hk 6d paito

rtp garuda138 515Jutaan kata 853536Orang-orang telah membaca serialisasi

《hk 6d paito》

Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md meyakini penertiban birokrat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.

Menurut dia penerapan aturan saja tidak cukup, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pimpinan tertinggi, karena pemegang jabatan tertinggi tersebut yang akan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para birokrat dan aparat penegak hukum tersebut.

"Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan, siapa pimpinan penegak hukum itu," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan aturan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada oknum yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.

"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," tuturnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Baca juga: Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim

Pewarta: Fianda Sofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali******

Boyolali (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali menyebut hujan abu vulkanik tipis terjadi di sejumlah kecamatan di wilayahnya pada Minggu siang akibat dampak awan panas guguran Gunung Merapi yang terletak perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali Suratno, Minggu, mengatakan, hujan abu vulkanik tipis sebagai dampak awan panas guguran Gunung Merapi terjadi di tujuh wilayah kecamatan yakni di Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali Kota, Teras, Mojosongo dan Sambi sekitar pukul 14.30 WIB.

Menurut Suratno, dampak hujan abu vulkanik terjadi di tujuh kecamatan tersebut hanya tipis kemudian hilang setelah diguyur hujan deras di wilayah tersebut.

Bahkan, wilayah di Kecamatan Selo yang terdekat dengan puncak Gunung Merapi justru tidak terkena hujan abu. Karena, di wilayah Selo terjadi hujan air sejak pagi hingga sore hari belum reda.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik. Semua tetap aman terkendali di wilayahnya.

BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan Gunung Merapi melalui informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.

Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi

Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas

Baca juga: Erupsi Gunung Merapi belum memperlihatkan tanda berakhir

Sementara itu, Camat Cepogo, Dwi Sundarto, membenarkan ada dua kali hujan abu tipis terjadi di beberapa titik di wilayahnya. Salah satunya di Desa Jelok dan sekitarnya pada pukul 08.45 WIB. Namun, hujan abu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit saja.

Hujan abu kedua terjadi juga tipis sekitar pukul 14.30 WIB, sehingga tidak mempengaruhi aktivitas warga setempat. Namun, kemudian terjadi hujan air di wilayah itu.

Sementara itu, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Boyolali, Tumar, mengatakan, hujan abu tidak terjadi di desanya yang dekat dengan Gunung Merapi.

Bahkan, kata Tumar, Desa Jrakah yang terjadi hujan air sejak Minggu pagi hingga sore hari belum renda, sehingga tidak mengetahui jika ada hujan abu dari Merapi.

"Hujan turun di desa kami sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB belum reda, sehingga tidak ada dampak hujan abu vulkanik dari Merapi di daerah ini. Jadi Desa Jrakah Kecamatan Selo aman tidak terjadi hujan abu," katanya.

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ada slot88 link alternatif、shopee yang menghasilkan uang、gacor66

Terkait：daftar pinjol terdaftar ojk、situs slot pakai dana、situs baru 2023、ino777、tarik tunai kredivo、tigerbet888、togel 49、mpo4d、demo panen138、uno138

---

---

bab terbaru：trik main qq supaya menang（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05