kiosgamer

Pakar pribadi si cantik sekolah

Bos Badan Pangan Sebut Harga Gula Naik Karena Kerja Importir Tak Benar******

Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap biang kerok kenaikan harga gula belakangan ini. Ia menyebut itu dipicu kerja importir gula yang tidak benar.

Kinerja itu tercermin dari importasi gula yang tak segera mereka lakukan. Padahal, para importir telah mendapat izin impor dari pemerintah.

Arief pun mengatakan karena kinerja itu, realisasi impor gula sampai saat ini masih sangat rendah, yakni 26 persen. Karena kerja tak benar itu, ia mengatakan stok gula di dalam negeri kurang.

"Kalau mereka (importir) kerjakan dengan benar, tak realisasi (impor)-nya 26 persen, (mungkin ) hari ini kita punya stok dengan harga yang bagus," kata Arief di Kompleks DPR RI, Rabu (8/11).

Ia mengingatkan seharusnya para importir segara melakukan impor sesuai waktu yang ditentukan saat izin dikeluarkan pemerintah.

"Sekarang harga tinggi, (malah) tanya ke Badan Pangan. Engga, harusnya itu (importir) kenapa kemarin tak impor. Kan sudah ada izin impornya," sambung Arief.

Ia mengatakan para importir itu mencakup semuanya, dari swasta hingga BUMN. Buntut kejadian ini, Arief mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bakal mengawasi realisasi impor oleh importir.

"Kalau realisasinya tidak bagus, ya kami review berarti tahun depan tidak perlu dapat (izin impor) lagi, orang tidak direalisasikan," ucapnya.

Di sisi lain, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD akan mengimpor gula sebanyak 125 ribu ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari penugasan impor tahun ini sebanyak 250 ribu.

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan dari kuota gula impor 250 ribu ton, yang masuk sudah 50 persen atau 125 ribu ton.

Sehingga masih tersisa 125 ribu ton. Gula impor akan digunakan untuk menstabilkan harga gula.

"Kita nanti berkoordinasi dengan pemerintah dan Bapanas (Badan Pangan Nasional akan merealisasikan sisa penugasan yang kita dapat di awal tahun, 250 ribu ton, yang baru kita pakai baru 50 persen," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (3/10).

"Itu akan kita pakai pengamanan harga gula dan stok gula yang setiap akhir tahun awal tahun selalu naik," katanya.

Frans mengatakan gula rencananya diimpor dari Brasil. Namun, masih menunggu keputusan dari pemerintah.

Ia menjelaskan biasanya gula impor berasal dari India, tetapi negara tersebut telah menutup keran impor gula hingga semester I tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Super ajaib serba bisa

Erick Thohir Respons Ganjar soal Banyak BUMN Bangkrut******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo soal banyak perusahaan pelat merah bangkrut.

Ganjar menyebut banyak BUMNkarya bangkrut, karena tidak bekerja secara efisien.

Erick sendiri meyakini pernyataan Ganjar itu bukan hal yang negatif. Ia menilai Ganjar menyatakan kritik itu agar BUMN bisa lebih baik lagi.

"Bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick mengaku terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Ia pun yakin capres lain bakal memberikan pernyataan atau kritik terhadap kondisi BUMN saat ini.

"Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," tutur Erick.

Ganjar mengatakan banyak BUMN karya bangkrut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11). Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan panelis terkait BUMN yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastruktur yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan perusahaan pelat merah seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah mengerti tidak feasibledia tidak melaporkan?," ucapnya.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," ujarnya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan me-reviewperusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Pengusaha di Belakang Prabowo******

Sejumlah pengusahaternama bergabung di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam persiapan Pilpres 2024.

Para pengusaha ini masuk struktur tim pemenangan yang terdiri dari pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

1. Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie atau Ical pernah menjabat Menteri Koordinator Perekonomian masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2004. Setahun kemudian, ia beralih tugas menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat hingga 2009.

Pria kelahiran 15 November 1946 itu menyelesaikan kuliah di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada 1973. Ical lahir dari keluarga pebisnis. Orang tuanya, Achmad Bakrie, adalah pengusaha Lampung yang berbisnis kopi, karet, dan lada di Teluk Betung pada 1942, dengan bendera PT Bakrie Brothers.

Ia pun memilih fokus mengembangkan perusahaan keluarga, dan kemudian memimpin Kelompok Usaha Bakrie pada 1992-2004.

Aburizal juga aktif dalam kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Ia menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) selama dua periode 1994-2004.

Ia dinobatkan oleh majalah Forbes Asia sebagai orang terkaya di Indonesia pada 2007. Setahun kemudian, majalah Globe Asia mendapuknya sebagai orang terkaya di ASEAN.

2. Hashim Djojohadikusumo

Hashim Sujono Djojohadikusumo adalah putra dari Profesor Soemitro Djojohadikusumo. Ayahnya terkenal sebagai begawan ekonomi Indonesia, yang menjabat Menteri Ekonomi serta Menteri Riset dan Teknologi pada era Soeharto.

Sejak SD hingga SMA, pria kelahiran 5 Juni 1954 itu mengenyam pendidikan di Eropa, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di bidang Politik dan Ekonomi di Pomona College, California, AS.

Dalam perjalanan kariernya, adik Prabowo ini menjadi analisis keuangan di bank investasi Prancis. Hashim juga menjabat sebagai direktur di Indo Consult, yang merupakan salah satu perusahaan milik ayahnya.

