online s128 slot

perang total tanpa akhir

Cara Pertamina Dorong UMKM Binaan Menuju Pasar Internasional******

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional berperan penting dalam mengembangkan ekonomi Indonesia melalui program-program yang mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Untuk itu, Pertamina terus mendorong UMKM binaannya menuju pasar internasional. Salah satu upayanya melalui partisipasi pada Side Event SME's HUB ASEAN SUMMIT yang digelar pada 9-13 Mei 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

SME's HUB ASEAN Summit merupakan side event ASEAN SUMMIT yang secara khusus menjadi ajang kegiatan bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan karya kreatifnya, sekaligus menjual produk unggulannya kepada para Delegasi ASEAN SUMMIT.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, melalui SME's HUB ASEAN Summit 2023 para UMKM mendapatkan semangat baru serta rasa percaya diri dan optimistis bahwa peluang untuk bisa menembus pasar internasional semakin terbuka lebar.

Fajar menambahkan SME's HUB Summit merupakan momen yang tepat bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar dunia sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar global.

"Acara ini menjadi momentum yang harus dimanfaatkan seluruh masyarakat, mengingat kegiatan yang diadakan di Daerah Pariwisata Super Prioritas ini bisa memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM Binaan Pertamina," kata Fadjar dikutip Senin (8/5).

Hal tersebut sejalan SDG's 8, di mana perusahaan terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, secara intens melakukan pendampingan dan mendukung UMKM binaannya.

"Untuk memperluas pangsa pasar dengan membuktikan kualitas produk UMKM ke pasar internasional," ujar Fadjar.

Dalam kegiatan SME's HUB ASEAN Summit, UMKM binaan Pertamina memperkenalkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan mutiara, anyaman bambu, kain tenun, kerajinan tangan berbahan dasar goni, kipas lukis dan aneka produk makanan khas Lombok.

D'etnic Istana Mutiara Lombok hadir dengan produk unggulannya yang dipersiapkan untuk KTT ASEAN 2023 ini dengan tetap memunculkan identitasnya sebagai kerajinan bernuansa etnic.

Janual Aidi sebagai owner D'etnic Istana Mutiara Lombok telah mempersiapkan produknya jauh-jauh hari untuk event ini. "Peminat mutiara di Asia Tenggara lumayan besar, buyer kami juga sekitar 70 persen berasal dari Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia, ini merupakan ajang yang tidak boleh kami sia-siakan," ujarnya.

Sementara EthneeQ dan Uwais Craft, merupakan usaha perdagangan industri fashion yang memproduksi tas berbahan dasar alam yang menjadikan kain goni sebagai bahan utamanya serta penggunaan kain nusantara sebagai kombinasi guna menonjolkan budaya Indonesia.

Menariknya, Uwais Craft dan EthneeQ memanfaatkan sisa kain yang dikombinasikan pada produk mereka, guna mengurangi limbah tekstil. UMKM Sinar Pande menawarkan berbagai macam kerajinan mulai dari lukisan wayang khas Kamasan, kipas lukis, hingga souvenir.

Sementara di sektor makanan menghadirkan produk unggulan hasil dari olahan rumput laut, kacang mete, sambal khas lombok, keripik pisang, black garlic, bawang nunggal yang dikombinasikan dengan madu, dan keripik brownis. Semua diolah tanpa menggunakan bahan pengawet atau produk kimia lainnya.

Berbagai produk UMKM di Side Event perhelatan KTT ASEAN ke-42 ini diharapkan dapat memberikan kesan istimewa bagi para tamu delegasi maupun para wisatawan domestik dan mancanegara.

"Diharapkan produk-produk UMKM ini bisa dibawa sebagai oleh-oleh ke negaranya masing-masing sehingga selain menjadi lebih dikenal, tentu saja sebagai ajang promosi yang sangat efektif," kata Fadjar.

Dewa Gila Xingtian

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Putri Duyung Telah Jatuh

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Kemenhub Ungkap Peluang Sanksi PO Bus Tercebur Sungai di Kawasan Guci******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan potensi sanksi kepada perusahaan otobus (PO) jika terbukti melanggar atau lalai dalam kecelakaan bus tercebur ke sungai di kawasanwisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyatakan sanksi bakal diberikan menunggu hasil penyelidikan. Pihaknya bakal memberikan hukuman tegas jika PO bus terbukti lalai.

"Hasil penyelidikan atau pemeriksaan, apabila ada kesalahan pada kendaraan atau bus, seperti lalai tidak malakukan uji KIR/keur, maka izin akan dibekukan," ungkap Hendro kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Selain itu, Hendro mengatakan masyarakat perlu mengecek kondisi kendaraan sebelum menyewa bus pariwisata. Ia menyebut pengecekan bisa dilakukan via aplikasi MitraDarat.

Menurutnya, ada beberapa oknum bus pariwisata yang bandel. Hendro menyoroti soal izin kendaraan sewaan tersebut.

