petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

99macan

link slot hari ini 824Jutaan kata 460424Orang-orang telah membaca serialisasi

《99macan》

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:5 situs slot gacor

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
situs gacor slot terbaru
jptopwin138
puncak 888 slot login
link yang gacor hari ini
ayam 88 slot
zona paito cambodia
indopols
gold888 slot
bolapalem
Daftar isi semua bab
Bab 1 togel hk4d keluaran hari ini
Bab 2 cara pinjam uang di jd id
Bab 3 slot gacor infini
Bab 4 3 bet slot
Bab 5 gacor slot138 link alternatif
Bab 6 cara pinjam uang di brimo
Bab 7 kesawanbola
Bab 8 situs slot paling banyak member
Bab 9 infinistaging
Bab 10 big88
Bab 11 gacor368 slot
Bab 12 slot gampang maxwin malam ini
Bab 13 bosswin168 rtp
Bab 14 danabijak ojk
Bab 15 jtx521
Bab 16 bola88 mobile
Bab 17 slot8bet
Bab 18 link sering maxwin
Bab 19 powernet
Bab 20 trik biar maxwin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5259bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

agen slot terpercaya gacor
TNI AU berhasil uji pendaratan C-130J Super Hercules di Wamena 
Pesawat C-130J-30 Super Hercules nomad registrasi A-1343 ada di apron setelah mendarat di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Ho-Humas TNI
Jakarta (ANTARA) - TNI AU berhasil menguji pendaratan pesawat C-130J-30 Super Hercules nomor registrasi A-1343 di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, Minggu (3/3).

Uji coba pendaratan pesawat itu dilakukan agar ke depan TNI bisa mendistribusikan logistik dan kebutuhan lain ke wilayah Wamena menggunakan pesawat Super Hercules.

Dalam unggahan akun Instagram resmi TNI yakni @puspentni, yang dikutip dari Jakarta, Senin, pesawat transport berat TNI AU itu diawaki Letnan Kolonel Penerbang Alfonsius Duto.

Baca juga: Kadispenau: TNI AU punya 12 penerbang C-130J Super Hercules

Sebelum uji coba dilakukan, Panglima Komando Pasukan Udara III, Marsekal Muda TNI Benny Arfan, memberi breefingpersiapan dengan beberapa jajaran di ruang operasi Pangkalan Udara TNI AU Yohanis Kapiya di Timika, Papua.

Hal tersebut dilakukan mantan komandan Skuadron Udara 5 TNI AU itu guna memastikan uji coba pendaratan pesawat C-130J-30 Super Herculesmilik TNI AU itu bisa berjalan dengan lancar. Setelah rapat persiapan digelar, uji coba pun dilakukan.

Baca juga: Kemhan serahkan unit ketiga C-130J Super Hercules ke TNI AU

Pesawat tersebut diketahui melakukan perjalanan dari Timika ke Wamena. Kemudian pada hari yang sama, pesawat tersebut kembali diterbangkan ke Timika.

Masih berdasarkan unggahan akun resmi tersebut, dia mengapresiasi keberhasilan uji coba pendaratan pesawat C-130J-30 Super Hercules. Dengan berhasilnya proses pendaratan di Wamena, dia berharap proses distribusi logistik dan kebutuhan bisa berjalan dengan maksimal.

"Sangat diharapkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung program pemenuhan logistik dan meningkatkan roda perekonomian daerah," seperti dikutip unggahan akun Instagram tersebut.

Baca juga: TNI AU dijadwalkan terima unit ketiga C-130J Super Hercules 15 Agustus

Setelah proses panjang bertahun-tahun sejak masa pemerintahan lalu, Indonesia membeli lima unit C-130J-30 Super Hercules dari pabrik pembuatnya, Lockheed Martin, di Marietta, Georgia. A-1343 merupakan Super Hercules ketiga yang datang ke Indonesia pada 9 Agustus 2023 lalu.

Satu demi satu pesawat transport berat multi fungsi itu mendarat di Indonesia setelah menempuh penerbangan beranting dari hanggar produksinya dengan warna abu-abu besutan pabrik dan telah diberi nomor registrasi serta segi tiga lima, lambang TNI AU.

Baca juga: Menhan nilai unit kedua C130J Super Hercules sesuai ekspektasi

Pewarta: Walda Marison
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Keadilan One Piece

jp333
Kemarin, Polri bakal rekrut 10 ribu orang hingga anggota KKB ditangkap
Ilustrasi - Personel TNI-Polri sedang mengevakuasi anggota KKB yang tewas dalam kontak tembak di kali Brasa, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (22/2/2024). (ANTARA/HO-Humas Satgas Damai Cartenz/aa. (Handout Humas Satgas Damai Cartenz))
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (3/3), mulai dari Polri bakal merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di jajaran Polda Papua hingga anggota KKB yang merampas senpi Polri ditangkap.

