersebut secara terbuka.

Pemerintah Israel dan AS telah menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata permanen untuk menghentikan pertumpahan darah. Israel telah bersikeras bahwa perang tidak akan berakhir hingga Hamas ditumpas.

Sekitar 85 persen warga Gaza mengungsi, semuanya mengalami kelangkaan pangan, dan sistem kesehatan yang sedang ambruk. Ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung dan hanya separuh jumlah truk bantuan yang dapat memasuki wilayah tersebut dibandingkan sebelum konflik.

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan, PBB dan mayoritas masyarakat internasional telah menyerukan gencatan senjata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

Baca juga: Presiden Majelis Umum PBB serukan gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Pemimpin Mossad, CIA temui PM Qatar di Doha bahas sandera
Baca juga: GNB kecam Israel dan serukan gencatan senjata di Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Raja rutin Kyushu

slot gacor 369

Kualitas udara Jakarta semakin membaik******

Jakarta (ANTARA) - Kualitas udara di Jakarta pada Senin pagi semakin membaik, yakni menduduki urutan 70 besar sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.30 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-61 dengan angka 53 atau masuk dalam kategori sedang dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 13 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya masuk kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100. Sedangkan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif yakni dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik ke kategori sedang
Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik dan masuk kategori sedang Lalu, kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50. Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.

  Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menambah sembilan stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) di wilayahnya sebagai upaya mempercepat penanganan polusi udara pada 2024. Kehadiran sembilan SPKU baru ini diharapkan bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal dan bisa menjadi rujukan utama semua pihak. Lalu, pada 2025 mendatang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan jumlah SPKU di wilayah Jakarta sebanyak 25 alat. Agar penerapannya maksimal, penyebaran SPKU di seluruh wilayah Jakarta ini juga didukung dengan regulasi lain yang bisa menaikkan kualitas udara Jakarta, salah satunya melalui zona rendah emisi.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024