rtp magnum188

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Neraca Dagang Surplus Rp818 T di 2022, Tapi Masih Tekor ke 3 Negara******

Neraca perdagangan barang Indonesia surplussebesar US,46 miliar atau Rp818,2 triliun (asumsi kurs Rp15.025 per dolar AS) sepanjang 2022. Namun, Indonesia masih defisit terhadap tiga negara mitra dagang di tengah kinerja positif tersebut. 

"Tiga negara dengan defisit neraca perdagangan non migas terbesar sepanjang 2022, yaitu dengan Australia, Thailand, dan China," ujar Kepala BPS Margo Yuwono, Senin (16/1).

Berdasarkan data BPS, defisit dagang Indonesia dengan Australia mencapai US miliar. Hal ini disebabkan nilai impor dari negara tersebut mencapai US,23 miliar, lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yang hanya US,22 miliar sepanjang tahun.

Defisit dagang terbesar kedua, yaitu dengan Thailand senilai US,96 miliar. Nilai impor Indonesia dari Negeri Gajah Putih itu mencapai US,85 miliar dan ekspor hanya US,89 miliar.

Komoditas penopangnya adalah plastik dan barang dari plastik US,30 miliar, gula dan kembang gula US,19 miliar, serta mesin-mesin/pesawat mekanik US,17 miliar.

Ketiga, defisit dengan China sebesar US,61 miliar di mana nilai impor mencapai US,16 miliar dan ekspor hanya US,55 miliar.

"Terbesarnya dengan China itu kita defisit pada komoditas mesin-mesin/pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, dan plastik dan barang dari plastik," jelasnya.

Sementara, tiga negara penyumbang surplus terbesar sepanjang 2022 adalah Amerika Serikat US,89 miliar, India sebesar US,16 miliar, dan Filipina sebesar US,41 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

IHSG Diramal Stagnan di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan bergerak sidewaysatau mendatar pada perdagangan Senin (16/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG pada hari ini bisa menimbulkan keraguan.

"Hari ini IHSG masih akan cenderung bergerak sideways," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir akan berada dalam kondisi stabil," paparnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.589 dan resistance 6.678.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBNI, LSIP, INDF, JSMR, ASII, dan ITMG.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan gerak pasar modal cenderung akan melakukan koreksi minor.

"IHSG sedang membentuk koreksi minor dan akan tetap berada dalam fase pembalikan tren selama IHSG tidak turun di bawah 6.558," kata Ivan.

Meskipun demikian, jika terjadi pelemahan di bawah 6.558, maka bursa akan membuka jalan untuk menguji kembali support penting di 6.510.

Terlebih menurutnya, pola IHSG masih berada dalam fase bearish. Bearish adalah tren pergerakan saham yang diam dan cenderung turun.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.558 dan resistance 6.727. Saham pilihannya adalah ASII, TINS, dan PTBA.

Sebelumnya, IHSG bertengger di 6.641 pada penutupan perdagangan Jumat (13/1). Indeks saham menguat 11,89 poin atau plus 0,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,72 miliar saham.

Pada penutupan saat itu, 250 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 196 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya kembali dari ruang dewa utama

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

galaksi yang luas

Cara Ikut Program Magang Magenta BUMN di Kantor Erick Thohir******

Program magang Magenta alias Magang Generasi Bertalenta resmi dibuka di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program magang di kantor Menteri BUMN Erick Thohir ini bisa diikuti oleh mahasiswa dan fresh graduate.

Pembukaan program magang Magenta resmi diumumkan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN. Mahasiswa dan fresh graduate yang berminat bisa segera mendaftar dalam periode 16 hingga 22 Januari 2023.

"MAGENTA BUMN merupakan program magang terpadu bagi mahasiswa dan fresh graduate agar dapat mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh di dunia perkuliahan serta merasakan langsung pengalaman bekerja di BUMN dengan budaya kerja AKHLAK yang profesional," tulis akun Instagram FHCI BUMN, dikutip Senin (17/1).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, situs web pendaftaran masih down dan dalam tahap pemeliharaan. Jadi, Anda harus rutin mengecek informasi di akun media sosial FHCI BUMN secara berkala.

Jika sudah selesai melakukan pendaftaran, para pendaftar magang Magenta akan masuk ke tahap seleksi. Proses seleksi dan pengumuman langsung dilakukan setelah pendaftaran ditutup, yakni pada 23 hingga 27 Januari 2023.

"Selain mendapatkan peluang mengembangkan soft skill dan hard skill, kamu juga bisa mendapatkan sertifikat eksklusif yang ditandatangani oleh Menteri BUMN dan Ketua Umum FHCI, loh Sob," tandas keterangan resmi FHCI.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan program magang Magenta adalah upaya kementeriannya untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar menyinggung soal pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Dengan program magang Magenta, ia berharap mahasiswa dan fresh graduate bisa mengembangkan kapasitas diri dalam bentuk soft dan hard skill.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Petani Terbelah Soal Ancaman RI******

Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.

Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.

Lihat Juga : Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.

Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Lawan Eropa

Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.

Lihat Juga : Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit

Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

Pengubah kehidupan perkotaan

Petani Dukung RI******

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana Indonesia-Malaysiamenghentikan ekspor kelapa sawit sebagai manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit. Ia menegaskan antara supply dan demand harus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Gulat juga menunjukkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soal impor sawit Uni Eropa. Pada 2020, UE mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,923 juta ton.

Kemudian pada 2021 Eropa mengimpor sebanyak 4,703 juta ton atau 18 persen dari total ekspor Indonesia di tahun itu. Namun, 4,703 juta ton tersebut dibagi kepada 27 negara di UE, sehingga sejatinya sangat kecil jika dihitung per negara.

Data tersebut sekaligus membantah efek kencangnya kampanye negatif dan ketatnya aturan UE soal impor sawit dalam 5 tahun terakhir. Faktanya, Eropa tetap stabil dalam mengimpor sawit dari Indonesia dan Malaysia.

"Menurut saya justru masyarakat di UE lah yang sangat rugi dengan kebijakan tersebut karena praktis harga berbahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Karena dengan aturan mereka, tentu negara-negara penghasil minyak sawit akan berpikir untuk mengirim ke negara mereka," tuturnya.

Gulat mengungkapkan dalam pertemuan bersama beberapa negara UE di Jakarta, sebenarnya mereka tidak bermasalah dengan sawit Indonesia. Hanya saja Eropa memprotes penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan.

Ia menekankan sebenarnya Indonesia jauh lebih siap merespons aturan UE. Hal itu terlihat dari pengetatan ekspor CPO dan turunannya, diberlakukan B30 pada 2020, dan selanjutnya B35 pada awal Februari 2023 nanti.

Gulat menghitung serapan B35 akan mencapai 15 juta ton CPO alias 31 persen dari total produksi CPO Indonesia. Hal ini menurutnya sangat dibenci Eropa yang mengklaim bahwa biodiesel tidak sustain untuk bahan bakar, tapi sustain untuk pangan.

"Membenci minyak sawit sebagai sumber energi karena serapan bioenergi akan mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasaran dunia dan hal ini akan menaikkan harga minyak sawit. Jika harga minyak sawit naik tentu akan memberatkan negara-negara UE," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]