menunggak shopee pinjam

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Besok, UNS Solo Bakal Kukuhkan Lima Guru Besar******

SOLO—Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengukuhkan lima guru besar baru. Pengukuhan kelima guru besar baru tersebut akan dilaksanakan di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (29/8/2023).

Sekretaris Senat Akademik (SA) UNS, Ari Handono Ramelan, menyebut penambahan lima guru besar baru tersebut selaras dengan visi UNS menuju World Class University (WCU).

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“UNS menambah lima guru besar, semoga dapat memotivasi dosen-dosen lain untuk segera menjadi guru besar. Saya senang dan bangga dengan bertambahnya lima guru besar baru, semoga mampu meningkatnya mutu UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berkelas dunia,” kata dia dalam konferensi pers di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Senin (28/8/2023).

Ari menyampaikan kelima guru besar yaitu Dominicus Danardono Dwi Prija Tjahjana. Danardono akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Energi Angin pada Fakultas Teknik (FT).

Danardono merupakan Guru Besar ke-268 UNS dan ke-23 FT dengan pidato inaugurasi berjudul Energi Angin di Perkotaan: Menyongsong Masa Depan Berkelanjutan.

Kedua Susilaningsih, akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Kewirausahaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 

“Susilaningsih merupakan Guru Besar ke-269 UNS dan ke-69 FKIP dengan pidato inaugurasi berjudul Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Membangun Entrepreneurial Mindset Untuk Semua Profesi,” lanjut ari.

Ketiga, yakni Mujiyo, yang dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pedologi dan Survei Tanah pada Fakultas Pertanian (FP). 

Mujiyo merupakan Guru Besar ke-270 UNS dan ke-40 FP dengan pidato inaugurasi berjudul Peranan Pedologi dan Survei Tanah Dalam Penilaian Kinerja Tanah dan Lahan Pertanian.

Keempat, Istijabatul Aliyah, yang dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Perencanaan Wilayah Kota.

Isti merupakan Guru Besar ke-271 UNS dan ke-24 FT dengan pidato inaugurasi berjudul Urban Resilience Strategy: Diversifikasi Layanan Sebagai Teknik Kebertahanan Pasar Tradisional di Pusat Kota.

Terakhir, Ida Nurwati dikukuhkan dalam bidang Ilmu Akupunktur Medik pada Fakultas Kedokteran (FK). Ida merupakan Guru Besar ke-272 UNS dan ke-47 FK dengan pidato inaugurasi berjudul Peran Akupunktur Medik pada Pembangunan Kesehatan: Suatu Refleksi dan Tantangan ke Depan.

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Serangan Israel Kembali Bunuh 109 Warga Gaza, Pejabat PBB: Harapan Sirna!******

GAZA —Serangan udara Israel menghantam Khan Younis di Jalur Gaza pada Jumat (1/12/2023) menyusul berakhirnya jeda kemanusiaan selama sepekan.

Serangan tersebut mengakibatkan 109 warga Gaza meninggal dunia.

Promosi Digitalisasi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mudahkan Puluhan Juta Warga

Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat menyebut harapan sirna akibat serangan terbaru Israel tersebut.

“Sepekan ini menunjukkan kepada kita apa yang dapat terjadi ketika senjata berhenti ditembakkan. Situasi di Khan Younis hari ini adalah pengingat yang mengejutkan ketika senjata kembali diletuskan,” kata Martin Griffiths, seperti dikutip Solopos.comdari Antara,Sabtu (2/12/2023).

Dia mengatakan selama jeda kemanusiaan, para sandera dibebaskan dan orang-orang sakit mendapatkan perawatan.

Jumlah bantuan yang masuk dan melintasi Gaza juga meningkat selama tujuh hari terakhir.

“Hari ini, hanya dalam waktu beberapa jam, banyak orang dilaporkan tewas dan luka-luka. Orang-orang diminta untuk mengungsi, sekali lagi. Hampir dua bulan perang berkecamuk, anak-anak, wanita dan pria di Gaza berada dalam ketakutan. Tidak ada tempat aman untuk menyelamatkan diri. Mereka hidup di tengah penyakit, kerusakan dan kematian. Ini tidak dapat diterima.” lanjut Griffiths.

Dia menekankan kembali perlunya gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan para sandera yang tersisa.

Setelah jeda kemanusiaan berakhir, militer Israel kembali menyerang Jalur Gaza pada Jumat yang menimbulkan ratusan korban warga Palestina.

Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut sebanyak 109 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka setelah Israel kembali menyerang beberapa daerah di Jalur Gaza setelah jeda berakhir.

