gaharu4d

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

link slot gacor hari

Erick Thohir Respons Langkah Ahok Mundur dari Komut Pertamina******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal mundurnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) demi mendukung dan mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD supaya menang Pilpres 2024.

Ia mengklaim mundurnya Ahok tidak akan berdampak apalagi menghambat kerja perusahaan minyak negara tersebut.

"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi, ini bukan kerja individu bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick saat ditemui di kedua Prabowo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (4/2) seperti dikutip dari Antara.

Ia pun tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran semua orang berhak memiliki pilihan untuk tetap mengabdi ataupun mundur dari jabatan di BUMN.

Tidak hanya Ahok, Erick mengatakan sejumlah pentolan BUMN banyak yang memilih mundur dari jabatan karena alasan serupa.

"Ada juga komisaris BSI, Arief Rosyid, mundur ya pilihan. bukan salah dan benar tapi ini era demokrasi yang harus kita hargai," kata dia.

Ahok mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina pada akhir pekan lalu demi mengkampanyekan Ganjar-Mahfud. Ia mengunggah foto surat pengunduran dirinya di media sosial. Dalam unggahan itu dia menyatakan ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politiknya.

Usai mundur, Ahok langsung menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud Menang Total yang digelar di Stadion GBK, Jakarta, pada Sabtu (3/2). Di sana dia mengungkap sudah lama ingin mundur dari Pertamina namun tertunda lantaran jadwal RUPS molor.

Ahok mengatakan menunggu RUPS digelar karena ingin poin-poin tertentu disepakati lebih dulu, salah satunya tentang penetapan target Pertamina.

"Saya di situ (RUPS) sudah masukkan, tahun ini (2024) Pertamina harus bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang. Makanya mesti saya taruh di RUPS," kata Ahok.

"Dan juga waktu kita tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam (Pertamina). Nah, itu sudah dilantik (Direktur Manajemen Risiko Pertamina Ahmad Siddik Badruddin), makanya saya berani lepas (mundur dari Komut)," ucap Ahok.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Alice di Alam Impian

pinjol yang diawasi oleh ojk

Sindir Ganjar ke '1/3 Penguasa RI' Dukung Politik Dinasti: Rakyat Luka******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti pernyataan pengusaha yang mengklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Saat menyampaikan pesan penutup debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2) malam, Ganjar menegaskan bahwa proses politik demokrasi harus dijaga dengan baik. Menurutnya, politik dinasti harus dilawan.

"Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta.

"Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas segalanya," sambung dia.

Adapun, ucapan Ganjar itu jelas menyinggung paslon Prabowo-Gibran. Keduanya dianggap simbol politik dinasti baru di tanah air.

Sebelumnya, pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Boy dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam. Prabowo, hingga Erick Thohir yang merupakan adik Boy, hadir dalam acara tersebut.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy.

"Mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya Pak," imbuh dia.

Namun, pernyataan Boy itu kemudian dibantah oleh sejumlah perusahaan yang disebutnya. 

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira misalnya, mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

[Gambas:Video CNN]

"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

Sementara itu Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo mengatakan pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga tak mewakili perusahaannya.

Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya bilang, 'Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa', (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan," katanya.

(del/agt)

Makam Peri

betwin89

IHSG Diprediksi Menguat Awal Pekan Ini Akibat Suntikan 2 Kekuatan******

Jakarta, CNN Indonesia--

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (5/2) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat hari ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks hari ini, seperti rilis data pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi tetap berada di level 5 persen sepanjang 2023.

Kemudian, ada juga rilis cadangan devisa yang dinilai akan tetap surplus sehingga memberikan sentimen positif ke IHSG.

Hari ini, William memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang 7.123-7.272. Beberapa saham yang bisa dikoleksi adalah UNVR, EXCL, HMSP, TBIG, ASII, BBCA, PWON, ASRI, dan KLBF.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham dapat melemah menuju level 7.100-7.150 untuk melakukan retest.

"Berdasarkan indikator MACD (moving average convergence divergence) menandakan momentum bearish," ucap Ivan dalam risetnya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di rentangsupport7.099, 7.021, 6.931 dan 6.803. Sedangkan,level resistance7.281, 7.300, 7.422 dan 7.503

IHSG ditutup di level 7.238 pada Jumat (2/2) ini. Indeks saham menguat 37,08 poin atau 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,72 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 295 terkoreksi, dan 276 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

dunialottery88

Ada tiga gugatan praperadilan terkait Firli Bahuri di PN Jaksel******

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa ada tiga pemohon
yang mengajukan gugat praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Sidang praperadilan pertama digelar pada Rabu (13/3)," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, terdapat tiga pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan yang sama atas kasus Firli Bahuri, yaitu dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) serta Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Selain itu, permohonan praperadilan juga diajukan oleh Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Baca juga: MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli

Djuyamto mengatakan, untuk termohon yaitu Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

"Praperadilan ini terregistrasi dengan Nomor 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel," katanya.

Dia menambahkan persidangan gugatan praperadilan tersebut akan dipimpin oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) Sri Rejeki Marshinta.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di PN Jaksel.

Baca juga: Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku

Boyamin mengatakan, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jaksel berwenang menyidangkan.

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap FB. Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.
Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian kecil Wanjie

king138 rtp

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix sebagai mak comblang

semar189

Jokowi ingatkan pemerintahan baru berhati******

Palembang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintahan baru setelah kepemimpinannya agar berhati-hati dalam mengelola negara.

“Saya harapkan pemerintahan baru nanti agar dapat berhati-hati dalam mengelola negara, mengelola APBN dan sebagainya,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Jumat.

Ia menjelaskan Indonesia merupakan negara besar dan luas dengan jumlah penduduk hampir 280 juta. Oleh sebab itu pemerintahan ke depan harus penuh kehati-hatian saat mengambil tindakan.

"Terutama dalam mengelola ekonomi, politik dan sebagainya, harus berhati-hati agar tidak keliru mengelola negara," jelasnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.

“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan” ucapnya.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir landskap politik dan ekonomi global itu berubah, karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.

“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global ketidakpastiannya sulit dikalkulasikan. Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Indonesia jadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan

Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN 

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024