Ular yang melahap dunia

MPPS: Libatkan Masyarakat dalam Membangun Gedung Sekolah Baru di Solo******

Peran serta masyarakat juga bisa diwakili melalui komite sekolah sebagai lembaga mandiri. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Solo sudah memiliki komite. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menegaskan selama pembangunan gedung sekolah di Solo dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.

“Kami tidak menutup masukan dan saran masyarakat saat ada pembangunan unit sekolah baru. Tetapi sebatas masukan dan saran, karena bagaimanapun, pembangunan itu, kami berpedoman pada Kemendikbudristek tentang sarana dan prasarana yang wajib ada saat pembangunan unit sekolah baru” kata dia.

Sehingga jika ada masukan di luar pedoman pembangunan unit sekolah baru, dengan sendirinya belum bisa terfasilitasi. Pardoyo mengatakan pihaknya dalam melaksanakan pembangunan selalu berpegang pada aturan yang ada.

“Jadi artinya kami sekolah menampung masukan masyarakat, tetapi mohon maaf, menampung bukan berarti memenuhi, apa yang bisa dilakukan sesuai peraturan akan terpenuhi, tetapi yang tidak maka belum bisa,” kata dia.

Termasuk pihaknya juga mengaku melibatkan pihak sekolah dalam setiap kali pembahasan pembangunan. Menurut dia, pihak sekolah nantinya tinggal meneruskannya ke komite.

“Karena komite sekolah berada di dalam sekolah, dan yang berhubungan dengan dinas itu sekolah. Sehingga yang dilibatkan untuk rapat di kantor dinas adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah menyampaikan ke teman-teman komite,” kata dia.

Dalam waktu dekat, pada 2024 Disdik Solo merencanakan pembangunan dan renovasi beberapa sekolah seperti SDN Joglo, SDN Madyotaman, SDN Begalon, lanjutan SDN Bromantakan, lanjutan SDN Mojo, SDN Tugu, SMP Khusus Olahraga, SMPN Negeri 6, dan aula TK Pembina Jebres.

Keseharian saya

Di Hajatan Rakyat, Megawati: Hei, Polisi, Tentara… Jangan Intimidasi Rakyatku******

Ditegaskan Megawati, siapapun di mata hukum punya derajat yang sama sekalipun itu Presiden. “Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?” tanya Mega.

“Tidak,” jawab para hadirin.

“Kenapa, kenapa, karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI, Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat! Betul apa tidak?” imbuhnya lagi.

Dilansir Bisnis.com, di samping Megawati, duduk calon wakil presiden Mahfud Md, anaknya sekaligus Ketua DPRD Puan Maharani, dan beberapa tokoh seperti Hary Tanoe, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dalam hajatan itu, massa pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memadati Stadion GBK.

Para pendukung menggunakan berbagai macam atribut, mulai dari bendera partai politik, baliho raksasa bergambar Ganjar-Mahfud, sampai dengan topeng banteng berangsur memenuhi area tribun dan lapangan sejak pukul 13.00 WIB.

Selain itu, massa berseragam relawan Ganjar-Mahfud beserta pendukung partai politik, terutama PDIP dan PPP, melakukan berbagai aktivitas mulai dari menandatangani baliho-baliho Ganjar-Mahfud di sepanjang jalan menuju pintu masuk stadion hingga dangdutan.

Di bagian tribun, para pendukung Ganjar-Mahfud memasang spanduk-spanduk berisi slogan dukungan. Tidak hanya dari Ibu Kota, massa datang dari berbagai provinsi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Mendekati pukul 13.30, area dalam Stadion Gelora Bung Karno mulai berubah menjadi lautan merah para pendukung yang masih terus berdatangan.

Raja Naga datang ke dunia

Masih Banyak Tantangan di Sektor Pertanian, Perlu Peran Semua Pihak******

Dia juga menyampaikan kondisi pertanian di Indonesia juga belum banyak berubah dibandingkan saat zaman dijajah Belanda. Dimana produk pertanian banyak dijual dalam bentuk bahan mentah.

Baca Juga: Menebar Semangat, FP UNS Luncurkan Buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Batch 2

“Dulu ada dualisme ekonomi. Ada perusahaan kaya-raya, makmur pegawainya. Kalau warga mau ke administratur pabrik itu seperti menghadap presiden yang sangat berwibawa. Dia [kediaman administratur] dikelilingi pertanian rakyat yang jumlahnya lebih banyak tapi miskin-miskin. Kemudian pertanian mayoritas adalah ekspor bahan mentah, tapi ekspornya ke negara sendiri, yakni negara Belanda. Sebab dulu Belanda dengan sini masih satu pemerintahan,” jelas dia.