Ia kemudian mulai menanamkan sahamnya di Bank Niaga dan Bank Kredit Asia. Namun, karir Hashim tak selalu mulus. Pada 2002, ia ditahan karena kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia lantaran kredit seharusnya dikucurkan ke kreditor, rupanya dikucurkan ke grupnya sendiri.

Setelah itu ia pun bangkit kembali. Bersama Prabowo, ia membeli Kiani Kertas, perusahaan eks-Bob Hasan, yang bermarkas di Kalimantan Timur. Ia pun memperluas bisnisnya ke berbagai sektor seperti perkebunan dan hutan, tambang batubara, dan ladang migas.

Forbes menobatkan Hashim sebagai salah satu orang terkaya di Asia pada 2012, dengan harta US0 juta.

Lihat Juga : KAI Beri Diskon 25 Persen di 29 Rute Kereta Ekonomi Hingga Eksekutif

3. Putri Kuswisnu Wardani

Putri Kuswisnu Wardani merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019. Ia anak Mooryati Soedibyo, pendiri PT Mustika Ratu, perusahaan kosmetik nasional.

Di perusahaan ibunya, Putri dipercaya menjadi kepala Departemen Promosi dan Periklanan pada 1986, manajer keuangan pada 1988, lalu wakil presiden direktur sejak 1991.

Sejak 2011, Putri menerima tongkat kepemimpinan bisnis dari ibunya. Ia menjabat komisaris utama Mustika Ratu sejak 2019 hingga kini.

Putri juga merupakan salah satu petinggi kontes kecantikan nasional Puteri Indonesia, yakni sebagai dewan pembina dan penasehat di Yayasan Puteri Indonesia.

Pada 2021, Putri masuk daftar Asia's Most Influential Indonesia versi majalah fesyen, Tatler Asia. Penghargaan untuk tokoh yang dianggap berpengaruh di industri fesyen dan kecantikan.

Wanita kelahiran 20 September 1959 itu meraih gelar Master of Business Administration dari National University, Inglewood, California, AS pada 1990.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Bos Lippo hingga keponakan Luhut dan JK Jadi Timses Prabowo-Gibran

Agen Ratu: Selir Backgammon

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Karier Pesawat Dandy

Buwas Klaim India Bakal Kembali Buka Keran Impor Beras untuk Indonesia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Wasesomengklaim Indiakemungkinan membuka kembali keran ekspor beras untuk Indonesia.

"kemungkinan India akan membuka keran ekspor ke Indonesia, bukan tahun depan, tahun ini," ucapnya di Kompleks DPR RI, Rabu (8/11).

Meski demikian, Buwas mengatakan saat ini memang belum diputuskan secara resmi pembukaan impor beras tersebut.

Menurut Buwas, India juga siap melepas 1,5 juta ton untuk Indonesia.

"Bahkan beliau (Zulkifli Hasan) menyampaikan sudah siap juga India untuk lepas kita 1,5 juta ton," kata Buwas.

Lebih lanjut, Buwas mengatakan harga beras bisa lebih murah saat pemerintah resmi membebaskan bea masuk untuk Bulog.

Ia menjelaskan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tinggi. Menurut Buwas, hal ini berimbas pada harga barang impor yang jadi lebih mahal.

Selain itu, harga minyak yang tinggi juga membuat ongkos pengiriman via kapal naik.

"Nah itu akan mempengaruhi walaupun pangan itu harganya murah di negara itu tapi begitu kita komparasikan dengan ongkos-ongkos itu tadi ya jadi mahal," imbuh Buwas.

Oleh karena itu, ia pun mengusulkan pemerintah membebaskan bea masuk untuk Bulog.

"Karena kedelai juga untuk kegiatan komersial bisnis tidak ada pajak bea masuknya, masa beras yang untuk negara, untuk kepentingan masyarakat dipajakin," kata Buwas.

"Artinya harganya akan jadi lebih murah, itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan insentif bea masuk bagi beras yang diimpor Bulog.

Hal ini disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

"Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kg kami akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti akan diberikan Kemenkeu," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

Bulog Batalkan Rencana Impor 500 Ribu Ton Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pihaknya membatalkan impor 500 ribu ton berastahun ini.

Ia menjelaskan pembatalan itu berasal dari rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton tahun akhir tahun ini.

Buwas menyebut pihaknya hanya menyanggupi impor dan terkontrak sebanyak 1 juta ton. Rinciannya, sebanyak 600 ribu ton bisa terealisasi tahun ini dan 400 ribu ton sisanya datang tahun depan.

Ia juga mengatakan 500 ribu ton beras itu tidak bisa masuk kontrak tahun ini karena kemampuan bongkar muat RI tak menyanggupi.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan harga dan kualitas dari beras tersebut.

"Jadi kalau seperti sekarang dalam situasi dolar naik segala macam akan mempengaruhi harga beli, kalau harga belinya lebih mahal dari sini, ya tidak ada gunanya," tutur Buwas.

Terpisah, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kontrak 1 juta ton beras tadi berasal dari empat negara.

Keempat negara tersebut yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Ia menegaskan Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

"Saat ini kami sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Selanjutnya kami juga akan menjajaki dengan India dan Kamboja maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan", kata Suyamto di Jakarta, Jumat (3/11), melansir Antara.

Ia menjelaskan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan penugasan impor baru, maka jumlahnya akan semakin kuat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai tahun depan dalam upaya mempertahankan stabilitas harga beras.

Suyamto mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Menurut pihak tersebut, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor, baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata dia.

[Gambas:Video CNN]