paitosgp

Senjata kekaisaran

Pindah ke IKN, ASN Belum Menikah Bakal Berbagi Rumah******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang belum menikah akan berbagi rumah satu dengan yang lain jika dipindahtugaskan ke IKN Nusantara.

Ia memperkirakan ASN belum menikah yang akan pindah mencapai 50 persen.

"Kita perhitungkan 50 persen yang singledulu yang pindah dan itu akan sharing. Jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98, yang paling kecil itu tiga kamar, itu bisa sharing," kata Dhony di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/3).

Ia mengatakan pada tahap pertama sebanyak 16.990 ASN, termasuk dari pertahanan dan keamanan (hankam) yang akan pindah ke IKN. Pada 2024, ditargetkan tersedia 8.000 rumah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta sisanya akan dicari dari investor.

Sebelumnya, Dhony mengatakan tiga investor dari dalam dan luar negeri akan membangun perumahan bagi ASN di IKN. Nilai investasinya Rp41 triliun.

Tiga investor itu adalah PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

"Rencana Rp41 triliun. Ada tiga perusahaan yang sudah dapat izin prinsip pelaksanaan. Tetapi itu nanti ada FS-nya (feasibility study) segala macam. Dari 59 lobi, kita sudah ada 3 proses maju," kata Dhony di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/1).

Menurutnya, beberapa perusahaan lain masih dalam antrean karena belum mendapat surat izin prinsip.

Ia menyebut masih banyak investor dari luar negeri mengajukan penawaran antara lain Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Namun, ia ingin memastikan tetap menjaga pengawasan kualitas saat ini.

"Kita juga ingin buat acuan standar sendiri yang kita kuasai mengenai kawasan, kualitas bangunan, kualitas lingkungan, itu kalau bisa kita kuasai semua. Cuma kita benchmarkke yang punya pengalaman," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Petrosea Luncurkan Digitalisasi Operasional Tambang di Proyek IBP******

PT Petrosea Tbk (PTRO) resmi meluncurkan Minerva Digital Platform pada proyek tambang batubara milik PT Indo Bara Pratama (IBP) di Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam proyek IBP, Petrosea melakukan pekerjaan project management, yang di dalamnya termasuk penerapan operational excellence dan technology solution melalui Minerva Digital Platform yang merupakan solusi teknologi digital terkini milik Petrosea.

Adapun pekerjaan ini mencakup penambangan di pit sampai kepada pengangkutan batubara ke pelabuhan (pit to port activity) dengan kaidah good mining practices. Dalam hal ini, Petrosea juga berencana untuk mengimplementasikan solusi dozer push pada kegiatan penambangan di IBP.

Selain itu, penerapan teknologi digital juga memegang peranan penting untuk menjaga operasional penambangan, mulai dari operasional pit sampai ke pelabuhan. Seluruh inisiatif dikendalikan dan dimonitor melalui Minerva Digital Platform yang didukung oleh sistem Fleet Management System (FMS) secara real-time dan akurat.

Sistem FMS ini, yang diterapkan pada alat-alat dengan kapasitas yang lebih kecil tersebut, adalah hasil kolaborasi Petrosea dengan partner lokal anak bangsa Indonesia. Tools tersebut akan mengakselerasi tindakan perbaikan secara cepat dan akurat, sehingga proses produksi tidak terganggu.

"Petrosea telah memulai transformasi digital kegiatan operasional tambangnya tahun 2018 dan berkat kesuksesannya mendapatkan pengakuan dari World Economic Forum sebagai lighthouse company. Kami terus mengembangkan digitalisasi di Petrosea untuk semakin meningkatkan produktivitas di seluruh proyek pertambangan, termasuk di proyek IBP," ujar Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan dikutip Kamis (2/3).

Dalam menjalankan usahanya, Petrosea didukung penuh oleh Haji Romo (Robert) Nitiyudo Wachjo yang merupakan pemilik saham mayoritas dari salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Caraka Reksa Optima yang merupakan pemegang saham utama PT Petrosea Tbk.

Ke depannya, strategi Petrosea dibawah kepemimpinan Haji Robert adalah untuk terus menjalankan diversifikasi usaha ke sektor mineral lain melalui penyediaan jasa pertambangan dan rekayasa, pengadaan & konstruksi (EPC) secara berkelanjutan.

Selain itu, strategi jangka panjang Petrosea adalah untuk melakukan repositioning dari sebelumnya kontraktor tambang menjadi mine owner demi memperkuat kinerja perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

Acara peluncuran digitalisasi proyek IBP dilaksanakan secara daring dari Remote Operations Center (ROC) yang berlokasi di kantor pusat Petrosea-Bintaro, dimana manajemen IBP diwakili oleh Russel Powell selaku Direktur.