Berikut rangkuman berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Polri rekrut bakal 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua

Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa.

Selengkapnya di sini.

2. Satgas Gakkum DC tangkap anggota KKB perampas senpi Polri di Ilaga

Kasatgas Penegakan Hukum Damai Cartenz (Gakkum DC) Kombes I Gusti Gde Era Adhinata mengakui, tim nya telah menangkap anggota KKB yang diduga kelompok perampas senjata api milik KP3 Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar anggota telah menangkap salah satu anggota KKB yang juga terlibat dalam kasus perampasan senpi jenis SS 1-V 1 yang terjadi tanggal 2 Februari lalu, kata Kombes Era Adhinata kepada ANTARA di Timika, Minggu.

Selengkapnya di sini.

3. Polres selidiki kasus pengeroyokan tewaskan seorang siswa di Kalianda

Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan, Polda Lampung, menyelidiki peristiwa kematian seorang siswa yang diduga akibat dikeroyok dan dianiaya di kawasan Ponpes Miftahul Huda 606 Desa Agom, Kecamatan Kalianda, pada Minggu dinihari.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP yusriandi Yusrin, di Kalianda, Minggu, mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku serta motif pembunuhan tersebut.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

situs slot asli
Jos Verstappen nilai sikap Horner perparah kinerja tim Red Bull
Kepala tim Red Bull Christian Horner jelang start Grand Prix Belanda, Sirkuit Zandvoort. (4/9/2022) (AFP/CHRISTIAN BRUNA) (AFP/CHRISTIAN BRUNA)
Jakarta (ANTARA) - Mantan pembalap Formula 1 sekaligus ayah dari juara bertahan Max Verstappen, Jos Verstappen, menilai sikap Christian Horner dalam menyikapi dan dibebaskan dari tuduhan terkait perilakunya terhadap seorang karyawati, beberapa waktu lalu, dapat memperparah kinerja tim Red Bull.

“Ada ketegangan di sini (tim) sementara dia (Horner) tetap di posisinya,” kata Jos Verstappen, dikutip dari laporan AFP, Senin.

Menurutnya, tim terancam terkoyak dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Tim bisa ‘meledak’. Dia berperan sebagai korban, padahal dia sendiri yang menyebabkan masalah,” kata pria asal Belanda tersebut.

Sebelumnya, Red Bull mengumumkan pada hari Rabu (28/2) bahwa Horner telah dibebaskan dari dugaan perilaku tidak pantas setelah penyelidikan internal atas keluhan terhadapnya, yang secara konsisten dia bantah.

Baca juga: Bos Red Bull tertekan setelah hubungan dengan karyawati bocor ke pers

Namun, tak lama kemudian, muncul adanya surat elektronik (e-mail) anonim yang dikirimkan kepada jurnalis, ofisial, dan tim rival yang berisikan pesan WhasApp yang diduga ditulis oleh Horner. Hal itu kemudian menghidupkan kembali masalah tersebut.

Jos Verstappen menolak anggapan yang beredar bahwa ia berperan dalam tuduhan yang awalnya muncul di surat kabar Belanda, De Telegraaf.

“Itu tidak masuk akal. Kenapa saya melakukan itu padahal Max baik-baik saja di sini (Red Bull)?” kata dia.

Sementara itu, beberapa tim Formula 1 juga sempat menilai dan mengecam kurangnya transparansi selama penyelidikan internal.

Horner, yang didampingi istrinya Geri Halliwell di Grand Prix Bahrain, akhir pekan lalu, menegaskan kembali setelah Max Verstappen dan Sergio Perez mengklaim kemenangan 1-2 Red Bull di grand prix tersebut merupakan bukti bahwa tim masih solid dan bersatu.

“Finis 1-2 seperti ini adalah yang optimal dan hal itu tidak akan tercapai tanpa adanya kesatuan yang mutlak, memiliki tim yang kuat dan dukungan yang besar dari mitra dan pemegang saham,” kata Horner.

“Anda tidak akan mencapai hal ini tanpa bersatu,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Putusan dugaan laku tak senonoh bos Red Bull segera dirilis

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Pentium

pinjam uang di bri tanpa jaminan
Nelayan yang hilang di Perairan Kolaka ditemukan selamat
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi korban. (ANTARA/HO-Basarnas Kendari)
Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup
Kendari (ANTARA) - Basarnas Kendari menyebutkan bahwa seorang nelayan bernama Munsir (35) yang dikabarkan hilang di Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah di Kendari, Senin, mengatakan bahwa korban ditemukan di Pulau Lambasina Besar, yang berjarak sekitar 9,11 mil laut arah Selatan Tenggara dari lokasi terakhirnya, pada Minggu (3/3) sekitar pukul 10.30 WITA.

"Saat menerima informasi itu, Tim SAR Gabungan dari Pulau Pisang langsung menuju Pulau Lambasina Besar untuk melihat kondisi korban secara langsung," katanya.

