jago 177 slot

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

daftar slot gacor 2022

RS Bhakti Rahayu******

Denpasar (ANTARA) - Rumah Sakit Bhakti Rahayu, Denpasar, Bali, kembali menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan kepada pasien terkait rujukan dokter spesialis.

Direktur Rumah Sakit (RS) Bhakti Rahayu Denpasar dr Dina Hardiningsih MKes di Denpasar, Minggu, mengatakan pihaknya telah menandatangani nota perjanjian kerja sama kembali dengan BPJS Kesehatan Denpasar.

"Perjanjian kerja sama akan dikirim ke Jakarta dan juga diminta melengkapi beberapa persyaratan seperti pakta integritas, SDM, dan persyaratan lainnya. Selanjutnya pihak BPJS Kesehatan akan menghubungi jika ada yang diperlukan lagi," ujar dr Dina.

Ia meminta dibantu secepatnya karena masyarakat sudah banyak yang menanyakan kapan Rumah Sakit Bhakti Rahayu ada pelayanan BPJS Kesehatan. "Terkait dengan waktu mulai pelayanan kembali, pihak BPJS Kesehatan mengatakan antara satu hingga dua minggu ke depan," ujarnya.

"Kami berkomitmen akan mengikuti aturan BPJS Kesehatan yang sudah disepakati baik untuk internal rumah sakit maupun dokter spesialis. Termasuk juga akan ada peningkatan pelayanan dengan penambahan dokter," katanya.

Baca juga: Kerja sama BPJS Kesehatan dan HIRA siap optimalkan jaminan kesehatan

Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Kota Denpasar Ida Ayu Eka Suryaningsih mengatakan jalinan kerja sama RS Bhakti Rahayu dengan BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya memperluas akses pelayanan khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kerja sama yang terjalin saat ini adalah pelayanan kesehatan rujukan spesiasilistik sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Eka.

Ia menambahkan, untuk seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus melalui proses kredensialing (proses evaluasi fasilitas kesehatan dan penyedia layanan kesehatan) untuk fasilitas kesehatan yang baru bekerja sama, sedangkan rekredensialing untuk proses perpanjangan.

Dalam kredensialing ini juga untuk memastikan komitmen layanan RS Bhakti Rahayu untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku.

"Tentunya harapan kami dengan kembalinya RS Bhakti Rahayu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat memperluas akses pelayanan dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN," ucapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Sorong koordinasi aktifkan kembali ribuan JKN nonaktif

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati MKes menyambut baik kembalinya kerja sama RS Bhakti Rahayu dengan BPJS Kesehatan tersebut.

"Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada peningkatan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, tentunya juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Denpasar," katanya.

Ia berharap kerja sama yang telah disepakati bisa dijalankan sesuai dengan regulasi dan kesepakatan. Tentunya dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus diberikan oleh rumah sakit.

Kepala Desa Dangin Puri Kaja Anak Agung Gede Ngurah Cahyadi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kembali kerja sama tersebut karena banyak warga setempat dengan fasilitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhakti Rahayu.

Menurut dia, pihaknya sejak lama sudah bekerja sama sangat baik dengan RS Bhakti Rahayu dalam sejumlah kegiatan seperti posyandu, pemeriksaan kesehatan untuk warga, dan beberapa kegiatan lain.

"Keberadaan rumah sakit ini di wilayah kami memberi kontribusi nyata untuk kegiatan-kegiatan langsung kepada masyarakat. Kami telah membuat komitmen dengan rumah sakit dalam kerja sama itu," ujarnya.

Baca juga: Pemda se-Gorontalo dan BPJS Kesehatan tanda tangani NKRK 2024

Cahyadi berharap dengan kerja sama tersebut maka ke depannya dapat meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Yulingzhenxian

slot 2022

Indonesia perjuangkan kepentingan nasional pada UNEA ke******

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia yang terdiri atas Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Duta Besar RI di Nairobi Mohamad Hery Saripudin, serta pejabat dari Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan KBRI Nairobi sukses berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam acara The United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-6 di Nairobi, Kenya.