Iblis ada di sekitar

PBB: Hampir 1,9 juta Warga Palestina di Gaza Mengungsi Sejak 7 Oktober 2023******

GAZA —Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperkirakan hampir 1,9 juta orang atau lebih dari 80% populasi penduduk di Jalur Gaza telah mengungsi sejak 7 Oktober 2023. Selain itu, hingga 2 Desember 2023 diketahui ada sebanyak 111 staf UNRWA tewas sejak awal perang.

Kendati demikian, tentara Israel tetap melanjutkan serangan pengeboman di Jalur Gaza pada Jumat (1/12/2023) pagi setelah menyatakan berakhirnya jeda kemanusiaan selama sepekan.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

Dikabarkan Antara, akibatnya, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah melonjak menjadi 15.899 orang sejak awal konflik pada 7 Oktober 2023. Sedangkan jumlah korban luka-luka di Jalur Gaza selama periode yang sama juga meningkat menjadi 41.316 orang. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel tercatat sekitar 1.200 orang.

Banyak dari warga Palestina mengungsi pada awal perang, ketika Israel memerintahkan warga di Gaza utara untuk pindah ke wilayah selatan, dengan mengindikasikan bahwa mereka akan lebih aman di sana. Meskipun begitu, ada peringatan bahwa pengungsian dalam jumlah besar akan menjadi bencana kemanusiaan.

Selain itu, dalam beberapa hari dan pekan setelahnya, Israel juga ternyata menyerang wilayah selatan, sehingga banyak pengamat mengatakan bahwa tidak ada tempat yang aman di Jalur Gaza.

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

MWA Tetap Akan Lantik Rektor, Dekan FK UNS Solo Sebut Tidak Sesuai Jalur Hukum******

SOLO—Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret atau FK UNS Solo, Reviono, menyatakan tetap dijalankannya pelantikan rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo saat ini tidak sesuai dengan jalur hukum.

“Penolakan ini sebenarnya masuk ke pembangkangan terhadap pemerintah, karena Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 jelas instruksi dari pemerintah. Tetapi, MWA merasa tidak melakukan pelanggaran dan tetap melanjutkan pelantikan rektor yang jelas-jelas di peraturan dianggap tidak legal,” kata Reviono dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu (5/4/2023).

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Sesuai ketentuan, semestinya saat ini MWA menerima peraturan tersebut. Proses keberatan dapat dilakukan melalui gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurut Reviono, peraturan menteri (Permen) tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek terhadap regulasi terkait pemilihan rektor UNS. Investigasi yang menghadirkan semua calon rektor, panitia, dan WMA dilakukan selama 17 hari pada Januari 2023.

Dia mengungkapkan salah satu pelanggaran yang ditemukan dari hasil audit Itjen Kemendikbudristek adalah saat ketua MWA mendelegasikan pemilihan rektor UNS kepada wakil ketuanya.

“Padahal, ketentuan ini semestinya hanya dapat digunakan dengan alasan khusus yang menyebabkan ketua MWA tidak dapat melaksanakan tugas harian pada waktu tertentu,” lanjut dia.

Pendelegasian tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang. “Jadi termasuk dalam peraturan pemilihan rektor sangat penting tata cara pemilihan. Itu sangat penting, tapi yang tanda tangan wakil ketua MWA. Sudah salah disitu,” terang Reviono. 

Dia menyebut seharusnya seluruh pihak yang terkait mengawal pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023. “Kalau ada yang melawan, ya kita harus menjelaskan ke mereka dan mengajak untuk patuh terhadap peraturan pemerintah,” ujar dia. 

Sebelumnya, inti dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2023 memuat dua hal. Pertama, MWA UNS dibekukan sementara berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta temuan audit dan rekomendasi Itjen Kemendikbudristek.  

Kedua, menyatakan tidak sah sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor UNS Periode 2023-2028 karena cacat hukum. Pemilihan rektor akan diulang segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tersebut tuntas diperbaiki.

Pada kesempatan terpisah, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menjelaskan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan undang-undang terkait.

Menurut dia, pembentukan produk perundang-undangan terdapat beberapa bentuk sesuai undang-undang yang mengaturnya. 

“Dengan begitu, dalam Permen yang mencabut peraturan di bawahnya, memang tidak sama dengan produk peraturan menteri yang melaksanakan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang menjawab pertanyaan mengapa pembekuan sementara MWA UNS yang sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektornya berbentuk peraturan menteri, bukan berupa keputusan menteri,” jelas Chatarina.

Jungler hutan super di kota

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.