kencana88

Bajingan Hiburan China

Amankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?******

India resmi menghentikanekspor berassejak 20 Juli 2023 demi mengamankan cadangan dalam negeri.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang memangkas ekspor beras sebesar 44 persen. Kendati, Vietnam baru akan menerapkan kebijakan tersebut pada 2030.

Keputusan India dan Vietnam jelas akan mengkhawatirkan, mengingat dua negara tersebut masuk dalam lima importir terbesar Indonesia.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," kata Arief melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Adapun target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok Bulog berada di angka 735 ribu ton ditambah realisasi importasi sekitar 500 ribu ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog juga mempersiapkan impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak dua juta ton dari beberapa negara, tidak termasuk India.

Lihat Juga : Jokowi Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah Antisipasi Dampak El Nino

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan India hanya salah satu sumber beras impor Indonesia. Mayoritas beras impor Indonesia berasal dari Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia pada 2021 paling banyak dari India mencapai 215,38 ribu ton. Kemudian disusul oleh Thailand sebesar 69,36 ribu ton dan Vietnam sebanyak 65,69 ribu ton.

Pada 2022 posisi tak banyak berubah, impor utama beras Indonesia berasal dari India sebanyak 178,53 ribu ton, lalu diikuti oleh Pakistan sebanyak 84,4 ribu ton dan Vietnam sebanyak 81,82 ribu ton.

Sedangkan Thailand bergeser ke posisi keempat dengan total impor sebanyak 80,18 ribu ton sepanjang tahun lalu.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Rusli Abdullah membenarkan jika kebijakan India tak akan berdampak banyak pada pasokan beras Indonesia.

Pasalnya, tak semua beras yang dikirim ke Tanah Air untuk stok pemerintah. Sebagian dari beras impor adalah beras khusus yang dipasok untuk perusahaan swasta, seperti beras basmati.

"Selama ini beras kita surplus, beras umum ya bukan beras khusus. Jadi memang beras umum yang digunakan masyarakat itu kita surplus sejak 2018," jelas Rusli.

Menurutnya, untuk beras umum yang selama ini menjadi tugas Bulog untuk stabilisasi harga dan stoknya sangat aman karena surplus.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Ciri Negara Maju: Transaksi Tak Cuma Jual Telur-Cabai

Walaupun ada impor itu hanya memenuhi mandat untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan itu pun hanya sedikit dari India.

"Kita nggak impor beras umum dari India ataupun Vietnam, kalaupun ada impor kecil, makanya pengaruhnya nggak langsung," imbuhnya.

Rusli menilai saat ini yang lebih berdampak pada kenaikan harga beras adalah kekhawatiran akan el nino. Sehingga inilah yang perlu dicari pemerintah cara untuk mengatasinya.

"Harga beras domestik kenaikannya lebih didorong karena kekhawatiran el nino bukan karena India dan Vietnam stop ekspor beras mereka," jelasnya.

Waspadai el nino, pemerintah diminta jaga pasokan air petani

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Pengusaha Cemas Jokowi Wajibkan Dolar Parkir di RI Mulai 1 Agustus******

Pengusaha komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia cemas dengan aturanDevisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama tiga bulan dengan jumlah minimal 30 persen mulai 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

Kendati, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan ini nantinya para pengusaha yang bersangkutan bisa mengikuti dan tidak memberatkan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan peraturan pelaksanaan, para eksportir SDA juga diminta masukan secara teknis agar peraturan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan sedapat mungkin bisa mengurangi beban arus kas perusahaan," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Meski demikian, Gapki juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan ini. Namun, bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka akan mengajukan revisi kepada pemerintah terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.

"Ya kita ikuti terlebih dahulu, apabila dalam pelaksanaan ternyata kinerja ekspor terganggu, kita memohon agar kebijakan segera direvisi, minimal perubahan besarannya diubah," pungkas Eddy.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Victor Pinchuk, Konglomerat Pipa Ukraina Berharta Rp31,5 T******

Victor Pinchuk adalah salah satu orang terkaya di Ukraina. Ia mengumpulkan pundi-pundi hartanya melalui produsen pipa dan roda kereta api Interpipe, perusahaan konsultan investasi EastOne Group LLC, hingga media lewat Starlight Media.

Per Sabtu (6/8), Forbes melaporkan total kekayaan Pinchuk mencapai US,1 miliar atau berkisar Rp31,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Berkat kekayaanya ia masuk daftar 1.500 orang terkaya di dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Pinchuk lahir di Kyiv, Uni Soeviet (sekarang Ukraina), pada 14 Desember 1960. Ia besar di keluarga insinyur Yahudi yang sederhana. Masa kecilnya dihabiskan di kota industri Dnipropetrovsk, Ukraina timur.

Setelah lulus, ia sempat bekerja pada sebuah pabrik pipa di Belarus. Namun, perusahaannya tidak menghargai pipa hasil rancangannya. Alhasil, ia memutuskan untuk keluar dan mendirikan perusahaan sendiri.

Pada 1990, setahun sebelum Uni Soviet runtuh, Pinchuk mendirikan Interpipe Company yang akan menjadi pabrik metalurgi terkemuka.