“Indonesia telah meningkatkan kualitas lingkungan (tanah, air, udara), melalui langkah-langkah komprehensif, inovatif, terpadu untuk mengendalikan polusi melalui optimalisasi pengelolaan sampah (hulu-hilir) dan ekonomi sirkular dalam kerangka Zero Waste, Zero Emission 2030," kata Alue yang memimpin delegasi tersebut dalam siaran pers KBRI Nairobi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Alue, Indonesia juga telah berupaya keras untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga pengelolaan bakau berkelanjutan melalui inisiatif bakau berketahanan iklim dan mendirikan World Mangrove Center.

Indonesia juga menggarisbawahi keberhasilan pada pengelolaan air yang akan menjadi showcase pada The 10th World Water Forum pada Mei di Bali, serta mengundang partisipasi seluruh pihak pada pertemuan tersebut.

Indonesia mengajak sejumlah negara lain melakukan konservasi, restorasi dan pengelolaan bakau secara berkelanjutan, mencegah dan mengatasi polusi yang merusak hutan mangrove, mencegah konversi hutan mangrove, meningkatkan R&D dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan mangrove, dan meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan mangrove, serta memobilisasi sumber daya untuk konservasi, restorasi dan pengelolaan mangrove berkelanjutan.

UNEA yang beranggotakan 193 Negara Anggota PBB merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di dunia untuk menetapkan prioritas kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan global seperti isu ekonomi sirkular; tindakan multilateral yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan menuju keadilan iklim; modifikasi radiasi matahari; pengelolaan bahan kimia dan limbah yang baik, serta badai pasir dan debu.

Lebih dari 5.000 delegasi dari 139 Negara Anggota PBB serta sekitar 60 menteri dan 50 pejabat setingkat wakil menteri/direktur jenderal hadir pada UNEA Ke-6 yang berlangsung pada 26 Februari–1 Maret.

Dubes Hery mengatakan UNEA Ke-6 merupakan platform untuk menentukan norma tentang bagaimana negara anggota menyikapi berbagai isu lingkungan.

Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru
“Sebagai pemilik hutan mangrove terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia memberikan teladan yang baik dan’ Lead by Example’, yang menjadi kontribusi penting dalam mengatasi tantangan lingkungan global yang saling terkait (interlinkages)”, kata Hery.

Lebih lanjut, Hery mengatakan Indonesia senantiasa mendorong sinergi antara proses dan inisiatif global pada berbagai platform multilateral, dengan pelibatan inklusif seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mewujudkan dunia yang lebih hijau.

UNEA Ke-6 menghasilkan Ministerial Declarationberisi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan perubahan iklim, mendukung implementasi The United Nations Decade on Ecosystem Restorationdan The United Nations Convention to Combat Desertification, memerangi degradasi lahan/penggurunan dan deforestasi, transisi produksi pertanian/perikanan berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, mewujudkan just and sustainable energy transition, pengelolaan mineral/logam ramah lingkungan, aktif konstruktif pada negosiasi pembentukan instrumen internasional terkait polusi plastik, meningkatkan kerja sama mengatasi polusi serta pengelolaan bahan kimia/limbah yang lebih baik.


UNEA Ke-6 juga mengadopsi 1 laporan dan 2 putusan, serta 15 resolusi mengenai sirkularitas agroindustri tebu rendah karbon; peningkatan peran forum regional para menteri/kantor regional program lingkungan hidup PBB dalam kerja sama multilateral; pemajuan kerja sama-kolaborasi-sinergi implementasi Multilateral Environment Agreements (MEAs) dan instrumen lingkungan hidup terkait; aspek lingkungan mineral dan logam; peningkatan kerja sama UNEA-UNEP-MEAs; memerangi badai pasir dan debu; pemajuan gaya hidup berkelanjutan; pengelolaan bahan kimia/limbah yang baik; memajukan kerja sama regional mengatasi polusi udara global; penanganan pestisida yang sangat berbahaya; bantuan pemulihan lingkungan hidup di wilayah konflik bersenjata; solusi efektif/inklusif untuk memperkuat kebijakan air; memperkuat upaya internasional memerangi/memulihkan degradasi lahan/penggurunan, serta ketahanan terhadap kekeringan dan amandemen instrumen pembentukan Global Environment Facilitiy.

Pada kesempatan itu Indonesia juga mengadakan side event bertajuk "World Mangrove Center - Leading by Example" yang menggarisbawahi peran Indonesia sebagai negara pemenang dalam isu mangrove dan menekankan perlunya "will to connect", termasuk melalui pendirian World Mangrove Center.