"Banyak bus pariwisata yang kartu pengawasannya mati. Artinya, izin tidak diperpanjang," tutupnya.

Lihat Juga : Kemenhub Sanksi Perusahaan Bus Tercebur di Guci Jika Terbukti Lalai

Kecelakaan bus tersebut terjadi pada Minggu (7/5), di mana meregang 2 korban nyawa. Sementara itu, sopir bus langsung diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Di lain sisi, kepolisian membantah isu bahwa rem tangan bus ditarik anak kecil sehingga melaju dan masuk ke dalam sungai.

"Hasil informasi sementara bahwasanya kami tanyain saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban, informasi itu tidak ada, karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah dipangku sama orang tua," tutur Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarod usai kejadian.

Sementara itu, Sajarod mengatakan masih ada dua orang korban yang menjalani perawatan di RSUD dr Soeselo sampai saat ini. Sedangkan 26 korban luka-luka lain langsung dirujuk ke Tangerang Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Paramount Bakal Tutup MTV News dan PHK 25 Persen Karyawan******

Paramount Media Networks akan menutup MTV News menyusun pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 25 persen karyawan di Amerika Serikat (AS).

Chris McCarthy, pemimpin Paramount Media Networks, MTV dan Showtime, mengungkapkan perusahaan terus merasakan tekanan dari hambatan ekonomi meski sukses dalam layanan streaming. Hal itu disampaikan melalui memo kepada staf pada Selasa (10/5) lalu.

"Melalui penghapusan beberapa unit dan merampingkan yang lain, kami akan dapat mengurangi biaya dan menciptakan pendekatan yang lebih efektif untuk bisnis kami saat kami bergerak maju," kata Chris dikutip dariCNN Business.

Selain MTV News, juru bicara Paramount mengatakan beberapa unit di perusahaan dihilangkan sama sekali, yang sebagian besar terkait operasi.

Dalam beberapa bulan terakhir, hampir setiap perusahaan berita, hiburan, dan teknologi besar terpaksa memangkas tenaga kerjanya karena menghadapi pasar periklanan yang merosot dan tantangan industri lainnya.

Sebelumnya, Vice Media Group terancam bangkrut di tengah melemahnya pasar iklan dan gejolak ekonomi.

DilansirReutersyang mengutip laporan New York Times, Senin (2/5), perusahaan di belakang situs media populer seperti Vice dan Motherboard itu dilaporkan tengah bersiap untuk mengajukan bangkrut.

Berdasarkan informasi pihak yang mengetahui hal tersebut, perusahaan menerima minat dari lima perusahaan untuk membeli sahamnya. Demi menghindari bangkrut, yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan ke depan, perusahaan mempertimbangkan untuk menjual kepemlikannya.

Apabila terjadi kebangkrutan, Fortress Investment Group selaku kreditur Vice dapat mengendalikan saham perusahaan.

"Vice Media Group terlibat dalam evaluasi menyeluruh atas alternatif dan perencanaan strategis. Perusahaan, dewan direksi, dan pemangku kepentingan terus fokus untuk menemukan jalur terbaik bagi perusahaan," kata juru bicara perusahaan kepada Reutersdalam pernyataan email.

[Gambas:Video CNN]

Mulailah berlatih dari dasar laut

Produsen Adidas Bantah PHK Sepihak 1.860 Buruh di Tangerang******

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu Adidasdi Tangerang, Banten membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 1.860 buruh.

"Tidak benar apabila ada tuduhan bahwa pihak perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak karena mekanisme yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan dalam peraturan perundangan berlaku, serta ada kesepakatan/perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan," kata Direktur PT Panarub Industry Budiarto Tjandra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).

Budiarto menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarub Industry terpaksa menempuh langkah PHK tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan PT Panarub Industry melakukan pemotongan upah serta memberhentikan ribuan pekerja secara sepihak. Tuduhan tersebut diklaim didapat dari hasil penyelidikan serikat buruh.

Emelia mengutip data yang dihimpun Federasi Serikat Buruh Garteks, di mana diklaim 1.500 pekerja terkena PHK dengan alasan resesi ekonomi. Sedangkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN) menunjukkan 360 anggotanya kena PHK pada 2022-2023.

"Kami meyakini, Panarub dan Adidas mengambil banyak keuntungan dari praktik melanggar hak-hak buruh," tuduh Emelia dalam keterangan resminya.

Selain pemotongan gaji dan PHK sepihak, Emelia menuduh PT Panarub memaksa buruh mengambil cuti tahunan meski tidak disepakati buruh. Ia menyinggung praktik ini dengan istilah 'No Work No Pay'.

"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atas kemauan sendiri, bukan karena perintah atau kemauan perusahaan. Pemaksaan pengambilan cuti yang dilakukan PT Panarub diindikasi menjadi modus perusahaan untuk tidak membayar upah buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]