pttoge

Pedang melawan langit

Harga Bahan Pangan Bervariasi H******

Tiga hari menjelang Ramadan, sejumlah harga pangan dipasar tradisionalterpantau turun. Harga cabai-cabaian dan beberapa dagingpada awal pekan ini lebih murah dibanding minggu lalu.

Mengutip hargapangan.idpada Senin (20/3), harga daging sapi kualitas 1 juga turun dari Rp137.800 per kg menjadi Rp135.200 per kg serta daging sapi kualitas 2 turun dari Rp128.800 per kg menjadi Rp125.850 per kg.

Adapun bawang merah juga turun dari Rp38.050 per kg menjadi Rp37.950 per kg, cabai rawit merosot dari Rp49.350 per kg menjadi Rp47.550 per kg.

Penurunan serupa terjadi pada beras. Beras kualitas super 1 juga turun dari Rp14.700 per kg menjadi Rp14.200 per kg, beras kualitas super 2 juga turun dari Rp14.150 per kg menjadi Rp13.750 per kg.

Beras kualitas medium 1 pun dijual Rp13.100 per kg sementara pekan lalu Rp13.250 per kg dan beras kualitas bawah 1 turun dari Rp12 ribu per kg dari sebelumnya Rp12.100 per kg. Namun beras kualitas bawah 2 naik ke Rp11.800 per kg dari Rp11.750 per kg.

Pangan lain yang juga naik dibanding pekan lalu adalah gula pasir premium naik dari Rp15.850 per kg menjadi Rp16.000 per kg, lalu daging ayam dari Rp34.350 per kg menjadi Rp35.150 per kg.

Lihat Juga : Melihat Gaji Pejabat Setneg yang Dinonaktifkan Usai Istri Pamer Harta

Selain itu, harga cabai rawit merah melonjak dari Rp72.750 per kg menjadi Rp75.300 per kg, cabai merah besar dari Rp48.500 per kg menjadi Rp49.750 per kg, serta cabai merah keriting dari Rp48.350 per kg menjadi Rp49.450 per kg

Harga bawang putih juga naik dari Rp33.750 per kg menjadi Rp33.400 per kg. Hal serupa terjadi pada telur ayam ras yang minggu lalu dibanderol Rp29 ribu per kg menjadi Rp29.650 per kg pekan ini.

Beberapa komoditas harganya stabil, yakni minyak goreng kemasan bermerek 2 di level Rp20.300 per kg.

Sementara di pasar-pasar tradisional Medan, harga pangan relatif stabil di antaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, juga minyak goreng dan gula pasir.

"Menjelang Ramadan, biasanya memang terjadi peningkatan permintaan yang cukup besar untuk komoditas daging ayam, telur ayam dan daging sapi," kata Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut Gunawan Benjamin, Senin (20/3).

Adapun yang merangkak naik adalah daging sapi, yang saat ini dibanderol antara Rp125 ribu per kg hingga Rp135 ribu per kg.

Ia menyebut harga daging ayam juga dijual di stabil rentang harga Rp28 ribu per kg hingga Rp30 ribu per kg, tetapi ada potensi naik.

Menurutnya, secara keseluruhan sejumlah harga pangan pokok terpantau stabil, tidak ditemukan adanya gejolak harga yang besar pada Maret ini.

"Kabar ini bisa jadi kabar baik bagi pengendalian harga. Walaupun kita perlu mewaspadai potensi konsumsi masyarakat yang tergerus, akibat harga pangan yang pada dasarnya masih bertahan mahal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

Zulhas Cemas dan Khawatir Harga Bahan Pokok Naik Jelang Ramadan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya berapa harga bahan pokok masih tinggi.

"Saya terus terang menjelang Lebaran ini agak khawatir juga, terus terang. Biasanya perasaan itu enggak ada, tapi kali ini ada," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Zulhas mengatakan salah satu bahan pokok yang harganya masih tinggi adalah beras. Padahal data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

Zulhas mengatakan pemerintah telah rapat mengenai ketersediaan dan harga pangan menjelang Ramadhan. Pemerintah disebut memiliki instrumen untuk mengendalikan harga bahan pangan agar tidak melonjak terlalu tinggi. Salah satunya mewajibkan pemerintah daerah menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menekan inflasi.

Sementara khusus untuk beras, Zulhas mengatakan pemerintah membuka opsi untuk kembali mengimpor 500 ribu ton. Namun, rencana tersebut masih belum ditentukan kapan akan dilakukan.

"Kemarin dipimpin bapak presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulhas.

Pada Desember 2022 lalu, Kemendag telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Novel Tuan Raja Dewa

Teten Sebut 1 Juta Pekerja UMKM Terancam Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan praktik impor pakaian bekasbisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Tak hanya itu, ia menghitung satu juta tenaga kerja juga bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah itu.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena impor ilegal pakaian bekas bisa membuat banyak UMKM gulung tikar sehingga pekerjanya ikut terdampak.

"Jika sektor (industri tekstil) ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).

Tak hanya di Batam, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok 78 penindakan, KPPBC Sintete 58 penindakan, dan KPPBC Tanjung Pinang 52 penindakan kasus impor pakaian bekas.

Kemudian, KPPBC Teluk Nibung juga melakukan 33 penindakan, KPPBC Tanjung Balai Karimun 32 penindakan, KPPBC Ngurah Rai 25 penindakan, serta KPPBC Atambua 23 penindakan.

Teten menambahkan jika tak segera ditangani, maka impor pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Sebab, berdasarkan data BPS industri pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil.

Proporsinya mencapai 99,64 persen.

Teten menyebutkan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada 2022, sektor industri pengolahan menyumbang 18,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Dari kontribusi itu, industri pengolahan TPT berkontribusi Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB. Menurut Teten, kontribusi itu cukup besar.

Sementara, sektor industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp48,125 triliun atau 1,34 persen terhadap PDB industri pengolahan.

Sistem ahli nujum

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Kemnaker Atur Syarat Eksportir Bisa Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak

Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Zulhas Cemas dan Khawatir Harga Bahan Pokok Naik Jelang Ramadan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya berapa harga bahan pokok masih tinggi.

"Saya terus terang menjelang Lebaran ini agak khawatir juga, terus terang. Biasanya perasaan itu enggak ada, tapi kali ini ada," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Zulhas mengatakan salah satu bahan pokok yang harganya masih tinggi adalah beras. Padahal data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

Zulhas mengatakan pemerintah telah rapat mengenai ketersediaan dan harga pangan menjelang Ramadhan. Pemerintah disebut memiliki instrumen untuk mengendalikan harga bahan pangan agar tidak melonjak terlalu tinggi. Salah satunya mewajibkan pemerintah daerah menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menekan inflasi.

Sementara khusus untuk beras, Zulhas mengatakan pemerintah membuka opsi untuk kembali mengimpor 500 ribu ton. Namun, rencana tersebut masih belum ditentukan kapan akan dilakukan.

"Kemarin dipimpin bapak presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulhas.

Pada Desember 2022 lalu, Kemendag telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]