Baca juga: BRGM dan Bank Dunia rehabilitasi 32 ribu hektare mangrove tahun ini

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir untuk menjadi raja

erek erek 2d 02

PBSI akan bahas konsep triple badminton di internal federasi******

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) akan membahas konsep triple badminton di internal federasi.

Dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Minggu, Sekretaris Jenderal PP PBSI Muhammad Fadil Imran mengapresiasi penyelenggaraan "Piala BangBro Badminton Triple 2024" yang berlangsung di Candra Wijaya International Badminton Centre, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten.

"Mudah-mudahan turnamen bulu tangkis 3 lawan 3 ini kelak menjadi cabang olahraga yang bisa dipertandingkan secara resmi. Kami akan bicarakan lebih intens di PBSI. Kalau dalam cabang olahraga basket, voli ada konsep triple (3 on 3), kenapa tidak kalau diterapkan di badminton?," kata Fadil Imran.

Piala BangBro Badminton Triple 2024 merupakan turnamen yang diinisiasi Komunitas BangBro Badminton Triple.
Bambang Soemantri Broedjonegoro menjadi ketua umum komunitas yang berdiri sejak 2013 namun baru diresmikan 3 Oktober 2022 tersebut. BangBro diambil dari adalah sapaan akrab Prof Bambang.

"Konsep ini mencakup banyak elemen pencinta bulu tangkis khususnya pemula, senior, hingga mantan atlet yang memiliki semangat bermain masih tinggi tapi terhalang umur sehingga tidak lagi proporsional," ujar Fadil Imran.

Baca juga: PBSI bertemu dengan perwakilan Chambly terkait TC jelang Olimpiade

Bambang Soemantri yang juga merupakan mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia (2019-2021) ini menjelaskan penyelenggaraan turnamen Piala BangBro dilakukan untuk terus memperkenalkan konsep bulu tangkis 3 lawan 3 kepada masyarakat.
Alasannya, nomor triple pada cabang olahraga bulu tangkis dapat dimainkan seluruh lapisan masyarakat dengan intensitas yang lebih ringan.

"Yang terpenting bagaimana komunitas triple ini kian meningkatkan antusiasme seluruh masyarakat Indonesia terhadap bulu tangkis dan kami berharap nantinya ikut berkontribusi terhadap upaya pembinaan bulu tangkis," kata Bambang.

Piala BangBro Badminton Triple 2024 diikuti oleh 12 tim dengan total 120 peserta. Telkom 1 keluar sebagai juara usai mengalahkan Kemendikbudristek dengan skor 2-1. Peringkat ketiga diraih Telkom Akses.

Tim juara memperoleh uang hadiah senilai Rp20 juta, peringkat kedua Rp15 juta, dan peringkat ketiga Rp10 juta.

Dalam turnamen ini juga diselenggarakan pertandingan ekshibisi antara tim merah versus tim biru. Tim Merah diperkuat Prof Bambang, artis Arya Saloka, dan peraih medali emas Olimpiade 2000 Candra Wijaya.
Sedangkan Tim Biru diisi pelawak Faqih "Ngademin", artis Bopak Castelo, dan peraih medali emas Olimpiade 2004 Taufik Hidayat.

Ekshibisi lainnya dilakukan dengan konsep ganda putra mempertemukan Candra/Arya di Tim Merah menghadapi Taufik/Fadil dari Tim Biru.

Baca juga: PBSI: Tim Indonesia sudah siap bertanding di French dan All England
Baca juga: Tim bulu tangkis Indonesia langsung jalani latihan jelang French Open

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Tak terkalahkan

agen777

BSSN jadikan Sulsel salah satu lokus pelatihan keamanan siber******

Makassar (ANTARA) - Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu provinsi yang menjadi lokus program pelatihan keamanan informasi "Born To Defense”.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo SP (Statistik dan Persandian) Sulsel Sultan Rakib, dalam keterangannya di Makassar, Minggu, mengatakan pihaknya bersama BSSN sebagai penyelenggara pelatihan, melibatkan ASN yang memiliki fungsional keamanan informasi atau sandiman.

Ia menjelaskan pelatihan ini untuk peningkatan kompetensi SDM siber dan sandi melalui Pelatihan Skema Level I Security Operations Center Analyst (SOCA) untuk pengelola keamanan siber sektor infrastruktur informasi vital di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel. 