Artinya pengelolaan hasil panen ada di Belanda. Menurutnya hal tersebut juga masih terjadi saat ini.

“Sekarang juga sama, perkebunan yang kita agung-agungkan kejayaannya itu ekspor bahan mentah ke negara-negara maju lainnya. Nilai tambah itu dinikmati orang luar, kita hanya buruh, mengolah pertaniannya. Apakah kita mau seperti itu terus, sekarang sudah hampir 100 tahun, harusnya kita rubah,” lanjut dia.

Di sisi lain saat ini pertanian juga menghadapi tantangan tambahan, seperti perubahan iklim, faktor global dampak perang Rusia-Ukraina. Dimana kedua negara tersebut adalah penghasil gandum dan pupuk. Dengan begitu akan sangat berdampak, terutama dalam masalah pupuk.

Baca Juga: Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi 

Pemanfaatan Teknologi

Menurutnya ada peluang-peluang yang dapat diambil untuk pengembangan pertanian ke depan. Salah satunya pemanfaatan perkembangan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan juga akan bisa melibatkan generasi milenial.

Peran perguruan tinggi pertanian juga memiliki peran penting untuk pertumbuhan sektor pertanian ke depan. Disebutkan oleh narasumber selanjutnya, dari Fakultas Pertanian UNS, Dr. Ir. Agung Wibowo, SP., MSI., untuk memajukan sektor pertanian ke depan, peran perguruan tinggi pertanian juga sangat penting.

“Sejauh ini dari sisi akademisi telah turut aktif dalam memberikan rekomendasi untuk pertanian Indonesia,” kata dia.

Beberapa di antaranya adalah mengenai perlunya dukungan terhadap ketahanan pangan. Antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Mengoptimalkan diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, meningkatkan budidaya pertanian, memanfaatkan semua potensi lahan yang ada, serta pengembangan bahan pangan spesifik lokasi.

Baca Juga: Kado Manis UNS Solo di Akhir 2022, Punya 4 Guru Besar Baru 

Dari akademisi juga mendorong peran pemerintah pusat dan daerah memetakan kantong-kantong produksi pangan serta memetakan distribusi dan logistik. Mendorong pemerintah memanfaatkan lahan terlantar sebagai rawa lebak dan lahan lainnya untuk produksi pangan sesuai dengan kesesuaian lahan di setiap wilayah. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan umbi-umbian.

Mendorong para mahasiswa fakultas pertanian yang saat ini belajar dari rumah dapat mengaplikasikan teori tentang memproduksi pangan lahan sempit. Serta mendorong petani untuk berkolaborasi dengan toko online untuk memasarkan produk pertanian kepada masyarakat.

Sementara itu peran media juga dinilai penting dalam mengawal kebijakan pemerintah khususnya mendorong pertanian nasional agar lebih digdaya. Menanggapi hal itu Presiden Direktur Solopos Media Group, Ir. Arief Budisusilo, M.M., yang menjadi narasumber selanjutnya menyampaikan jika bicara mengenai peran media, pada ujungnya adalah peran untuk memberikan informasi, edukasi, literasi, advokasi dan komunikasi.

Baca Juga: Jawab Tantangan Digitalisasi Media, UNS TV Hadirkan Beragam Program Baru 

Peran-peran itu kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kritik membangun. Termasuk mengonstruksi kebijakan, terutama di sektor pertanian secara kritis. Kemudian dari sisi komunikasi akan mem-branding bagaimana agar kebijakan pertanian itu dipahami oleh masyarakat luas dan kemudian dilaksanakan. Menurutnya jika hal itu dapat dijalankan secara komprehensif, akan membantu pertanian nasional lebih baju.

“Namun pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mendesain materi atau substansi yang akan didiseminasi kepada publik? Siapa yang akan memasok bahan informasi yang kemudian akan disampaikan melalui media? Kalau wartawannya dari pertanian mungkin akan sedikit paham menulis pertanian, namun kebanyakan wartawan bukan dari lulusan pertanian. Kemudian sekarang eranya media sosial,” kata dia.

Menurutnya ke depan butuh model-model diseminasi yang membuat pertanian ini terkesan lebih menarik, terlihat menjanjikan dimana pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas. “Apakah kemudian ada kampus yang bisa menjelaskan secara komprehensif soal pertanian secara menyeluruh?” lanjut dia.

