Pejuang mutlak

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

Bintang penari kupu-kupu

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Pemburu monster Jepang

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Imunisasi Polio Menyasar Sekolah Luar Biasa di Solo******

Dia mengatakan vaksin polio sangat penting bagi sekolah untuk mencegah penyebaran polio pada anak. Dia mengatakan pihak sekolah juga sudah memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksin polio.

“Sebelum orang tua juga diberi pemahaman bahwa vaksin itu penting terutama untuk anak sendiri, agar tidak menular. Jadi orang tua itu sudah paham dan mengerti soal pentingnnya vaksin,” kata dia.

Salah satu wali murid asal Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Rani Hastuti, 47 menyambut baik vaksin polio untuk mencegah penyebaran. Terlebih baginya yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus akan lebih mudah mendapatkan akses di sekolah.

“Untuk anak-anak seperti ini harus ke puskesmas atau layanan harus antre. Sedangkan anak saya kan tidak bisa tenang. Jadi kalau di sekolah gini kan enak kita kan tinggal antre sedikit, jadi lebih enak dan tidak terlalu repot,” kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Setyowati mengatakan 50.100 anak berusia 0 tahun hingga 7 tahun di Solo menjadi target sasaran imunisasi vaksin polio melalui program Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

Vaksin tersebut tidak hanya menyasar puskesmas dan posyandu, namun juga sekolah-sekolah di Solo. Program Sub PIN Polio sudah dilaksanakan 15 Januari 2024 dan akan berlanjut pada19 Februari 2024.

Pemberian vaksin polio bagi anak-anak dilakukan guna mencegah penularan virus seiring ditemukannya kasus positif polio di Kecamatan Manisrenggo, Klaten, pada pengujung 2023. Kasus serupa juga ditemukan di Pamekasan, Madura.

“Kasus polio atau lumpuh layu akut yang diawali demam tinggi, lemah otot, dan kehilangan reflek tubuh. Kami telah berkoordinasi dengan puskesmas dan posyandu untuk mempersiapkan imunisasi polio,” ujar dia.

Polio merupakan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi terhadap anak. Virus polio mudah berkembang biak di dalam saluran pencernaan dan menyerang sistem saraf anak sehingga mengakibatkan kelumpuhan.

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Profil 12 Panelis Debat Capres 2024 yang Terakhir******

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) 2022-2026. Ia juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Jenjang Doktor Kesehatan Masyarakat Unhas.

Asep Saepudin Jahar

Guru Besar Sosiologi Hukum Islam ini juga tengah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2023-2027.

Sebelum menjadi Rektor UIN Jakarta, Asep pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum LP2M UIN Jakarta. Pada tahun 2006, ia pernah menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

Bahruddin

Ia adalah seorang inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah sekaligus Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah.

Sebelum mendirikan sekolah alternatif tersebut, Bahruddin aktif berkegiatan di serikat tani bernama Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah di Kota Salatiga, Jawa Tengah dari tahun 2000-2018. Adapun sejak tahun 2016 hingga sekarang, Bahruddin menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Qaryah Thayyibah Indonesia.

Damar Juniarto

Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini merupakan pakar di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia dan pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pada 2015, Damar mendirikan Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) untuk memberi ruang interaksi yang saling menguatkan dan menyemangati bagi para warganet yang dipidanakan dengan pasal karet.

Di tahun 2018, ia menerima penghargaan sebagai YNW Netizen Award 2018 dari Marketeers.com dan terpilih sebagai peserta International Visitor Leadership Program 2018: Cyber Policy and Online Freedom of Expression dari Kedubes Amerika.

Paschalis Maria Laksono

Ia adalah seorang Guru Besar Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 2005 hingga 2006, Laksono memperoleh Scholar in Residence Award dari Fulbright untuk mengajar Antropologi Politik dan Antropologi Agama di Lafayette College, Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Selain menjadi pengajar, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM sekaligus sebagai Kepala Unit Bahasa dan Budaya yang bernaung di dalamnya.

Imam Prasodjo

Akademisi sekaligus sosiolog dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat ini juga seorang Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan sejak 2016 hingga sekarang.Ia juga menjabat sebagai Penasihat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 sampai hari ini.

Onno Widodo Purbo

Ahli Teknologi Informasi ini juga merupakan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan periode 2021 hingga sekarang. Onno menerima penghargaan Postel Award 2020 oleh Internet Society yang merupakan organisasi nirlaba pendukung pengembangan dan penggunaan internet yang terbuka, terhubung secara global, dan aman.

Reni Kusumowardhani

Ia adalah pakar Psikologi Forensik sekaligus Dewan Pertimbangan dari Asosiasi Forensik Indonesia (Apsifor). Selain itu, Reni juga merupakan Ketua III Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Reni Kusumowardhani merupakan psikolog yang bergerak di bidang forensik dengan membuka praktik pribadi sejak tahun 1988 dan memulai terjun di ranah hukum sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Timboel Siregar

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini juga merupakan Koordinator Advokasi BPJS Watch sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Kegiatan sehari-hari Timboel banyak bergerak di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan dan beberapa kali pula menjadi narasumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tolhas Damanik

Ia merupakan Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access. Hingga hari ini, Tolhas aktif di bidang pemberdayaan para penyandang disabilitas yang tidak terbatas pada isu pendidikan, melainkan juga bidang pemberdayaan politik dan isu perburuhan.

Tukiman Taruna Yoga

Dosen Pascasarjana Program Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret ini pernah menjadi calon legislatif untuk DPD pada Pemilu 2004.

Pada pemilu tersebut, Tukiman menjadi calon dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Jateng) dengan total suara sah pada pemilihan umum untuk DPD dari Jateng adalah 15.694.741.

Vina Adriany

Ia adalah seorang Guru Besar bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gender sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bogor, Jawa Barat.

Ia juga sempat menjadi Asisten Pengajar Departemen Riset Pendidikan, Lancaster University, Inggris hingga menjadi Asisten Peneliti Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Malaysia.

Selain itu, Vina juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Usia Dini Kawasan Asia Tenggara atau SEAMEO CECCEP.