“Terima kasih kepada BSSN yang telah memilih Sulsel sebagai lokus pelatihan Skema Level I Security Operations Center Analyst. Kegiatan Ini sangat penting untuk meningkatkan keamanan informasi di masing masing IPPD (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah) di Sulsel,” ujarnya.

Baca juga: Bandung dan Semarang naik jadi lima besar asal ancaman siber Indonesia

Sultan Rakib mengatakan keamanan informasi menjadi pilar penting pengembangan arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di setiap IPPD tak terkecuali di Pemprov Sulsel.

“Dari enam domain arsitektur SPBE, aplikasi layanan, infrastruktur, data, dan proses bisnis, keamanan menjadi hal terpenting. Paradigma kita membangun pemerintahan digital, keamanan harus juga menjadi pilar utama,” ujar Sultan.

Sementara itu Ketua Tim Penyelenggaraan Pelatihan Pusbang SDM BSSN Dian Surgawiwaha mengatakan kegiatan ini memang sudah menjadi agenda rutin dari BSSN.

“Kami berharap ini bisa maksimal dan mengangkat keamanan cyberg di Sulsel,” ujarnya.

Baca juga: PT PAL gandeng BSSN RI bangun kesiapsiagaan keamanan siber
Baca juga: BSSN bekerja sama dengan PT PAL lindungi informasi industri pertahanan

 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sayap Beku

post4d

BPBD Sulteng: Empat kecamatan di Kabupaten Buol terendam banjir******

Dari laporan yang kami terima, empat kecamatan yang terendam banjir tersebut yaitu Kecamatan Keramat, Lakea, Biau, dan Momonu

Palu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan empat kecamatan di Kabupaten Buol dengan 14 desa atau kelurahan terendam banjir.
"Dari laporan yang kami terima, empat kecamatan yang terendam banjir tersebut yaitu Kecamatan Keramat, Lakea, Biau, dan Momonu," kata Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng Andy Sembiring di Kota Palu, Minggu. Ia mengemukakan intensitas curah hujan yang tinggi telah menyebabkan air sungai di masing-masing daerah setempat meluap ke pemukiman warga dan cuaca buruk juga menyebabkan gelombang pasang pada sepanjang pesisir pantai. Andy Sembiring menjelaskan tiga desa terdampak di Kecamatan Keramat yakni Desa Busak 1, Busak 2 dan Monano. Begitu juga di Kecamatan Lakea ada tiga desa terdampak yaitu Desa Ngune, Lakea II, dan Tuinan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik Sementara itu terdapat lima kelurahan terdampak di Kecamatan Biau juga terdampak banjir yakni Kelurahan Leok I, Kumaligon, Leok II, Kali, dan Kulango, serta satu desa di Kecamatan Momonu yaitu Desa Pinamula. Dia menyebut Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBP Sulteng masih berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan melakukan asesmen di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen sementara, kata dia, sebanyak 50 jiwa atau 10 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dengan empat rumah rusak berat dan enam rumah rusak ringan di Desa Busak 1, Kecamatan Keramat. "Untuk Desa Ngune, Kecamatan Lakea, sebanyak 228 KK atau 948 jiwa dengan 91 balita, 31 bayi, dan 22 lansia, terdampak banjir," katanya.

Baca juga: BPBD Sulteng: 4 kecamatan terdampak banjir hingga satu meter di Buol Selain itu 191 rumah,  tiga madrasah, satu fasilitas kesehatan, dua masjid, dan tiga unit perkantoran, juga terendam banjir. Selanjutnya sebanyak 78 KK dan 78  rumah terendam banjir dengan tujuh rumah rusak di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau. "Untuk daerah lainnya yang terdampak, saat ini masih sementara dilakukan asesmen," ujar Andy. Dia menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun 25 keluarga atau 90 orang di Desa Ngune mengungsi ke tempat aman. Menurut dia, warga terdampak banjir di Kabupaten Buol membutuhkan logistik berupa tenda, pakaian, makanan siap saji, pakaian, dan selimut, untuk warga dalam kondisi darurat ini. Karena itu dia mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan apabila bermukim di daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor.

Baca juga: 3.570 warga terdampak banjir di Desa Pinamula Kabupaten Buol
 

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Agung Kuno

cara cepat dapat uang dari hp

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024