Sementara manajemen Petrosea diwakili oleh Romi Novan Indrawan selaku Presiden Direktur, Rafael Nitiyudo selaku Wakil Presiden Direktur dan Iman Darus Hikhman selaku Direktur Mining & Business Development. Turut hadir juga pada acara ini adalah tim operasional dan teknis IBP untuk menyaksikan secara langsung.

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

PUPR Respons Dugaan Praktik Culas Perbaikan Jalan: Tak Mungkin Sepihak******

KementerianPUPR merespons terkait perbaikan sejumlahjalandi ibu kota yang disusupi dugaan praktik culasantara penyelenggara, yakni pemerintah, dengan vendor atau kontraktor.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengklaim dalam pembangunan maupun perbaikan jalan, pihaknya selalu memastikan kualitas bahan digunakan sama dengan yang tertuang di dalam kontrak kerja.

"Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak itu tidak boleh dikurangi, itu artinya speknya sudah mengatakan A, ya harus dipenuhi A. Dengan alasan apapun tidak boleh dikurangi. Jadi, artinya kita tidak mau ada sedikit pun yang dikurangi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Ia menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah sering menekankan tidak boleh ada hadiah (gift) yang diberikan kontraktor ke penyelenggara, no kick backatau pengembalian uang, hingga no briberyatau penyuapan.

Artinya, kata Endra, jika pengawasan dan imbauan sudah ditekankan, namun tetap masih terjadi pelanggaran dan kecurangan, maka sudah pasti seluruh pihak terlibat.

"Kalau ada permainan ini tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak, itu pasti terjadi karena ada kesepakatan yang kita anggap itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Karenanya, pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk menyampaikan aduan jika melihat kecurangan di lapangan. Tentunya disertai bukti agar bisa langsung ditindak.

"Jadi ada saluran pengaduan, ini bisa dipakai kalau ada hal-hal semacam itu, kita tidak perlu klarifikasi lagi, itu bisa langsung ditindak. Apakah dicopot jabatan atau dilepas jabatannya dan kalau memang ada unsur pidananya, ya langsung kita proses," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor yang tak ingin disebut namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan.

"Misalnya satu kilometer anggarannya Rp500 juta untuk rehabilitasi aspal, kemudian diambil 30 persen untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan, untungnya bisa Rp150 juta," ujarnya, Kamis (2/3).

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Bintang Suci

Menaker Naikkan Manfaat Program Jaminan Sosial Bagi Buruh Migran******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenaikkan manfaat program jaminan sosialmenjadi 21 risiko dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja MigranIndonesia.

Sebelumnya, manfaat hanya untuk 14 risiko yang ditetapkan dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

"Hadirnya Permenaker ini adalah wujud kehadiran negara untuk teman-teman PMI di mana iuran tetap, manfaat meningkat," kata Ida dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/3).

Sedangkan manfaat terkait program Jaminan Kematian (JKM) meliputi santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan untuk perlindungan selama bekerja.

Selain itu, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 juga terdapat program manfaat baru jaminan sosial, yakni; bantuan uang kepada calon pekerja migran atau pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, bantuan uang dan pengganti biaya tiket kepada PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, bantuan uang kepada PMI yang terkena PHK sepihak, dan bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan besaran maksimal sebesar Rp50 juta.

Meskipun demikian, peningkatan itu tak berpengaruh pada iuran. Ia mengatakan besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tidak ada kenaikan yakni sebesar Rp370 ribu (perjanjian kerja 24 bulan) dengan rincian iuran sebelum bekerja Rp37.500, iuran selama dan setelah bekerja yaitu kalau enam bulan sebesar Rp108 ribu, 12 bulan sebesar Rp189 ribu, dan 24 bulan sebesar Rp332.500.

Adapun perpanjangan atau kelebihan jangka waktu perjanjian kerja sebesar Rp13.500 setiap bulan.

"Dengan diterbitkannya Permenaker 4/2023 yang menghadirkan tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM dan JHT, para PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja," kata Ida.

Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 pasal 24 Pasal 24 disebut calon pekerja migran Indonesia yang mengalami risiko sebelum bekerja yang terdiri atas gagal berangkat, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia berhak mendapatkan pengembalian iuran program JKK dan JKM untuk pelindungan selama bekerja.

[Gambas:Video CNN]