erek erek 2d 09

gacorbet 969Jutaan kata 277052Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek 2d 09》

Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha produk halal di Selandia Baru, Jumat, dalam rangka memacu tindak lanjut kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpandangan bahwa sertifikasi dan jaminan produk halal merupakan hal penting baik dalam aspek religi, maupun aspek ekonomi," kata dia saat membuka pidato dalam pertemuan yang berlangsung di Auckland.

Ia mengatakan Indonesia dengan penduduk Muslim berjumlah lebih dari 240 juta jiwa memiliki kapasitas di berbagai sektor industri halal, termasuk makanan, minuman, media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik.

Menurut dia, sektor tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan industri halal nasional melalui keterlibatan para pengusaha produk halal di Selandia Baru.

Ia mencatat bahwa sektor itu berpotensi memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS per tahun, dan menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi global.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru

Dalam kesempatan itu, Wapres mengamati adanya peningkatan minat dan permintaan internasional akan produk halal.

"Secara global diperkirakan pada tahun 2025 pengeluaran umat Islam di sektor halal akan mencapai 3 triliun dolar AS. Ekonomi halal global juga diestimasi mencapai hampir 5 triliun dolar AS pada 2030," ujarnya.

Ia optimistis ekonomi halal akan terus berkembang karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, tetapi juga mencakup standar kesehatan kebersihan dan keselamatan yang tinggi.

"Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi sebuah visi untuk menjadi pusat industri halal terkemuka dunia," ujarnya.

Guna mewujudkan visi tersebut, kata Ma'ruf, perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi terkait data produksi, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan, yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Pesan Wapres ke diaspora: Bawa pulang ilmu untuk kemajuan RI
Baca juga: RI-Selandia Baru bidik peluang ekspor produk hewani dan rempah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：togel japan 2023、kunci gitar kakek zeus naik angkot、panen138 rtp

Terkait：sini slot link alternatif、promo gocar januari 2022、keluarga bunga pinjol、indo gacor slot、seribu mimpi 38、super 88 slot login、xisbet、pinjaman jasa selfie ktp、desa4d、kakajudi

---

---

bab terbaru：erek erek cicak（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01