pencairan pinjaman kredivo

Anjing kimia di dunia lain

Syarat Dapat Diskon 20 Persen Tarif Tol Trans Jawa Saat Mudik******

Tarif Jalan Tol Trans Jawadari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya diskon 20 persen saat periode Lebaran2024.

Diskon berlaku untuk tarif jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group yaitu integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan diskon berlaku dengan sejumlah syarat. Yakni untuk semua semua golongan kendaraan dan hanya untuk kendaraan asal GT Cikampek Utama dan transaksi keluar di GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada periode mudik mulai 3 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.

"Potongan tarif ini berlaku untuk pengguna jalan yang menggunakan uang elektronik," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (1/4).

Lisye mengatakan pemberian diskon untuk semua golongan kendaraan berfungsi untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik dan balik. Jasa Marga sendiri memprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-4 Lebaran atau 6 April di mana diperkirakan 259 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta.

Sedangkan arus balik diprediksi terjadi pada H+4 Lebaran atau 15 April dengan perkiraan 300 ribu kendaraan kembali ke Jakarta.

"Atas dasar tersebut, potongan tarif tol akan diberikan di luar waktu yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan balik tersebut agar lalu lintas dapat terdistribusi dengan baik," ujar Lisye.

Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan mengatur kembali waktu perjalanan dengan menghindari perjalanan di waktu yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan arus balik. Pengguna jalan juga diimbau menggunakan pemberlakuan diskon semaksimal mungkin.

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan agar menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa.

"Patuhi rambu dan arahan petugas di lapangan serta selalu disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol. Gunakan waktu dengan bijak dengan tidak berlama-lama di rest area dan selalu menerapkan protokol kesehatan," tutup Lisye.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Kode Istri Militer

Menhub Lanjutkan Proyek LRT Bali Demi Atasi Kemacetan******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).

Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcasepariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.

"Jadi baikcapital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.

Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.

Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

66 RT di Jakarta tergenang banjir dalam waktu dua hari******

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Keheningan

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.