mudah slot 311Jutaan kata 430132Orang-orang telah membaca serialisasi
《play 77 slot》
Binance Digugat Regulator AS usai Dituduh Langgar Aturan******Jakarta, CNN Indonesia--
Platform pertukaran kripto, Binance, digugat oleh Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat (Commodity Futures Trading Commission/CFTC) karena dituding melanggar aturan perdagangan instrumen investasi tersebut.
Berdasarkan CNN.com, Rabu (29/3) gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Federal Illinois AS kepada Binance beserta salah satu pendirinya, Zhao Changpeng, dan mantan kepala kepatuhannya, Samuel Lim.
Regulator menuduh bahwa Binance, Zhao, dan Lim melanggar delapan ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk aturan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Binance diduga meminta pelanggannya untuk menyembunyikan lokasi dengan pengaturan VPN, sehingga bisa terhindari dari pengawasan pemerintah saat bertransaksi kripto.
"Tindakan ini membuat tidak ada lokasi atau klaim kekurangan lokasi yang mencegah CFTC melindungi investor Amerika," ujar Ketua CFTC Rostin Benham dalam sebuah pernyataan.
Selain itu, Binance juga diduga meraup keuntungan dari para pelanggan VIP setelah menggunakan VPN tersebut. Sebab, transaksi yang dilakukan VIP jadi tak terdeteksi regulator.
"Binance mengetahui identitas VIP dan lokasi geografisnya karena Binance memantau sumber volume transaksi dan pendapatan berbasis biaya sebagai hal yang biasa dalam menjalankan operasinya," tuduhan CFTC.
Menanggapi gugatan ini, dalam pernyataan resminya Zhao mengatakan gugatan tersebut tak berdasar. Menurutnya, sampai saat ini Binance masih bekerja sama dengan penegakan hukum internasional dan AS.
Tak hanya itu, sampai saat ini Binance diklaim telah membekukan dana sebesar US0 juta atas instruksi penegak hukum.
[Gambas:Video CNN]
Klaim Swasembada Beras RI Hingga Wacana Impor Beras 2 Juta Ton Lagi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perum Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.
Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.
Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.
Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
Kendati demikian, Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
Lihat Juga :Penjelasan Lengkap Sri Mulyani soal Dijemput Alphard di Apron Bandara |
Direktur Utama Budi Waseso pun sudah mengonfirmasi penugasan impor beras tersebut.
Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.
"Sudah ada penugasan dari Bapanas tapi kan pelaksanaannya bertahap sesuai dengan kebutuhan," kata Buwas di Gedung DPR, Senin (27/3).
"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.
Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu.
Lihat Juga :Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Rencana Larangan Iklan Rokok |
Saat itu, Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.
Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah menerima penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.
Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.
Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".
Lihat Juga :Disney Mulai Gelombang PHK Pertama pada 7.000 Karyawan |
Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.
"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real" ucapnya.
Namun, terkait penugasan impor 500 ribu ton tahun lalu kepada Bulog, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.
Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.
Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.
"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR, Senin (27/3).
[Gambas:Video CNN]
Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******Jakarta, CNN Indonesia--
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.
Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.
"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).
"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.
Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.
Lihat Juga :Bea Cukai Kalah Sidang Kasus Emas Jadi Ihwal Transaksi Janggal Rp189 T |
Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.
Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.
"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.
Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.
Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.
"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot gacor facebook、erek erek seribu mimpi 2d、maxwin78
Terkait:daftar ojk pinjol、situs situs slot、gapurabola、situs slot terbukti gacor、slot member 100、cara pinjam kur bri tanpa jaminan、sisil4d、pinjol cepat cair 2022、erek65、jackpot 88
bab terbaru:zokerbet(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《play 77 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cincin erek erekHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《play 77 slot》bab terbaru。