"Kewirausahaan ada dalam darah saya...Saya sangat menyukai uang," ujar Pinchuk dalam salah satu wawancaranya dengan Financial Times pada 2009 lalu.

Seperti layaknya oligarki yang lahir di era 1990, Pinchuk mendapatkan keuntungan dari perestroika yang mereformasi birokrasi dan ekonomi Soviet.

Pinchuk mampu membesarkan bisnisnya berkat kejeliannya mengisi kekosongan rantai pasok industri. Satu waktu ia membeli batu bara dari penambang Ukraina lalu menghantarkannya menjadi bagian dari rantai produksi besi kasar (pig iron).

Ia juga pandai membawa diri dan berteman dengan orang-orang berpengaruh. Salah satu koneksi pentingnya adalah presiden kedua Ukraina, Leonid Kuchma, yang juga merupakan ayah mertuanya.

Kuchma menjabat sebagai orang nomor satu Ukraina pada 1994-2005. Selama masa pemerintahannya, korupsi dan kapitalisme kroni marak di Ukraina.

Victor Pinchuk adalah salah satu orang terkaya di Ukraina dengan harta US,1 miliar. Kekayaannya berasal dari perusahaan pipa baja Interpipe. (AFP/FABRICE COFFRINI).

Pada 1996, Pinchuk pertama kali bertemu dengan Olena, putri Kuchma, di sebuah pesta. Pertemuan tersebut ternyata menumbuhkan benih-benih cinta terlarang lantaran keduanya saat itu sudah memiliki pasangan.

Namun, keduanya akhirnya memutuskan bercerai dari pasangan masing-masing sebelum akhirnya menikah pada 2002.

Sebagai menantu Kuchma, Pinchuk mendapatkan keuntungan. Pada 2004, misalnya, Pinchuk dan sesama konglomerat, Rinat Akhmetov, membeli pabrik baja Kryvorizhstal sekitar US0 juta, di bawah harga pasar. Pembelian itu akhirnya dianulir oleh pemerintahan Yulia Tymoshenko setelah Kuchma jatuh.

Pada 2006, Pinchuk melihat peluang dari bisnis investasi dengan mendirikan East One LLC. Perusahaan advisory itu memberikan layanan manajemen investasi strategis kepada klien.

Selang tiga tahun, Pinchuk mendirikan perusahaan media Starlight Media. Starlight Media kini menjadi perusahaan media terbesar di Ukraina yang mengoperasikan enam stasiun TV dan perusahaan iklan.

Sang Filantropi

Selain menjadi pengusaha sukses, Pinchuk juga dikenal sebagai seorang dermawan. Ia tak segan untuk menyumbangkan dana besar demi membangun Ukraina.

Untuk kegiatan amalnya, ia mendirikan Victor Pinchuk Foundation pada 2006 lalu. Yayasan itu menjadi media Pinchuk beramal di sejumlah bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hubungan internasional, budaya hingga hak asasi manusia.

Salah satu program yayasan tersebut adalah memberikan beasiswa kepada sejumlah pelajar Ukraina yang ingin menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.

Tak hanya itu, pada Februari 2013 lalu, Pinchuk menandatangani prakarsa Giving Pledge (Janji Pemberian) yang didirikan oleh sesama konglomerat, Warren Buffett dan Bill Gates.

Inisiatif tersebut mendorong orang-orang terkaya di dunia untuk mendedikasikan sebagian besar kekayaan mereka untuk tujuan amal.

Pinchuk juga sempat menjadi anggota parlemen Ukraina selama dua periode pada 1998 hingga 2006.

Saat ini, ia menghabiskan masa tuanya bersama sang istri, Olena Pinchuk. Ia diketahui memiliki empat orang anak.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

RI Rayu Raksasa Panel Surya China Investasi di Batam******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mendatangi Xinyi Group, produsen kaca dan solar panel di China agar berinvestasi di Indonesia.

Bahlil mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas rencana investasi Xinyi Group di Kawasan Rempang Eco-City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.

"Saya lihat Xinyi adalah salah satu pemain yang terbesar di dunia yang insyaallahakan melakukan investasi di Indonesia, di Rempang," ujar Bahlil, dikutip daridetik finance, Rabu (19/7).

CEO Xinyi Group Gerry Tung memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Meningkatnya iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong Xinyi Group memutuskan untuk menambah investasinya di Indonesia.

Lihat Juga : Intip Aturan Jokowi Wajibkan Eksportir Parkir Dolar di RI 1 Agustus

"Kita selama beberapa tahun ini sudah memperhatikan bahwa investasi di Indonesia sangat bagus. Telah banyak perubahan. Kita sudah investasi di Gresik, sekarang karena kita melihat perkembangan sangat bagus jadi kita tertarik untuk berkembang ke industri yang baru, termasuk yang di Batam ini," kata Gerry.

Xinyi Group yang merupakan perusahaan dari Xinyi Glass dan Xinyi Solar adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Hong Kong dan memiliki operasi di seluruh dunia. Perusahaan ini adalah salah satu produsen kaca terbesar, dengan berbagai produk kaca yang digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi, dan energi.

Selain itu, Xinyi Group juga merupakan pemimpin dalam pembuatan solar panel, memanfaatkan teknologi canggih dan berkelanjutan untuk mendukung transisi global ke energi terbarukan.

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.