slot zeus gacor malam ini

togel178 login 958Jutaan kata 457853Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot zeus gacor malam ini》

Kementerian PUPR Buka Suara soal Basuki Dibujuk Mundur Faisal Basri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal sang menteri, Basuki Hadimuljonodibujuk untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ekonom senior Faisal Basri.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum mendengar respons bujukan itu dari Basuki langsung.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Karenanya, segala sesuatu oleh sebagian pihak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," ujarnya.

Saat ditanya apakah Basuki berkomitmen tetap berada di kabinet sampai masa jabatannya selesai, Zainal lagi-lagi menjawab tidak tahu.

"Tidak tahu. Pokoknya kami komitmen menjalankan (tugas) yang di APBN," kata Zainal.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Jokowi mundur.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengontak Basuki, Pramono Anung dan Sri Mulyani terkait ajakan Faisal Basri ini, pada Senin (15/1). Namun, mereka belum memberikan tanggapan.

Lihat Juga : Melihat Perkembangan Hotel Nusantara IKN yang Terkait Maruarar Sirait

(mrh/agt)

Maruarar Sirait Buka Suara soal Peran di IKN: Saya Ikut Pak Aguan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Politikus Maruarar Sirait mengungkapkan perannya dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Mantan anggota PDIP Perjuangan itu mengatakan sudah berinvestasi di ibu kota baru lewat Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Konsorsium itu diketahui beranggotakan sejumlah pengusaha.

"Kita tetap investasi di sana (IKN), saya kan ikut konsorsium-nya kita bareng dengan Pak Aguan dan teman-teman yang lain. Kita kan investasi di situ sama-sama (sebagai pengusaha)," ujar Ara, sapaan akrabnya, seperti dikutip Detik, Selasa (16/1).

"Ya orang saya sudah investasi, sudah setor uang. Kalau investor kan setor modal, ya kan, gimana kita jadi investor kalau nggak setor modal? kalau nggak salah 20 Desember (2023 kemarin) Pak Jokowi sudah mengunjungi (proyek hotel Nusantara di IKN)," katanya.

Sebelumnya, Ara memang sempat mengunggah foto dirinya bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu, Frangky Wijadja, dan Boy Thohir di sebuah meja bundar pada Desember lalu.

Ia mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara. Ia mengaku pembangunan hotel bintang lima itu merupakan proyek bersama mereka.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreakingitu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12), dikutip dari detik.com.

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjam pulsa tanpa ktp、fasttoto、rajawali303

Terkait：slot online daftar、cara mendapatkan voucher klik indomaret、game slot hari ini、slot777 online、daftar flip dapat uang、situs minimal wd 25、trik mahjong、slot gacor、gacor 789、pinjaman kredivo bisa dicairkan

---

---

bab terbaru：victoryqq（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01