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami Oposisi

NGAWI –Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud Md) resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Istana Merdeka, Senin (1/2/2024). Menanggapi langkah calon wakil presiden nomor urut 03 tersebut, Partai Demokrat tidak mau ambil pusing, menurutnya hal itu merupakan urusan internal kabinet.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, seusai mendampingi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu sejumlah kader Partai Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024).

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Andi Mallarangeng menyebut keputusan Mahfud Md mengundurkan diri dari jabatan menteri merupakan hak preogratif Mahfud Md yang menjadi urusan kabinet. Menurutnya, Partai Demokrat pada pemerintahan ini sebagai oposisi dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengomentari urusan internal koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Urusan Pak Mahfud mengundurkan diri itu urusan kabinet, kami Partai Demokrat berada di luar pemerintahan yang sekarang. Jadi bukan tempatnya bagi kami mengomentari itu,” katanya kepada Solopos.com, Jumat.

Ditambahkan Andi, pihaknya saat ini memilih fokus untuk menggelar kampanye agar Partai Demokrat bisa menang dan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memimpin Indonesia pada 2024-2029 mendatang. Partai Demokrat tidak mau mencampuri urusan para menteri yang berduyun-duyun mengundurkan diri dari kabinet.

“Alhamdulilah kita bisa menyelanggarakan kampanye akbar di Lumajang, di Banyuwangi dan di Malang. Itu puluhan ribu masyarakat yang datang. Insya Allah kami siap membirukan Jawa Timur. Fokus kami adalah Demokrat menang, Prabowo presiden,” tambahnya.

Setelah menyelesaikan kampanye akbarnya di Jawa Timur, Andi Mallarangeng semakin optimistis bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menang satu putaran. Keyakinan itu muncul setelah melihat antusias warga yang hadir dalam setiap kampanye di Jawa Timur.

“Bendera Demokrat berkibar di mana-mana. Target kami bagaimana caranya menaikkan suara di Jawa Timur, Prabowo menang yang insya Allah satu putaran,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Ngawi, Haris Agus Susilo, mengatakan dalam kunjungannya ke Ngawi, presiden ke-6 Indonesia itu berpesan agar para kadernya tetap solid. SBY juga menargetkan Partai Demokrat di Ngawi mampu merebut 7 kursi di Pemilu 2024 ini.

“Beliau Bapak SBY penuh antusias memberikan wejangan terhadap kami yang ada daerah untuk tetap semangat dan solid dalam kontestasi Pemilu 2024. Kami ditarget untuk mendapat tujuh kursi di 2024,” kata dia.

Daftar keahlian saya

Resmi Mundur, Mahfud Md Titip 3 Hal Ini ke Jokowi******

Kemudian, Mahfud juga menitipkan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yang selama dia menjabat sebagai Menkopolhukam, telah berjalan.

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12 (kasus). Itu secara hukum sangat sulit, biar secara hukum dibicarakan pemerintah atau menko polhukam berikutnya. Tetapi, yang sudah diselesaikan penyelesaian non-yudisial, yaitu khusus untuk korban bukan pelakunya,” kata Mahfud Md.

Persoalan ketiga, Mahfud melanjutkan, saat ini ada upaya menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi atas inisiatif DPR RI. Padahal, UU MK yang saat ini berlaku juga belum lama direvisi.

“Saya katakan, Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya hentikan pembahasan itu, karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang,” kata Mahfud Md.

Di luar itu, Mahfud meyakinkan presiden pekerjaan-pekerjaan rutin di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan terus berjalan yang seluruhnya dikendalikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Polhukam, Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.

“Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh tujuh deputi, tujuh kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pudjo sesmenko yang kendalikan jika saya sedang cuti,” kata Mahfud Md.

Mahfud yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama Ganjar Pranowo, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam RI. Surat pengunduran itu diserahkan secara langsung oleh Mahfud ke Presiden Jokowi.

Mahfud resmi tak lagi menjabat sebagai Menkopolhukam manakala presiden menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait itu. Sejauh ini, Keppres terkait pemberhentian Mahfud belum dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

Musuh di kamar kerja musim semi

Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi******

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor Prof Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain,civitas academicaUniversitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akademisi Ramai-Ramai Lontarkan Kritik Keras, Jokowi Bilang Begini”

Curang dan memasuki dunia lain

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies******

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).