Dia menyebutkan bahwa setelah memastikan kondisi korban, pihaknya langsung melakukan proses evakuasi dan membawa korban kembali ke rumahnya.

"Pada pukul 12.10 WITA tiba di rumah korban dan langsung diserahterimakan kepada pihak keluarga," ujarnya.

Baca juga: Basarnas berhasil evakuasi 8 penumpang kapal tenggelam di Wawonii

Dengan ditemukannya korban tersebut, katanya, Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian korban dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka, Basarnas Kendari melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)."Kami menerima informasi dari Bapak Muhammad Akbar, yang merupakan keluarga korban melaporkan bahwa satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli," kata Muhammad Arafah.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tersebut, pihaknya kemudian memberangkatkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka menuju lokasi yang disebutkan untuk memberikan bantuan SAR terhadap korban, pada pukul 13.55 WITA.

"Adapun Jarak tempuh lokasi itu dari Pos SAR Kolaka sekitar 46 kilometer," ujarnya.

Baca juga: Wanita yang hilang di bekas galian tambang di Konawe ditemukan tewas
Baca juga: Basarnas: Nelayan yang hilang di Wawonii ditemukan di Tanjung Buton

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Manual Pengembangan Tuhan

tafsir buku mimpi 2d
Pemerintah serahkan santunan bagi 14 keluarga petugas pemilu meninggal
Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono saat menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris petugas KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2024.
Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyerahkan santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp842 juta bagi ahli waris dari 14 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit saat menjalankan tugasnya.

"Kita memberikan bantuan untuk keluarga korban atau pahlawan demokrasi kita yang bertugas saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ada 14 petugas KPPS yang menerima bantuan dengan total Rp842.800.000," kata Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono di Tangerang, Senin.

Ia menyebutkan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, yang mengalami insiden kecelakaan kerja/sakit sampai meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Baca juga: KPU Tangerang akan beri santunan petugas KPPS meninggal dunia

"Jadi, kita berikan santunan ini kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Yang menerima adalah mereka yang masuk dalam BPJS ketenagakerjaan dengan angka penerimaan bagi anggota meninggal sebesar Rp296,8 juta, namun ada ahli waris yang menerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Dia menjelaskan kebanyakan petugas yang meninggal adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rata-rata mereka meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Ia mengaku pihaknya sudah mengantisipasi dari jauh sebelum pemilu dilaksanakan dengan memastikan seluruh petugas pemilu di Kabupaten Tangerang dalam kondisi sehat jasmani serta memberikan jaminan BPJS Kesehatan.

Andi mengungkapkan selain memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugas selama pemilu, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada tiga keluarga petugas non-ASN dan petugas tempat pemakaman umum (TPU) dengan nilai Rp126 juta.

"Di luar petugas KPPS, ada tiga keluarga almarhum, yaitu dari petugas non-ASN, seperti guru, kades dan petugas TPU dengan masing-masing penerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Ia menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya para petugas pemilu dan abdi negara lainnya yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Setelah kejadian petugas meninggal, kita langsung memberikan bantuan melalui Dinsos setempat. Mudah-mudahan dapat membantu ahli waris," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma menyampaikan bahwa pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda.

Baca juga: Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan

Baca juga: KPU Tangerang akui anggota KPPS meninggal karena sakit

BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori, yakni meninggal saat bertugas pada pemilu 14 Februari, meninggal setelah bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar Rp296,8 juta, sementara meninggal atau dalam perawatan sesudah bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Jadi, ada beberapa golongan. Untuk petugas yang meninggal dunia pada hari H bertugas itu mendapat santunan sebesar Rp296,8 juta, dengan rincian santunan JKK Rp142 juta, santunan pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, santunan beasiswa bagi anak almarhum Rp126 juta," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

slot gacor tiap hari
Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan
Suasana Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Bapanas bersama lintas kementerian dan lembaga hingga gubernur, bupati/wali kota, pengusaha serta asosiasi di bidang pangan di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.
saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta semua kepala daerah baik gubernur dan bupati hingga wali kota se-Indonesia agar melakukan tiga hal dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tentunya kami berharap dukungan dan kerja sama seluruh kepala daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara aktif dan terus menerus melaksanakan tiga hal,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

“Gerakan pangan murah, saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ID Food, asosiasi, mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ucap Arief.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.
 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kanan) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) dalam Rapat Koodirinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Bapanas bersama lintas kementerian dan lembaga hingga gubernur, bupati/wali kota, pengusaha serta asosiasi di bidang pangan di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.
Arif menuturkan pemantauan pasar penting dilakukan agar memastikan beras dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp10.900.

“Kemudian tim dari pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mensupportdan memonitor semua evaluasi ke daerah sehingga nanti masyarakat bisa menjangkau harga dan beribadah (puasa) dengan nyaman,” tutur Arief.

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrit tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi
Baca juga: Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024